, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha; Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a.

Bahwa surat tersebut tidak berkaitan dengan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat), namun permasalahan yang dibahasdalam surat tersebut sama dengan permasalahan yang dihadapioleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) yaituadanya penggabungan usaha yang telah mendapat persetujuandari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dan menurutPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat), pengalihantanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan usahatersebut merupakan objek PPh Pasal

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanHalaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 629 /B/PK/PJK/2012Keputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:474/KMK.04/1995.d. ... dst.9.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan karena penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atasHalaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 629 /B/PK/PJK/2012d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihnan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor474/KMK.04/1995".yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 sesuai dengan

dipenuhi agar penggabungan gugatan dapat diterima, yakni sebagaiberikut :1.

Terdapat hubungan hukum antara para Penggugat dan/atau paraTergugat.Menimbang, bahwa menurut doktrin, penggabungan gugatan terdiri dari2 jenis, yakni penggabungan gugatan subjektif dan penggabungan gugatanobjektif;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan subjektif adalahpenggabungan beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat kedalam satu surat gugatan, yang mana dalam penggabungan gugatan subjektiftersebut dapat terjadi beberapa variabel kemungkinan yakni sebagai berikut :1.

Penggugat Kedua menggugat Tergugat Kesatu dengan menggabungkan7 gugatan menjadi satu gugatan (penggabungan objektif)5. Penggugat Kedua menggugat Tergugat Kedua dengan menggabungkan5 (lima) gugatan menjadi satu gugatan (penggabungan objektif).6. Penggugat Kedua menggugat Tergugat Ketiga dengan menggabungkan2 (dua) gugatan menjadi satu gugatan (penggabungan objektif)7.

Penggugat Ketiga menggugat Tergugat Kesatu karena denganmenggabungkan 4 (empat) gugatan menjadi satu gugatan(penggabungan objektif)8. Penggugat Ketiga menggugat Tergugat Kedua dengan menggabungkan12 (dua belas) gugatan menjadi satu gugatan (penggabungan objektif).9.

gugatan(penggabungan objektif)16.Penggugat Keenam menggugat Tergugat dengan menggabungkan 5(lima) gugatan menjadi satu gugatan (penggabungan objektif).Menimbang, bahwa mengenai penggabungan gugatan tersebutMajelis Hakim berpendapat sebagai berikut :Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 25/Padt.G/2018/PN SkyMenimbang, bahwa di dalam gugatan a quo para Penggugatmelakukan penggabungan gugatan objektif terhadap 137 materi gugatan;Menimbang, bahwa di dalam gugatan a quo, Penggugat Kesatumenggabungkan gugatan

Hak Milik Nomor 208 : 15717/2013 sampaidengan Warkah Penurunan Hak Milik Nomor 208 : 15875/2013379) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083455/2014380) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083459/2014381) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083458/2014382) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083457/2014383) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083456/2014384) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083450/2014385) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan

Nomor 2083451/2014386) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083452/2014387) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083453/2014388) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083454/2014389) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083475/2014390) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083476/2014391) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083477/2014392) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083478/2014393) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 208Halaman

Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083460/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083463/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083464/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083465/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083466/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083467/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083468/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083469/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083470/2014Warkah

Nomor 2083451/2014386) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083452/2014387) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083453/2014388) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083454/2014389) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083475/2014390) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083476/2014391) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083477/2014392) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083478/2014393) Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083479

/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083460/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083463/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083464/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083465/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083466/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083467/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083468/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083469/2014Warkah Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor 2083470

Saksimengikuti meeting online tanggal 10 September 2020, tanggal 17 September2020, yang dalam meeting tersebut dibahas dan disampaikan tentangreorganisasi dan alasan penggabungan unit untuk efektifitas serta Unit Jambiakan ditutup. Kemudian tanggal 23 September 2020 Kepala Region datang keUnit Jambi menjelaskan tentang reorganisasi dan Penggabungan Unit.

Saksi menerangkanPenggugat dimutasi karena alasan adanya reorganisasi dan penggabungan unitunit kerja yaitu Unit Jambi dan Unit Muara Jambi digabung dijadikan satu unit.Informasi tentang reorganisasi dan penggabungan unit sudah disampaikandalam video confrence (Vicon) dengan Kepala Unit tangal 10 September 2020,tanggal 17 September 2020 dan tanggal 23 September 2020.

