secaramelawan hukum terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelishakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangantersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsurunsur dari pasal 362 KUHP dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukanfakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupunadanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan

dua kepentinganhukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajibanhukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), mengenaialasan terdakwa melakukan perbuatan mengambil solar untukkepentingan PT PAMA, tidak dapat diterima, oleh karena alasantersebut bukan paksaan antara pertentangan kepentingan/kewajiban hukum, oleh karenaa itu majelis memandang tidakterdapat adanya alasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskankesalahan Terdakwa maupun alasanalasan pembenar (noodweer,melaksanakan perintah

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBELIUM1) TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM(KONTRADIKTIF)Bahwa, menurut tertib beracara suatu surat gugat, antara posita danpetitumnya harus "SALING MENDUKUNG DAN TIDAK BOLEH ADAPERTENTANGAN".

Penggugat dalam perkara a quo telah menyusun suratgugatan yang PENUH DENGAN PERTENTANGAN (KONTRADIKTIF), dimana Penggugat telah mendatilkan sejumlah 6 (enam) harta benda obyekperkara a quo sebagai harta bersama (vide: Bagian A Tentang HartaBersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf a sampai dengan huruf f padahalaman 1 dan 2 dan Angka 8 pada halaman 5 Surat GugatanPenggugat) namun juga mendalilkan 2 (dua) obyek diantaranya yang13telah didalilkan sebagai harta bersama tersebut juga sebagai hartabawaan

halaman 6 Surat GugatanPenggugat 1 (satu) unit Kios tempat usaha Luas 4,00 M2 , lokasi di Kios Hoek Jem'sjualan Pakaian Jadi di PD Pasar Jaya Area 19 Perumnas Klender JakartaTimur yang tersebut sebagai harta bersama dalam Bagian A TentangHarta Bersama/Harta Gono Gini Angka 4 huruf d pada halaman 2 dan Angka8 pada halaman 5 Surat Gugatan Penggugat dan sebagai harta bawaandalam Bagian B Tentang Harta Bawaan Berupa Harta Warisan MilikPenggugat Angka 4 dan 5 pada halaman 6 Surat Gugatan Penggugat;Bahwa, pertentangan

dalildalil posita surat gugatan Penggugatsedemikian juga termaktub secara jelas dalam petitum surat gugatanPenggugat, yaitu di mana Penggugat telah menuntut 2 (obyek perkarayang sama pada petitum yang satu sebagai harta bersama dan padapetitum berikutnya sebagai harta bawaan (vide: Petitum angka 2 dan angka5 halaman 9 dan 10 Surat Gugatan Penggugat).Bahwa, pertentangan dalam posita, pertentangan dalam petitum dankarenanya pertentangan antara posita dan petitum merupakanpelanggaran atas tertib beracara

Eksepsi Gugatan Obscuur Libelium :1.Terdapat pertentangan antara posita dan petitum (kontradiktf).Susunan surat gugatan Penggugat penuh dengan pertentangan(kontradiktif), Penggugat mendalilkan sejimlah 6 (enam) hartabenda obyek perkara sebagai bersama bersama, namun jugamemdalilkan 2 (dua) obyek diantaranya didalilkan lagi sebagaiharta bawaan Penggugat:Surat Gugatan Penggugat error in factie.Penggugat telah memasukkan harta benda milik pihak ketiga(orang lain) sebagai harta bersama, yaitu 1 (satu

lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembaliketiga tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ketigayang diterima tanggal 19 Desember 2019 merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga padapokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini di dalamnya terdapat suatukekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, suatu pertentangan

menolakpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan KembaliKetiga tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Ketiga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali,permohonan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kalidipersyaratkan hanya jika terdapat pertentangan

putusan; Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali Ketiga ini, ParaPemohon Peninjauan Kembali Ketiga telah mengajukan alasanadanya pertentangan putusan yaitu Putusan Nomor 684 PK/PDT/2017jJuncto Putusan Nomor 678 PK/PDT/2014 juncto Putusan Nomor 205K/PDT/2013 juncto Putusan Nomor 124/PDT/2012/PT DKI junctoPutusan Nomor 536/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., dalam perkara a quodengan Putusan Nomor 2045 K/Pid.Sus/2008 juncto Putusan Nomor185/PID/2008/PT DKI., juncto Putusan Nomor 424/Pid.B/2008/PNHalaman 15

Negara dirugikan;Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga tidak mampumenunjukkan adanya pertentangan putusan oleh karena bukti putusanpidana tersebut tidak menyinggung hak apapun dari Para PemohonPeninjauan Kembali Ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali Ketiga: Noor M Aulia, dan kawankawan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari

Gugatan a quo nyatanyata mengandung obscuure libel karena terdapatpertentangan antara petitum dengan posita gugatan a quo mengandungobscure libel karena terdapat pertentangan antara petitum dengan posita,hal ini didasarkan pada penjelasan sebagai berikut:Didalam posita gugatan angka 14 gugatan yang pada intinya Penggugatmohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepadaTergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01243/Kel.Kradenan atas nama Mahmud bin H.

Yahya Harahap yang menegaskan bahwa petitumharus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan faktafakta yangdikemukakan dalam posita tidak boleh terjadi saling pertentangan ataukontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling pertentangan mengakibatkangugatan mengandung cacat formil, sehingga dianggap kabur (obscuur libel)(vide M.

nyata yang kedua dariputusan Mahkamah Agung tersebut mengatakan putusan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) sudah benar dan tepat serta tidakmelanggar hukum, padahal putusan Judex Facti (PengadilanTinggi) tersebut salah dan melanggar hukum acarapembuktian;Untuk mengeksaminasi sekaligus membuktikan kekeliruannyata dan kekhilafan Hakim tersebut, maka Para Pemohonmenguraikan dan membuktikan adanya kesalahan danpelanggaran Hukum Acara Pembuktian Judex Facti (PengadilanTinggi) sebagai berikut:Bahwa inti pertentangan

menguasai tanpa hak tanah sawah milik Penggugat seluas40 are dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas namaTergugat Ill, sehingga penerbitan sertifikat hak milik tersebutmelanggar hak Penggugat dan dinyatakan sertifikat hakmilik tersebut adalah cacat hukum, dst;Sedangkan Tergugat Ill (Anmad Saleh) menyangkal tidakpernah menguasai tanah milik Penggugat, selain tanahsawah kepunyaan Tergugat Ill yang semula sungaikemudian dikelola menjadi sawah dan tidak pernahdisertifikatkan sampai sekarang;Pertentangan

perbuatanmelawan hukum oleh Para Tergugat tanpa hak menguasaitanah sawah milik Penggugat seluas 1.10 Ha. sehinggaPenggugat mengalami kerugian yakni tanah Sertifikat HakMilik No.419/Tahun 1979 seluas 99.634 m2 yang olehPenggugat Kasasi hanya seluas 6.86 Ha. dan sisanyaseluas 1.10 Ha. tanpa dikuasai oleh Para Tergugat;Kemudian Para Tergugat menyangkal tidak pernahmenguasai tanah milik Penggugat karena tanah sawahyang dikuasai oleh Para Tergugat adalah semula sungaikemudian dikelola menjadi sawah;Pertentangan

Bahwa kurang lebih sejak Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkarankarena secara nyata telah terjadi pertentangan yang prinsip dan sulitdipertahankan keutuhannya;4.

Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkankewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang nomor 50 tahun2009;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkanGugatannya atas alasanalasan sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkarankarena secara nyata telah terjadi pertentangan

dengan pertentangan pertentangan lahiriyah dan batiniyah,oleh karenanya Majelis menilai rumah tangga tersebuttelah pecah sedemikian rupa dan bukanlah~ suatu rumahtangga yang diidam idamkan harmonis lahir dan batinsebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 ; Menimbang, bahwa = jika kondisi rumah = tanggatersebut dibiarkan berlarut larut akan menambahpenderitaan kedua belah pihak, untuk itu harus segeramendapatkan jalan keluarnya, yaitu perceraian ; Menimbang, bahwa Majelis

Bahwa selain itu antara dalil butir 7 dan butir 8 gugatan Penggugat jugaterjadi pertentangan yang satu dengan yang lain, oleh karena dalambutir 7 tersebut dinyatakan "perbuatan melawan hukum yang dapatmengakibatkan akta jual beli cacat dan batal demi hukum, akan tetapidalam butir 8 tersebut dinyatakan "akta jual beli tanah dan bangunantersebut cacat dan batal secara hukum"; Bahwa frasa dalam butir 7tersebut menunjukkan bahwa akte jual beli tersebut belum cacat danbelum batal demi hukum, sedangkan

Bahwa di samping itu dalam dalil butir 9 gugatan Penggugat itu sendirijuga terdapat pertentangan, yaitu di satu pihak Penggugat menyatakanuntuk menghindari tidak terjadinya peralinan hak, yang berarti Penggugatmenghendaki terjadinya peralihnan hak tersebut, tetapi juga menyatakanuntuk menjamin tidak terjadinya peralihan hak, yang berarti Penggugattidak menghendaki terjadinya peralihan hak tersebut;EKSEPSITERGUGAT II :1. Identitas Turut Tergugat tidak jelas.Hal. 6 dari 14 hal. Put.

Tergugat dan Tergugat Il merupakan perbuatanmelawan hukum tetapi tidak dijelaskan kwalifikasinya apakah perbuatanmelawan itu merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif oranglain ataukah merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnyasendiri atau merupakan perbuatan yang melanggar kepatutan, ketelitiandan kehatihatian yang harus diindahkan dalam pergaulan bermasyarakatterhadap orang atau harta benda orang;Bahwa selain itu antara dalil butir 7 dan butir 8 gugatan Penggugat jugaterjadi pertentangan

Bahwa di samping itu dalam dalil butir 9 gugatan Penggugat itu sendirijuga terdapat pertentangan, yaitu di satu pihak Penggugat menyatakanuntuk menghindari tidak terjadinya peralihan hak, berarti Penggugatmenghendaki terjadinya peralihan hak, yang berarti Penggugat tidakmenghendaki terjadinya peralihan hak tersebut;EKSEPSITURUT TERGUGAT :1.

pada posita angka 3 menyatakan Pemohon berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;Menimbang, bahwa pada posita angka 4 menyebutkan antaraPemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuanserta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkanHalaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.0290/Pat.P/2016/PA.Pdgpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa antara posita angka 3 dan 4 menurut Majelisterdapat pertentangan

, dimana disaat Pemohon II menikah dengan Pemohon masih dibawah umur, belum mencapai umur 16 tahun bagi prempuan dan 19tahun bagi lakilaki sehingga tidak memenuhi syarat untuk melangsungkanpernikahan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,pernyataan Pemohon dan Pemohon II tersebut jelas ada pertentangan yangberakibat isi permohonan Pemohon masih kabur karenanya permohonanPemohon dan Pemohon II mengakibatkan cacat formil ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat

terlihat dengan jelas kelalaian Hakim Majelis Tingkat Pertamadalam memeriksa syarat formil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat yangdibuat oleh kuasa hukumnya, ternyata ditemukan kekeliruan yang fatal yaitugugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat dikategorikancacat formil;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, ternyataantara posita dan petitum terdapat pertentangan

Penggugat ataukuasanya untuk melakukan perubahan format gugatan baik posita maupunpetitumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat atau kuasanyadan Majelis Hakim dinilai kurang teliti dalam membuat dan membaca suratgugatan, sehingga mengakibatkan kekeliruan yang merugikan bagi para pihakyang berperkara;Menimbang, bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan,dengan demikian petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasarhukum, yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh ada pertentangan

Oleh karena ada terdapatnyapertentangan antar diktum petitum, maka gugatan para Penggugat beralasanuntuk dinyatakan sebagai obscuur libel;Bahwa terdapat pertentangan antar dalil dalam posita gugatanPenggugat maupun antara dalil posita dengan petitum gugatan.Bahwa pada posita gugatan poin 7 dan 8, para Penggugat mendalilkan,Tergugat II telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat VI.

Berdasar fakta yangsedemikian ini ternyata selain ada pertentangan antar dalil dalam posita gugatantentang gugatan pihak mana yang setepatnya menjual obyek sengketa kepadaTergugat VI, juga terdapat pertentangan antara dalil posita gugatan poin 7 dan8 dengan petitum gugatan poin 6.

Pertentangan yang sedemikian inimenyebabkan gugatan gugatan Penggugat adalah obscuur libel;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 20/Pdt.G/2008/PN.Lwk tanggal 06 November 2008 adalah sebagai berikut :MENGENAI POKOK PERKARA:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, Il dan VI dalam pokok perkara untuk poin2,3 dan 4;DALAM POKOK PERKARA:e Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam pokok perkara dikabulkansebagian;e Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenangsecara

Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) SebabTerdapat Kontradiksi Atau Pertentangan Yang Nyata Antara PositaHal.13 dari 48 hal. Putusan No.274/Pdt.G ./2020/PN.Jkt.Brt.Yang Satu Dengan Posita Yang Lainnya, Pertentangan Antara PositaDengan Petitum, Dan Pertentangan Antara Petitum Satu DenganPetitum Lainnya.1.

Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II menyatakan gugatanPENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) karena adanyapertentangan antara posita yang satu) dengan positalainnya,pertentangan antara posita dengan petitum, dan pertentangan antarapetitum satu dengan petitum lainnya.2.

Bahwa selain pertentangan antara posita dengan posita, antara petitumsatu dengan petitum lainnya sebagaimana diuraikan di atas, gugatanPENGGUGAT juga patut dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum atauketidaksinkronan antara posita dengan petitum, antara lain:a.

Bahwa dalam posita angka 5 hal. 4, PENGGUGAT mendalilkanpetugas ukur dari TERGUGAT Ill melakukan pengukuran danpenyerobotan tanah PENGGUGAT dan memasukkannya/ berpindahke dalam SHM milik TERGUGAT , akan tetapi dalam petitumnyapada angka 7 hal. 67, justtu TERGUGAT yang dituntut membayarganti rugi materiil, dan dalam petitum angka 9 hal. 7, yang dituntutmembayar kerugian immateriil adalah TERGUGAT dan TERGUGATll, sehingga terlihat jelas adanya pertentangan ataupunketidaksinkronan antara posita dan

Gugatan Penggugat terdapat kontradiksi atau pertentangan nyata antaraPosita yang satu dengan Posita yang lainnya, pertentangan antara positadengan petitum dan pertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya.3. Gugatan Penggugat mencampuradukan gugatan Perbuatan melawan hukumdengan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik.4. Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo.Penggugat tidak lengkap menarik pihak pihak sebagai Tergugat.6.

Pdt.P/2012/PN.Tsm.2 Saksi:Bahwa saksi tahu harta peninggalan orang tua Pemohon berupa Sebidangtanah diatasnya berdiri dua buah rumah dan sebuah bangunan kayu berdasartembok terletak Blok Karanganyar Desa Pakemitan, Kecamatan CiawiKabupaten Tasikmalaya, dipercayakan kepada Pemohon dan dalam keadaankosong yang sekarang akan disewakan selama 5 (lima) tahun sehargaRp.99.000.0000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah) hasilnya akandibagikan kepada ahli waris ;Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan

DADENG HERLAND ;e Bahwa saksi tahu harta peninggalan orang tua Pemohon berupa Sebidangtanah diatasnya berdiri dua buah rumah dan sebuah bangunan kayu berdasartembok terletak Blok Karanganyar Desa Pakemitan, Kecamatan CiawiKabupaten Tasikmalaya, dipercayakan kepada Pemohon dan dalam keadaankosong yang sekarang akan disewakan selama 5 (lima) tahun seharga Rp.99.000.0000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah) hasilnya akandibagikan kepada ahli waris ;e Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan

HAJI SITI HENDARSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2171993 yang sekarang mau disewakandan atau dijual ;e Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan dan Pemohon ditunjuksebagai wali Pengampu oleh keluarga bagi Anak bibi saksi (Hj.

MATERIILADALAH KARENA TERDAPAT PERTENTANGAN SECARA MATERIILANTARA PERATURAN MENTERI NOMOR 22 DENGAN UNDANGUNDANG PENYIARAN;Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalambukunya yang berjudul: Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, halaman 101 sampai denganhalaman 102, bahwa alasanalasan untuk mengajukan permohonan UjiMateriil yaitu pertentangan secara materiil dan prosedur pembentukannya,sebagaimana yang kami kutip di bawah ini:"

Agar alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi memenuhi syarat: Secara materiil atau substansial pertentangan yang terkandung padaperaturan perundangundangan yang lebih rendah itu memiliki kualitasmelanggar isi, jiwa, semangat dan kebijaksaan yang digariskan padaperaturan perundangundangan yang lebih tinggi; Sedemikian rupa kualitas pelanggaran itu, apabila benarbenar secaranyata dan objektif pelanggaran yang terjadi tidak mungkin ditoleransi,karena mentolerirnya akan

Pertentangan LPPPM pada Peraturan Menteri Nomor 22 denganUndangUndang Penyiaran;Oleh karenanya, maka jelas terdapat pertentangan yang mendasardalam UndangUndang Penyiaran dengan Peraturan Menteri Nomor22 sehubungan dengan hak Lembaga Penyiaran Swasta dalammemiliki/menggunakan spektrum frekuensi radio untuk melakukankegiatan penyiaran yang telah diberikan melalui ISR.

juga wajib memiliki Izin Penyewaankepada LPPPM sebagai bentuk kerja sama; ISR dikuasai oleh Negara; Pengusaan ISR selain oleh negara, namundimiliki juga oleh LPPPM yang notabeneadalah pihak swasta; ISR dilarang dijual belikan, dialihnkan termasuk ISR disewakan;juga disewakan; Berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon di atas, maka pengaturan hak untukmenggunakan spektrum frekuensi radio di dalam Peraturan Menteri Nomor 22telah bertentangan dengan yang diatur di dalam UndangUndang Penyiaran.Dengan pertentangan

Sebagaimana yang telah diuraikan di bagan, dengan demikianterlinat pertentangan antara UndangUndang Penyiaran denganPeraturan Menteri Nomor 22 dimana jelas bahwa karakteristikpenyelenggara penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta yangmenyelenggarakan program siaran dan menyelenggarakaninfrastruktur siaran sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang Penyiaran maupun tercantum dalam IPP nya;Pemisahan Kewenangan Lembaga Penyiaran Dalam PeraturanMenteri Nomor 22;Dalam konsep Peraturan Menteri Nomor 22

tergugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan angka 4 Penggugatmemohon agar memerintahkan Kantor Pertanahan Nasional KabupatenSarolangun melakukan Balik Nama atas Sertifikat hak Milik Nomor 1054 AtasHalaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Padt.G/2019/PN SRLNama Eman Suherman Tertanggal 01 November 1991, menjadi atas namaPenggugat (Tukiyo Hadi Setio) selaku Pembeli yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas MajelisHakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan

mendalilkanterjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan KepalaDesa dan Penggugat mohon agar perjanjian jual beli tersebut dinyatakan sahnamun dalam petitum gugatan terdapat pihak lain yaitu Kantor PertanahanNasional Kabupaten Sarolangun yang diperintahkan untuk melakukan Balik Namaatas Sertifikat hak Milik Nomor 1054 Atas Nama Eman Suherman Tertanggal 01November 1991, menjadi atas nama Penggugat (Tukiyo Hadi Setio) selakuPembeli yang sah, hal demikian menimbulkan adanya terdapat pertentangan

Gugatan Nomor 4/Padt.G/2019/PN SRLMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas MajelisHakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli tanggal 20 Mei 2015 hanyamengikat pihak yang menandatangani yaitu Penggugat dan Tergugat sedangkanKantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun karena tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkaragugatan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan

Perkawinan dikarenakan terlambat dalam mendaftarkanperkawinannya; Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon yangdilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan SentangRessort Kisaran pada tanggal 6 November 1999 secara agamakristen protestan dihadapan pemuka agama setempat;Halaman ke 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pat.P/2021/PN Prp Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki dua orang anak; Bahwa perkawinan dan kehidupan rumah tangga Para Pemohonberjalan harmonis dan tidak ada pertentangan

Sipil; Bahwa Saksi mengetahui penyebab Para Pemohon tidak memilikiAkta Perkawinan dikarenakan terlambat dalam mendaftarkanperkawinannya; Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon yangdilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan SentangRessort Kisaran pada tanggal 6 November 1999 secara agamakristen protestan dihadapan pemuka agama setempat; Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki dua orang anak; Bahwa perkawinan dan kehidupan rumah tangga Para Pemohonberjalan harmonis dan tidak ada pertentangan

sah secara hukum dikarenakan belum didaftarkan kepadaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang dimana ParaPemohon mengalami hambatan yaitu tidak dapat menunjukan izin keduaorangtua karena pada saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkanPemohon II masih berusia 18 tahun sehingga instansi pelaksana juga tidakdapat melegalkan maksud Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dapatdiketahui bahwa rumah tangga Para Pemohon saat ini berjalan denganharmonis tanpa pertentangan

dilaksanakan karena keterpaksaanPenggugat sudan hamil lebih dahulu; Bahwa selama dalam pernikahanya Penggugat dan Tergugat sudah mempunyaiseorang anak; e Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkannafkah dari Tergugat dan Penggugat dibiarkan tidak pernah dipedulikan olehTergugat;22Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta diatas Majelis Hakimberkesimpulan sejak tanggal 24 Mei tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertentangan

batin secara terus menerus dan tidakada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal inidisebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa dilandasi rasa saling mencintaitetapi karena Penggugat sudah terlanjur hamil dan Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tang ga; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertentangan batin antara Penggugat danTergugat telah memuncak dan mengakibatkan antara suami isteri telah hidup berpisahHalaman 7 Putusan Nomor : 1487

perkawinannya dengan Penggugat;Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal 1 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria danseorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagiaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinahmawaddah dan rohmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah mendapati peselisihan dan pertentangan

ke II telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali ke II tidak dapat dibenarkan; Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2009 untuk pengajuan upaya Peninjauan Kembali ke Ilharuslah dipersyaratkan adanya pertentangan

putusan, namun dalamperkara a quo tidak terdapat pertentangan putusan; Bahwa Putusan Nomor 28/Pdt.G/2007/PN Pdg., juncto Nomor19/PDT/2008/PT PDF., juncto Nomor 2693 K/Pdt/2009 yang didalilkandan dipertentangkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ke Ilternyata telah dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan Nomor12/PDT/2016/PT PDG., yang kemudian dikuatkan dalam PerkaraNomor 2125 K/Pdt/2016 juncto Nomor 842 PK/Pdt/2017 dalamHalaman 9 dari 12 hal.

kepadaTergugat Ill adalah tidak sah, karena Tergugat belum sebagaipemilik objek sengketa, sehingga AktaAkta yang timbul dari transaksitersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali ke II masihberstatus sebagai pemilik objek sengketa dan berstatus berhutangkepada Tergugat , sebagaimana tertuang dalam Akta PengakuanHutang dengan Kuasa Hipotik Nomor 76 tanggal 21 November 1991; Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ke Il tidakterdapat pertentangan

Memori Kasasi yangtidaksependapat dengan pendapat Pengadilan Tinggi Yogyakarta.Keberatanad b. tersebut pada pokoknya adalah pertentangan masalahsah tidaknyabukti surat P.1.

Pertentangan pendapat ini pastilah bukan soalpenghargaan terhadap suatu kenyataan" melainkan jelasHal. 15 dari 17 hal. Put. No.98PK/Pdt/2004sekali merupakan penerapan hukum, yakni penerapan hukumuntukmenentukan sah tidaknya surat tersebut sebagai suatubukti fakta hukumterjadi jual beli antara Termohon Peninjauan Kembalidengan PemohonPeninjauan Kembali.

No.98PK/Pdt/2004penerapan hukum, yakni pertentangan pendapat' tentangharuskan jual belidilakukan mutlak di depan PPAT ataukah tidak harusdemikian sebab jualbeli sudah terjadi sejak sebelum dibuat sertifikat danbahkan sebelumdilakukan turun waris.

tidak tergantung ada atautidaknya sertifikat.8.Keberatan ad.g = memori kasasi yang mempertentangkanmengenai apakah penguasaan Pemohon Peninjauan Kembaliterhadap tanah sengketa melawan hukum ataukah tidak,disatu sisi karena Pengadilan Tinggi Yogyakartaberpendapat sertifikat tanah masih atas nama TermohonPeninjauan Kembali dan dilain sisi Pemohon PeninjauanKembali beranggapan bahwa meskipun demikian tetapipenguasaan tersebut di atas sepengetahuan dan seijinTermohon Peninjauan Kembali itu sendiri Pertentangan

dari pertimbangan hukum putusan MajelisJudex Facti peradilan tingkat pertama ;Bahwa, Majelis (Judex Facti) tingkat banding yang telah menguatkan putusanJudex Facti peradilan tingkat pertama, tidak mempertimbangkan sama sekaliadanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya,bahkan keterangan saksisaksi yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Factitidak sesuai dengan keterangan saksi yang sesungguhnya, termasukpertimbangan atas dihadirkannya saksi Hendra Kamanjaya dan saksiMuhammad

sesungguhnya, sebagaimanaketerangannya dihadapan pengadilan tingkat pertama pada tanggal 16Januari 2013 adalah sebagai berikut : Bahwa peristiwa penangkapandilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 WIB,saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali, melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan AriaputraGang Wahid RT 004/08, Kedaung, Pamulang, Tanggerang Selatan (VideBukti1 rekaman keterangan saksi Hendra Kamanjaya dan saksi MuhammadAli) ;2 Selanjutnya pertentangan

No. 1329 K/PID.SUS/201310rekaman keterangan saksi) (saksi Hendra Kamanjaya menyatakan Sayamelakukan introgasi dihalaman rumah Terdakwa I sebab didalam rumahTerdakwa I terlalu sempit, akan tetapi saksi Muhammad Ali menyatakanTIntrogasi dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah ;Sehingga sudah seharusnya Majelis Judex Facti pengadilan tingkat banding dalammelihat dan mencermati segala pertentangan tersebut, mengacu pada ketentuanPasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:Bahwa dalam menilai kebenaran

Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangantertentu;4 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnyadapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;Dengan demikian, setelah Pemohon Kasasi mencermati, memahami sertamenganalisa fakta hukum yang diungkap oleh Majelis Judex Facti tingkat pertamayang diperkuat oleh putusan Judex Facti tingkat banding, khususnya terhadapsegala pertentangan

yang diuraikan pada angka 4.1 4.3 diatas, jelas adanyakesalahan yang nyata oleh Judex Facti pengadilan tingkat banding, karena tidakmengkoreksi segala pertentangan dan/atau adanya persesuaian tersebut, namunjustru menguatkan putusan Majelis tingkat pertama dengan segala pertentanganyang ada;5 Bahwa, Majelis hakim (Judex Facti) pengadilan tingkat banding yangmenguatkan putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama dalampertimbangannya justru sebagian besar mengacu pada pertimbangan JudexFacti peradilan