atau kuasanya ;Menimbang, bahwa kuasa pemohon menyatakan bahwa prinsipalpemohon masih di wilayah Republik Indonesia, yaitu kerja diKalimantan;Menimbang, bahwa dalam rangka upaya memperjelaspermasalahan antara pemohon dan termohon majelis hakimmemerintahkan kepada kuasa pemohon untuk menghadirkan prinsipalpemohon dan kuasa pemohon menyatakan bersedia menghadirkannyapada persidangan yang akan datang;Menimbang, bahwa setelah kuasa pemohon diberi kesempatanbeberapa kali persidangan untuk menghadirkan prinsipal

pemohon,ternyata kuasa pemohon menyatakan tidak dapat dan tidak mampumenghadirkan prinsipal pemohon sehingga majelis hakim tidakdapat melakukan upaya memperjelas permasalahan antara pemohondan termohon;Menimbang, bahwa kuasa pemohon dan termohon sudah tidakmengajukan sesuatu lagi dan menyerahkan putusan sepenuhnyakepada majelis hakim;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini semua beritaacara dalam dalam persidangan perkara ini harus dianggaptermasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dengan

kembali serta berdamai dengantermohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan cerai talak terhadaptermohon karena sering cekcok dan berselisih pendapat disebabkankarena termohon terlalu berani kepada pemohon dan selalumau menangnya sendiri, tidak ada kecocokan, sehingga terjadipisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dalam upaya memperjelas permasalahanantara pemohon dan termohon majelis hakim memerintahkan kepadakuasa pemohon untuk menghadirkan prinsipal

, namun karena kuasapemohon menyatakan tidak dapat dan tidak sanggup untukmenghadirkan prinsipal pemohon dalam persidangan, sehinggapermasalahan antara pemohon dan termohon menjadi tidak jelas,padahal prinsipal pemohon masih berada dan bertempat tinggal diwilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa oleh kerena prinsipal pemohon masih beradadi wilayah Republik Indonesia maka prinsipal pemohon harus hadirdalam persidangan untuk dilakukan upaya perdamaian sesuaiketentua pasal 82 Undang Undang nomor

7 tahun 1989;Menimbang, bahwa oleh karena kuasa pemohon sudah tidakdapat dan tidak sanggup menghadirkan prinsipal pemohon, makamajelis hakim dapat menyimpulkan bahwa upaya memperjelaspermasalahan antara pemohon dan termohon dalam persidangan yangharus dihadiri oleh pemohon dan termohon secara pribadi telahtidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak dapat melakukanupaya memperjelas permasalahan antara pemohon dan termohon, makamajelis menganggap bahwa pemohon tidak bersungguh

Kdr.Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3506LT200320130159, dikeluarkan KantorKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20September 2013 mempunyai nasab terhadap Tergugat (TERGUGAT);Bahwa selain permohonan tersebut untuk pembuktian Penggugatmengajukan permohonan agar Pengadilan menerbitkan Surat pengantar untuktes DNA antara Penggugat prinsipal (PENGGUGAT ) dan Tergugat(TERGUGAT )beserta anak Penggugat yang bernama ( ANAK )Bahwa sehubungan dengan alasanalasan yang Penggugat

secara maksimal mendamaikan parapihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan secara musyawarahkekeluargaan, tetapi tidak berhasil;Bahwa halhal yang termuat dalam berita acara sidang perkara inidipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan olehPenggugat adalah seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berkenaan dengan agar Pengadilan menerbitkan Surat pengantar untuk tes DNA antara Penggugat prinsipal

membuktikan bahwa anak tersebutapakah ada gen dari Tergugat apa dari gen orang lain ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan agar Pengadilanmenerbitkan(PENGGUGAT ) dan Tergugat (TERGUGAT ) beserta anak Penggugat yangSurat pengantar untuk tes DNA antara Penggugatbernama ANAK adalah beralasan, sehingga karenanya pula agar kepentingantersebut terpenuhi maka Mejelis Hakim patut memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menerbitkan surat Pengantar tesDNA antara Penggugat prinsipal

(PENGGUGAT ) dan Tergugat prinsipal(TERGUGAT ) beserta anak Penggugat yang bernama ANAK tersebut harusdinyatakan dikabulkan ;Menimbang bahwa agar pelaksanaan tersebut mengikat kepada parapihak maka patut Majelis memerintahkan kepada Penggugat prinsipal(PENGGUGAT ) dan Tergugat prinsipal (TERGUGAT ) beserta anak Penggugatyang bernama ANAK untuk melakukan Tes DNA di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Dr.