Kebijakan reorganisasi dan penggabungan unitunit kerja yangdilakukan Tergugat hanya terjadi dalam ruang lingkup satu badan hukumperusahaan yaitu internal PT.Ciomas Adisatwa, dan kebijakan tersebutbukanlanh berupa perubahan status, penggabungan, peleburan yangterjadi antara beberapa badan hukum perusahaan ataupun perubahankepemilikan perusahaan;3.

Saksi menerangkanPenggugat dimutasi karena alasan ada reorganisasi dan penggabungan unit unit kerja yaitu Unit Jambi dan Unit Muara Jambi digabung dijadikan satu unit.Informasi tentang reorganisasi dan penggabungan unit sudah disampaikandalam video confrence (Vicon) dengan Kepala Unit tangal 10 September 2020,tanggal 17 September 2020 dan tanggal 23 September 2020.

Saksi menerangkan bahwa sebelumnya ada penggabungan unit ,yang menjabat sebagai Sales Unit di Muara Jambi adalah saudara Pri DwiWibowo Koco, dan yang menjabat Sales Unit di Unit Jambi adalah saudaraSuciono. Kemudian setelah terjadi penggabungan unit manajemen menetapkanyang dipilin untuk menjabat Sales Unit Jambi adalah saudara Pri Dwi WibowoKoco, dan Penggugat dimutasikan ke Sales Unit Pelalawan.

, dan pengambilalihan usaha;c Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha, WajibPajak yang melakukan pemekaran usaha dapat menggunakan Nilai Bukudengan mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah DJP yangmembawahi KPP tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar;d Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku (Poolingof Interest) tidak ada penghasilan karena

Oleh karenanya, induk perusahaan tidak terutang PajakPenghasilan dari pengalihan harta tersebut, termasuk Pajak Penghasilansebesar 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;Bahwa sesuai SE45/PJ/2008 tentang Penyampaian dan PemonitoranPelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentangPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan,Peleburan, Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya : Point 19 angka 3;Bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku

Persyaratan penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha;b. Hak untuk mengajukan penilaian kembali dan;c. Prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perpajakanyang berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Bahwa dengan demikian ketentuan pada butir 1.4.2 dan butir 3.2.1.1SE23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakanatas Restrukturisasi Perusahaan masih berlaku;Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

SE04/PJ.33/1996 tanggal26 Agustus 1996 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari PengalihanHak atas Tanah dan/atau Bangunan, pengecualian dari kewajibanpembayaran atau pemungutan PPh tersebut adalah penggabungan, peleburandan pemekaran usaha. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atauHalaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/2012bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usahatidak terutang PPh, sepanjang memenuhi ketentuan KMK 637/KMK.04/1994s.t.d.t.d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.d. ...Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan, sepanjangmemenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 474/KMK.04/1995.dst..9 Surat Keterangan Bebas (SKB) PPhSurat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Penghasilandari Pengalihan Hak atas Tanah

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunyayang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika,Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 199/PDT/2020/PT SMR13.Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, hal. 102 dan hal. 107, menyatakansebagai berikut mengenai penggabungan gugatan:.....

Akan tetapi dalam hal dan batasbatas tertentu, dibolehkanmelakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabilaantara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan eratatau koneksitas.;... Ukuran ini pula yang diperingatkan putusan MA No. 575 K/Padt/1983yang mengatakan, boleh melakukan penggabungan (samenvoeging)baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat(innerlijkke samenhangen).

Bahwa dasar pertimbangan Pembanding daiam gugatan dilakukan dengancara penggabungan gugatan secara subyektif, adalah sebagaimana dapatPembanding kutip pendapat M. Yahya Harahap sebagai berikut:Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 199/PDT/2020/PT SMR10.11.Akan tetapi kalau antara masingmasing gugatan terdapathubungan erat, penggabungan tiga atau beberapa perkara dapatdibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinyakemugkinan putusan putusan yang saling bertentangan.

