Putusan Nomor 5/G/Pilkada/2018/ PTTUN Mks.(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1(satu) Bakal Pasangan Calon.(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan BakalPasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungandan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telahdidaftarkan, Partai

menyatakan :Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerahprovinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota, pendaftaran Bakal PasanganCalon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkatpusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politiktingkat pusat.(3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan

danwakil Sekretaris Partai Hanura dan tidak dilakukan secara kolektifbersama dengan pengurus partai lainnya (dalam hal ini PAN).

Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politiktingkat pusat;c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimanadimaksud dalam huruf b berhalangan, surat persetujuan PasanganCalon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusatyang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilankeputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yangbersangkutan;d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusatmengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkatprovinsi

Politik PAN, Partai Golkar dan Partai Gerindra;Bahwa bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijakdidaftarkan Gabungan Partai Politik Partai Nasdem, PKS, PKB, PDIP,Partai Demokrat, PBB, PKPI dan PPP;Bahwa diketahui sebelum Para Penggugat mendaftar, PAN telahmendukung dan mendaftarkan Bakal pasangan calon lain yaitu PatahuddingS.ag dan Emmy Talesang M.A dan dukungan Partai Hanura bakalpasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak;Halaman 66 dari 72 halaman.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Kota Ambon, Alamat : J1n. Mahasin Nomor 74 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. DANIEL .W.NIRAHUA , SH, 2. YOHANES .Y.BALUBUN, SH, 3.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Provinsi Maluku, Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 05 Batu Gajah Kecamatan Sirimau - Kota Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.JOPPIE STENLY NASARANY , SH, 2. YANES BALUBUN, SH, 3. DANIEL NIRAHUA, SH, 4.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, Alamat : Jln Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan, 12610, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.SUGENG TEGUH SANTOSO, SH, 2. DIARSON LUBIS, SH, 3. YANUAR PRAWIRA WISESA, SH,MSi, MH, 4. SHOPAR MARU HUTAGALUNG, SH ,MH, 5. SIMEON PETRUS, SH, 6. MAGDA WIDJAJANA, SH, 7. SIRRA PRAYUNA, SH, 8. JOPPIE STENLY NASARANY, SH, 9. LODWYK WESSY, SH, 10. YOHANES BALUBUN, SH, 11. DANIEL NIRAHUA, SH, 12.

TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH, Advocat yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM &ADVOKASI; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DERMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN , yang beralamat di Jl. Lenteng Agung No.99 Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 450/2012; ------------------------------------------- Sebagai----------------------------------TERGUGAT III.;

di dalam AD dan ART melaluisuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.

perselisihandilakukan melalui PengadilanBahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1), ayat (2)UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politiktegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politikdiselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diaturdidalam AD dan ART melalui suatu mahkamah Partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

ART melalulsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.

ART melaluisuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.

2011 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa Perselisihaninternal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

NamaPartai Politik PSI ; VII Bahwa adanya Pengangkatan DPRD Kota Batu dari Partai Serikat Indonesia atasnama Nissom sangat bertentangan dengan rekomendasi partai dan bahkan Sdr.

Ismini sebagai calon terpilih anggota DPRD KotaBatu dari Partai Sertikat Indonesia No.

Olehkarena itu gugatan tidak cermat, jelas22.dan terang maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima serta harus ditolak ; Bahwa Perkara ini saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabayadengan Register Perkara Nomor 449/Pdt.G/2004/PN.SBY. tentang Sengketa ( konflik )intern Partai ditubuh Partai Sarikat Indonesia ( DPD PSI ) Jawa Timur, DewanPimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia ( DPP PSI ) dan Suami Penggugat denganDewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat

DPP Partai Serikat Indonesia No. 067/SK/DPP/V1I/2004, tanggal 24 Juni2004, tentang Pemberhentian sebagai Pengurus dan Anggota Partai Serikat Indonesia ; 8 Bukti TIL Int7:Copy SK DPP Partai Serikat Indonesia No. 017P1/SK/DPP/C31/V1I/2004, tanggal 24Juni 2004, tentang Perobahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC Partai SerikatIndonesia Kota Batu Masa Bakti 20032008 ;9 Bukti T.ILInt8 :Copy Dokumen Pendirian Pedoman Teknis Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Serikat Indonesia ; 10 Bukti