Pemohon prinsipal menunjuk Kuasa Insidentil, karenaPemohon tidak bisa menghadiri persidangan, karena sedang bekerja di Batam;Menimbang, oleh karena Pemohon prinsipal tidak mampu dihadirkan dalampersidangan, sementara Kuasa insidentil tidak memenuhi syarat formal sebagaiwakilnya, maka proses pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dilanjutkan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan iniditunjuk halhal sebagaimanatercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN

Pemohon prinsipal menunjuk Kuasanya karena Pemohonprincipal tidak bisa datang menghadiri persidangan, karena sedang bekerja di Batam;Menimbang, bahwa dalam proses beperkara, Pemohon atau Termohon karenaalasan dan atau dalam kondisi tertentu, dapat dibantu atau diwakili oleh seseorangyang dikuasakan untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 123, HIR;Menimbang, bahwa syarat seseorang menjadi Kuasa insidentil adalah sipemberi kuasa dalam hal ini Pemohon prinsipal dan penerima kuasa atau Kuasainsidentil

Hal. 2 dari 4 hal.Menimbang, bahwa Kuasa insidentil yang ditunjuk Pemohon prinsipal adalahpaman ipar Pemohon, oleh karena itu, dihubungkan dengan ketentuan sebagaimanadisebutkan dalam Surat Edaran tersebut, maka Kuasa insidentil tersebut tidakmemenuhi syarat formal, sehingga Majelis Hakim menilai status Kuasa insidentil tidaksah sebagai legal standing dari Pemohon prinsipal;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohonprinsipal oleh karena kuasa insidentil tidak memenuhi syarat

formal sebagai Kuasaindsidentil dalam perkara aquo, maka permohonan Pemohon prinsipal tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua oleh Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan dan

) jangan diberikan kepadasiapapun Akta Nikah yang asli.Maka dalam hal ini ternyata alasan untuk mengajukan permohonan cerai talaktidak berdasarkan permintaan dari pemohon (prinsipal) melainkan permintaandari pihak keluarga yang ingin memisahkan termohon dan pemohon (prinsipal)melalui permohonan cerai di Pengadilan, dan lebih disesalkan lagi pihakkeluarga melaporkan ke Polsek mengenai akta nikah yang asli telah hilang,sehingga Polsek mengeluarkan laporan Polisi Nomor : KLKT/102/Sek tanggal31 Mei 2015

agar pemberi kuasa mengerti apa tentang pemberian kuasa itu.hal ini tidak terjadi, demikian pula tentang kronologis alasanalasan untukmelakukan perceraian, kuasa hukumnya tidak menanyakan langsung kepadapemohon (prinsipal) nya, sehingga sangat jelas hal ini bertentangan dengan hatinuraninya pemohon (prinsipal) yang sebenarnya tidak ada niat sedikitpun untukberceraia dengan termohon dan lebih jelas lagi mengenai menadatangani suratkuasa antara pemohon (prinsipal) dengan kuasa hukumnya serta kronologisalasanalasan

permohonan cerai talak kuasa hukumnya tidakbertemu/berhadapan dengan pemohon (prinsipal) hal ini pula telah diakui kuasahukumnya pada sidang tanggal 27 Mei 2015..

Kemudian dalam hal ketidak hadiran pemohon (prinsipal) pada tahappelaksanaan mediasi damai hal ini pemohon (prinsipal) tidak diizinkan ataudiberikan kesempatan oleh keluarga untuk datang ke Pengadilan, maka olehkarena sudah demikian tindakan keluarga mengintervensi ikut campur dalammenentukan arah rumah tangga antara termohon dan pemohon (prinsipal),maka pemohon (prinsipal) demi untuk mempertahankan rumahtangganya danmerasa sebagai kepala rumah tangga yang cukup dewasa, pemohon (prinsipal)membuat

Bahwa benar antara pemohon dan termohon melakukan pernikahan yang sah,sesuai akta nikah yang asli tapi untuk mengajukan permohonan cerai talak kePengadilan pemohon harus menunjukkan akta nikah yang asli, bukanduplikatnya/fotokopi, terkecuali memang benarbenar hilang, anehnya lagi kuasahukum pemohon mengatakan bahwa akta nikah yang asli ada pada pemohon(prinsipal) kalau memang benar ada pada pemohon prinsipal kenapa pemohon(prinsipal) tidak memberikan kepada kuasa hukumnya akta nikah yang aslisebagai

Jadi faktanya Penggugat yang mengaku selakuPemegang Saham lari dari tanggungjawab hukum dan moral atas nasibPenggugat Prinsipal PT.

Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur TergugatHal 29 dari 46 Putusan No. 229/Pdt.G/2015/PN.BksRekonpensi Prinsipal PT.

Sealjet Indonesiakarena RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) belum pernahmengagkat Tergugat Rekonsi Pribadi sebagai Direktur TergugatRekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia yang merugikanPenggugat Rekonvensi baik selaku Pemegang Saham TergugatRekonvensi Prinsipal (Anggota Rapat Pemegang Saham)Pribadi;6. Jadi Tergugat Rekonvensi telah memberhentikan PenggugatRekonvensi sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT.