Yahya Harahap daam bukunya menyatakan bahwa manfaatdan tujuan penggabungan adalah:a. Mewujudkan Peradilan Sederhana:Melalui sistem penggabungan, tercipta pelaksanaanpenyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya murah denganJalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masingmasingtergugat daiam satu gugatan, dan diperiksa secara keseluruhan daiamsatu proses yang sama;b.

Yahya Harahapdalam salah satu bukunya sebagai berikut: .....kalau antara masingmasinggugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga atau beberapa perkaradapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinyakemungkinan putusanputusan yang saling bertentangan. Penggabungan yangseperti ini dlanggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel doelmatig);Menimbang, bahwa menerjemahkan pendapat M.

Awal pembatalan dikarenakan tindakan Para Tergugat sendiri denganmengirimkan surat tidak dapat dilakukan penggabungan bangunan menjadi1 (satu) unit rumah, hal tersebut tidak sesuai kKesepakatan awal keinginanPenggugat untuk membeli 2 (unit) rumah untuk dapat dijadikan/digabungmenjadi satu kesatuan. b.

Para Tergugat menganggap bahwa meskipermohonan perubahan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapatdilaksanakan, tetapi penggabungan kedua rumah tersebut tetap dapatdilaksanakan. Bahwa tidak benar dalil angka Q9gugatan, yang menyatakan bahwa ParaTergugat terlalu berbelitbelit dan tetap mencari keuntungan yang sebesarbesarnya guna melakukan penyelesaian pembatalan rencana pembelianrumah.

Tergugat Il tidak pernah ingkar kesepakatan awal untuk menggabungkanrumah Blok DD 2 16 dan Blok DD 2 17dan tidak pernah ada niat untuktidak memenuhi kesepakatan awal terkait dengan penggabungan rumah tersebut.Para Tergugat akan melaksanakan penggabungan kedua unit rumahtersebut, bilamana Penggugat dengan Tergugat sudah terdapatkesepakatan bersama dalam hal desain yang aman secara konstruksi,stuktur dan memenuhi persyaratan teknis bangunan serta kesepakatandalam hal biaya.

Para Tergugat memberikan kepada Penggugat beberapaalternatif gambar denah penggabungan kedua unit rumah yang terbaik danaman, sehigga didapatkan alternatif penggabungan kedua rumah yang aman,yang kemudian diajukan kepada Penggugat untuk memilih alternatif tersebut.

Bahwa benar atas permintaan penggabungan tersebut, disanggupi oleh Para Tergugat termasuk bagian teknik.Bahwa benar Penggugat (Pak Gondo) telah melakukan pembayaran ataspembelian 2 (dua) unit rumah tersebut, yang satu harus dibayar tunai danyang satunya dibayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa saksi membenarkan penggabungan 2 (dua) unit rumah terhitungsejak 24 September 2015 sampai 09 Oktober 2015 belum selesai ataubelum diputuskan bersama.

Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yang digabungkan;Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam Akta PerjanjianPenggabungan Nomor: 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan Akta Pemyataan KeputusanRapat Nomor: 31 tanggal 23 Oktober 2007 di hadapan Notaris Dr.

Putusan Nomor. 696/B/PK/PJK/2012Pengalihnan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha dengan Nomor: KEP305/W PJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26 September 2008;Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dokumen sebagaimana yang telah Penggugaturaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terhitung mulai tanggal 26 September 2008PT NOBEL INDUSTRIES secara sah menurut hukum adalah perusahaan peneruskegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger) antara PT Nobel Carpetsdan PT Albany Anggun Spinning Mills sesuai

Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam Akta PerjanjianPenggabungan Nomor 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan Akta PernyataanKeputusan Rapat Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2007 di hadapan NotarisDr. Wiratni Ahmadi, SH. Rencana Penggabungan Usaha ini sebelumnya telahmendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) MelaluiSurat Persetujuan Penggabungan Perusahaan nomor 80/II/PMDN/2007 tanggal16 Juli 2007 dengan Nomor Proyek 1711/1712/1721/1722/24303203971;3.

Putusan Nomor. 696/B/PK/PJK/2012Pratama Bandung Cicadas, dan telah ditindaklanjuti oleh pihak KPP denganmenerbitkan NPWP : 01.531.805.8429.000 dan Surat Keterangan Terdaftarsesuai Surat Nomor: PEMUP40/WPJ.09/KP.0303/2008 tanggal 28 Februari2008;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabungan usaha,Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan NilaiBuku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usaha dengan NomorKEP305/W PJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26 September

2008;Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dokumen sebagaimana yang telahPemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat uraikan di atas, dapatdisimpulkan bahwa terhitung mulai tanggal 26 September 2008 PT NOBELINDUSTRIES secara sah menurut hukum adalah perusahaan penerus kegiatansehubungan dengan penggabungan usaha (merger) antara PT Nobel Carpetsdan PT Albany Anggun Spinning Mills sesuai Keputusan Direktorat JenderalPajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalamrangka penggabungan

Sedangkan tentang penggabungan gugatan ganti kerugiandalam persidangan pidana tidak kurang dari 5 putusan pengadilan telahmengabulkannya. Apakah Gugatan Organisasi (Legal Standing) denganmenggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian bisaditerapkan pada kasus korupsi? Jawabannya: BISA..

Ternyata baik UU 46/2009 tentangPengadilan Tipikor maupun UU 49/2009 tentang Peradilan Umumtidak mengatur tentang 'penggabungan gugatan ganti kerugian.17. Bahwa 'penggabungan gugatan ganti kerugian' diatur dalam pasal98 KUHAP, yang juga digunakan sebagai pedoman hukum acara diPengadilan Tipikor berdasarkan pasal 25 UU No.46/2009 yangmenyebutkan bahwa hukum acara pada Pengadilan Tipikormenggunakan hukum acara yang berlaku.18.

Bahwa 'penggabungan gugatan ganti kerugian' sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHAP adalah perkara perdata (substansinyaadalah perdata) yang disidangkan oleh hakim yang sedangmenyidangkan perkara pidana bersamasama dengan perkarapidananya (prosedurnya adalah pidana). Hal ini menunjukkan bahwahukum acara peradilan Indonesia tidak menganut pemisahan yangketat antara rezim pidana dan perdata.19.

Bahwa dalam praktiknya, penggabungan rezim pidana danperdata telah diputuskan oleh pengadilan, dalam beberapa putusan,yaitu: Putusan No.78/Pid.B/2011/PN.PRM,Putusan No.274/Pid.B/2012/PN.Bwi, Putusan No.187/Pid.B/2010/PN.KIt, PutusanNo.593/Pid.B/2013/PN.MKT, Putusan No.157/Pid.Sus/2013/PN.Slw.20. Dengan demikian, kami berpandangan bahwa penggabungangugatan ganti kerugian bukan perkara kewenangan pengadilanmelainkan tata cara memeriksa (hukum acara).

dan akibatdari kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa menurut majelis tujuan penggabungan gugatan gantirugi dalam perkara pidana yang sedang berlangsung bertujuan agar saksikorban yang juga diperiksa dalam perkara pidana tersebut dapat langsungmengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti rugi didepanpersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat dalam perkara inibukan sebagai saksi korban yang langsung diperiksa dipersidangan perkaratindak pidana korupsi, maka kebenaran dalil Penggugat

, peleburan, pemekaran,pemecahan, dan pengambilalihan usaha; Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalamRangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha :a.

Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2012membayar Pajak Penghasilan sebesar 5 % (lima persen) darijumlah yang harus dipenuhi oleh /essee sehubungan dengandipercepatnya penggunaan hak opsi tersebut atau dari jumlahyang harus dibayar pihak lain;e Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunandalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tidakterutang Pajak Penghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 637/KMK.04

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:474/KMK.04/1995.d. ... dst..Surat Keterangan Bebas (SKB) PPhSurat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atasPenghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan karena penggabungan,peleburan, dan pemekaran usaha tidak dikecualikan darikewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilanatas penaalihan hak atas tanah dan/atau banqunan: d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 474/KMK.04/1995";yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009; sesuai

Dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 ini,untuk Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan karena penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha tidakdikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PajakPenghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 627 B/PK/PJK/2014Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 474/KMK.04/1995.d. ... dst..9.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihanhak atas tanah dan/atau bangunan karena penggabungan,peleburan, dan pemekaran usaha tidak dikecualikan darikewajiban pembayaran atau pemungutan PajakPenghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau d.

Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (3) Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa nilai perolehan atau pengalihanharta yang dialihnkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihanusaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atauditerima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain olehMenteri Keuangan;b.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi' ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 474/KMK.04/1995".yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 sesuai

Albany Anggun Spinning Mills, sebagai perusahaan yangdigabungkan;Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam Akta PerjanjianPenggabungan Nomor: 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan Akta PemyataanKeputusan Rapat Nomor: 31 tanggal 23 Oktober 2007 di hadapan NotarisDr. Wiratni Ahmadi, SH.

Rencana Penggabungan Usaha ini sebelumnya telahmendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)melalui Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor:80/IVPMDN/2007 + tanggal 16 Juli 2007 dengan Nomor: Proyek1711/1712/1721/1722/24303203971;Bahwa selanjutnya, perubahan Anggaran Dasar PT. Nobel Carpets sebagaiakibat dari penggabungan serta perubahan nama dari semula PT. NobelCarpets menjadi PT.

Bahwa penggabungan perusahaan ini telah dituangkan dalam AktaPerjanjian Penggabungan Nomor 70 tanggal 28 Agustus 2007 dan AktaPernyataan Keputusan Rapat Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2007 dihadapan Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH. Rencana Penggabungan Usahaini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Badan KoordinasiPenanaman Modal (BKPM) Melalui Surat Persetujuan PenggabunganPerusahaan Nomor 80/II/PMDN/2007 tanggal 16 Juli 2007 dengan NomorProyek 1711/1712/1721/1722/24303203971;.

Nobel Industries keKPP domisili, KPP Pratama Bandung Cicadas, dan telah ditindaklanjuti olehpihak KPP dengan menerbitkan NPWP : 01.531.805.8429.000 dan SuratKeterangan Terdaftar sesual Surat Nomor: PEMUP40/WPJ.09/KP.0303/2008 tanggal 28 Februari 2008;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabungan usaha,Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Persetujuan PenggunaanNilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan UsahaHalaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 695 /B/PK

Bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dokumen sebagaimana yang telahPemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat uraikan di atas, dapatdisimpulkan bahwa terhitung mulai tanggal 26 September 2008 PT NOBELINDUSTRIES secara sah menurut hukum adalah perusahaan peneruskegiatan sehubungan dengan penggabungan usaha (merger) antaraPT Nobel Carpets dan PT Albany Anggun Spinning Mills sesuai KeputusanDirektorat Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atasPengalihan Harta dalam rangka penggabungan

/B /PK/PJK/2012menyelaraskan dengan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, investasi,moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenanguntuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisabuku (pooling of interest) atas nilai perolehan atau pengalihan hartadalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha;c Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai

SE04/PJ.33/1996 tanggal 26Agustus 1996 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari PengalihanHak atas Tanah dan/atau Bangunan, pengecualian dari kewajibanpembayaran atau pemungutan PPh tersebut adalah penggabungan, peleburandan pemekaran usaha. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usahatidak terutang PPh, sepanjang memenuhi ketentuan KMK 637/Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 631.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.d. ...Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor: 474/KMK.04/1995.dst.9 Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Surat Keterangan Bebas (SKB) PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan

Hal mana sepintas samasama perbuatanmelanggar hukum namun dua perbuatan melanggar hukum tersebutberbeda peristiwa dan berdiri sendiri dan diantara Para Tergugat jugatidak ada hubungan hukum.Bahwa berdasarkan pertimbang hukum tersebut di atas sangat jelasPutusan Judex Facti telah menyimpang dari Hukum Acara Perdata yangberlaku dan bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi DanTeknis Perdata Umum angka II huruf M tentang teknis peradilan halaman59 tentang penggabungan dan kumulasi gugatan angka

tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna,dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.Bahwa di samping itu penyimpangan yang telah dilakukan Judex Factidengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalahtercermin dari pertimbangan yang diambil dengan mengatakan bahwaMenimbang, bahwa mengenai penggabungan perkara...... dst.

