WAHYU NURDIN LAWAN YAYASAN PERGURUAN BUDI UTOMO BAH GUNUNG, DKK

YAYASAN PERGURUAN BUDI UTOMO BAH GUNUNG yang beralamat diNagori Bah Gunung, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun, ProvinsiSumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai........................LERGUGATI;2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SIMALUNGUN yang beralamatdi Jl. Asahan, Depan Komplek Mega Land, Kota Pematangsiantar, ProvinsiSumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai....................

Yayasan Perguruan NasionalBudi Utomo Bah Gunung kepada PIHAK PERTAMA .

Yayasan Perguruan Nasional BudiUtomo Bah Gunung dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelahmendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan Syarat syaratOperasional Pekerjaan (SOP) yang berkaitan dengan peralihan hak tersebutantara lain ;a. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Bah Gunung;b.

DWI WIDI HARIYANTO, S.E, M.MvsYAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA SURABAYA

DADING & ASSOCIATES, yangberalamat di Jalan Wonoagung Nomor 9, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 September 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA SURABAYA, yang beralamat di Jalan KetintangMadya VII No. 2 Surabaya, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : Setivo Hermawan, S.Hdan Imam rohli Mubin, S.H, Advokat pada WISNUBROTO & Rekan Law Firm, yang beralamatkantor di Jalan Gayungsari Barat II/2527, Kota Surabaya 60235

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KAM tersebut;

YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KAM VS Drs. EDI AHMAD HUTAGALUNG,

PUTUSANNomor 99 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCOKAM, diwakili oleh Ketua Yayasan Perguruan Katolik DonBosco dan Sekretaris Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco,Romo Hartaja Toto, B., SJ dan Besli Silaen, S.E.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCOKAM tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr.

1.DUMASI SITANGGANG2.ROHINIMMelawanYAYASAN PERGURUAN JENDERAL SUDIRMAN MEDAN

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Yayasan yang memiliki hubungan historis dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 9, tanggal 4-08-1960, yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Raden Emiel Abdulkarnen yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, tanggal 09 Juli 2019, No. 11, yang dibuat dihadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan.

Menyatakan Tergugat yang merupakan Yayasan yang baru berdiri berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 29-11-2011 No. 214 yang di buat dihadapan Notaris Abdul Muis, SH, MH, yang juga menamakan diri Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar, tidak ada hubungan sangkut paut, tidak ada hubungan historis dan tidak ada hubungan hukum dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian, tanggal 4-08-1960 No. 9, yang dibuat dihadapan Mr.

Tentang : Izin Pendirian Unversitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bukan di maksudkan sebagai izin untuk mengambil alih penyelenggaraan akademik di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar yang selama ini di selenggarakan oleh Penggugat . Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 3M/Kp/I/2015.

Tentang : Izin Pendirian Unversitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk menggunakan dan mengambil alih asset-asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik Pengugat yang selama ini digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar.

- Yayasan Perguruan Tinggi Karya DharmaM E L A W A N- Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma- Fauziah, SH.- Notaris Rusni Buhaerah, SH., M.Kn

Mengadili

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan surat perjanjian tanggal 1 Desember 2014 antara Penggugat ( Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang )dan Tergugat ( Jessica Delavera ) adalah sah menurut hukum ; dan berdasar hukum;
3. Menyatakan surat pernyataan tanggal 03 Desember 2019 antaraPenggugat ( Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang )dan Tergugat ( Jessica Delavera ) adalah

Penggugat:
Yayasan Perguruan Nasional NUSAPUTERA Semarang
Tergugat:
JASSICA DELAVENA

PERGURUAN DINIYAH AL - AZHAR JAMBI, dan 2. YAYASAN PONDEK PESANTREN DINIYAH MUARO BUNGO - JAMBI dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I YULFI ALFIKRI NOER tersebut;

PERGURUAN DINIYAH AL - AZHAR JAMBI, DK VS YULFI ALFIKRI NOER

PUTUSANNomor 765 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.PERGURUAN DINIYAH AL AZHAR JAMBI, yangdiwakili Direktur Pendidikan Muhammad Hafizh El Yusufi, S.Pd.l., M.M., berkedudukan di Jalan Kol. AmirHamzah Nomor 36, Sei Kambang, Jambi:YAYASAN PONDEK PESANTREN DINIYAH MUAROBUNGO JAMBI, yang diwakili Kepala Yayasan Dra.

