Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel): Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pertentanganpertentanganyang mendasar mengenai jumlah hutang, pertentangan jatuh tempo pelunasanhutang dan jumlah hari dikenakan denda sehingga perhitunganperhitungannyatidak jelas, yaitu :1.

Pertentangan jumlah hutang:Dalam posita gugatan angka 1 baris keempat disebutkan bahwajumlah hutang Para Tergugat adalah Rp 175.000.000, (seratus tujuh puluhlima juta rupiah) namun bertentangan dengan posita angka 3 baris kelimajumlan hutang (walaupun ditulis) olen Penggugat sebagai piutang) Tergugat dan Tergugat Il adalah sebesar Rp 233.808.000, (dua ratus tiga puluh tigajuta delapan ratus delapan ribu rupiah);2.

Pertentangan jatuh tempo pelunasan hutang;Dalam posita gugatan angka 7 baris pertama dan kedua Penggugatmenyatakan:wxinacs came x Tergugat maupun Tergugat Il sampai gugatan ini diajukan olehPenggugat belum melunasi hutanghutang sejak bulan Agustus2ZO0G wcxnss dst,bertentangan dengan Posita angka 1 bahwa jangka waktu akanberakhir pada tanggal 22 September 2007;3.

Pertentangan jumlah hari dikenakan denda.Dalam posita gugatan angka 7 baris kedua Penggugat menyatakansejak bulan Agustus 2006, Tergugat dan Tergugat II belum melunasihutangnya.......

Namun sejak Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai terjadi perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaranyang disebabkan: Termohon memiliki hubungan khusus dengan lelaki lain Termohon bersifat egois serta tidak ada komunikasi yang baik sehinggaPemohon merasa sudah tidak ada kecocokan untuk hidup rukun bersamaTermohon6.

Bahwapuncak perselisihan faham,pertentangan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkanTermohon tidak mendengar nasihat Pemohon untuk mengakhiri hubungankhusus Termohon dengan lelakilain, serta Pemohon merasa sudah tidakada kecocokan untuk hidup rukun bersama Termohon.7. BahwaPemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga Pemohon danTermohon, tetapitidakberhasil.8.

Bahwa benar puncak perselisihan paham, pertentangan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni2018. Namun, yang disebabkan Termohon tidak mendengar nasihatPemohon untuk mengakhiri hubungan khusus Termohon dengan lelakilain tidak benar. Tetapi, disebabkan pada saat pihak dealer menagihcicilan motor yang tidak dibayar selama 4 bulan dan ingin mengambilmotor tersebut apabila tidak dibayar.

Bahwa puncak perselisihan faham,pertentangan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yangdisebapkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untukmengakhiri hubungan Khusus Tergugat dengan lakilaki lain,sehinggamembuat Pemohon mengajukan gugatan cerai talak pada PengadilanAgama Kelas 1 A Tanjung karang ,karena Penggugat tidak sanggup lagimengetahui Tergugat masih menjalani Hubungan khusus dengan Lakilaki lain..

Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam poin 4 tidak benar puncakterjadinya perselisihan paham, pertentangan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018. Karena, puncakperselisinan terjadi pada bulan Maret2018 disebabkan Pemohon salah paham terhadap Termohon terkait dugaanhubungan khusus dengan lakilaki lain.

Bahwa judex facti telah keliru) dalam pertimbangan hukumnya,sesungguhnya Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi selalu dalamkeadaan harmonis, tidak ada pertentangan yang terjadi hanya perbedaanpendapat biasa saja seperti kehidupan rumah tangga lainnya, sehinggatidaklah tepat judex facti untuk memutuskan dengan memisahkan/menceraikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena PemohonKasasi dan Termohon Kasasi sangat harmonis sampai sekarang;3.

Bahwa sampai saat iniPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih tinggal dalam satu rumahdan masih menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis tanpaada pertentangan apapun;4.

James Lumban Tobing sangatlah berdasar dinyatakantidak sah dan tidak berkekuatan hokum ;Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutusperkara yang dimohonkan~ banding ini~ telah =menerbitkan dualismeputusan/pertentangan putusan karena dalam pertimbangan hukumnya telahmengesampingkan Putusan Perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetapyaitu Putusan Perkara Perdata Reg. No. 29/ Pdt.G/ 2009/ PNKBJ tertanggal 15Februari 2010 jo.

telahdilaksanakan eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe, oleh karena ituPembanding s/d PembandingIIl sangat mengharapkan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Banding tidak mengabaikan halhalHalaman 10 dari 18 halaman Perkara Nomor 562/Pdt/2020/PT MDNuraian Memori Banding Pembanding s/d PembandingIll;Bahwa Pemohon BandingI s/d Pemohon BandingIIl, memohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini ditingkatBanding tidak menimbulkan pertentangan

JamesLumban Tobing yang dijadikan dasar bantahannya dalam perkara yang dimohonkanbanding ini adalah satu kesatuan dengan objek perkara Reg Nomor :29/PDT.G/PNKbjyang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena itu kami sangat mengharapkan tidakadanya pertentangan putusan antara perkara yang dimohonkan banding ini denganperkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana diuraikandalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg.No 218/Pdt/2020/PT MDN tanggal 14 Juli2020, karena perkara tersebut

Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 16/Pdt.Bth/2019/PN.Kbjtelah dengan teliti memeriksa perkara ini dan tidak menerbitkan dualisme putusan/pertentangan putusan;2.

Sebayang, SH,.Bahwa pertimbangan hukum judex factie putusan Pengadilan Negeri KabanjaheNomor 16/Pdt.Bth/2019/PN.Kbj sudah tepat dan benar dan tidak menerbitkandualisme putusan/pertentangan putusan ;Bahwa dalam perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Kbj atas nama terdakwaPembanding Komen Br.

Bahwa adapun dari keteranganketerangan para saksi yang dikatakan diatas, maka terjadi pertentangan, antara keterangan dari saksi Halima Papaliaalias Ima, dengan keterangan dari Anita Lamoa dan saksi Afendi Kakiharyalias Fendi.Dengan demikian seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkanfoto dari barang bukti, akan tetapi sesuai ketentuan undangundang, JaksaPenuntut Umum harus menghadirkan barang bukti rotan yang dipakai untukmemukul korban.Demikian sebaliknya, karena sesuai dengan ketentuan undangundang

Jaksa Penuntut Umum untukmenghadirkan barang bukti berupa sebuah rotan yang diduga dipakai olehTerdakwa untuk memukul korban, namun hal itu tidak dilakukan oleh MajelisHakim dalam perkara ini.Bahwa selanjutnya, apabila keterangan saksi korban Halima Papalia aliasIma, dan keterangan dari saksisaksi Anita Lamoa dan saksi Afendi Kakiharyalias Fendi, dan keterangan dari Terdakwa, bila dikaitkan dengan bukti suratyaitu Visum et Repertum Nomor 445/85/RSU.P/IV 2015 tanggal 18 April2015, maka terdapat pertentangan

Luka memar melintang/vertical sejajar garis bahu kiri yang berada sejajardi bawah luka 2 dengan ukuran 1 cm x 12 cm.Dengan demikian dari keterangan Halima Papalia alias Ima, bertentangandengan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/85/RSU.P/IV 2015tanggal 18 April 2015, dimana pertentangan tersebut adalah :1) Perbedaan pertama : Saksi Korban Halima Papalia alias Ima menjelaskanbahwa dia dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan kayu,sedangkan pada bukti surat Visum et Repertum Nomor

tergugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan angka 4 Penggugatmemohon agar memerintahkan Kantor Pertanahan Nasional KabupatenSarolangun melakukan Balik Nama atas Sertifikat hak Milik Nomor 1054 AtasHalaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Padt.G/2019/PN SRLNama Eman Suherman Tertanggal 01 November 1991, menjadi atas namaPenggugat (Tukiyo Hadi Setio) selaku Pembeli yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas MajelisHakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan

mendalilkanterjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan KepalaDesa dan Penggugat mohon agar perjanjian jual beli tersebut dinyatakan sahnamun dalam petitum gugatan terdapat pihak lain yaitu Kantor PertanahanNasional Kabupaten Sarolangun yang diperintahkan untuk melakukan Balik Namaatas Sertifikat hak Milik Nomor 1054 Atas Nama Eman Suherman Tertanggal 01November 1991, menjadi atas nama Penggugat (Tukiyo Hadi Setio) selakuPembeli yang sah, hal demikian menimbulkan adanya terdapat pertentangan

Gugatan Nomor 4/Padt.G/2019/PN SRLMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas MajelisHakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli tanggal 20 Mei 2015 hanyamengikat pihak yang menandatangani yaitu Penggugat dan Tergugat sedangkanKantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun karena tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkaragugatan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan

Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan YangTertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Yang Ada Orang DisituTiada Dengan Setahunya Atau Pertentangan Dengan KemauannyaOrang Yang Berhak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan YangTertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Yang Ada Orang DisituTiada Dengan Setahunya Atau Pertentangan Dengan KemauannyaOrang Yang Berhak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkandengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang buktibahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB diDusun Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahanbertempat di warung bakso milik SAMAN

Terdakwa telah mengambil tabung gaselpiji sebanyak 4 (empat) tabung ukuran 3 (tiga) kg;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapatkalau Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan YangTertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Yang Ada Orang Disitu TiadaDengan Setahunya Atau Pertentangan Dengan Kemauannya Orang YangBerhak terpenuhi telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)ke3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK CERMATDALAM MELIHAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGANPETITUM DALAM GUGATAN A QUO;1.

Bahwa pertentangan posita dengan petitum tersebut jelas menyebabkangugatan a quo kabur, dengan tidak jelas yang mana nilai kerugian materiilPenggugat sesungguhnya ? karena jika mengacu pada posita :Hal. 18 dari 33 hal. Put.

Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum tersebutjelas menunjukkan gugatan a quo tidak sinkron dan tidak konsisten,sehingga gugatan a quo menjadi kabur. Oleh karena itu sangat berdasarhukum apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalandengan pendapat M.

Dengan adanya pertentangan posita dan petitum dalamgugatan a quo, Judex Facti Tingkat Pertama seharusnya menyatakan bahwaGugatan a quo tidak dapat diterima, bukan malah menolak eksepsiPemohon Kasasi dan menerima gugatan a quo sebagaimana dalam PutusanPN;. Bahwa sangat disayangkan, ternyata Judex Facti Tingkat Banding juga tidakmempertimbangkan adanya pertentangan posita dan petitum dalam gugatana quo dan mengambil alin begitu saja pertimbangan Judex Facti TingkatPertama.

Ternyatakelalaian/kesalahan ini diulangi kembali oleh Judex Facti Tingkat Bandingdalam Putusan PT. karena Judex Facti Tingkat Banding juga tidakmempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dan yang diperbaiki hanyaberkaitan dengan kurangnya amar putusan tetapi tidak pada pokokpermasalahan utamanya yang seharusnya dipertimbangkan secara seksamaoleh Judex Facti Tingkat Banding yaitu adanya pertentangan antara positadan petitum dalam Gugatan a quo;.

Akan tetapi pada posita dan Petitum gugatanPenggugat disebutkan mengenai tuntutan pesangon yang harus dibayarTergugat kepada Para Penggugat.Dengan demikian telah terjadi pertentangan antara perihal gugatandengan posita dan petitum surat gugatan Penggugat.

Pertentangan inimembuat gugatan sangat kabur dan membingungkan.Jika pada posita dan petitum gugatan Penggugat adalah mengenaipesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, makaperihal surat gugatan harusnya menyebutkan gugatan perselisihanPemutusan Hubungan Kerja.

Disamping pertentangan tersebut di atas, dalildalil gugatan Penggugatpada posita dan petitum yang satu bertentangan posita dan petitumyang lain yakni pada posita dan petitum gugatan Penggugat menuntutagar Tergugat dihukum untuk membayar uang pesangon kepadaPenggugat. NAMUN pada posita dan petitum gugatan Penggugat samasekali tidak menyebutkan kapan hubungan kerja antara Penggugat danTergugat dinyatakan putus atau berakhir.

Akan tetapi pada posita dan Petitum gugatan Penggugatdisebutkan mengenai tuntutan pesangon yang harus dibayar Tergugatkepada Para Penggugat.Dengan demikian telah terjadi pertentangan antara perihal gugatan denganposita dan petitum surat gugatan Penggugat.

Pertentangan ini membuatgugatan sangat kabur dan membingungkan.Jika pada posita dan petitum gugatan Penggugat adalah mengenaipesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, maka perihalsurat gugatan harusnya menyebutkan gugatan perselisihan PemutusanHubungan Kerja.

menyatakanpenyetopan langsung dilakukan oleh Tergugat dan di sisi lainmenyatakan penyetopan langsung dilakukan oleh Tergugat Il adalahmerupakan keraguraguan atas putusan judex facti Pengadilan TinggiMedan ;Bahwa dengan adanya konitradiksi dan keraguan atas pertimbanganhukum antara satu dan lainnya, maka cukup beralasan Majelis HakimAgung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan putusanPengadilan Tinggi Medan sesuai jurisprudensi MARI nomor:129/K/SIP/1957 tanggal 7 Mei 1958 yang menyatakan : Oleh karenaadanya pertentangan

berduri milik Penggugattersebut tanpa meninjau ke lapanganbahwa selanjutnya pada hal. 7 alinea 1 Judex Facti dalampertimbangannya telah menyatakan :"bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas perbuatanTergugat yang secara langsung menstop pembangunan pagar milikPengggat, pada hal tidak benar semua ditutup, demikian pula tindakanTergugat Il yang menghentikan pembangunan pagar yang dilakukan olehPenggugat.......bahwa dari Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas jelasterdapat suatu pertentangan

menyatakan Tergugat tanpa meninjau ke lapangan, hal ini tidaklahdidukung oleh bukti bukti yang akurat oleh karena objek perkara a quomasih berada dalam lokasi milik Tergugat I/Terbanding I/Turut TermohonKasasi, dimana setiap saat selalu dipergunakan oleh TergugatI/Terbanding /Turut Termohon Kasasi dan siswa sekolah SMUIVsebagai jalan keluar dan jalan masuk menuju sekolah tersebut sehinggatidak berdasarkan atas fakta dan kebenaran bila dikatakan Tergugat tanpa meninjau ke lapangan;bahwa selain itu pertentangan

Sehingga hal ini menimbulkan suatu pertentangandisatu sisi penyetopan dilakukan sendiri langsung oleh Tergugat akantetapi disisi lain penyetopan/penghentian pembangunan pagar dilakukanbersama antara Tergugat dan Tergugat Il/Terbanding II/PemohonKasasi ;bahwa oleh karena adanya pertentangan/kontradiksi antara pertimbanganhukum yang satu dengan yang lainnya maka beralasan bagi MajelisHakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan.Dan hal ini sejalan sebagaimana dimaksud dalam JurisprudensiMahkamah

Agung No.129 K/Sip/1957 tanggal 7 Mei 1958 yangmenyatakan :Oleh karena adanya pertentangan yang jelas antara kedua pertimbangantersebut Mahkamah Agung membatalkan Keputusan tersebut dapatdijadikan sebagai alasan yang membenarkan hukum untuk melakukanHal. 18 dari 21 hal.

Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif;Jika diperhatikan putusanputusan kasasi sejak dulu, putusan judex factiyang mengandung saling pertentangan selalu dikategorikan putusanyang salah menerapkan hukum.

Mengenai ruang lingkup putusanmengandung saling pertentangan yang dapat dikategori kesalahanpenerapan hukum meliputi :e saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbanganyang lain;e saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acarapersidangan, atau;e saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan.Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1517 K/Pdt/20146.

:1) Bahwa surat gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilanbaerkaitan dengan perkara a quo mengenai gugatan perceraian yangdidalamnya il gugatan, namun dilil gugatan saling bertentangan dalamposita antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya ;2) Bahwa dalil gugatan penggugat saling bertentangan dalam positaantara dalil yang satu dengan dalil yang lain, terdapat dalam dalilposita point 2 (dua) dan dalil posita poin 3 (tiga) dimana dalil gugatansaling bertentangan satu sama lain ;3) Bahwa pertentangan

Itu artinya perselisihnan danperetangkaran tersebut telah terjadi sebelum tahun 2018 hinggaberpuncak pada tahun 2018 ;4) Bahwa adalah suatu bentuk pertentangan bila penggugat mendalilkanterjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat sering terjadi (sebelum tahun 2018) hingga memuncak padatahun 2018, semnetara bersamaan dengan itu pula pada tahun 2018,lahirlah anak keempat dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat,karena secara logika bila terjadi perselisihan dan pertengkaran

Bahwa pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang laindalam posita gugatan Penggugat, mengakibatkan surat gugatanPenggugat menjadi kabur (obscuur libel). Dengan demikian kami,Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Muliauntuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijeke Verklaard) ;ll. DALAM POKOK PERKARA1.

Pertentangan dalil posita gugatan terdapat pada point 2 dan point 3 ;3. Bahwa dalil posita yang saling bertentangan poin 2 dan poin 3 disebutkandalam perkawinan telah lahir 4 (empat) orang anak dan anak yangkeempat bernama marvel Luhulima yang lahir di Ambon tanggal 15Oktober 2018, sementara disebutkan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat pada puncaknya pada tahun 2018, itu artinyaperselisinan dan pertengkaran terjadi sebelum tahun 2018 ;4.

Memori Kasasi yangtidaksependapat dengan pendapat Pengadilan Tinggi Yogyakarta.Keberatanad b. tersebut pada pokoknya adalah pertentangan masalahsah tidaknyabukti surat P.1.

Pertentangan pendapat ini pastilah bukan soalpenghargaan terhadap suatu kenyataan" melainkan jelasHal. 15 dari 17 hal. Put. No.98PK/Pdt/2004sekali merupakan penerapan hukum, yakni penerapan hukumuntukmenentukan sah tidaknya surat tersebut sebagai suatubukti fakta hukumterjadi jual beli antara Termohon Peninjauan Kembalidengan PemohonPeninjauan Kembali.

No.98PK/Pdt/2004penerapan hukum, yakni pertentangan pendapat' tentangharuskan jual belidilakukan mutlak di depan PPAT ataukah tidak harusdemikian sebab jualbeli sudah terjadi sejak sebelum dibuat sertifikat danbahkan sebelumdilakukan turun waris.

tidak tergantung ada atautidaknya sertifikat.8.Keberatan ad.g = memori kasasi yang mempertentangkanmengenai apakah penguasaan Pemohon Peninjauan Kembaliterhadap tanah sengketa melawan hukum ataukah tidak,disatu sisi karena Pengadilan Tinggi Yogyakartaberpendapat sertifikat tanah masih atas nama TermohonPeninjauan Kembali dan dilain sisi Pemohon PeninjauanKembali beranggapan bahwa meskipun demikian tetapipenguasaan tersebut di atas sepengetahuan dan seijinTermohon Peninjauan Kembali itu sendiri Pertentangan

Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan yang dibuatPengadilan Agama Bogor, mengandung pertentangan, yaitu :1) Bahwa pada tanggal 29 Juli 1997 telah menghadap Hj. Inotbinti H. ltan. Sedangkan berdasarkan Surat KeteranganTURUT TERGUGAT V, bahwa Hj. Inot binti H. Itan meninggalpada tanggal 11 September 1993. Bagaimana Hj.

Inot dan AlmarhumAsmaili.Halaman 8 dari 98 Perkara Nomor 286/Padt.G/2016/PN Cbi.Bahwa dengan terdapatnya pertentangan tersebut, mutatismutandis TERGUGAT yang menyatakan Objek Sengketamiliknya adalah TIDAK BENAR.b. Surat Keterangan Jual Beli (sementara sebelum di Akta),tertanggal 17 Agustus 1980 terhadap Objek Sengketa antara Alm.Hj.Emot binti H.

Emot binti H. ltan denganZaenal Muttagien tertanggal 17 Agustus 1980.Bahwa dengan terdapatnya pertentangan tersebut, mutatismutandis TERGUGAT yang menyatakan Objek Sengketamiliknya adalah TIDAK BENAR.Halaman 9 dari 98 Perkara Nomor 286/Padt.G/2016/PN Cbi.Gs Surat Pernyataan Persetujuan Jual Beli tertanggal 5 Februari2000 antara Hj.

Sudamanik, in casu diperolennya Keputusan BupatiBogor No : 541.3/023/Kpts/ESDM/2010, tertanggal 08 September2010 (TURUT TERGUGAT Ill) yang didalamnya termasuk Objeksengketa, mengandung pertentangan, yaitu :Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 376,sebagaimana diuraikan didalamnya jual beli tersebut belummemenuhi sahnya suatu perjanjian in casu persyaratan warkahyang diperlukan untuk Objek Sengketa belum dipenuhi.f.

Tergugat 1),terbukti adalah klaim tidak benar dan tidak beralasan berdasarkanhukum.Tergugat tidak mempunyai kepentingan apapun untuk menanggapidalil Para Penggugat mengenai penilaian pertentangan tanggalmeninggalnya Hj. Inot binti H. Intan maupun Hj. Emot binti H. Intan,dugaan pemalsuan tanda tangan, serta penilaianpenilaianpertentangan lainnya yang oleh Para Penggugat dalilkan.

Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat dibiarkan tidak pernahdipedulikan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta diatas Majelis Hakimberkesimpulan sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang antara Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertentangan batin secara terus menerus dan tidakada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal inidisebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa dilandasi rasa saling mencintaidan

Tergugat telah melanggar sighat taklik angka (2) yaitu Tergugat tidak memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan dan angka (4) yaitu membiarkan (tidakmemperdulikan Penggugat selama 6 bulan;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertentangan batin antara Penggugat danTergugat telah memuncak dan mengakibatkan antara suami isteri telah hidup berpisahdan komunikasinya tidak terjalin dengan baik atau tidak berjalan sebagaimanamestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan

kepentingan perkawinannya dengan Penggugat;Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal UndangUndang Nomor. tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria danseorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagiaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinahmawaddah dan rohmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah mendapati peselisihan dan pertentangan

ini dengan amar putusannya menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Maret 2009 Nomor 229/Pdt.G/2008/PN.Madn ;5 Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 April 2010 Nomor 328/PDT/2009/PT.Mdn dimana pertimbangan hukum bertentangan dengan amar putusan ;Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkaraperdata yang diputus oleh Majelis Hakim Tinggi Medan tertanggal 21 April2010 Nomor 382/PDT/2009/PT.MDN tersebut, maka secara jelas dan nyatatelah terjadi/terdapat pertentangan

Bahwa dengan adanya pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim TinggiMedan, berarti secara yuridis objek terperkara telah diakui dan dinyatakan miliksah dari Almarhum Djairun Simamora dan setelah meninggal dunia beralihkepada ahli warisnya cq. para Pemohon Kasasi/para Penggugat, akan tetapidalam amar Putusan Majelis Hakim Tinggi Medan telah berbalik arah/bertentangan dan menyatakan objek terperkara milik Termohon Kasasi/Tergugatasal/Penggugat dalam Rekonpensi ;e Bahwa hal ini membuktikan terjadinya pertentangan

antara pertimbangan hukumdengan amar putusan itu sendiri, berarti putusan tersebut bersifat cacat hukumdan tidak sempurna dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;e Bahwa untuk memperkuat pertentangan ini, maka dapat dilihat daripertimbangan hukum lain, yakni : ....dan ternyata pula suratsurat bukti P1sampai P8 tersebut tidak ada satu bukti surat pun yang menyatakan bahwaTergugat dalam Konpensi menempati tanah dan bangunan terperkara secarapinjam pakai dengan Almarhum Djairun Simamora maupun

kepada Penggugatdalam Konpensi ;e Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum yang demikian ini, maka secarayuridis Majelis Hakim Tinggi telah mengakui keberadaan objek terperkaramerupakan milik sah dari Pemohon Kasasi/para Penggugat asal, dan bukankepunyaan Termohon Kasasi/Tergugat asal/Penggugat dalam Rekonpensi,namun Majelis Hakim Tinggi Medan membalikkan fakta dimana amarnyamenyatakan objek terperkara menjadi kepunyaan Termohon Kasasi/Tergugatasal ;e Bahwa oleh karena telah terjadi pertentangan amar

terdapat suatu kekhilafan atas suatu kekeliruanyang nyata, yakni:Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan pertimbangan hukumsecara baik dan benar (Onvoeldoende Gemotiverd) ;2 Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas wewenang dalam memberikanputusan ;193 Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak memenuhi syarat dalam suatu putusanperdata ;4 Putusan Pengadilan Tinggi Medan melanggar asas hukum, bersifat cacat hukumdan tidak didasari dalildalil hukum ;5 Putusan Pengadilan Tinggi Medan terjadi pertentangan

quo telah mengandungultra vires dan setiap putusan yang mengandung ultra viresmerupakan putusan yang dianggap melanggar ketertiban umum.Oleh karena itu, berdasar alasan ini pun cukup dasar bagi KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Putusan Arbitrasea quo tidak dapat dieksekusi/non executable.13.4 Putusan Arbitrase a quo mengandung pertimbangan yang salingkontroversi sehingga dikualifikasi sebagai putusan yang melanggarketertiban umum.Setiap putusan yang di dalamnya terdapat saling pertentangan

ataukontroversi apakah itu dalam bentuk:e pertentangan dalam satu pertimbangan,e pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain,e pertentangan antara pertimbangan dengan petitum, pertentangan antara pertimbangan dengan dalil maupun dengan petitumdikategori sebagai putusan yang salah menerapkan hukum.Il.