DewanPimpinan Cabang Partai Serikat Indonesia Kota Batu ) maka berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) ART Partai Serikat Indonesia ( vide buktiP15=T.II.Int8 ) yang berwenang memberhentikan Sdr. NISSOM adalah Dewan PimpinanPusat Partai Serikat Indonesia. Dimana Sdr.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA) diwakili Oleh : Mayjen (Purn) HARIS SUDARNO dan SEMUEL SAMSON VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA diwakili Oleh : Prof. Dr. HENDROPRIYONO, ST.,SH.,MH dan IMAM ANSHORI SALEH, SH.,MH;

PUTUSANNomor 313 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA), tempatkedudukan di Jalan Cut Meutia Nomor 18, Menteng, JakartaPusat, 10340 yang diwakili oleh Mayjen (Purn) HarisSudarno, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatanKetua Umum dan Sekretaris Jenderal:Selanjutnya dalam hal ini

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILANDAN PERSATUAN' INDONESIA (DPN PKPHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313 K/TUN/2018INDONESIA), yang diwakili oleh Prof. Dr. AMHendropriyono, S.T., S.H, M.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum DPNPKP INDONESIA Periode 2016 2021 dan SekretarisJenderal DPN PKP INDONESIA Periode 2016 2021;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr.

dan Anggaran Rumah TanggaPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentangPengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 20162021;Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan danmenerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan KepengurusanDawan Pimpinan Nasional Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia(DPN PKP INDONESIA) Periode 20152020 dan AD/ART HasilPerubahan Pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Keadilan danHalaman 3 dari 8 halaman.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINANNASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPNPKP INDONESIA),2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

.,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:

Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy

rekening tabungan;

Copy

Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;
Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;
Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;
Peraturan Daerah Kab.

Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014;

Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa selaku selaku Wakil Sekretaris bersamasama denganKetua Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (DARWAN, SE BinHUSIN ENANI terdakwa dalam berkas terpisah)menyampaikan suratpermohonan bantuan keuangan partai politik kepada BupatiLampungUtara menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik,ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik sertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasiberupae Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan

keuangan partai politikHal 5 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJKe Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan = bantuankeuangan tahun anggaran sebelumnyae Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntutsesuai peraturan perundangan apabila memberikan keteranganyang tidak benar yang ditandatangani ketua dan seketaris DPCdiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik2.

Terdakwa selaku selaku Wakil Sekretaris bersamasama denganKetua Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (DARWAN, SE BinHUSIN ENANIyang penuntutannya dalam berkas terpisah)Hal 28 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJK menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politikkepada Bupati LampungUtara menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik,ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik sertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasiberupa :Surat Keputusan

DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota yangdilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PartaiPolitikFotocopy surat keterangan NPWPSurat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dansuara partai politik hasil pemilihan umum DPRD. tingkatkabupaten/kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KomisiPemilihan Umum kabupaten/kotaNomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan denganpernyataan pembukaan rekening dari bank

yang bersangkutanRencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politikLaporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuankeuangan tahun anggaran sebelumnyaSurat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntutsesuai peraturan perundangan apabila memberikan keteranganyang tidak benar yang ditandatangani ketua dan seketaris DPCdiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik2.

KORMPAULUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;2.

YAFLAUN PETRUS CANISIUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.;2.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mencalonkan dirisebagai Calon Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP),dimana baik Partai PERINDO maupun Partai PPP merupakan PartaiPeserta Pemilu 2019.Bahwa Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :a.

Dan ketentuan Pasal 32 aquo, telah secara jelas dan tegasmenyatakan, jika terjadi perselisihan dalam internal partai politik,maka menjadi domain/kompetensi Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang ada dalam partai politik tersebut sebagaimanatercantum dalam AD/ART partai politik tersebut yang dapatmemutuskannya.

yang mempunyai kewenanganmembentuk Majelis Mahkamah Partai.