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi selaku dosen tetap telahmelakukan pelanggaran peraturan kepegawaian Yayasan Perguruan AIAzhar antara lain poin kewajiban pegawai yayasan yaitu memelihara danmemegang teguh nama baik dan rahasia yayasan terhadap siapapunmengenai hal yang diketahuinya tentang yayasan dan surat pernyataanPemohon Kasasi selaku dosen yaitu bersikap loyal dan menjaga namabaik yayasan dan lembaga dimanapun, baik di lingkungan intern maupunekstern yayasan (vide bukti T1);2.

PERGURUAN DINIYAH AL AZHAR JAMBI, dan 2.

PERGURUAN DINIYAH AL AZHAR JAMBI,dan 2. YAYASAN PONDEK PESANTREN DINIYAH MUARO BUNGO JAMBI dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi YULFI ALFIKRINOER tersebut:2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada Mahkamah Agung hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,dan Dr.

YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMAN SISWA CAB.TEBING TINGGI,DKK VS ADI RAHMAD

Sabtu yang telahdipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan TamansiswaCabang Tebing Tinggi sebagai ruang kelas; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. M. Sabtu; Sebelah Utara berbatas dengan Perguruan Taman Siswa; Sebelah Selatan berbatas dengan BS. Harahap.27.

Sabtu yang telahdipergunakan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa CabangTebing Tinggi sebagai ruang kelas; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. M. Sabtu; Sebelah Utara berbatas dengan Perguruan Taman Siswa; Sebelah Selatan berbatas dengan BS.

Sabtu yang dipergunakanoleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Tebing Tinggisebagai Ruang kelas;Sebelah barat berbatasan dengan tanah M. Sabtu;Sebelah utara berbatasan dengan Perguruan Taman Siswa;Sebelah Selatan berbatasan dengan BS. Harahap;adalah tanah milik Alm.

Sabtu yang sekarang berdiri ruangankelas yang milik Perguruan Taman Siswa; Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Alm. Romana dan AdiRahmad susuai sertifikat hak milik No. 98; Sebelah Utara berbatas dengan Perguruan Taman Siswa; Sebelah Selatan bernatas dengan BS. Harahap;Adalah harta warisan milik M.

Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petramelawan PT. Petra Town Square Cs

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO tersebut ;

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO vs Dra. DORTINA BR. SIPAYUNG

PUTUSANNO. 196 PK/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCOberkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman No. 107 Medan, dalam halini memberi kuasa kepada A.D. HANDOKO, SH., dan GANDAMARUHUM, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Muslim,Komp.

Pada klausula Pasal 5 surat perjanjian tersebut menyebutkan :Jika saya melakukan tindakan yang merugikan martabat dan nama sekolah sertahalhal diterangkan di atas pada Pasal sampai dengan Pasal 5 ,maka Yayasandapat mengambil tindakan berupa : teguran, nasehat, skorsing, pemecatan dansaya tidak akan mengajukan ganggu gugat;Bahwa Tergugat sebagai Sekolah/Perguruan Katholik sangat memegang teguhajaran agama Katholik di dalam menjalankan tugas seharihari baik tgerhadapmuridmjurid maupun kepada guruguru

StenvanusPurba, dan Tergugat DR pun sekarang ini telah menikah lagi dengan lakilakilain;Bahwa oleh karena Tergugat DR telah melanggar Surat Perjanjian Kerja tanggal4 Otkober 1995 yang telah ditandatangani oleh Tergugat DR yaitu Pasal 1 dariSurat Perjanjian Kerja tersebut, sehingga pemberhentian Tergugat DR telahsesuai dengan prosedur hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan sah surat keputusan Penggugat DR No. 79/Pg/DB/2009 tanggal 25Februari 2009;Bahwa Tergugat DR sebagai guru di Perguruan

empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);DALAM REKONPENSI :e Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidakdapat diterima ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :e Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi berjumlah nihil ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/PDT.SUS/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :e Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TergugatPENGURUS YAYASAN PERGURUAN

Katolik Don BoscoKeuskupan Agung Medan berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. : 564/Y/DB/KA/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pengangkatan OrganPengurus Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco, SK manaditandatangani oleh Mgr.

YAYASAN PERGURUAN F. TANDEAN TEBING TINGGI VS TJHAI U PIK, DKK

PENGAWAS YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCUR BATU, dkk

PENGAWAS YAYASAN PERGURUAN RAKYATPANCUR BATU, diwakili oleh Drs. Marnanda Saragih,M.Si., dan kawankawan, beralamat di Jalan Letjen JaminGinting, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu;2. PEMBINA YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCURBATU, diwakili oleh Drs. Marnanda Saragih, M.Si., dankawankawan, beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting,Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu;3. PENGURUS YAYASAN PERGURUAN RAKYAT PANCURBATU, diwakili oleh Drs.

Menyatakan Penggugat ketua Pengurus Yayasan Perguruan RakyatPancur Batu yang sah sesuai Akta Notaris Emas Deliana, S.H., Nomor12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan Putusan RapatYayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;4. Menyatakan berkekuatan hukum Akta Notaris Emas Deliana, S.H.,Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan PutusanRapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;Halaman 2 dari 10 hal. Put.

kekuatan hukum Surat Tergugat II Nomor06/Pembina/PR/VIII/2011, tanggal 13 Agustus 2011 perihal SuratKeputusan Pengawas Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu ditujukankepada Iman Kornelius Pelawi;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Akta Notaris Adi Pinem,S.H., Nomor 94, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penegasan PutusanRapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;Menyatakan tidak sah Turut Tergugat Pengurus Yayasan PerguruanRakyat Pancur Batu;Menyatakan tidak mengikat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur

Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu sesuai Akta NotarisAdi Pinem Nomor 94, tanggal 23 agustus 2011, dan Ketua PengurusYayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu adalah Drs.

,Nomor 12, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penegasan PutusanRapat Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu;Menyatakan berkekuatan hukum Akta Notaris Emas Deliana, S.H.

PERGURUAN DINIYYAH AL AZHAR JAMBI, 2. SEKOLAH TINGGI PERGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AL AZHAR DINIYYAH (STKIP-AD) JAMBI dan 3. YAYASAN PONDOK PESANTREN DINIYYAH MUARA BUNGO JAMBI tersebut;

PERGURUAN DINIYYAH AL AZHAR JAMBI, DKK

PERGURUAN DINIYYAH AL AZHAR JAMBI, berkedudukan diJalan Kol. Amir Hamzah Nomor 36 Sei Kambang Jambi, KotaJambi, yang diwakili oleh Muhammad Hafizh ElYusufi, S.Pd.l.,M.M., selaku Direktur Pendidikan;2. SEKOLAH TINGGI PERGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ALAZHAR DINIYYAH (STKIPAD) JAMBI, berkedudukan di JalanKol. Amir Hamzah Nomor 36 Sei Kambang Jambi, Kota Jambi,yang diwakili oleh Dra. Wiwik Pudjaningsih, M.Pdl., selakuKetua STKIP;3.

tentangKetenagakerjaan dan Penggugat berhak memperoleh kompensasi PemutusanHubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) sebagaimana telahdipertimbangkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambidalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SURYAWAHYUNI LATIEF dan Para Pemohon Kasasi Il: PERGURUAN

SEKOLAH TINGGI PERGURUAN DANILMU PENDIDIKAN AL AZHAR DINIYYAH (STKIPAD) JAMBI dan 3.YAYASAN PONDOK PESANTREN DINIYYAH MUARA BUNGO JAMBItersebut; Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,Hakim Agung yang ditetapkan olen Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 233 K/Pdt.SusPHI/2020Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr.

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KATHOLIK DON BOSCO MEDAN; DRA. DORTINA BR SIPAYUNG

PUTUSANNomor: 186 K /PDT.SUS/ 2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DONBOSCO, berkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman No. 107Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.

Bahwa Tergugat sebagai Sekolah / Perguruan Katholik sangat memegangteguh ajaran agama Katholik di dalam menjalankan tugas seharihari baikterhadap muridmurid maupun kepada guruguru sebagai pendidik di Sekolah/ Perguruan tersebut. Sebagai seorang Guru / Pendidik seharusnya TergugatDR memberi contoh yang baik meskipun hal itu mengenai rumah tanggaTergugat DR ;.

Bahwa Tergugat DR sebagai guru di Perguruan Penggugat DR adameminjam uang di tempat Penggugat DR sejumlah Rp 23.567.223, (duapuluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tigarupiah), dengan perincian sebagai berikut: Pinjaman di Koperasi Umum YPK Don Bosco =Rp 7.166.750. ; Pinjaman di Koperasi Tunas Karya SMA2/SMP =Rp 2.660.000, ; Pinjaman di Bank Sumut = Rp 13.040.473. ; Arisan/Julajula SMA 2 =Rp 800.000.