Bahwa sejak 3 Februari 2012 ( pemberhentian ke 2 ) Penggugat Rekonvensiselaku Direksi Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia,Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia dikuasai dandikendalikan Tergugat Rekonvensi selaku Pribadi dengan carabertentangan Anggaran Dasar Perseroan dan Uandang Undang PerseroanTerbatas aquo, Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT.

Sealjet Indonesia aquo oleh Tergugat Rekonvensi selakuKomisaris Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia sertaselaku Tergugat Rekonvensi Selaku Pribadi dengan cara yangHal 35 dari 46 Putusan No. 229/Pdt.G/2015/PN.Bks12.melawan hukum aquo dan Fitna atau Pencemaran nama baik atasSurat Pemberitahuan dari Hans Peter Schoeffauer selaku KomisarisTergugat Rekonvensi Prinsipal kepada seluruh Karyawan TergugatRekonvensi Prinsipal PT.

Idm Surat tertanggal 19 Desember 2016 yang berisi tidak mencabut perkaradan tetap mengkuasakan kepada saudara ARIF HAKIM, SH;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima tembusan SuratPenggugat Prinsipal tanggal 06 Desember 2016 perihal Pencabutan SuratKuasa Khusus Tanggal 23 September 2016 atas nama saudara ARIF HAKIM,SH dan kawankawan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Penggugat tanggal06 Desember 2016 Perihal pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.ldmdengan alasan adanya pihak yang ingin

ROHENDI tidak mencabut perkara Nomor40/Pdt.G/2016/PN.ldm dan tetap mengkuasakan kepada saudara ARIF HAKIM,SH;Menimbang, bahwa atas adanya ketiga surat tersebut, Majelis Hakimmelalui Jurusita telah memanggil Prinsipal untuk hadir di Persidangan gunamenjelaskan kepada Majelis Hakim dan Para Pihak apakah akan melanjutkanpersidangan atau tidak, akan tetapi sampai dengan persidangan tanggal 18Januari 2017 Penggugat Prinsipal tidak juga hadir di Persidangan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah

, MajelisHakim kembali memerintahkan Juru Sita untuk menemui Penggugat Prinsipaldan melakukan Klarifikasi mengenai kebenaran Surat Pencabutan Perkara danPencabutan Kuasa serta melanjutkan Perkara serta dibuatkan Berita AcaraKlarifikasi yang ditandatangan Penggugat Prinsipal dan Juru Sita;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Surat Nomor40/Pdt.G/2016/PN.ldm berisi pada pokoknya Penggugat Prinsipal H.

NASMAadalah orang yang membuat dan menandatangani Surat Pencabutan Kuasatertanggal 6 Desember 2016, Surat Pencabutan Perkara Nomor40/Pdt.G/2016/PN.ldm tanggal 6 Desember 2016 dan Surat yang diserahkanARIF HAKIM selaku Kuasa Hukum Penggugat pada sidang tanggal 19Desember 2016, dan Penggugat Prinsipal selanjutnya mengatakan bahwa tidakakan melanjutkan proses perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Surat Nomor40/Pdt.G/2016/PN.ldm tanggal 19 Januari 2017 tersebut, Majelis

Idmberpendapat bahwa dengan demikian Penggugat Prinsipal tetap dengansuratnya tertanggal 6 Desember 2016 perihal Pencabutan perkara Nomor40/Pdt.G/2016/PN.ldm;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan PencabutanGugatan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban maka terhadap permohonandari Penggugat untuk pencabutan perkara tersebut tidak perlu denganpersetujuan dari para pihak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan Penggugat makamenurut hemat Majelis, pencabutan perkara oleh Penggugat beralasan

Baru Utara Rt. 03, Rw. 01 Pakulonan Serpong Tangerang, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanyaitu pada tanggal 25 Pebruari 2009, Penggugat dan Tergugat tidakhadir walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya ; Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal melalui KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang telah menyampaikan surat pencabutangugatan 24 Pebruari 2009 yang diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 25 Pebruari 2009 ; Hal 5 Penetapan Pencabutan

No. 639/Padt.P/2017/PN.TngMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatandisampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, bukandiajukan di persidangan, maka Majelis Hakim perlu untuk menanyakankepada Penggugat prinsipal, apakah benar ia telah mencabutgugatannya, sehingga Majelis memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk memanggil Penggugatprinsipal dan Kuasanya supaya hadir di persidangan ; Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yaitu padatanggal

12 Maret 2009, Penggugat prinsipal dan Kuasanya tidak hadirwalaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga Majelis Hakimmemerintahkan kembali kepada Panitera/Jurusita Pengadilan NegeriTangerang untuk memanggil kembali Kuasa Penggugat untuk hadir dipersidangan untuk ditanyakan apakah benar Penggugat prinsipal telahmencabut gugatannya ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Maret 2009,Kuasa Penggugat hadir dan membenarkan bahwa Penggugat prinsipaltelah mencabut gugatannya ; Menimbang,

bahwa Kuasa Penggugat menyatakan menyetujuiPenggugat prinsipal mencabut gugatannnya tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal telahmencabut gugatannya, dan Kuasa Penggugat menyetujui ataspencabutan gugatan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini tidakdilanjutkan dan perkara ini dinyatakan dicabut, serta memerintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor32/PDT.G/2009/PN.TNG ; 2Menimbang, bahwa oleh karena

7 April 2008 yangditerima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 April 2008 ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2008,Kuasa Penggugat membenarkan bahwa Penggugat prinsipal telahmencabut gugatan dan mencabut surat kuasa ; Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan menyetujuiPenggugat prinsipal mencabut gugatan tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal telahmencabut gugatannya, dan Kuasa Penggugat menyetujui ataspencabutan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dianggap

IdmSurat tertanggal 19 Desember 2016 yang berisi tidak mencabut perkaradan tetap mengkuasakan kepada saudara ARIF HAKIM, SH;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima tembusan SuratPenggugat Prinsipal tanggal 06 Desember 2016 perihal Pencabutan SuratKuasa Khusus Tanggal 23 September 2016 atas nama saudara ARIF HAKIM,SH dan kawankawan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Penggugat tanggal06 Desember 2016 Perihal pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Idmdengan alasan adanya pihak yang ingin

ROHENDI tidak mencabut perkara Nomor40/Pdt.G/2016/PN.Idm dan tetap mengkuasakan kepada saudara ARIF HAKIM,SH;Menimbang, bahwa atas adanya ketiga surat tersebut, Majelis Hakimmelalui Jurusita telah memanggil Prinsipal untuk hadir di Persidangan gunamenjelaskan kepada Majelis Hakim dan Para Pihak apakah akan melanjutkanpersidangan atau tidak, akan tetapi sampai dengan persidangan tanggal 18Januari 2017 Penggugat Prinsipal tidak juga hadir di Persidangan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah

, MajelisHakim kembali memerintahkan Juru Sita untuk menemui Penggugat Prinsipaldan melakukan Klarifikasi mengenai kKebenaran Surat Pencabutan Perkara danPencabutan Kuasa serta melanjutkan Perkara serta dibuatkan Berita AcaraKlarifikasi yang ditandatangan Penggugat Prinsipal dan Juru Sita;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Surat Nomor40/Pdt.G/2016/PN.Idm berisi pada pokoknya Penggugat Prinsipal H.

NASMAadalah orang yang membuat dan menandatangani Surat Pencabutan Kuasatertanggal 6 Desember 2016, Surat Pencabutan Perkara Nomor40/Pdt.G/2016/PN.ldm tanggal 6 Desember 2016 dan Surat yang diserahkanARIF HAKIM selaku Kuasa Hukum Penggugat pada sidang tanggal 19Desember 2016, dan Penggugat Prinsipal selanjutnya mengatakan bahwa tidakakan melanjutkan proses perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Surat Nomor40/Pdt.G/2016/PN.Idm tanggal 19 Januari 2017 tersebut, Majelis

Idmberpendapat bahwa dengan demikian Penggugat Prinsipal tetap dengansuratnya tertanggal 6 Desember 2016 perihal Pencabutan perkara Nomor40/Pdt.G/2016/PN.Idm;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan PencabutanGugatan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban maka terhadap permohonandari Penggugat untuk pencabutan perkara tersebut tidak perlu denganpersetujuan dari para pihak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan Penggugat makamenurut hemat Majelis, pencabutan perkara oleh Penggugat beralasan

Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah memerintahkankepada kuasa hukum Pemohon agar menghadirkan Pemohon Prinsipaltetapi Pemohon Prinsipal tidak pernah hadir tanpa alasan;Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 3 Desember 2018 baikPemohon Prinsipal maupun Kuasa hukumnya samasama tidak hadir dipersidangan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN

Pemohonadalah seperti diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil secara patut dan sah, tidak pernah hadir di persidangansedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara perkara inidapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);Menimbang, bahwa persidangan perkara ini berlangsung tiga kali,diaman pada sidang pertama dan kedua kuasa hukum Pemohon hadir dipersidangan, sedang Pemohon Prinsipal

tidak pernah hadir di persidangantanpa alasan yang sah meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kuasahukum Pemohon agar menghadirkan Pemohon Prinsipal di persidangan;Menimbang, bahwa pada sidang ketiga, baik kuasa hukum Pemohonmaupun Pemohon Prinsipal samasama tidak datang di persidangan tanpaalasan yang sah;Menimbang, bahwa dengan demikian selama tiga kali persidanganPemohon Prinsipal tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yangsah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 sebagaimanadiperjelas