saling pertentangan yang terdapat dalam rumusan Pertimbangan angka82 itu sendiri, satu segi dikatakan putusan Arbitrase a quo adalaharbitrase nasional (domestik), tapi pada segi lain dikatakan arbitraseinternasional (international) sehingga tidak jelas dan pasti apakahputusan itu nasional atau arbitrase internasional ;juga terdapat pertentangan pada pertimbangan angka 87 PutusanArbitrase a quo yang menyatakan bahwa di satu segi Para Pelawandikenakan bunga sejak pendaftaran Final Award berdasar Pasal

Namun di sisi lain penetapan bungadihitung sejak ditetapbkan eksekuatur berdasar Pasal 66 UU No. 30/1999sehingga pertimbangan itu mengindikasikan sebagai PutusanInternasional.Bertitik tolak dari faktafakta yang dikemukakan di atas, nyatanyata Putusan Arbitrase a quo mengandung saling pertentanganyang sangat signifikan yang tidak dapat ditolerir dan sedemikian rupasaling pertentangan itu. mengakibatkan ketidakjelasan dan17ketidakpastian kategori Putusan Arbitrase a quo apakah nasionalatau internasional.Hal

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formilobscuur libel dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: Adanya pertentangan antara surat kuasa dengan gugatan; Adanya pertentangan antara posita dengan petitum; Terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;Eksepsi Tergugat II:1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;2.

dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniaiseorang anak perempuan yang saat ini diasuh Penggugat ; e Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namunsejak lebih kurang dua tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi, menurutketerangan Penggugat, sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat danTergugat ; e Bahwa, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, yaitu adanya idebisnis dari orangtua Tergugat dengan membuat suatu usaha yang ternyatagagal akibat adanya intervensi dan pertentangan

saksisaksi keluarga sebagaimana diaturpasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa saksisaksi dimaksud telah dihadirkan dan telah didengarketerangannya di depan persidangan, masingmasing bernama : NAMA SAKSI(kakak kandung Penggugat) dan NAMA SAKSI(ayah Tergugat) yang memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah antara Penggugat denganTergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaituadanya usaha yang gagal dan intevensi dan pertentangan

dan keterangan saksisaksi, Majelis Hakim menemukan faktafaktahukum sebagai berikut : 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum pernah bercerai,sudah berhubungan suami isteri (bada dukhul) dan diakruniai seorang anakperempuan yang saat ini diasuh Penggugat ;2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2007 sudahtidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan masalah ekonomi, yaitu adanya usaha yang gagal karena intervensidan pertentangan

Bahwa selama ini yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak bernama DINIRAHMAWATI tersebut adalah Pemohon;e Bahwa anak tersebut dirawat dengan baik oleh Pemohon, diberikan pendidikan dansaat ini masih bersekolah;e Bahwa tingkah laku Pemohon seharihari dipandang baik dan untuk memenuhikebutuhannya, Pemohonbekerja sebagai buruh cuci;e Bahwa nantinya uang hasil penjualan tanah dan bangunan termaksud sebagian akandipergunakan untuk modal berdagang Pemohon sebagai mata pencahariannya;e Bahwa tidak ada pertentangan

tanah dan bangunan termaksud sebagian akandipergunakan untuk modal berdagang Pemohon sebagai mata pencahariannya;e Bahwa selama ini yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak bernama DINIRAHMAWATI tersebut adalah Pemohon;e Bahwa anak bernama DINI RAHMAWATI tersebut dirawat dengan baik olehPemohon, diberikan pendidikan dan saat ini masih bersekolah;e Bahwa tingkah laku Pemohon seharihari dipandang baik dan untuk memenuhikebutuhannya, Pemohonbekerja sebagai buruh cuci;e Bahwa setahu saksi tidak ada pertentangan

bernama DINI RAHMAWAT I seringbersilaturahmi ke rumah saksi MIMIN ROHANAH ataupun keluarga besaralmarhun EJEH lainnya;Bahwa anak tersebut dirawat dengan baik, dicukupi kebutuhannya dan diberikanpendidikan oleh Pemohon;Bahwa tingkah laku Pemohon seharihari dipandang baik dan untuk memenuhikebutuhannya, Pemohon bekerja sebagai buruh cuci;Bahwa nantinya uang hasil penjualan tanah dan bangunan termaksud sebagian akandipergunakan untuk modal berdagang Pemohon sebagai mata pencahariannya;e Bahwa tidak ada pertentangan