Menyatakan sah surat keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Katholik DonBosco Keuskupan Agung Medan No. 79/Pg/DB/2009 tanggal 25 Februari2009 ;6.

UndangUndang No. 3 Tahun 2009, UndangUndang No. 13 Tahun 2003, UndangUndang No. 2 Tahun 2004, dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / TergugatPENGURUS YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan No.72/G/2009/PHI.Mdn., tanggal 28 Oktober 2009 sehingga amar selengkapnyasebagai berikut:MENGADILI SENDIRI:Dalam Konpensi :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat ;Dalam

PERGURUAN KATOLIK YAYASAN SERI AMAL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P )

HENDI SITANGGANG, S.E VS YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KAM MEDAN

., Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah I, Lingkungan IX,Nomor 115, Kelurahan Helvetia Tengah, KecamatanMedan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada Tetty Siregar, S.H. dan kawankawan,Para Advokat, berkantor di Laksana Kencana LawaFirm, Jalan Sei Silau, Nomor 100, Kelurahan PadangBulan Selayang , Kecamatan Medan Selayang, KotaMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal4 Oktober 2018:Pemohon Kasasi:Lawan:YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCOKAM MEDAN, berkedudukan

., MM, DK VS YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA SURABAYA

., MH, Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum PL.Dading dan Associates beralamat Jalan Wonoagung No. 9 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2012, sebagaiPara Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;melawanYAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA SURABAYA,bekedudukan di Jalan Ketintang Madya VII No. 2 Surabaya, dalam halini memberi kuasa kepada Setiyo Hermawan, SH dan Imam Rohli Mubin,SH, para Advokat pada *>WISNUBROTO& Rekan Law Firm, beralamatdi Jalan Gayungsari Barat II/2527

Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Para Penggugat telah bekerja sebagai dosen tetap pada Tergugat mulaitanggal 1 agustus 2008 berdasarkan bukti Surat Keputusan Ketua UmumYayasan Perguruan

Pdt.SusPHI/2013Yayasan di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya dengan Gaji Pokokterakhir Rp180.000,;Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatbaikbaik saja tidaklah terjadi permasalahan serta berjalan sebagaimana mestinyadalam kemitraan kerja, namun dalam perkembangan selanjutnya tanpa alasanyang jelas pada tanggal 05 September 2012 Tergugat mengeluarkan SuratPemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Para Penggugat sebagai dosen/pengajar tetap (Keputusan Ketua Umum Yayasan Perguruan

MOHAMMAD ALI MAMORA BIN SOEMARDI, DKKLAWANYAYASAN PERGURUAN TINGGI PALEMBANG, DKK

YAYASAN PERGURUAN TINGGI PALEMBANG, yang mengelolaUniversitas Palembang berlamat di Jalan Dharmapala No.01A, BukitBesar Palembang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2. UNIVERSITAS PALEMBANG (UNPAL) berlamat di Jalan DharmapalaNo.01A, Bukit Besar Palembang sebagai Tergugat II;3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PALEMBANGberalamat di Jl. Kapten A.

Soemardi Radjihardjo (orang tua para Penggugat) membelitanah tersebut bersamasama dengan Yayasan Perguruan TinggiPalembang yang mengelola Universitas Palembang secara angsuran dengantotal harga Rp.35.000.000.(tiga puluh lima juta rupiah); dengan rincian:3.1... Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) dibayar oleh pribadi R.Soemardi Radjihardjo.3.2... Rp.25.000.000. (Dua puluh lima juta) dibayar oleh YayasanPerguruan Tinggi Palembang, dalam hal ini, dilakukan olehUniversitas Palembang.

Terhadap Surat No.09/PILO/IV/2014 tanggal 21 April 2014, Tergugat danTergugat Il menyampaikan jawaban tertulis melalui Kuasa Hukumnya denganSurat No.02/BKBHUPL/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014; yang pada intinyamenjelaskan bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan UniversitasPalembang adalah milik Yayasan Perguruan Tinggi palembang. Vide butirB.1. Surat a quo.Dengan jawaban tersebut, secara hukum, Tergugat dan Tergugat II telahmenyangkal hak R.

