Surat kuasa adalah sebagai dasar bahwa kuasamempunyai /egal standing untuk beracara di persidangan sehingga harusmemenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.Sehingga apabila surat kuasa tidak memenuhi syarat, maka kuasaPenggugat tersebut tidak mempunyai /egal standing untuk mewakili parapihak di persidangan;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

Saksi Pertama : Daryati binti Karso.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtetangga Penggugat ;nnn nn nn nnn nnn nnnn nn nnn nnn ene nnn conane Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat RT. 001 RW. 003 Desa Kertaharja KecamatanKramat /Kabupaten T egal ; 220202 20202222220e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis

Saksi Kedua : Daim bin Pardi.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtetangga Penggugat 22222 0 non nn ncn cnnn nnn nnncnnee Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat RT. 001 RW. 003 Desa Kertaharja KecamatanKramat /Kabupaten T egal 222 n9n onan nnn nn nonee Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak

IMU /u O/rui.o/*u iu/r/vopiileiiicmg reiauiicUi Mgdnid seuagaimcinci leicin oiuuaii uengcm uriuemguiluang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang 50 Tahun 2009,para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihakmemiliki egal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perkara ini adaiah perkara perceraian secara isiamyakni permohonan jjin menjatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon,berdasarkan surai permohonan Pemohon yang tidak aiberaikan (eksepsi) oiehTermohon

Penduduk, terbukti inperson yang hadir di depan persidangan telah& fjSsesuai dengan ideniitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surai permohonan perkara ini danterbukti juga Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Kerinci, yang merupakan kompelensi reiaiirPengadilan Agama Sungai Penuh;merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;ivieriimuaiig, uanwa ueiuasaiKan Dum r.z yaiiu ruiuiujpi rvuupan niua Nikah, terbuktibahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah danPemohon mempunyai /egal

satu sama lain, makahal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalamacara/"vormverzuim" yang dapat mengakibatkan batalnya putusanPengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkatkasasi); Berdasarkan semua uraian di atas maka Putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang lalai (tidak jelas, sulitdimengerti, tidak lengkap dan bertentangan satu sama lain) patutlahdibatalkan;Subyek Gugatan Tidak Keliru;Bahwa Kelian Banjar Dinas Kelodan dan Kelian Adat Banjar Kelodanmemiliki /egal

Berdasarkan Yurisprudensi ini maka Kelian Banjar DinasKelodan dan Kelian Adat Banjar Kelodan memiliki /egal standingsebagai Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa terhadap pertanggungjawaban atas suatu kewajiban hukumoleh suatu masyarakat hukum adat, maka pertanggungjawabantersebut diwakili oleh ketua atau pengurus dalam masyarakat adat.Dimana pada masyarakat hukum adat di Bali struktur kelembagaanperkumpulan dan adat yang paling rendah adalah apa yang dikenaldengan Banjar, Banjar ini dipimpin oleh seorang

tersebut, yang bekerja untuk pelayananmasyarakat secara bersinergi, keduaduanya merupakan organisasisosial, sebagai sebuah organisasi tentu kepentingan organisasi itudiwakilkan oleh pimpinan organisasi itu yang disebut dengan Ketua(Kelian dalam bahasa Bali), sehingga tindakantindakan yangdilakukan oleh Kelian Adat dan Kelian Banjar Dinas tersebut sangatidentik dan mewakili dari kehendak anggota/krama banjar tersebut.Dengan demikian Kelian Banjar Dinas Kelodan dan Kelian AdatBanjar Kelodan memiliki /egal

Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum ini dilakukan olehKelian Banjar Dinas Kelodan dan Kelian Adat Banjar Kelodanmaka mereka sudah sepatutnya memiliki /egal standing sebagaiTergugat dan Tergugat II;Dalam Pokok Perkara:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidakmempertimbangkan dalildalil yang diajukan baik oleh Para Tergugat/ParaPembanding maupun yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbandingdalam pokok perkara.

sesuaipasal7ayat(1)PeraturanMahkamahAgungNomor1 Tahun2008,makaterhadap para pihaktidak perlu dilakukan mediasi ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pulaberupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat agar rukun danmembina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, terlebin dahulu) akan mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili gugatan a quo dankedudukan hukum (/egal

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukanhukum (/egal standing) Penggugatdalam gugatan a quo sebagai berikut:Menimbang bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yangmenikah di Kecamatan Tebet, sesuai dengan buku kutipan akta nikah, yangdikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, sebagailembaga yang berwenang mencatat yang melakukan pernikahan, sehinggaPenggugat dikualifikasikan sebagai pihak

Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulanSeptember 2011, dan sejak kepergiannya tersebut, tidak pernah kembali,dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini ;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadiligugatan a quo, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing),selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan ;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat,namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcokan antaraPenggugat

Sehingga Pelawan tidak mempunyai/tidak memilikikedudukan hukum//egal standing untuk mengajukan gugatan (personaStandi in judicio);3. Bahwa derden verzet hanya dapat diajukan bila barang yang disita itumerupakan miliknya, dalam hal ini hanya pemegang hak milik.