DPRD Kabupaten MalukuTenggara Barat maupun DPR RI dari Partai Hanura, persamaandengan itu Partai Hanura dalam keadaan konflik/pecah maka adaanggotaanggota yang mendaftar di Partai Hanura yangmencalonkan diri pada Partai Hanura ada juga yang tidak mendaftardi Partai Hanura;Bahwa saksi kenal dengan Bapak Moh.

Kormpaulun pindah Partai;Bahwa saksi mengetahui karena ada surat penetapan dari KPUMaluku Tenggara Barat;Bahwa saksi pernah lihat ada surat surat Fredek Y. Kormpaulunpindah Partai;Bahwa saksi mengetahui Fredek Y. Kormpaulun dari Partai PKPIpindah ke Partai Perindo;Bahwa Fredek Y.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pigura warna emas berfoto logo palu arit atau foto bendera Partai Komunis Indonesia. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe GT-S5312 nomor imei : 352923/06/465106/7 dan nomor imei : 352924/06/465106/5 dengan nomor Handphone : 085778982901.

terdakwa simpatiskepada Partai Komunis Indonesia sehingga terdakwa mengupload fototerdakwa sendiri yang sedang memegang pigura foto logo palu arit ataufoto bendera Partai Komunis Indonesia ke Media Sosial Facebook denganakun Facebook nama ANDI BAJANG untuk supaya temanteman terdakwayang difacebook mengetahui bahwa terdakwa adalah simpatis terhadapPartai Komunis Indonesia (PKI).15bahwa Foto terdakwa yang sedang memegang pigura foto logo palu aritatau foto bendera Partai Komunis Indonesia yang di

dan sengaja mengupload/mengunggah atau membagikan fotologo palu arit atau foto bendera Partai Komunis Indonesia atau yangberkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia ke Media Sosial Facebookdengan akun Facebook nama ANDI BAJANG dikarenakan terdakwasimpatis terhadap Partai Komunis Indonesia untuk diketahui oleh orangbanyak melalui Media Sosial Facebook.Bawha yang melatar belakangi terdakwa simpatis kepada Partai KomunisIndonesia berawal dari terdakwa membaca riwayat Partai KomunisIndonesia yang bertujuan

atau foto bendera Partai KomunisIndonesia diupload/unggah ke Media Sosial Facebook dengan akunFacebook nama ANDI BAJANG dengan menggunakan Handphone merkSamsung tipe GTS5312.

dikarenakan terdakwa simpatiskepada Partai Komunis Indonesia sehingga terdakwa mengupload fototerdakwa sendiri yang sedang memegang pigura foto logo palu arit ataufoto bendera Partai Komunis Indonesia ke Media Sosial Facebook denganakun Facebook nama ANDI BAJANG untuk supaya temanteman terdakwayang difacebook mengetahui bahwa terdakwa adalah simpatis terhadapPartai Komunis Indonesia (PKI).bahwa benar Foto terdakwa yang sedang memegang pigura foto logo paluarit atau foto bendera Partai Komunis Indonesia

dan sengaja mengupload/mengunggah atau membagikan fotologo palu arit atau foto bendera Partai Komunis Indonesia atau yangberkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia ke Media Sosial Facebookdengan akun Facebook nama ANDI BAJANG dikarenakan terdakwasimpatis terhadap Partai Komunis Indonesia untuk diketahui oleh orangbanyak melalui Media Sosial Facebook.Bawha benar yang melatar belakangi terdakwa simpatis kepada PartaiKomunis Indonesia berawal dari terdakwa membaca riwayat PartaiKomunis Indonesia

Partai Persatuan Nasional (PPN).

Tidak menjadi Anggota Partai politik lain.

Pusat Partai Hati NuraniRakyat.

MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.

Umum Partai Hanura;4.

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah periode Tahun 2011 2016 yangdicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiBarisan Nasional ( BARNAS), Partai Persatuan Daerah(PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PartaiIndonesia Sejahtera ( PIS), Partai Demokras iPembaharuan (PDP) ;.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah menghadirkan PengurusGabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) partai yangmemenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggotaDPRD Kabupaten Delyai masing masing Partai Barnassebanyak 2 (dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2 (dua)kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PISsebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1(satu) kursi, sehingga total kursi sebanyak 7 ( tujuh )kursi DPRD dengan jumlah 35 % ( tiga puluh limaprosen ) dari jumlah anggota DPRD ( 20 kursi

Politik(terlampir) Para Penggugat diusung oleh 5 (lima) PartaiPolitik yaitu, (1) Partai Barisan Nasional (BARNAS),(2)Partai Persatuan Daerah (PPD), (3) PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), (4) Partai Nasional BentengKemerdekaan Indonesia (PNBK), (5) Partai NasionalIndonesia Marhaenisme;Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Para Penggugatuntuk memperbaiki dan menyelesaikan semua persoalan22menyangkut dukungan partai partai yang tidak jelaskarena adanya dualisme atau dukungan ganda terhadapBakal Calon

politik yang terdiri dari Partai BarisanNasional ( BARNAS), Partai Persatuan Daerah (PPD), PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Indonesia Sejahtera ( PIS),Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Gabungan Partai Politiktersebut memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi anggotaDPRD Kabupaten Deiyai masing masing Partai Barnas sebanyak 2(dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PKBsebanyak 1 (satu) kursi, Partai PIS sebanyak 1 (satu) kursidan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi, sehingga

pendaftaransebagai bakal pasangan calon dari partai politikatau gabungan partai politik;Hal. 55 dari 46 Hal.

kebijakan partai (vide.

Pasal 23 dan Pasal 25Anggaran Dasar AD Partai Demokrat). Dalam kapasitasnya sebagai KetuaUmum Partai Demokrat Penggugat juga menjabat sebagai Wakil KetuaMajelis Tinggi Partai dari Partai Demokrat sebagai badan yang tugas dalampengambilan keputusankeputusan strategis Partai (vide.

Dengan demikian, para Tergugat bukan lagi anggota Patai Demokrat,sudah tidak menjadi Anggota Partai Demokrat dan/atau tidak mendudukijabatan kepengurusan didalam partai yang memiliki hak dan kewenanganuntuk menjalankan kepentingan Partai Demokrat.

bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No, 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskanbahwa: Anggota Partai yang berhenti atau yang diberhentikan darikepengurusan dan/atau keanggotaan partai opolitiknya tidak dapatmembentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama.

Selain itu,tindakan dimaksud juga bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) danAnggran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yakni Dalam pelaksanaanyatidak dilakukan oleh DPP Partai Demokrat; tidak atas permintaan dari MajelisTinggi Partai; tidak atas permintaan 2/3 DPD Partai Demokrat; tidak ataspermintaan DPC Partai Demokrat, dan tidak disetujui oleh Majelis Tingg!Partai.

Majelis Tinggi Partai adalah badan struktural tertinggi.Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.SusParpol/2020/PN JKT.SEL2. Anggota Majelis Tinggi Partai diambil dari para pendiri danindividu yang berjasa dalam pembentukan partai, mewujudkanvisi dan misi partai.3.

Dasar Partai Berkarya berbunyi :a.

Berkarya sebagaimanaketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Berkarya.f) Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) adalah merupakanBadan Ad Hoc Partai Berkarya yang sah, pembentukannya olehMajelis Tinggi Partai (MTP) berdasarkan ketentuan Pasal 21UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.

TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIKBahwa organisasi partai Politik, harus tunduk pada ketentuan UndangUndang Partai Politik, UndangUndang Pemilu dan AD/ART partai yaitu :a) Dalam ketentuan Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal32 Ayat (1) berbunyi:Yang dimaksud dengan perselisinan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (8

telahdisahkan sebagai Ketua Umum Partai Berkaarya dan Tergugat Ildisahkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pengurus DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM No. 24, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;2.