Menerima permohonan banding dari Pemohon Keberatan: YAYASAN PERGURUAN CIKINI, tersebut;

YAYASAN PERGURUAN CIKINI VS PT.KERTAS NUSANTARA

PUTUSANNomor 17 B/Pdt.SusArbt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:YAYASAN PERGURUAN CIKIN?, berkedudukan di Jalan CikiniRaya 7476, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris YayasanPerguruan Cikini, Hoediatmo Hoed,S.H., dan dr.SetiawanNazir,M.Kes., dalam hal ini memberi kuasa kepada AugustinusHutajulu,S.H.,C.N.

Pasal 8 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pemohon telah mengirimkan SuratNomor 06/AHRADV/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013, perihal:Penyelesaian Kasus Yayasan Perguruan CIKINI Dengan PT Kertas NusantaraDengan Cara Arbitrase Berhubung Syarat Arbitrase Sebagaimana DimaksudDalam Perjanjian Telah Terbuka (Bukti P2) kepada Termohon, yang padapokoknya berisi pemberitahuan kepada Termohon bahwapenyelesaianperselisihan antara Pemohon dan Termohon akan

Cikini (in casuPemohon) dan PT.Kertas Nusantara (in casu Termohon) tertanggal 25 Mei 1998(Perjanjian Nomor 001) dan Penghentian Hubungan Kerja (PHK) terhadaptenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan TKSDSMA Perguruan CikiniKertas Nusantara;Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sehubungandengan rencana Termohon untuk melakukan pemutusan Perjanjian KerjasamaPendidikan dan Penghentian Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga Pendidik dantenaga Kependidikan TKSDSMPSMA Perguruan Cikini

Kertas Nusantara;2 Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan, di dalam Perjanjian Nomor 001,khususnya Pasal 13 ayat (3) tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerjasama,Pemohon dan Termohon telah sepakat pada pokoknya apabila terjadi pemutusanhubungan kerjasama, maka salah satu tanggung jawab Termohon adalah uangpesangon atau sumbangan hari tua bagi pegawai Pemohon (in casu tenagaPendidik dan tenaga Kependidikan TKSDSMPSMA Perguruan CikiniKertas Nusantara).

"Cikini" Kertas Nusantara yangberujung pada penentuan besaran uang pesangon dan biaya perjalanan dari paraTenaga Pendidik dan para Tenaga Kependidikan TKSDSMPSMA Perguruan"Cikini" Kertas Nusantara adalah masuk dalam lingkup Perselisihan HubunganIndustrial, yang dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan HubunganIndustrial.

PEMBINA YAYASAN PERGURUAN SYAKHYAKIRTIPALEMBANG VS YUNIWATI DIAN KENCANA, BE, DK

;Bahwa Penggugat/Terbanding I/Termohon telah mencoreng LembagaPendidikan Perguruan Syakhyakirti yang seharusnya menjalankan tugasnyaHalaman 8 dari 14 Hal.

Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1A Palembang;Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan maka karyawan, dosen, pengurus suatu perguruan tinggiswasta dapat disebut sebagai buruh atau pekerja, atau artinya unsur dariYayasan Perguruan Tinggi Swasta yang lain adalah pengusaha ataumajikan atau pemberi kerja menurut Uundangundang tentangKetenagakerjaan;Bahwa orang disebut buruh apabila telah terjadi hubungan kerja denganmajikan, dalam hal

ini, Pengurus Yayasan Perguruan Syakhyakirti yangberstatus swasta, dimana sistim pengangkatan, penempatan, pemindahan,dan pemberhentian dilakukan atas dasar perjanjian Kerja dalam konteks iniantara seseorang (bendahara pengurus) dengan badan hukum perdata(Yayasan Perguruan Syakhyakirti), apabila ada sengketa maka sengketaitu merupakan sengketa hubungan industrial;Bahwa dengan demikian apabila terjadi sengketa diantara kedua unsurtersebut maka sengketa itu adalah sengketa Industrial diantara kKedua

belahpihak tersebut dalam hal ini pengurus dengan yayasan perguruan yaitu(bendahara) dengan (Yayasan Perguruan Syakhyakirti), sebagaimanagugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding I/Termohon dalam hal ini terhadap Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/ PemohonPeninjauan Kembali.

Akta Pendirian Yayasan Perguruan Syakhyakirti Palembang Nomor403 tanggal 21052014 tanggal 21 Mei 2014. Surat ini Kami terimapada tanggal 21 Mei 2014. (Novum P4);14.3.