Bahwa dari gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan, Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan Pelawan tidakHalaman 5 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Pdt.Plw/2019/PN.SDAmenunjukkan bukti kepemilikan atau) alas hak sebagai buktikepemilikannya, sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, olehkarena sudah selayaknya jika gugatan perlawanan Pelawan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN PERLAWANAN

Sehingga Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan terhadap perkara a quokedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Terlawan Tersita sebagai DirekturUtama PT Ciptaning Puri Wardani. Sehingga tidak ada dasar bagi Pelawanuntuk mengajukan gugatan perlawanan a quo;.

Eksepsi menyangkut Perlawanan Pelawan error in persona; Bahwa dalam perlawanan Pelawan dalam perlawanaannya angka 1disebutkan sebagai Komisaris PT Ciptaning Puri Wardani, karenanyaberdasarkan UU Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 Pelawan tidakmempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan(persona Standi in judicio); Bahwa karena Pelawan tidak mempunyai /egal standing dan tidakmempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan maka Pelawantidak dapat mengajukan perlawan ini karena

No. 95/Pdt.G/2016/PN.Sda; Bahwa berdasarkan hal hal tersebut menurut Terlawan sudah selayaknyajika perlawanan Pelawan ditolak setidaktidaknya tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Padt.Plw/2019/PN.SDAMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan dalam Repliknyatelah menyangkal eksepsi Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa eksepsi Terlawan mengenai gugatan perlawanan Pelawan errorin persona dengan dalil hukum Pelawan adalah komisaris yang tidakmempunyai /egal

., akan tetapi berdasarkanlaporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaragugatan Penggugat, Majelis perlu terlebin dahulu mempertimbangkanmengenai: Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatanPenggugat dan kedudukan hukum (/egal standing) Penggugat a quo;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadiUndangUndang

No. xx/Pdt.G/20xx/PA.Murkedudukan hukum (/egal/ standing) untuk bertindak sebagai pihak di hadapanPengadilan;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukanhukum (/egal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan a quo,maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasanyang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

bantahannya, namun Termohon tidakmengajukan buktibukti;Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon dan Termohontetap pada permohonannya dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam EksepsiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukanhukum (/egal

perpecahan yang memuncakyang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukanhukum untuk mengajukan permohonan ini, dan selanjutnya eksepsi Termohonharus ditolak;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelisterlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamauntuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (/egal

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak,untuk menentukan kehidupan berikutnya;Menimbang, bahwa dari kesimpulannya, baik Pemohon maupunTermohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembaili;Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa: Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal

.: in Rami PFora,Diputuskan hari ini,,.4M AA... ...tan egal. 202 204.. oleh Hakim dan pada hari ini jugadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibhddiri oleh :Paniteraen =Yd mf fol VN Guetta idoPERN YATAAN TERDAKWASaya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

tahun pembuatan suratkuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di PengadilanAgama Medan tempat perkara diajukan;Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khususPenggugat telah diberi tanggal,bulan dan tahun, sesuai ketentuan Pasal 7angka (5) dan (9) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubahdengan Undnag Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat dianggap telah bermeteraidan kuasa Penggugat mempunyai /egal

persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang undang;Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerimakuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis Pasal1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 atas dasar hukum tersebut, makapenerima kuasa secara formal memiliki /egal

No.1795/Pat.G/2019/PA.Gsdi sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor: 73/KMA/HK.O1/IX/2015, oleh karena itu Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingiPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 17 Juni 2010, sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor139/33/V1/2010, tanggal 17 Juni 2010, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganjalan menasehati pihak Penggugat agar mencari alamat dan keberadaanTergugat senyatanya;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 Oktober 2019 kuasaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akanmencari

Bahwa disamping hal tersebut di atas, fisik tanah yang didalilkan olehPenggugat dengan dalil dasar hak Akta Jual Beli Nomor 482/SH/1979tertanggal 27 Desember 1979 atas nama Almarhum Buchari Salehadalah tidak jelas letaknya, tidak jelas batas sempadannya, maka terbuktiPara Penggugat tidak mempunyai hak//egal standing untuk mengajukangugatan a quo dengan dalil haknya telah dirugikan atas diterbitkannyaobjek perkara a quo, oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolakdan atau setidaktidaknya dinyatakan