Bahwaberdasarkan hal tersebut jelas sekali bahwa Judex Facti telah salahdalam mengistilankan terhadap gugatan Para Penggugat denganmenyebutkan sebagai penggabungan perkara, padahal dalam istilahyang disebutkan dalam HIR antara penggabungan perkara denganpenggabungan gugatan mempunyai perbedaan yang sangat prinsip, yangakibatnya Judex Facti salah melaksanakan tertio Hukum Acara danmelanggar asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang manahal ini telah diisyaratkan oleh Mahkamah Agung dalam

putusannyaNo.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan : HIRtidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalamhal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat danmurah ;Hal tersebut di atas juga telah didukung oleh Putusan MARI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 : Menurut Jurisprudensi,dimungkinkan "penggabungan" gugatangugatan jika antara gugatangugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalambentuk perkara yang satu

(juga HIR) akan tetapi karena penggabunganitu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusanputusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memangditinjau dari segi acara (processuel doematig) ;Kemudian juga dalam Putusan MARI No. 1652.K/Sip/1975, disebutkanbahwa: Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satudengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yangberlaku ;Bahwa perlu kiranya Para Pemohon Kasasi jelaskan kembali bahwadalam perkara a quo

Penggabungan Dsn VI Desa Baru Pasar VIIIKec. Hinai Kab. Langkat: Islam: Wiraswasta: Indar Sapari: Tanjung Beringin: 35 Tahun/ 2 Desember 1982: Lakilaki: Indonesia: JIn. Penggabungan Dsn VI Desa Baru Pasar VIIIKec. Hinai Kab. Langkat: Islam: wiraswastaPara Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2018;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;2.

Penggabungan Dsn VI DesaBaru Pasar VIII Kec.

Penggabungan Dsn VI Desa Baru Pasar VIIIKec.

Penggabungan Dsn VI Desa Baru Pasar VIII Kec.

Alam Duta Kalimantanyang ditindaklanjuti dengan perpanjangan pertama yaitu SuratKeputusan Bupati Tanah Laut nomor: 545/04IUP.OP/DPE/2011tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Alam DutaKalimantan tanggal 16 Maret 2011 adalah cacat hukum.14. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor:545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan PerpanjanganPertama dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Alam Duta Kalimantan sesuai Keputusan Bupati Tanah LautNomor : 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang PersetujuanPerpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Arutmin Indonesia yang mengajukanpermohonan pencabutan atau pembatalan Keputusan Bupati Tanah LautNomor : 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan PerpanjanganPertama dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Arutmin Indonesia untuk diterima/disetujui dandikabulkan permohonan penanggugahan/penundaan atas KeputusanBupati Tanah Laut Nomor : 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentangPersetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Menyatakan sah Surat Keputusan 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentangPersetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Alam Duta Kalimantantanggal 16 Maret 2011 di lokasi dan wilayah IUP penambangan ;3.

S3352/WPJ.28/KP.06/2010 tanggal 29Oktober 2010 yang menolak Permohonan Pengembalian Pembayaran PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atauBangunan yang Seharusnya Tidak Terutang, dengan ini Penggugat menyatakanTidak Setuju alasan penolakan Tergugat tersebut, dengan alasanalasan yangdiuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :e Bahwa Pasal 10 ayat (3) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, nilaiperolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan

, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihanusaha;e Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan,Peleburan, Atau Pemekaran Usaha, Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapatmenggunakan Nilai Buku dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah DJPyang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar;e Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku (Pooling ofInterest

, Peleburan,Atau Pemekaran Usaha Beserta Peraturan Pelaksanaannya : Point 19 angka3Bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, maka ketentuan dalamSE23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakanatas Restrukturisasi Perusahaan, yang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali dan;c. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan yangberlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Bahwa dengan

Putusan Nomor 653 /B/PK/PJK/2012apemungutan PPh tersebut adalah penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalamrangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tidak terutang PPh,sepanjang memenuhi ketentuan KMK 637/KMK.04/1994 s.t.d.t.d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.d. ...Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor: 474/KMK.04/1995.dst.9 Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Surat Keterangan Bebas (SKB) PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanKeputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:474/KMK.04/1995.d. ... dst.Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Surat KeteranganBebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariPengalihan Hak atas Tanah dan

Wajib Pajak melakukan pengalihnan hak atas tanahdanlatau bangunan dalam rangka penggabungan,peleburan, atau) pemekaran usaha sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 6387/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor474/KMK.04/1995.d. ... dst.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggapisebagai berikut :a.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan karena penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 474/KMK.04/1995".yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 sesuai dengan

Putusan Nomor 610 /B/PK/PJK/2012tanah dan/atau bangunan karena penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan;10.