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TUMBUR L. TOBING, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA PARTAI GERINDRA PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat pada Kantor Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan D.I.

Jah merperselisihan/persoalan internal partai politik (internal Partai Gerindra), sebab Penggugat dahulunya adalah Anggota Partai Gerindra dan Tergugat I adalah Dewan PimpinanPusat Partai Gerindra, objek yang digugat adalah produk Tergugat I yakni berupa SuratKeputusan DPP Partai Gerindra;Bahwa secara hukum, Partai Politik mempunyai independensi untuk mengurus rumahtangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf b UU No.2 Tahun2008 yang berbunyi:Partai politik berhak mengatur

dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi:Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindramempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra sertapelanggaran disiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadapnama baik Partai Gerindra;Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA)

:Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diaturdi dalam AD dan ART;Bahwa selanjutnya Pasal 32 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mengatur:Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi

perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Halaman 174518c Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;d Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;e Putusan mahkamah Partai Politik

2008 tentang Partai Politik,disebutkan bahwa : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalahmeliputi antara lain:1 Perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan

Demokrat suara partai Demokrat di wilayahKecamatan Tanjung Kab.

Brebes yang dihadiri oleh perwakilan partai politik yang khususperolehan partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak adapenggelembungan suara untuk partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimanayang di inginkan terdakwa ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai melanggarpasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Demokrat suara partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung Kab.

Brebes yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yaitu khususperolehan partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak adapenggelembungan suara partai Demokrat menjadi 2124 suara ; Pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Abu Nasir selaku Ketua PPKTanjung dan Yudi Prastianto.S.Sos. selaku anggota PPK Tanjung tidak menyebabkankerugian keuangan Negara, karena tidak mengakibatkan Pemilu legislative 2009 diKecamatan Tanjung menjadi diulang ; Berdasarkan uraian tersebut diatas Tim

Setelah jumlah suara untuk Partai Demokrat dibacakan di KPUD ternyatajumlah suara Partai Demokrat tidak ada perobahan ; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta diatas pemberianuang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Abu Nasir selaku Ketua PPK Tanjungdan Yudi Prastianto,S.Sos. selaku anggota PPK Tanjung tidak ada pengaruhnyaterhadap jumlah suara dari partai Demokrat, karena jumlah suaraberdasarkanHal.13 dari 16 hal put.no.09/pid/2010/pt.smgketerangan diatas adalah sinkron / pas, dalam

Pimpinan Pusat Partai NasDem ;.

oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART, ayat(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, ayat (3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian, ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2

atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentangPartai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan secarainternal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART dandilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik, diselesaikan dalampaling lambat 60 hari ;Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 berbunyi sebagai berikut :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud

menjadi Ketua DPW Partai, sementara yangbersangkutan sudah menjadi anggota bahkan caleg dari partai lain ?

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD ART ;2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3.

Anggaran Dasar Partai Gerinda Pasal 17 angka (4) berbunyi : Setiapanggota mempunyai hak membela diri dihadapan Mahkamah Partai.2. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Pasal 60 ayat (1) berbunyi :Mahkamah Partai Gerindra yang di sebut Majelis Kehormatan PartaiGerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internalNomor: 11/G6/2017/PTUN.

Keputusan terhadap Penyelesaian di Mahkamah Partai Politik atas nama penggugatdari DPP Partai Gerindra, Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan penyelesaianperselisihan internal partai politik, mengacu pada AD dan ART Partai yangdilakukan oleh suatu Mahkamah Partai. Ketentuan tersebut cukup jelas bahwakompetensi absolut Mahkamah Partai menyangkut perselisihan internal partai politikNomor: 11/G6/2017/PTUN.

Anggaran Dasar Partai Gerindra Pasal 17 angka (4) berbunyi : setiap anggotamempunyai hak membela diri di hadapan Mahkamah Partai.. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Pasal 60 ayat (1) berbunyi : MahkamahPartai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsidan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggarandisiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baikNomor: 11/G6/2017/PTUN.