1) dan (2) UndangUndang Nomot 7 Tahun1989, Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian (termasukjuga permohonan cerai talak), Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secarapribadi, kKecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri,dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili olehkuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena selama tiga kali persidangan,Pemohon Prinsipal

tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan padahalPemohon Prinsipal sangat berkepentingan dengan permohonan cerai talakyang diajukannya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon Prinsipal tidaksungguhsungguh dengan permohonan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan keengganan Pemohon Prinsipaluntuk hadir di persidangan tanpa alasan, dihubungkan dengan ketentuanPasal 69 dan 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, maka Majelis Hakimdalam musyawarahnya berpendapat permohonan Pemohon harusdinyatakan

pada hari sidang yang telah ditetaokan kuasa hukum Pemohontelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa hukumPemohon agar menghadirkan Pemohon prinsipal

di persidangan untukkepentingan proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 26 Juni 2018 dan padatanggal 10 Juli 2018 Pemohon prinsipal tidak hadir di persidangan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa

No 1006/Pdt.G/2018/PA.Badan pada tanggal 10 Juli 2018 Pemohon prinsipal tidak hadir di persidangan.Menimbang bahwa ketidakhadiran Pemohon prinsipal dipersidangansecara berturutturut untuk perdamaian dan proses mediasi, menunjukkanPemohon prinsipal tidak beriktikad baik untuk proses pemeriksaan perkarasebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun2016 pasal 7 angka (2).Menimbang bahwa karena Pemohon prinsipal tidak beriktikat baik, makasesuai ketentuan pasal 22 angka (1) Peraturan

Bahwa tujuan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia lahir dan batin jelas tidakdapat terwujud, maka dari itu Pemohon mengajukan Pemohonan Cerai Thalak ini kePengadilan Agama Blitar ;hal. 2 dari 5 halamanMenimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohonhadir dipersidangan, sedangkan Pemohon Prinsipal tidak datang menghadap danTermohon menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa untuk sidang perdamaian Majelis memerintahkan KepadaKuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon

Prinsipal namun sampai pada persidangantanggal 13 Desember 2012, 20 Desember 2012, dan 27 Desember 2012 kuasa Pemohontidak berhasil menghadirkan Pemohon Prinsipal;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk halhalsebagaiamana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggaptermuat dalam putusanTENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

ditentukan kuasa Pemohondatang menghadap persidangan, Pemohon Prinsipal tidak datang menghadap persidangandan Termohon datang menghadapPersidangan ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon datang sendiri dipersidangan, makaMajelis memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon Prinsipaluntuk mendamaikan kedua belah pihak baik mendamaikan lewat Majelis maupun lewatMediator, namun dalam persidangan tanggal 13 Desember 2012 , 20 Desember 2012 dan27 Desember 2012 Kuasa Pemohon tidak berhasil

menghadirkan Prinsipal ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) undangundang Nomor 7 tahun1989 dalam sidang perceraian, dalam sidang perdamaian suami harus datang secarapribadi, oleh karena dalam sidang perdamaian tersebut kuasa Prinsipal telah diberikesempatan tanggal 13 Desenber 2012, tanggal 20 Desember 2012 dan tanggal 27Desember 2012, tetapi Pemohon Prinsipal tetap tidak hadir, maka Majelis berpendapatPemohon tidak sungguhsungguh dalam berpekara maka permohonan Pemohon harusdinyatakan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, KuasaPenggugat dan Tergugat Prinsipal hadir dimuka sidang dan Majelis Hakimtelah mendamaikan Kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal akan tetapi tidakberhasil.Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan telahmenyatakan tidak dapat menghadirkan Prinsipal untuk hadir di mukapersidangan ini kerena ia berada di pulau Sumatera

meskipun telah diperintahagar menghadirkan Penggugat prinsipal dalan persidangan untuk kepentinganproses mediasi antara Pengugat Prinsipal dan Terggugat;Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyatakankeberatan untuk bercerai dengan Penggugat,;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yangdicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimanaterurai

di atas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa PenggugatPenggugat agar menghadirkan Penggugat Prinsipal guna kepentingan prosesmediasi;Menimbang, bahwa pada sidangsidang berikutnya Penggugat prinsipaltetap tidak bisa hadir dimuka persidangan sedangkan Tergugat hadir dimukapersidangan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyatakankeberatan untuk bercerai dengan Pengguat;Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Undangundang memberikewenangan kepada hakim untuk menghadirkan

Yangmengakibatkan putusan batal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh karena pihak kuasa Penggugat tidak dapatmenghadirkan pihak Penggugat prinsipal sesuai perintah Pengadilansebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 82 ayat (1), (2) dan pasal 65Undangundang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 130 HIR, maka secara formalPenggugat dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak sungguhsungguh salammengajukan gugatan perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pengugat

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;AtauApabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan KuasaPenggugat dan Tergugat hadir dan menghadap dipersidangan, sedangkanPenggugat Prinsipal tidak hadir menghadap dipersidangan, dan MajelisHakim pada setiap persidangan yakni pada persidangan tanggal 08 Januari2014, 15 Januari 2014 dan tanggal 22 Januari 2014 telah memerintahkankepada

Kuasa Penggugat agar menghadirkan Penggugat Prinsipal di depanpersidangan;Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usahaperdamaian antara Penggugat Prinsipal dan Tergugat, demikian pula MajelisHakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara PenggugatPrinsipal dan Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat Prinsipal tidakpernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa SuratKuasa Khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat;Menimbang, bahwa

kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwatidak ada perubahan pada Surat Kuasa tersebut;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menerangkansudah maksimal memberikan masukan dan meminta agar PenggugatPrinsipal datang menghadap dipersidangan, namun tidak berhasil danPenggugat Prinsipal tidak memberikan tanggapannya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Prinsipal tidak hadir danmenghadap dipersidangan, maka sidang untuk pemeriksaan perkara ini tidakdapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa segala sesuatu

yang terjadi selama persidangansemuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkarabersangkutan, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini MajelisHakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usahaperdamaian antara Penggugat Prinsipal dan Tergugat, demikian

, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Penggugat Prinsipal tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanperkara ini, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakditerima;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang sengketaperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan

diwakili oleh kuasanya yangsecara khusus dikuasakan untuk perdamaian ;Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008menetapkan bahwa kecuali perkara tertentu, semua sengketa perdata yangdiajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakanperdamaian melalui mediator ;Bahwa berdasarkan aturan aturan hukum diatas , Majelis Hakim telahmemerintahkan kepada kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugatprinsipal di persidangan namun kuasa Penggugat menyampaikan bahwaPenggugat prinsipal

sudah di luar negeri , selanjutnya untuk kepentinganMediasi majelis hakim memberi kesempatan kepada kuasa hukum Penggugatuntuk membuat surat kuasa mediasi dari Luar Negeri yang dilegalisasi olehKBRI tempat Penggugat prinsipal berada , akan tetapi kuasa hukumPenggugat di dalam persidangan mengajukan Kuasa untuk mediasi yangdibuat dan di tanda tangani oleh Notaris Nomor 11 tanggal 27 April 2015 yangisinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;Bahwa selanjutnya sebelum pemeriksaan perkara

sekarang sudah bekerja ke luarnegeri sehingga majelis hakim memberi kesempatan kuasa Penggugat untukmenghadirkan Penggugat prinsipal datang ke persidangan atau mendapatkansurat kuasa khusus untuk mediasi sesuai aturan hukum;Menimbang bahwa mengenai syarat kuasa khusus yang dibuat di luarnegeri , Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 menetapkanbahwa Surat kuasa khusus disamping harus memenuhi apa yang ditetapkanpasal 123 HIR. juga harus dilegalisasi oleh KBRI setempat .

Hal ini sesuai pulaJurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981;Menimbang bahwa surat kuasa perdamaian sebagaimana yangdisampaikan kuasa Penggugat adalah surat kuasa yang dibuat oleh pejabatyang berwenang yaitu Notaris , hanya saja dalam surat kuasatersebut alamatPenggugat prinsipal masih dalam negeri dan tidak di luarnegeri sebagaimanayang disampaikan kuasanya bahwa penggugat sekarang sudah di Luar negeri ;Menimbang bahwa berdasarkan aturan aturan hukum diatas jikadikaitkan dengan

perkara ini dimana Penggugat principal tidak hadir sendiridipersidangan , pula jika Pengggugat prinsipal berada di luar negeri makaSurat Kuasa khusus untuk perdamaian harus di dilegalisasi oleh KBRIsetempat , dengan demikian maka surat kuasa untuk Mediasi yang diajukanoleh Kuasa Penggugat telah terbukti tidak sesuai dengan aturan hukumsebagaimana tersebut , in casu kuasa Penggugat tidak dapat mewakiliPenggugat prinsipal untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, sehinggadalam perkara tidak ditempuh

Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbuldalam perkara ini ;jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(Ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaobkan Pemohon hanya datangmenghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, adapun Tergugat datangmenghadap dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;Bahwa berhubung Pemohon prinsipal tidak datang menghadap dipersidangan maka kepada kuasa hukum Pemohon diperintahkan untukmenghadirkan Pemohon prinsipal pada

sidang yang akan datang, namunpada sidang berikutnya Pemohon Prinsipal tidak pernah datang menghadapdi persidangan, bahkan kuasa hukum Pemohon pun tidak datang lagimenghadap ke persidangan, namun pada sidang tanggal 03 September2020 kuasa hukum Pemohon menyatakan apabila pada sidang mendatang(sidang tanggal 17 September 2020) kuasa hukum Pemohon masih tidakdapat menghadirkan Pemohon prinsipal, maka kuasa hukum Pemohonmenyerahkan kepada majelis yang menyidangkan perkara ini untukmemutus perkaranya

Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Pdq1015202530Bahwa oleh karena Pemohon Prinsipal tidak pernah datang menghadapdi persidangan maka usaha perdamaian dan mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusanini ditunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 154R.Bg

Pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakimdituntut berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, danberdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 dalamperkara perceraian dalam sidang perdamaian harus dihadiri oleh suami isteri(Pemohon dan Termohon ) secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihakbertempat tinggal diluar negeri dapat diwakili oleh kuasa hukumnya yangsecara khusus dikuasakan untuk itu;Meniumbang, bahwa Pemohon prinsipal bertempat tinggal di Jalan Ir.Soekarno

No.17 RT.007 Kelurahan Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur,Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan majelis telahmemerintahkan kepada kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohonprinsipal namun Pemohon Prinsipal tidak pernah datang menghadap kepersidangan, oleh karena itu usaha perdamaian tidak terlaksana, dengandemikian perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinansesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang

Menjatuhkan biaya menurut Hukum;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadapdi persidangan namun Pemohon prinsipal tidak hadir dipersidangan meskipun kepada Kuasa Hukum Pemohon telahdiperintahkan oleh Majelis Hakim agar menghadirkan Pemohonprisipal dan Termohon juga tidak hadir di persidangan dan tidakmewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadirmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut dan tidak

ternyata ketidakhadirannyadisebabkan oleh alasan yang sah, karenanya upaya damai baiksecara langsung kepada Pemohon prinsipal maupun paya damaimelalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusanini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita AcaraPersidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yangtak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang,

bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadapdi persidangan namun Pemohon prinsipal tidak hadir dipersidangan meskipun kepada Kuasa Hukum Pemohon telahdiperintahkan oleh Majelis Hakim agar menghadirkan Pemohonprinsipal dan Termohon juga tidak hadir di persidangan dan tidakmewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadirmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannyadisebabkan

oleh alasan yang sah, karenanya upaya damai baiksecara langsung kepada Pemohon prinsipal maupun paya damaimelalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undangundang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islamdinyatakan bahwa dalam sidang perdamaian tersebut, suamiisteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satupihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datangmengahdap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yangsecara

khusus dikuasakan untuk itu, pasal mana harusditafsirkan bahwa kehadiran pihak Pemohon prinsipal dalamuapaya perdamaian bersifat imperatife, sehingga kehadiranPemohon prinsipal merupakan suatu keharusan dalam upayaperdamaian, dan telah ternyata ditemukan fakta bahwaPemohon prinsipal tidak berada di luar negeri, karenanya dalamupaya perdamaian ( mediasi ) tidak dapat diwakili oleh kuasahukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Kuasa Pemohon dalamperkara

Tempat ruang sidangPengadilan Agama Pontianak, namun Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaPontianak tidak bertemu dengan Penggugat prinsipal/Terbanding, panggilandisampaikan kepada Lurah, namun lurah tidak ada ditempat dan stafnya tidakmau tandatangan;Bahwa, pada hari dan tanggal yang panggilan sidang yang sama, jugadisampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pontianak kepadaTergugat prinsipal/ Pembanding, namun juga tidak bertemu dengan Tergugatprinsipal/Pembanding dan panggilan disampaikan

kepada Lurah, lurah tidak adadan stafnya tidak mau tandatangan;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Terbanding dihadirioleh Kuasanya, sedang Tergugat/Pembanding tidak datang tanpa alasan yangsah;Bahwa, pada hari persidangan tersebut dalam rangka upaya perdamaian danprosesmediasi tanpa hadirnya Penggugat prinsipal/Terbanding dan Tergugat/Pembandingprinsipal Ketua Majelis menunjuk mediator Drs.

Yang mengakibatkanputusan batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan dalam prosesmediasi yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak, KetuaMajelis melakukan sidang pertama dalam rangka upaya perdamaian dilaksanakandengan tanpa hadirnya pihak Penggugat prinsipal/Terbanding dan Tergugat prinsipal/Pembanding sesuai dengan surat panggilan yang disampaikan kepada para pihakprinsipal, demikian juga Ketua Majelis menunjuk hakim mediator tanpa hadirnya danpersetujuan

para pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat prinsipal/Pembanding,karena yang datang pada sidang tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat yang tidakdipanggil pada saat itu.