Saksi korban YUDA NOPITA SARI ; Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul20.30 wib di jalan Penggabungan Dusun 6 Desa Baru Pasar 8Kec. Hinai Kab.

Saksi SRI WAHYUNI alias SRI ;10Bahwa saksi bersama suami saksi yang bernama Sukardi padahari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.30berada di rumah saksi korban dan saat itu saksi mendengarada suara ributribut di jalan Penggabungan Dusun 6 DesaBaru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan saat itusaksi sudah melihat Terdakwa Muhammad Agus Marnut melakukanpemukulan ke arah orang yang sedang bergumul yaitu saksikorban dengan Terdakwa II Sriani alias Sri, selanjutnyasuami saksi menarik

Saksi ASNAH alias SENAH; Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekirapukul 20.30 di jalan Penggabungan Dusun 6 Desa Baru Pasar 8Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, saksi hanya melihat adaSuara ributribut dari arah jalan tersebut; Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas perbuatan paraTerdakwa ditempat tersebut karena setelah mendengar suaraributribut tersebut lalu saksi menuju tempat suara ributribut tersebut dan oleh karena suasana sudah ramai dankemudian saksi kembali masuk ke dalam rumah

SRIANI Alias SRI12 Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul20.30 wib di jalan Penggabungan Dusun 6 Desa Baru Pasar 8Kec. Hinai Kab.

Putusan No.435/Pid.B/2013/PN.STB14Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 September 2012sekitar pukul 20.30 Wib di jalan Penggabungan Dusun 6 DesaBaru Pasar 8 Kecamatan Hinai Kabupaten lLangkat, telahterjadi pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa IISriani alias Sri dan Terdakwa I Muhammad Agus Marnut aliasAgus dengan saksi korban Yuda Nopita Sari, saksi Hamidaalias Ida serta saksi Deni Arisandi;Bahwa benar pertengkaran dan perkelahian tersebut terjadiawalnya karena ada perselisihan antara anak

Tergugat IXmenguasai bidang tanah berdasarkan bukti P22; Tergugat Xmenguasai bidang tanah berdasarkan bukti P23;Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa hukum Penggugat perkaraaquo telah menggabungkan beberapa Tergugat dengan lebih dari satu objekgugatan ke dalam satu gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pasir Pengaraian dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Prp;Menimbang, bahwa dari kajian teoritis dapat saja penggabunganbeberapa gugatan atau kumulasi gugatan yaitu penggabungan

Terjadinya penggabungan karenaadanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, ataubeberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat untuk memudahkanproses;Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan gugatan, ada 2 syaratpokok terjadinya penggabungan gugatan yaitu :1. Terdapat hubungan erat;2. Terdapat hubungan hukum;Menimbang, bahwa dalam penggabungan gugatan ada dua macamyakni:1.

Kumulasi objektif yakni penggabungan beberapa tuntutan dalamsatu perkara sekaligus misalnya A menggugat B selain mintadibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalianbarang yang tadinya telah dipinjam;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan tidak boleh dilakukan dalamhal :1.

menemukan bukti suratketerangan Kepala Desa Dayo menyatakan tentang keberadaan dari ParaTergugat yang mana ditandatangani oleh MARJONO, S.AP merupakan salahsatu anak kandung dari Penggugat sendiri;Menimbang, bahwa walaupun dalam waktu yang hampir bersamaan telahmasuk dan teregister pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri PasirPengaraian dengan Kuasa Hukum Penggugat yang sama (DESY, SH, MH)terhadap gugatangugatan yang mana materi dan susunan gugatangugatankurang lebih sama dengan perkara aquo (penggabungan

kami bahwa kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara aquo sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdatasebagaimana maksud dan asas Hukum Acara Perdata, karena baik dalamkumulasi Subyektif maupun obyektif gugatan Penggugat menurut kami sudahbenar dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah melakukankumulasi subyektif dan obyektif dimana beberapa Tergugat digabungkan dalamsatu gugatan, hal ini sejalan dengan tujuan penggabungan