Ditemukan 71920 data
88 — 0
Hyppe Teknologi Indonesia
113 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA (DMC TI), tersebut;
PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA (DMC TI), VS EVI SETIAWATI,, DKK
PUTUSANNomor 1465 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA (DMC TI),diwakili oleh Katsuji Okai, selaku Presiden Direkturberkedudukan di Jalan Industri Utama Blok RR7,Jababeka II, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dalam halini memberi kuasa kepada Salahudin Gaffar, S.H.
Bahwa Tergugat/PT DMC Teknologi Indonesia yang berkedudukan di JalanIndustri Utama Blok RR7, Jababeka Il, CikarangBekasi, Jawa Barat.Adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik (touch panel) LCDplayer tape and machine, didirikan dengan Akte Notaris Nomor 8, tanggal11 Juni 1996;Halaman 2 dari 67 hal. Put. Nomor 1465 K/Padt.SusPHI/20172.
Nomor 1465 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa pada tanggal 13 dan tanggal 16 November 2015 Pimpinan Unit Kerja(PUK SPEE FSPMI) PT DMC Teknologi Indonesia mendapatkan suratinstruksi organisasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dan Pimpinan Cabang SerikatPekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEEFSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, dengan Surat Nomor 02485/Org/DPPFSPMI/X1/2015 dan Surat Nomor 284/ORG/PC SPEE FSPMI/XI/2015,
yangakan dilaksanakan pada tanggal 24, 25, 26 dan 27 November 2015;Bahwa pada tanggal 16 November 2015 Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUKSPEE FSPMI) PT DMC Teknologi Indonesia mengirim Surat PemberitahuanNomor Surat 072/B/PUK SPEE FSPMI/PT DMCTI/XI/2015 kepadaPimpinan Perusahaan PT DMC Teknologi Indonesia sekaligus memintadispensasi untuk melakukan instruksi organisasi pada tanggal 13 November2015 dan 16 November 2016 atas surat induk
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak adanyatanggapan tentang surat permintaan bipartit yang diberikan oleh PUK SPEEFSPMI PT DMC Teknologi Indonesia yaitu: Nomor Surat 76/B/PUK SPEE FSPMI/PT DMC TI/XII/2015; Nomor Surat 078/B/SPEE FSPMI/XII/2015;Bahwa atas penolakan surat bipartit ke1 (satu) dan ke2 (dua) olehTergugat, Para Penggugat pada tanggal 10 Desember 2015 PUK SPEEFSPMI PT DMC Teknologi Indonesia mengajukan Surat PemberitahuanMogok Kerja dengan Nomor Surat 080/B/PUK SPEE FSPMI/PT DMCTI
174 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRENADIN ADEGUSTARA, DKK VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;
ALASANALASAN HUKUMieBahwa terdapat dua Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 20 Tahun 2017, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian TunjanganProfesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yangdisosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) danPeraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan TunjanganKehormatan (versi Kedua
, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi,penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi,perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan,pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi.
Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan TunjanganKehormatan Profesor (Lampiran T1);4. Fotokopi Peraturan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lampiran T2);5.
Bahwa terdapat dua Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 20 Tahun 2017, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian TunjanganProfesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (versi pertama yangdisosialisasikan tanggal 30 Januari 2017 dalam forum Rakernas) danPeraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan TunjanganKehormatan (versi Kedua yang pada halaman
99 — 33
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN NUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL2. KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR- BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATANNUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DANKESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIRNASIONAL, Tempat Kedudukan Kawasan PuspiptekGedung Nomor 80 Serpong Tangerang ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M., ; 2.
KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIRBADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, TempatKedudukan Kawasan Puspiptek Gedung Nomor 80 Serpong Tangerang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M. ; 2. Sudarman, S.H.; 2222 oo3. Ir.
Madya, PusatTeknologi Reaktor dan Keselamatan NuklirBadan Tenaga Nuklir Nasional,tanggal 19 April 2013 dan mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat Iluntuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakantersebut serta mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat Il untukmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yaitu Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 atas nama Ir.Soedardjo, SA NIP. 19530603 198203 1 001, Pembina Utama Madya, IVd,Peneliti Madya, Pusat Teknologi
81 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMSUDIN, DK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (KEMENRISTEKDIKTI);
dan Pendidikan TinggiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor1104/B/LL/2015 mengenai Jawaban Pemberian ljazah Dokter (Bukti P 8);Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara pelaksanaan Uji KompetensiMahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Bukti P 9);10.
Fotokopi Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor1053/B/DE/2015 tentang Kewenangan Penerbitan Sertifikat Profesi dokteratau Dokter Gigi (Bukti P 10);Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 43 P/HUM/201711.Fotokopi UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasManusia (Bukti P 11);12.Fotokopi UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Bukti P 12);13.
Fotokopi SKL/Yudisium Anggota PDMI (Pergerakan Dokter Muda Indonesia)(Bukti P 13);14.Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi(Bukti P 14);15.
Bahwa Objek Permohonan a quo, yaituPermendikbud Nomor 30/2014, telah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter AtauDokter Gigi (selanjutnya disebut Permenristekdikti Nomor 18/2015).
(Bukti T3);Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara PelaksanaanUji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Atau Dokter Gigi. (BuktiT4);Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.
137 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BANGGA TEKNOLOGI INDONESIA vs PT BAHAGIA GEMILANG MANDIRI, dkk
1039 — 461
STOQO TEKNOLOGI INDONESIA, dengan Para Krediturnya yang telah disepakati bersama pada tanggal 24 Agustus 2020;2. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/ Debitor dan seluruh Kreditur untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut;3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor :103/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN/Niaga.Jkt.Pst, demi hukum berakhir;4.
STOQO TEKNOLOGI INDONESIA
Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 10 Februari 2020 atas Pekerjaan PemasanganAC/ Power E2, sebesar Rp. 7.715.000, (tujuh juta tujuhratus lima belas ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT. Stogqo Teknologi Indonesia,tertanggal 11 Maret 2020 atas Pekerjaan 2 (dua) StopKontak dan Pasang TV Ruang Meeting, sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT.
Stogqo Teknologi Indonesia,tertanggal 12 Maret 2020 atas Pekerjaan PemasanganStop Kontak Fotocopy, sebesar Rp. 1.650.000, (satu jutaenamratus lima puluh ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT. Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 23 Maret 2020 atas Pekerjaan ganti Pipa keTemperatur 2 (dua) Unit, sebesar Rp. 870.000, (delapanratus tujuh puluh ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT.
Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 24 Maret 2020 atas Pekerjaan Bikin PagarKawat Harmonika, sebesar Rp. 6.405.000, (enam jutaempat ratus lima ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT. Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 30 Maret 2020 atas Pekerjaan Service dan siFreon AC Office, sebesar Rp. 2.730.000, (dua juta tujuhratus tiga puluh ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT.
Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 01 April 2020 atas Pekerjaan Rakit Rakditemperatur 3 (tiga) Unit, sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu Rupiah);Invoice Pekerjaan di PT. Stogo Teknologi Indonesia,tertanggal 09 April 2020 atas Pekerjaan Bongkar PasangKipas Angin El, sebesar Rp. 1.000.000, (satu j utaRupiah);Invoice Pekerjaan di PT.
AHU0028931.AH.01.01.TAHUN2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PTStogo Teknologi Indonesia tertanggal 27 Agustus 2018;Perjanjian Jasa Bantuan Hukum (PJBH) tertanggal 22November 2018 antara PT Stogo Teknologi Indonesiadengan Krismawan & Sedulur Law Office;Surat No. SMS.I/KSSTI/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020,perihal: Teguran Hukum/Somasi ;Surat No.
58 — 24
Cequal Teknologi Indonesia;
- Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Menunjuk Saudara Makmur, S.H., M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
- Menunjuk dan mengangkat Saudara :
- Andhika Dwi Cahyanto, S.H
CEQUAL TEKNOLOGI INDONESIA
YAYAN YULIANTO
Tergugat:
PT Teknologi Pengangkutan Indonesia
197 — 140
Penggugat:
YAYAN YULIANTO
Tergugat:
PT Teknologi Pengangkutan IndonesiaTEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (PT. TPI), Jl. TheGarden Center Lt. 6, JI. Raya Cilandak KKO, RT.013/05, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : L.Sianipar,SH., Gunawan, SH., Jonathan S.Meliala,SH.
Pengangkutan Indonesia/Tergugat) adalah perusahaan Rental terbesar yang menjadi bagian dariGrab Indonesia karenaTPI (PT Teknologi PengangkutanIndonesia/Tergugat) adalahperusahaan yang bekerjasamaresmi dengan GrabIndonesia, TPI (PT Teknologi Pengangkutan Indonesia) adalahpreferred partner (mitraterpecaya) dari Grab Indonesia.Menimbang, bahwaterhadap buktibertandaP51 dan P52printout dari Handphone atas nama Daliman Sutrisno yangberisi pemberitahuan (notifikasi) adanya tunggakan rental feedan permohonan
Ali Hanafia CH sebagai Penggugatmelawan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai Tergugatyang sudah berkekuatan hukum tetap.
Teknologi Pengangkutan Indonesia), melainkan PT Grab Teknologi Indonesia (Grab),sehingga dengan demikian Hakimberpendapat bahwaolehkarenadalamperkaraaquo Penggugat telah mengaitkanGrab App (PT Grab Teknologi Indonesia), tentunyaharuslahditarik sebagai pihak agar nantinya putusan dapat mengikatpadanya;Menimbang, bahwaberdasarkanrangkaianpertimbanganhukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata Grab A PTGrab Teknologi Indonesia) tersebuttidakditariksebagaipihak dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan
9 Oktober 2020, Hal:Somasi/Peringatan Hukum (Pertama) kepada Bapak Yayan Yulianto.diberi tanda : T37;Foto copy surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Ref.No.649/X/TPlI/Somasi2/2020, tanggal 15 Oktober 2020: Hal:Somasi/Peringatan Hukum ke2 (Final) kepada Bapak Yayan Yulianto.diberi tanda : T38.Foto copy tanda terima surat PT Teknologi Pengangkutan IndonesiaRef.No. 649/X/TPl/Somasi2/2020, tanggal 15 Oktober 2020: Hal:Somasi/Peringatan Hukum ke2 (Final) kepada Bapak Yayan Yulianto.diberi tanda :
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, dalam hal ini diwakilioleh Muhammad Hernadi, Kewarganegaraan Indonesia, DirekturPT. Patco Elektronik Teknologi, beralamat di Jalan Teuku UmarKm. 29 Bekasi, JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Elizabeth L. Hapsari, SH., Dewi R.
Patco Elektronik Teknologi sejak tanggal 20 April 1995 denganjabatan terakhir sebagai General Manager ;. Bahwa Penggugat memberikan kepercayaan yang besar kepada PekerjaSdr.Muhammad Zein Ginting selaku General Manager dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penawaranpembelian mesinmesin produksi ;Bahwa selama menjabat sebagai General Manager Sdr.
Patco Elektronik Teknologi mengajukan Permohonan IzinPemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdr.Muhammad Zein Ginting keDinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi ;. Bahwa Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja antara Penggugatdengan Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting telah di proses di tingkatPerantara di Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi dankemudian dikeluarkan Anjuran No. 567/447/HI//2003 tertanggal 30 Januari2003 yang isinya :1.
Patco Elektronik Teknologi kepada Pekerja Sadr.Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 413 K/TUN/2004.Muhammad Zein Ginting, sehingga sudah sepatutnyalah PT.
PatcoElektronik Teknologi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaatas Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting terhitung sejak tanggal 20Oktober 2002 ;2. Menyatakan hakhak Pekerja Sdr. Muhammad Zein Gintingdikompensasikan dengan uang yang telah diambil oleh Pekerja Sadr.Muhammad Zein Ginting dengan demikian akibat dari kompensasitersebut PT. Patco Elektronik Teknologi tidak membayar apapunkepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting ;3.
267 — 81
Patco Elektronik Teknologi
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ABDI TEKNOLOGI INFORMASI tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.
PT ABDI TEKNOLOGI INFORMASI VS 1. RIVANDY TUBAGUS SYARIFUDIN , DKK
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI
Tergugat:
ANDI WIRAKUSUMAH
35 — 11
Penggugat:
PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI
Tergugat:
ANDI WIRAKUSUMAH
PT Rantai Pasok Teknologi
Tergugat:
Jadi Surwanto
63 — 58
Penggugat:
PT Rantai Pasok Teknologi
Tergugat:
Jadi Surwanto
59 — 19
NAJAMUDDIN SIREGAR ; MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
PENGGUGAT ;MELAWAN:MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu,Senayan,Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikankUasa kepada : nn nn rene nn nnn connec nnn nee =1. Ani Nurdiani Azizah, S.H.,M.Si. ; 2. Polaris Siregar, S.H.,M.H. ; Halaman dari 31 halaman, Putusan Nomor : 127/G/2016/PTUNJKTRobertus Ulu Wardana, S.H.,LL.M.; Reno Ghanes Satria, S.H.; Rina Wirachmawati, S.H.; Yasirman Hassan, S.H.
.; Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Republik Indonesia, beralamat di Gedung DLantai 8, Komplek Kementerian Pendidikan DanKebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu,Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:2222/A4/HK/2016, tanggal 20 Juli 2016, untuk selanjutnyadisebut S@DaQ@l ................ccceseeeeeeeerereeerereees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
181 — 119
ZUZU Teknologi Servis
67 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAJAMUDDIN SIREGAR VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin),beralamat di Jalan Sentra Primer Baru, Pulogebang, JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret2017;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
Bukan sebaliknya, membuat surat keberatan tanggal 7Desember 2015 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi (Kemenristek Dikti) mempersoalkan penerbitan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional a quo, kemudian mengajukan gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara dengan menggunakan formulasi gugatan fiktifnegatif;Halaman 13 dari 15 halaman.
58 — 21
DOCOTEL TEKNOLOGI
PT Angkut Teknologi Indonesia
Tergugat:
Ramadhan Saputra
112 — 64
Penggugat:
PT Angkut Teknologi Indonesia
Tergugat:
Ramadhan Saputra
DEDY KURNIADY
Tergugat:
PT Teknologi Pengangkutan Indonesia
39 — 0
Penggugat:
DEDY KURNIADY
Tergugat:
PT Teknologi Pengangkutan Indonesia