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaruyang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dalam putasannya;Mengadili:Dalam Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi tentang Penggugat tidakberhak/tidak memiliki egal standing;Dalam Pokok Sengketa:Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang tidakbenar karena terjadi kontradiksi dimana eksepsi diterima sementaradalam pokok perkara menolak gugatan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmemutuskan perkara tanpa memberikan argumentasi yuridis apapun.Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah begitu saja mengesampingkan alat bukti berupa surat dansaksisaksi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yangmenyatakan Menerima Eksepsi Tergugat Il intervensi tentangPenggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal

Negara Medan dan kini dimohonkankasasi ternyata tidak memiliki motivasi untuk mengadili perkarasebagaimana mestinya, melainkan sekedar untuk mencari alas anpembenar mengenai formalitas suatu gugatan yang menitik beratkanterhadap pertimbangan formalitas tentang Penggugat tidak punya /egalstanding, yang mana telah jelas Penggugat Punya legal standingberdasarkan buktibukti yang telah diajukan didalam perkara a quo.Pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan gugatanPenggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal

Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang menitikberatkan bahwa gugatan Penggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal/standing adalah suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukumserta penafsiran yang menyesatkan, maka dengan ini Pemohon Kasasimenyatakan keberatan atas pertimbangan majelis hakim tersebut.

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukanoleh istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, PengadilanAgama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksirelative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quotelah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kKapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena

Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis

Adapun setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia anaknyadiasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai bapaknya sehingga Pemohon dalamhal ini memiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa pertimbangan utama perwalian terhadap anakadalah agar bagaimana masa depan dari anak tersebut dapat terjamin,sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilin yang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohontelah

uraian di muka adalah agar bagaimana masa depan dari anaktersebut dapat terjamin, sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilihyang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dapat bertindak secarahukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana maksud Pasal47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan tanpamemerlukan penetapan pengadilan terlebin dahulu karena orang tua bagianaknya adalah merupakan wali menurut hukum atau /egal

mandatory (legalrepresentative);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan /egal mandatory (legalrepresentative) adalah seseorang atau badan yang dengan sendirinya menuruthukum bertindak mewakill orang atau badan tersebut tanpa memerlukan suratkuasa.

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik,Putusan Nomor 1399/Padt.G/2015/PA.MrHalaman 7 dari 12terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suamidan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat danTergugat dalam perkara a quo;Menimbang

, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, keterangan saksisaksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7tahun 1989 yang telah diubah

untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohonyang menikah pada tanggal 17 Desember 2017, oleh karena itu PemohonHalaman 4 dari 8, penetapan Nomor 6165/Pdt.G/2021/PA.Cbnmempunyai /egal

ditandatangani oleh pihakPemohon prinsipal dan oleh Para Kuasa hukum, dibuat sebelum permohonanperceraian diajukan dan isinya khusus untuk mengajukan perkara perceraian,oleh karena itu surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasahukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acarasumpah Advokat, oleh karena itu majelis berpendapat surat kuasa tersebutdinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai /egal

lanjutmengenai perkara a quo, terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan legalstanding Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalampersidangan perkara aquo sebagai berikut:Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telahmengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat KuasaKhusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syaratsyarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebutmempunyai kedudukan hukum (/egal

49UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dan pemohon II dapatdipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dan pemohon II adalahpada tanggal 12 Maret 1968 Pemohon dan pemohon II telah melakukan pernikahansecara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehinggaPemohon dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (/egal

sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenangPengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telahmenikah dengan Termohon pada Januari 2008 dan ikatan perkawinan tersebutbelum pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikianPemohon mempunyai /egal

bahwa Pemohon memberi kuasa kepada DARUSSALAMI,S.H., LOMBA MEIFINA EVIOLITA, S.H., dan MIKO YULIANTO, S.H., S.E., paraAdvokat/Pengacara berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No 85 Blitar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, dan para kuasa hukumtersebut telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabayadan KTPA atas nama para kuasa hukum tersebut masih berlaku, dengandemikian DARUSSALAMI, S.H., LOMBA MEIFINA EVIOLITA, S.H., dan MIKOYULIANTO, S.H., S.E., mempunyai /egal

hukum tersebuttelah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masihberlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni SuratKuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yangmempunyai nilai kekuatan bukti Sempurna dan mengikat, makaberdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat, maka Advokat yang bernama Nama Kuasa, tersebut, dinilai sah danmempunyai kedudukan hukum (/egal

Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Srogtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,maka perkara a quo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 13 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor382/45/IV/2008, tertanggal 13 April 2008, dan perkawinan tersebut hingga saatini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan

dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau