AHMAD RAMADHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggabungan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingh-masing selama 3 (Tiga) Tahun ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;5.

RICKY PRAYUDAHASIBUAN Alias YUDHA, dan Terdakwa Il AHMAD RAMADHANNASTUTION Alias MADAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Penggabungan pencurian denganpemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar KesatuPasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Dan Kedua Pasal 363 ayat (1) KUHPidanadan Ketiga Pasal 363 ayat (1) KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjaramasingmasnig selama 5 (satu) tahun penjara potong masa tahanansementara, dengan perintah

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi dan Kementerian Keuangan adalahdua badan hukum yang terpisah sehingga penggabungan menjadi satusubyek hukum yang didudukkan sebagai Tergugat menyebabkangugatan tidak jelas karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI, Cq MENTERIPERTAHANAN RI, Cq MENTERI KEUANGAN RI, Cq PANGLIMA TNI, CqKEPALA

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri ; 4.

Mineral Trobos untukmelakukan kegiatannya di bagian areal tambang atas namaPENGGUGAT sesuai Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti LintasNusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri.

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta SuratKeputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantaradengan PT.

Bahwa dalam hal ini, Bupati Halmahera Tengah (TERGUGAT)dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540/KEP/101.a/2012Tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantaradengan PT.

Bahwa perubahan lampiran peta dan koordinat sebagaimana yangtercantum pada Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi LampiranDaftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar BhaktiLintas Nusantara dengan PT.

Fajar Bhakti Lintas Nusantaraluasanya menjadi dengan SK No. 540/Kep/253/2011 tanggal 7 Juli2011 dengan luas 854,3 ha berdasarkan penggabungan antaraPT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiridengan No. SK 540/Kep/317/2009 seluas 345,5., pada tanggal 9Desember 2009 jadi penggabungan 2 SK menjadi perubahanrevisi hasil rekonsiliasi dengan No.

Blb dan perkara penggabungan gugatan intervensi tussenkomst;2. Menghukum Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi Tussenkomst untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

karena itu MajelisHakim akan memutusnya dalam putusan sela ini.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segalasesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ininamun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagaibagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatAsal/Tergugat Intervensi, pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggabungan

Blb yang diajukan oleh Penggugat Asal / PupungRismayanti maupun perkara penggabungan gugatan intervensi tussenkomstyang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi :1. Nama : NANI SUPARTINI.Selanjutnya mohon disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI ;2. Nama : NENDEN SUMIATI.Selanjutnya mohon disebut sebagai : PENGGUGAT Il INTERVENSI ;3. Nama : DEWI YULIANINGSIH.Selanjutnya mohon disebut sebagai : PENGGUGAT III INTERVENSI ;Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Sela Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Blb4.

Nama : INTAN MELIARNA Binti UNDANG RACHLAN.Selanjutnya mohon disebut sebagai : PENGGUGAT IX INTERVENSI ;10.Nama : TITA ROYANI.Selanjutnya mohon disebut sebagai : PENGGUGAT X INTERVENSI ;Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IAtidak berwenang mengadili perkara gugatan perdata Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb dan perkara penggabungan gugatan intervensi tussenkomst ini, makaPenggugat Asal dalam perkara perdata gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.

Blbdan perkara penggabungan gugatan intervensi tussenkomst yang diajukanoleh Para Penggugat Intervensi harus dihukum membayar biaya perkara yangtimbul dalam gugatangugatan tersebut diatas secara tanggung renteng;Memperhatikan Pasal 186 HIR dan Peraturan PerundangUndanganyang bersangkutan.MENGADILI :1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenangmengadili perkara perdata gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN. Blob danperkara penggabungan gugatan intervensi tussenkomst;2.

Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan/Merger No. 42 tanggal 18 Juni 2008 berikut perubahan terhadapnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;--------------------3. Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan/Merger No. 42 tanggal 18 Juni 2008 tidak memenuhi unsur kesepakatan didalamnya ;-------------4.

Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan/Merger No. 42 tanggal 18 Juni 2008 mengandung suatu sebab yang terlarang karena telah melanggar hukum ;-------------------------------------------------------------------5. Menyatakan perjanjian-perjanjian turunan dari Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas setelah Penggabungan/Merger No. 42 tanggal 18 Juni 2008, yaitu : i.

secara patut dan cermat apakah isiperjanjian kredit Nomor : 42/2008 tanggal 18 Juni 2008, yang merupakan satukesatuan dari Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.13, tanggal 14 Agustus 2001,telah memenuhi ketentuan Perundangundangan yang berlaku in casu pasal1313 KUHPerdata dan pasal 1320 KUHPerdata ataukah tidak sama sekali ;wonennne Menimbang, bahwa dari fakta yang ada telah ternyata bahwa Akta No.42tanggal 18 Juni 2008 tentang Perubahan Terhadap Pernyataan KembaliPerjanjian Fasilitas Kredit Setelan Penggabungan

memikirkan akibat yang akan adakemudian dan tanpa sadar Pembanding semula Penggugat mau menerimadan melaksanakan isi Perjanjian Akta Kredit tersebut dan hal mana telahdilakukan pula oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Akta PerjanjianNo.42/2008 tanggal 18 Juni 2008 tersebut 5woennnee Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding semula Penggugat tidakberkeberatan dan mengakui adanya Akta Perjanjian No.42 tanggal 18 Juni 2008tentang Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas KreditSetelah Penggabungan

tidak syah,karena tidak memiliki asas keseimbangan dan disamping itu dalam PerjanjianKredit No.42/2008, tanggal 18 Juni 2008, mengandung suatu sebab yangterlarang karena prestasiprestasi yang tercantum dalam Perjanjian Kredittersebut telah melanggar Perundangundangan yang berlaku sebagaimanatelah diuraikan diatas ; 22+ = 20+ 22222 22 one nnn nnnnoononee Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara iniadalah mengenai Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali PerjanjianFasilitas Setelah Penggabungan

Menerima keberatan (eksepsi) tentang "penggabungan berkas perkara" yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I,VI,VII,IX,X dan XII;2. Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg Perk: PDS-10/M.1.10/Ft.1/03/2021 tanggal 21 Mei 2021 batal demi hukum;3. Memerintahkan perkara a quo tidak periksa lebih lanjut;4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Penggugat:
Public Joint-Stock Company Scientific and Production Corporation Irkut (yang dalam penggabungan merupakan penerus Joint-Stock Company Sukhoi Civil Aircraft)
Tergugat:
1.PT Petroneks Energy
2.PT Sky Aviation

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon WATNA TAMPUBOLON, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya orang tua atas anak kandung yang masih belum dewasa yang bernama Ganda Manullanglahir di Medan, tanggal 02 Oktober 2010, untuk menjual/ mengalihkan/ mengagunkan/ memindahkan atau membaliknamakan bahagian anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, berikut dengan pemecahan dan/atau penggabungan

sertifikat-sertifikat tanah tersebut sehingga jika diperlukan Pemohon dapat melakukan pemecahan dan/atau penggabungan terhadap sertifikat-sertifikat tanah tersebut kemudian menjualnya terhadap : Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada, terdapat, tumbuh dan berdiri di atasnya seluas lebih kurang 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Kwala Bekala, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

);GANDA MANULLANG (Anak Kandung); Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama Ganda Manullangay & Ww Nlahir tanggal 02 Oktober 2010 tersebut masih berumur 10 (Sepuluh) tahun, masihdibawah umur dan masih dalam pendidikan sehingga membutuhkan biayasedangkan Pemohon tidak memiliki penghasilan yang tetap, maka Pemohonbermaksud untuk menjual/ mengalinkan/ mengagunkan/ memindahkan ataumembalik namakan tanah serta bangunan yang berdiri di atas tanah tersebutberikut dengan pemecahan dan/atau penggabungan

Memberi izin kepada Pemohon WATNA TAMPUBOLON, dalam kedudukannyasebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya orang tua atas anakkandung yang masih belum dewasa yang bernama Ganda Manullanglahir di Medan,tanggal 02 Oktober 2010, untuk menjual/ mengalihkan/ mengagunkan/ memindahkanatau membaliknamakan bahagian anak kandung Pemohon yang belum dewasatersebut, berikut dengan pemecahan dan/atau penggabungan sertifikatsertifikattanah tersebut sehingga jika diperlukan Pemohon dapat melakukan pemecahandan

/atau penggabungan terhadap sertifikatsertifikat tanah tersebut kemudianmenjualnya terhadap : Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada, terdapat,tumbuh dan berdiri di atasnya seluas lebih kurang 240 M?

kepada Pemohon WATNA TAMPUBOLON, dalam kedudukannyasebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya orang tua atas anakkandung yang masih belum dewasa yang bernama Ganda Manullanglahir diMedan, tanggal 02 Oktober 2010, untuk menjual/ mengalinkan/ mengagunkan/memindahkan atau membaliknamakan bahagian anak kandung Pemohon yangbelum dewasa tersebut, berikut dengan pemecahan dan/atau penggabungansertifikatsertifikat tanah tersebut sehingga jika diperlukan Pemohon dapatmelakukan pemecahan dan/atau penggabungan

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat II tentang Kewenangan Mengadili ; Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang Penggabungan Gugatan ; Menolak Eksepsi Tergugat II untuk selain dan selebihnya ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.163.000,00 (dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

EKSEPSI TENTANG PENGGABUNGAN GUGATANBAHWA TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM ANTARATERGUGAT Ii DENGAN TERGUGAT DAN TERGUGATBERKEPENTINGAN DALAM GUGATAN A QUO.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2061979 No. 415/K/Sip/1975 dalam perkara perdata antara Rifai bin Abdullah melawanDimroh bin Sutodji menyatakan : Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorangTergugat, yang diantara TergugatTergugat itu tidak adahubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam suatugugatan, tetapi masingmasing tergugat

Bahwa Penggugat menolak dengan seluruh dialildalil EksepsiIV.1.Tergugat 2 mengenai Penggabungan Gugatan, seluruhnya, kecualiyang diakui keabsahan dan kebenarannya, menurut Hukum danKeadilan.Bahwa dalil Eksepsi Tergugat 2 mengenai Penggabungan Gugatanhimn 3 dan 4, adalah Salah dan Tidak Berdasar Hukum, karena sudahmasuk dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat, sehingga dalil yangSalah demikian adalah bertentangan dengan HIR, karenanya sudahselayaknya oleh Pengadilan Negeri Wonosobo ini, untuk DITOLAKatau

Bahwa seluruh dalildalil Bantahan Penggugat atas Eksepsi Tergugat2 mengenai Kompetensi' Relatif, Gugatan Obscuur Libel,Penggabungan Gugatan, dan Kurang Subyek, secara mutatismutandis, termuat pula ke dalam dalildalil Bantahan Penggugat, atasTidak Hadirnya secara Sah dan Patut, Tergugat 1 dan Turut TergugatBerkepentingan..

EKSEPSI TENTANG PENGGABUNGAN GUGATANBAHWA TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUMANTARA TERGUGAT II DENGAN TERGUGAT DANTERGUGAT BERKEPENTINGAN DALAM GUGATAN AQUO./ Hal 39 dari47 halaman Putusan Nomor 22/Padt.G/2014/PN Wsb40Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan ParaPenggugat yang menggabungkan antara persoalan antara ParaPengugat dengan Tergugat dengan Persoalan antara Para Penggugatdengan Tergugat II mengakibatkan ketidakjelasan dalam Gugatan yangdiajukan oleh Para Penggugat.

Gugatan patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu point eksepsi TergugatIl yaitu tentang Penggabungan Gugatan dikabulkan maka untukeksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat II dikabulkan makaterhadap gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakantidak dapat diterima, maka kepada para Penggugat harus dihukum untukmembayar seluruh

Menyatakan Jaminan sebidang tanah atas nama Hasan Basri dalam wilayah Kecamatan Hinai, yang terletak di Jalan Penggabungan Dusun VI Desa Baru P.8 berukuran + 315 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara berbatasan dengan tanah Nurdin.........................7,5M
• Timur berbatasan dengan tanah Saedah........................42M
• Selatan berbatasan dengan Jln. Penggabungan.............7,5M
• Barat berbatas dengan tanah M.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penggabungan perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dengan perkara 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg atas nama terdakwa DION RENATO SUGIARTO tersebut diatas
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg dari register yang diperuntukkan untuk itu
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

sinergi pelayanan terpadu yang lebih baik bagipelanggan kita;Dalam penggabungan ini, seluruh karyawan IDTAD akan secara otomatis menjadikaryawan IDIND sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha ini.

perusahaanhasil penggabungan, namun Tergugat tetap tidak memberikan penjelasan kepada paraPenggugat;Bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan dan pemberitahuan mengenaiRancangan Penggabungan Usaha dan tidak terbukanya pengusaha perihal PenyelesaianHubungan Ketenagakerjaan Dari Proses Penggabungan Usaha tersebut, maka padatanggal 28 November 2010 Penggugat II mengirim surat kepada Tergugat yangmenyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dengan perusahaan hasilPenggabungan Usaha tersebut

bergabung dengan Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha;Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Penggugat II kembali mengirimkan suratkepada Tergugat untuk menegaskan kembali bahwa Penggugat I tidak bersediabergabung pada perusahaan hasil Penggabungan Usaha;Hal. 5 dari 35 hal.Put.Nomor 466 K/Pdt.Sus/2012Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2010 Penggugat I juga mengirimsurat kepada Tergugat yang menyatakan tidak bersedia untuk bergabung denganperusahaan hasil penggabungan usaha tersebut;Bahwa atas

perusahaanperusahaan peserta penggabungan usaha;Bahwa berdasarkan rancangan penggabungan usaha pada Bab XI mengenai tatacara penyelesaian status hak dan kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisarisdan Karyawan huruf B pada bagian karyawan maka dapat disimpulkan:1 Bagi yang setuju untuk bergabung:e Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha akan menerima semuaPekerja, maka;e Pada tanggal efektif, Pekerja yang setuju bergabung denganPerusahaan Hasil Penggabungan usaha, akan bergabung denganPerusahaan Hasil

Penggabungan Usaha;2 Bagi yang tidak setuju untuk bergabung:e Menyampaikan penolakan untuk melanjutkan hubungan kerjadengan perusahaan hasil penggabungan usaha untukselanjutnya;e Mengikuti program pengunduran diri secara suka rela tanpasyarat sebagaimana akan diatur dalam keputusan Direksi masing masing perusahaan perusahaan peserta penggabungan usahadan akane Diberikan kompensasi dengan memperhatikan ketentuan dalamUU Ketenagakerjaan;Bahwa nyata berdasarkan Rancangan Penggabungan Usaha pada Bab

Sedangkan SGN selakupenerima penggabungan RPI tersebut, akan tetap berdiri sebagai perusahaanpenerus (surviving company).1.2. Sehubungan dengan proses penggabungan usaha tersebut, SGN telahmengajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan hartadalam rangka penggabungan usaha berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 422/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan KeputusanMenteri Keuangan Nomor : 469/KMK.04/1998.1.3.

Fotokopi Perjanjian Pendahuluan Penggabungan Usaha;3. Fotokopi Akta Merger;4. Fotokopi Akte Pendirian masingmasing badan usaha besertaperubahannya;5. Fotokopi surat persetujuan penggabungan usaha dari Ketua BKPM;6. Fotokopi surat persetujuan penggabungan usaha dari Menteri Hukum danHAM;7. Fotokopi sertifikat tanah dan/atau bangunan yang telah dilegalisir olehperusahaan yang bersangkutan;8. Fotokopi Persetujuan Revaluasi Aktiva Tetap;9.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanah dan/atau bangunantersebut berada.10.Laporan Keuangan yang telah diaudit:e Laporan Audit RPI (sebelum penggabungan usaha);e Laporan Audit SGN (sebelum penggabungan usaha);e Laporan Audit SGN (setelah penggabungan usaha).1.4.

Hukum dan HAM, penggabungan mulai berlaku efektif danperusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum.Dalam hal ini, sehubungan dengan penggabungan perseroan yangdilakukan oleh Pemohon dan RPI, telah terjadi perubahan AnggaranDasar.

Foto copi Perjanjian Pendahuluan Penggabungan/Peleburan Usaha;3. Foto copi Akte Pendirian masingmasing badan usaha besertaperubahannya;4. Foto copi Surat Persetujuan Penggabungan/Peleburan Usaha dariKetua BKPM bagi Wajib Pajak PMA/PMDN, atau Surat KeputusanIzin Prinsip Penggabungan/Peleburan Usaha dari DepartemenKeuangan bagi Wajib Pajak Bank, dan,5.a.

adalah bank yangmenggabungkan diri ("dissolving company") ke dalam SumitomoBank, Jepang sebagai bank yang menerima penggabungan("Survi ving company") dan setelah penggabungan SumitomoBank, Jepang berubah namanya menjadi Sumitono MitsuiBanking Corporation, Japan ;Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan masing masinginduk perusahaan tersebut maka BSS dan BSI melakukanpenggabungan dimana BSI berti ndak sebagai bank penerimapenggabungan ("surviving company") dan BSS bertind aksebagai bank yang nenggabungkan

diri ("dissolving company" )Bahwa dengan adanya penggabungan tersebut, maka semuaaktiva ("assets") dan kewajiban ("liabilities") BSS sejaktanggal efektif penggabungan (2 April 2001) demi hukumberalih kepada BSI, semua pemegang saham BSS menjadipemegang saham BSI, BSS demi hukum akan bubar' tanpamemerlukan tindakan likuidasi, dan BSI (hasil penggabungan)akan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai perseroanterbatas serta sebagai bank umum dengan memakai nama PTBank Sumitomo Mitsui Indonesia ("

BSMI") ;Perlakuan AkuntansiBahwa mengingat proses penggabungan usaha antara BSSHal. 5 dari 16 hal.

usaha antaraBSS dan BSI yang menjadi BSMI ;Bahwa mengacu kepada ketentuan perpaj akan yangberlaku, proses penggabungan usaha ini telah mendapatkan10per setujuan dari Dir ektorat Jender al Pajak untukmenggunakan nilai buku atas pengalihan harga dari BSSkepada BSI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP 34/ WPJ 04/2002 tertanggal 16 Januari 2002 tentangPersetujuan Penggunaan Nil ai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan Usaha ;Bahwa sesuai dengan butir kedua KEP DJP ter

masing perusahaan ;Bahwa Neraca Proforma hasil penggabungan (pos ModalHal. 15 dari 16 hal.

pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 25 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri akarta Pusat tertanggal 25Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Nopember 2011 dibawah register No.254/PHI.G/2011/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:Bahwa Tergugat adalah perusahaan hasil Penggabungan

Usaha dari PT ABBSakti Industri, PT ABB Transmission & Distribution dan PT ABB IndustrialsMaterials, dalam Penggabungan Usaha ftersebut PT ABB Sakti Industrisebagai Perusahaan yang menerima Penggabungan, sedangkan PT ABBTransmission & Distribution dan PT ABB Industrials Materials sebagaiPerusahaan yang Menggabungkan Diri; 2.

;Dalam penggabungan ini, IDIND akan menjadi perseroan yangmenerima penggabungan usaha, sedangkan IDTAD dan IDIIM akanmenjadi perusahaanperusahaan yang menggabungkan dinri ;Penggabungan usaha ini bertujuan untuk memperkuat posisi strategisABB di pasar Indonesia, dengan meningkatkan sinergi pelayananterpadu yang lebih baik bagi pelanggan kita. ;Dalam penggabungan ini, seluruh karyawan IDTAD akan secaraotomatis menjadi karyawan IDIND sejak tanggal efektifnyapenggabungan usaha ini.

Hal ini juga termasuk masa kerja karyawan yang akandiperhitungkan di IDIND sebagai perseroan yang akan menerimapenggabungan Usaha. n 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen ennaBahwa selain pengumuman tersebut dalam angka 4 di atas, Tergugat jugamembuat pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usahamelalui media massa "Bisnis Indonesia" yang pada intinya mengumumkanringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dari ketiga Perusahaan tersebutyaitu sebagai berikut: 20+ 22+ 22 202202205200 202a.

Alasan penggabungan usaha ,jUntuk menciptakan suatu sinergi yang dapat meningkatkan strukturpermodalan perusahaan hasil penggabungan usaha, efisiensi,produktifitas, kualitas produk dan jasa serta peiayanan kepadakonsumen yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan pangsapasar seria nilal Saham. j 7

PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut.43223/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor S7768/WPJ.07/2011 tanggal 23 Desember 2011 mengenai Penolakan Permohonan IzinPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha, yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Penggugat mengajukan permohonan izin penggunaan nilai buku atas pengalihanharta

dalam rangka penggabungan usaha dengan surat Nomor 062/PAN/JSS/IX/11 tanggal 7September 2011 yang diterima Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada tanggal 7September 2011;bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat mengajukan Surat PermohonanPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha dengansurat Nomor S062/PAN/JSS/1X/11;bahwa menurut Penggugat, dasar permohonan izin penggunaan nilai buku atas pengalihanharta dalam rangka penggabungan usaha Penggugat karena sejak

Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalamrangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalamrangka likuidasi usaha atau sebab lainnya.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisabuku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.bahwa menurut Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008antara lain menyebutkan bahwa penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atassaham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidakmempunyai sisa kerugian atau mempunyai kerugian yang lebih kecil

;bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER28/PJ./2008 antara lain menyebutkan bahwa penggabungan usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (2)adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnyaterbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usahayang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai kerugian yang Iebih kecil dan sisakerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa kerugian fiskal dan komersial

PartomuanPohan, SH, LLM;Bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada DPLK pada tanggal27 November 2007 (sebelum tanggal efektif penggabungan);Bahwa Pemohon Banding mempunyai Peraturan Perusahaan yang ditetapkantanggal 2 Januari 2007 dan Pasal 74 PP tersebut mengatur bahwa apabilaterdapat perubahan status, penggabungan, peleburan, yang mana karyawantetap bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan hasilpenggabungan atau peleburan, maka hak karyawan atas uang pesangon, uangpenghargaan

bukansematamata pembayaran dana pensiun karyawan namun sesuai Pasal 74Peraturan Perusahaan adalah hak karyawan atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diberikan dalamrangka adanya penggabungan antara Pemohon Banding dengan PT BEJ dankaryawan Pemohon Banding tetap bersedia melanjutkan hubungan kerjadengan perusahaan hasil penggabungan (PT BEl).

yang berlaku (UndangundangNomor 11 tahun 1992 seribu sembilan ratus sembilan puluh dua tentangDana Pensiun) dan metode perhitungan yang diterapbkan pada BEJ sebagaiPerseroan Yang Menerima Penggabungan.

Hasil perhitungan hak dimaksud selanjutnya dialokasikan kedalam DPLK selambatlambatnya 3 (tiga) hah sebelumefektifnya perubahan' status, penggabungan, peleburan,perubahan kepemilikan perusahaan;c.

Berdasarkan Akta Penggabungan Nomor 6 tanggal 14 November2007 dari Notaris A. Partomuan Pohan, SH, LLM diketahui bahwatanggal efektif penggabungan dengan PT Bursa Efek Jakartaadalah tanggal 30 November 2007;.