S); Bahwa Penggugat selama menjadi anggota Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra) tidak pernah: 1) mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendirisecara tertulis, 2) diberhentikan, 3) pidah ke partai lain, 4) melanggar AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga Partai, 5) melakukan tindakan atau perbuatantercela dengan hukuman dari Partai, 6) di sidangkan dalam Mahkamah Partai dandiberi hukuman (vide bukti P7, P8, P10, P15, P18, P17, P21); Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 telah dilakukan Rapatdi Jalan

), Nomor: 010003/Kpts/DPPGERINDRA/2017 kepada KetuaUmum DPP Partai Gerindra dan Ketua Umum Mahkamah Partai DPP PartaiGerindra (vide bukti P9, dan P10); Nomor: 11/G6/2017/PTUN.

, telah menjatuhkan namabaik Partai Demokrat, yang mengakibatkan turunnyaElektabilitas Partai ketingkat yang sangat rendah, sehinggaPara Petinggi Partai Demokrat termasuk Bapak SUSILOBAMBANG YUDHOYONO (sebagai Pendiri Partai, selakuKetua Majelis Tungg Partai, sebagai Ketua Dewan Pembina,selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai), wajar dan patutmengambil sikap tegas dan tindakan nyata untukmenyelamatkan Partai dari keterpurukannya yang sudahdiambang kehancuran, akibat Skandal Korupsi Para Kader yangterlibat

Kode Etik Partai Demokrat menyatakan bahwa bentukbentuk rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan kepada Dewan PimpinanPusat Partai Demokrat tersebut berupa :.

dan pengusulan pengangkatan Pelaksana Tugas(Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Toba Samosir, yang disampaikan kepadaKetua DPP Partai Demokrat untuk ditindak lanjuti ;6.

Pasal 14 huruf (5)Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat) ;7.

menyangkut dengan Kode Etik partai yang telah dilanggarnya ;8.

berlakudi Internal Mahkamah Partai Demokrat dan Pasal 32 UndangundangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Bahwa Pasal 3233 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnyadisebut "UU Partai Politik") menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untukmenyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejakperselisinan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihakberkeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukankeberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 harisejak didaftarkan dan

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka jelas Mahkamah Partai adalahlembaga pengadil di tingkat partai yang berwenang menyelesaikan perselisihaninternal partai sehingga apabila Mahkamah Partai Partai demokratberkedudukan di wilayah Jakarta Pusat maka keberatan atau banding atasPutusan mahkamah Partai Partai Demokrat tersebut harus diajukan kePengadilan Negeri jakarta Pusat;6.

(UU Parpol)berbunyi sbb:(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan intenal partai potitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk aleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai... dst.(4) Penyelesaian perselisihan internal partai potitik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) haus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan

dilakukan jika pengurusataupun anggota tersebut telah melakukan kesalahan sebgaimana yangdiatur dalam UU Partai Politik maupun Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai;Bahwa undangundang yang mengatur tentang Partai Politik adalahUndangundang No. 2 Tahun 2011;Bahwa permasalahan internal partai harus terlebin dahulu diselesaikanoleh Mahkamah Partai;Bahwa jika ada pengurus maupun anggota partai yang tidak puas terhadapkeputusan Mahkamah Partai, maka yang bersangkutan dapat melakukanupaya hukum

Calon WakilKepala Daerah Kab Pulang Pisau adalah dengan dukungan 9 Partai Politiksebagai pengusung/pendukung pencalonan para Penggugat sebagai BakalCalon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisauadalah masingmasing :1) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra ) ;2) Partai Damai Sejahtera (PDS) ; 3) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ; 4) Partai Bulan Bintang (PBB) ; 5) Partai Persatuan Daerah (PPD) ;6) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;7) Partai Barisan Nasional (Barnas) ;8)

Partai Serikat Indonesia (PSI);9) Partai Pemuda Indonesia ;3.

Terhadap penolakan pendaftaran para Penggugat sebagai bakal Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung 9 (Sembilan) gabungan partaipolitik sebagai pengusung yaitu : Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA),Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai BulanBintang (PBB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai SerikatIndonesia (PSI), dan Partai PN MARHAENISME yang dilakukan oleh

Kabupaten PulangPisau tahun 2009, sedangkan yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politikmenurut ketentuan tersebut pada huruf B angka 6 Pimpinan Partai Politik adalahKetua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan partai lainnya atau paraKetua dan Sekretaris gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Pulang Pisau sesuaidengan kewenangannya berdasarkan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapatbahwa partai atau gabungan partai

T13, Partai Bulan Bintang (PBB)sebagai partai pengusung pasangan bakal calon KETUT WINANDA calon kepaladaerah dan H.R.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani RakyatProvinsi Papua; 7 Bahwa dari dukungan suara yang diberikan oleh Partai Politik yang mendapatkanKursi di DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu Partai kebangkitan Bangsa 2(dua) kursi memperoleh dukungan suara 10 % dan Partai Hati Nurani Rakyat( Hanura) 1 (satu) kursi memperoleh dukungan suara 5 %, ditinjau dari partaipendukung dan komposisi dukungan suara maka Para Penggugat telah memenuhisyarat dalam memperoleh dukungan suara sah dari partai politik pendukung

Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politikatau. sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yangbersangkutan ; 72992 $2222 nnnc.

partai politiknya ;h.

Bukti P19) dan Model B2KWK.KPU (videBukti P20) Para Penggugat diusung oleh 11 (sebelas) Partai Politik, namun berdasarkanhasil verifikasi admnisitrasi dan faktual yang dilakukan oleh Tergugat dalam SuratNomor : 44/SrtKel/KPU/KABMAMTENG/XI/2012 Tanggal 07 Nopember 2012 a quo,dari 11 (sebelas) Partai Politik pengusung Para Penggugat tersebut hanya 5 (lima) PartaiPolitik yang dinyatakan mendukung Para Penggugat yaitu Partai Indonesia Sejahtera (PIS),Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Pengusaha dan

Pekerja Indonesia (PPPI), PartaiKebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Patriot, sedangkan Partai KebangkitanBangsa (PKB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Penegak Demokrasi Indonesia(PPDI) dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dinyatakan tidak mendukung ParaPenggugat (vide Bukti T6.c) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan didukung olehPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh

DPC Partai Demokrat KabupatenNagan Raya (Vide: Lampiran 1 Memori Kasasi);Bahwa terhadap hal tersebut, dapat pula dilihat secara nyata pada sejumlahCalon Anggota DPRK Nagan Raya yang telah ditetaokan dalam DCT, dansebelumnya merupakan anggota partai politik tertentu kemudian padapemilu 2014 dicalonkan oleh partai politik lain yang berbeda, namun merekasemuanya tidak melampirkan form MODEL BB5 (yang berisikanpengunduran diri dari keanggotaan partai politik asol) dan tidakmenyertakan surat pemberhentian

Sebab, Pasal 19huruf i angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 mengatur tentangrangkap keanggotaan antara partai politik. Sedangkan PEMOHON KASASIbukanlah merupakan anggota partai politik, tetapi hanyalah anggota partaipolitik lokal;Apakah perbedaan antara partai politik dan partai politik lokal?Pasti keduanya memiliki perbedaan, sekurangkurangnya dapat disebutkanperbedaan itu sebagai berikut:3.1.

Tentang Dasar Hukum: Partai politik didirikan atas dasar UU Nomor 2 Tahun 2008sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik; Partai politik lokal didirikan atas dasar UU Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh;3.2. Tentang Definisi: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentukHalaman 10 dari 14 halaman.

Tentang Keanggotaan: Keanggotaan partai politik lokal dapat merangkap keanggotaansalah satu partai politik (Vide: UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 83ayat 3);Bahwa secara hukum, tidak merupakan keharusan bagi PEMOHONKASASI untuk mengundurkan diri dari Partai SIRA karena ia adalah partaipolitik lokal yang memiliki ketentuan khusus (lex specialis derogat lexgeneralis).

anggotalebin dari satu partai politik.