Kemudian pelaksanaan mediasi dilaksanakan hakim mediatorpada hari sidang itu juga tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada parapihak prinsipal, oleh karena itu yang datang menghadap kepada hakim mediator saat ituadalah kuasa Penggugat/Terbanding, begitu pula hakim mediator yang ditunjuk tersebuttidak melakukan pemanggilan sebanyak dua kali berturutturut sebagaimana maksudpasal 14 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturanperundangundangan yang berlaku ; Penetapan PA.Bengkulu Nomor 07842018 Hal 3 dari 6 halamanSUBSIDAIR :Apabila Hajelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat prinsipal tidakpernah datang menghadap dipersidangan, melainkan datang mewakiliPenggugat adalah kuasa hukumnya, sedangkan kuasa hukum Penggugatmenyatakan Penggugat prinsipal tidak diketahui keberadaannya, sehinggakuasa

hukum kesulitan untuk menghadirkan Penggugat prinsipal gunamemediasi Penggugat prinsipal dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat setiap persidangan tidak datang dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut beritaacara pemanggilan Tergugat telah dilaksanakan oleh jursita penggantiPengadilan Agama Bengkulu tanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 13November 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula ternyata tidakdatangnya Tergugat disebabkan suatu halangan sah menurut

hukum;Bahwa, oleh karena Penggugat prinsipal tidak dapat ditemukan dimanakeberadaannya, maka kuasa hukum menyatakan secara lisan sudah tidakterdapat komunikasi lagi, oleh karena itu mohon untuk mencabut perkara ini;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Penggugat

telah mengajukan cerai gugat terhadapTergugat dengan alasanalasan sebagaimana telah diuraikan dalam suratgugatannya tanggal 11 Oktober 2018 diatas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatmaupun Tergugat prinsipal tidak datang untuk menghadap sendirikepersidangan, sedangkan yang datang menghadap dipersidangan hanyakuasa hukum Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa hukum Penetapan PA.Bengkulu Nomor 07842018 Hal 4 dari 6 halamanPenggugat menyakan tidak dapat menemukan

,M.H. dan Drs.H.Musiazir sebagai HakimHakim Penetapan PA.Bengkulu Nomor 07842018 Hal 5 dari 6 halamanAnggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumoleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Rosmawati,S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadirioleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Penggugat prinsipal dan Tergugat;Ketua MajelisDrs. Riduan Ronie CoprinHakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. Sarijan MD., M.H. Drs. H.

DALAM REKONVENSI:Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konvensi /Prinsipal LaTapasi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebutdiatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagianDalam Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalamRekonvensi/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal LaTapasi menolak dengan tegas dalildalil Penggugat/TergugatRekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalamRekonvensi/Prinsipal Murtiyah, kecuali yang diakui secara

tegas olehTergugat/Penggugat Rekonvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalamRekonvensi/Prinsipal La Tapasi;1.

dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat/PenggugatRekonvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut :I.

Menerima dan mengabulkan Gugatan dari PenggugatRekonvensi/Tergugat dalam Konpensi/Prinsipal La Tapasi untukseluruhnya;2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyahatas tindakannya membuat Alas Hak diatas Tanah a quo telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Menerima dan mengabulkan Gugatan dari PenggugatRekonvensi/Tergugat dalam Konpensi/Prinsipal La Tapasi untukseluruhnya;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi/Prinsipal Murtiyah atas tindakannya membuat Alas Hakdiatas Tanah a quo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;.

Menimbang bahwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan di persidangan bahwaPenggugat telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Maret 2021;Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidanganpada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 telah menghadapkan Surat Kematian Nomor21/KEL.LSB/IV/2021 atas nama Selly Vester Nurak dan Surat Keterangan Ahli Warisdari Penggugat tanggal 16 April 2021 yang menerangkan bahwa Selly Vester Nurak(Penggugat Prinsipal

) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021;Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dansurat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yangberkaitan dengan telah meninggalnya Penggugat Prinsipal tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2021/PN PgpMenimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan/menghadapkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021, yang didaftarkan

diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor189/SK/4/2021/PN Pgp., tanggal 1 April 2021, telah menunjukkan bahwa KuasaHukum Penggugat telah menerima kuasa dari Penggugat Prinsipal pada tanggal 2Februari 2021, selanjutnya sebagaimana Surat Kematian Nomor21/KEL.LSB/IV/2021 atas nama Selly Vester Nurak dan Surat Keterangan Ahli Warisdari Penggugat tanggal 16 April 2021 yang menerangkan bahwa Selly Vester Nurak(Penggugat Prinsipal) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021;Menimbang

1April 2021, sehingga mengenai pendaftaran gugatan Penggugat dalam perkara aquo pada tanggal 5 April 2021 sepatutnya tidak didaftarkan di Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena Surat Kuasa Khusus yangmenjadi dasar bagi Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telahberakhir sebelum proses pemeriksaan perkara a quo dimulai, sehingga tidakdiperlukan pemberitahuan kepada Ahli Waris Penggugat Prinsipal

mengenai prosespersidangan yang sedang berjalan dalam perkara Nomor 27/Pdt.SusPHI/2021/PNPgp., atas nama Penggugat Prinsipal (Selly Vester Nurak), oleh karenameninggalnya Penggugat Prinsipal (Selly Vester Nurak) sebelum didaftarkannyaperkara a quo;Menimbang bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus Kuasa HukumPenggugat telah berakhir sebelum proses persidangan dalam perkara a quo dimulai,Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2021/PN Pgpmaka telah menunjukkan adanya sesuatu halangan yang sah yang