Ditemukan 11865 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/TUN/2011
Tanggal 28 April 2011 — PT. KALTIM BATU MANUNGGAL ; BUPATI KUTAI KARTANEGARA
4843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSAN JUDEX YURIS MENGANDUNG CACAT ATAU KELIRUSECARA PROSEDURAL FORMAL, KARENA OBJEK SENGKETAADALAH KEPUTUSAN BADAN/PEJABAT TUN DAERAH YANGJANGKAUANNYA HANYA BERLAKU DI WILAYAH DAERAH YANGBERSANGKUTAN, SESUAI KETENTUAN Pasal 45.A UU No. 5 Tahun2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 jo SE Ketua MA No. 26 Tahun 2005tanggal 26 April 2005. 1.Bahwa judex yuris telah nyatanyata khilaf atau keliru dalammemeriksa dan memutus perkara a quo, karena tidakmelaksanakan hukum acara/ hukum formal yang berlaku.Judex yuris
    telah khilaf dan keliru karena telah menerimaupaya hukum kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT.Bintang Prima Energy Pratama dan Bupati Kutai Kartanegaraterhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, No. 153/B/2009/PT.TUN, JKT, tanggal 10 September2009, sehingga putusan judex yuris tersebut nyatanyata telahmenyalahi "prosedur formal.2.
    Dengan demikian, nyatanyata judex yuristelah khilaf dan keliru karena tidak melaksanakan HukumAcara/ Hukum Formal yang berlaku. Lebihlebih amar putusanjudex yuris tidak memuat amar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/B/2009/PT.TUN.Jkt, tanggal 10 September 2009.membatalkan putusan . DITEMUKANNYA SURAT BUKTI BERUPA BERITA ACARA RAPAT KOMISI PENILAIAN AMDAL KAB.
    Bahwa judex facti nyatanyata telah khilaf atau keliru dalampertimbangan hukumnya dan dibenarkan oleh judex yuris, karenatidak mempertimbangkan secara berimbang buktibukti yang diajukanoleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PeninjauanKembali, padahal buktibukti tersebut asli. Buktibukti tersebut adalahBukti P4 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/07/KpEr/DPEIV/X/2003 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) tanggal 21Oktober 2003 an. PT.
    Bahwa judex yuris nyatanyata telah khilaf dan keliru karenapemberian ijin oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada PT. BintangPrima Energy Pratama adalah melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van berhoorlijkbestuur), karena ijin yang dimiliki oleh PT. Kaltim Batu Manunggalbelum pernah diperingatkan dengan tertulis apalagi dicabut. Haldemikian sejalan dengan yurisprudensi berikut ini :1.1.
Register : 27-05-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 771/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 29 Juni 2020 — Pembanding/Terdakwa : YOGI SUGAMA
Terbanding/Penuntut Umum : ERNAWATI BR. BARUS,SH
2515
  • Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalammengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandanghukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabilaMajelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benarmenerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korbanketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan anak dan isteriPembanding/Terdakwa juga
    Seseorang ingin mengunakan Narkotikajenis shabushabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu MENGUASAI dankemudian baru mengunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yangterjadi pada diri Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwadipersalahkan dengan MENGUASAI Narkotika Golongan Bukan TanamanJenis shabushabu, hal ini bila dilinat dari kaca mata hukum Putusan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru;8.
    Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampertimbangan tersebut telah khilaf dan keliru, sebab barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda BK 3400 AEN bukan merupakan milikPembanding/Terdakwa dan bukan diperoleh dari hasil kejahatan ataudipergunakan untuk kejahatan tetapi biasa dipakai untuk keperluan seharihari dalam memenuhi hajat keluarga.
    Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampertimbangan tersebut telah khilaf dan keliru, sebab barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda BK 3400 AEN bukan merupakan milikPembanding/Terdakwa dan bukan diperoleh dari hasil kejahatan ataudipergunakan untuk kejahatan tetapi biasa dipakai untuk keperluan sehariharidalam memenuhi hajat keluarga.
    Dengandemikian terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab sepeda motor tersebut tidaktepat dirampas untuk Negara. oleh karenanya Penasihat HukumPembanding/Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan agar barang bukti sepedamotor tersebut dikembalikan kepada saksi ERWIN DARMAWIN melaluiPembanding/Terdakwa ;Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan telah dipertimbangkanbahwa
Register : 02-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2058/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103
  • Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon tersebut adalah Pemohon mengaku khilaf telah selingkuhmenjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;. Bahwa akibat pertengkarartersebut,maka sejak bulan Agustus 2014Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang hinggasekarang telah 5 tahun lamanya ;.
    sehinggatelah dikaruniai2 orang anak, anak pertamaperempuanbernama Leoni Setya Fatma, umur 14 tahun dan anak kedua lakilakibernama Muhamamd Alex Setiyawan, umur 5 tahun, di mana keduaduanya saat ini berada di bawah asuhan Termohon ; Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon danTermohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak BulanJuli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karenasering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karenaPemohon mengaku khilaf
    dan buktiP.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon danTermohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yangSah ;Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan kehidupan rumah tanggaantara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis,namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaiHal 7 dari 17 hal Putusan No.2058 /Pdt.G/2019/PA.Bjngoyah karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkan karenaPemohon mengaku khilaf
    Pasal 76 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, MajelisHakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atauorang yang dekat dengan Pemohon masingmasing bernama Kasbi bin Sojodan Eka Ristiana binti Taran, kedua saksi memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis, sering berselisihdan bertengkar,yangdisebabkankarena Pemohon mengaku merasa khilaf telah berselingkuhdengan perempuan lain, bahkan Pemohon
Register : 22-09-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT (YAPISBAR) VS PROF. DR. Ir. H. ABD. MUIN LIWA, MS;
12447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • besertaalasanalasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,maka secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :ALASAN KESATU:Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf
    Di sana pun berlakuungkapan :...... theres a time to come and theres a time to leave;ALASAN KEDUA :Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf dan keliru memahamifrasa ...... menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata, sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selengkapnya berbunyi,sebagai berikut :Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan
    Akhsan, MS. sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat, tidakdapat kami pertimbangkan, karena keputusan dimaksud bukan merupakanobjek gugatan, dengan kata lain bukan keputusan yang diperintahkan olehPengadilan untuk dinyatakan tidak sah atau dicabut;ALASAN KETIGA:Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf atau kelirumemahami frasa ..... yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan tata usaha negara...., sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986
    Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015RI Nomor 115/E.E1/HK/2015, tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (=novum, terlampir);Disini berlaku ungkapan : point d'etre, point daction, bermakna tiadagugatan tanpa kepentingan;ALASAN KEEMPAT:Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf dan keliru memahamihal kewenangan (de bevoegdheden) Pemohon Peninjauan Kembali tentangincasu pemberhentian Termohon Peninjauan Kembali selaku Rektor UniversitasSulawesi Barat berdasarkan
    memiliki kewenangan dimaksud berdasarkan Pasal61 ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PerguruanTinggi yang menyatakan bahwa organisasi penyelenggara Perguruan Tinggidiatur dalam statuta Perguruan Tinggi;Pemohon Peninjauan Kembali memberhentikan incasu beliau selakuRektor Universitas Sulawesi Barat di kala itu adalah berdasarkan ketentuanPasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Statuta Universitas Sulawesi Barat (vide BuktiT.10);ALASAN KELIMA:Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf
Putus : 28-11-2014 — Upload : 17-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI VS PT. KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk
450242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Juris lebih keliru lagi atau telah khilaf secara nyatapada amar putusannya butir 5 halaman 27 yang berbunyi:Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Kementerian Hukum & HAM RI untuk menolakpermintaan pendaftaran merekmerek yang menggunakan unsurKS atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupunkeseluruhannya dengan merek KS atau ... dst;. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Jo.
    Judex juris Telah Keliru Atau Khilaf Dalam Menafsirkan Perihal ItikadTidak Baik (Bad Faith) Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001Tentang Merek.18.
    Nomor 110 PK/Pdt.SusHKI/201432.33.mengandung unsur bad faith (itikad tidak baik) dan unfaircompetation (persaingan tidak sehat)....... pertimbangan tersebutdidasarkan atas huruf yang menonjol adalah KS... adalah tidaktepat dan mengandung kekeliruan atau telah khilaf secara nyatakarena bertentangan dengan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001Tentang Merek, oleh karena itu kiranya layak dan adil untukdibatalkan;Bahwa Judex Juris telah membuat pertimbangan hukum yang kelirudan khilaf secara nyata karena telah
    Judex Juris Keliru Dan Khilaf Dalam Menerapkan Hukum Acara DalamPutusan Perkara A quo.41.42.Bahwa Judex Juris dalam putusannya telah khilaf dan keliru secaranyata menerapkan hukum acara dalam memeriksa perkara a quokarena tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil danberimbang (motiveering) terhadap buktibukti yang telahdisampaikan oleh Permohon PK/Termohon Kasasi/Tergugatpadahal menurut Pasal 178 (1) HIR menyebutkan: waktumusyawarat, Hakim berwajib karena jabatannya mencukupkansegala alasan hukum
    Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan atashuruf yang menonjol adalah KS (bandingkan dengan semua merekTergugat yang tidak meninggalkan huruf KS).....dengan demikianterdapat persamaan pada pokoknya;Bahwa Judex Juris telah keliru dan khilaf secara nyata membuatpertimbangan hukum tersebut, karena berdasarkan buktibukti baruyang ditemukan oleh Pemohon PK/Termohon Kasasi/Tergugat,Hal.39 dari 67 hal. Put.
Putus : 06-05-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 6 Mei 2015 — H. ALI IMRON ABDULLAH bin ABDULLAH
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1863 K/Pid.Sus/2012keluar dan lari dari pondok pesantren, Majelis Hakim di dalam putusannyatidak mempertimbangkan keterangan saksi PUJI ROHMATIN yangmenerangkan bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga saksilari dari Ponopes Aswaja dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksiANTOK AVIANTO dan SUKATINI, serta didukung oleh keterangan saksiSUPRAPTO yang menerangkan saksi melihat Terdakwa datang memintamaaf kepada Pelapor/saksi ANTOK AVIANTO sambil jongkok memegangkaki Pelapor, katanya khilaf
    No. 1863 K/Pid.Sus/2012ROHMATIN yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2011siang hari/sebelum dhuhur bertempat di Ponpes Aswaja Desa Sarimulyo,Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi telah dicabuli oleh Terdakwa,keterangan saksi ANTOK AVIANTO dan SUKATINI yang masingmasingmenerangkan bahwa benar tahu kejadian setelah diberitahu oleh saksi PUulROHMATIN, setelah dilaporkan ke Polsek Cluring Terdakwa datang sambilnyembahnyembah dan meminta maaf kepada saksi karena khilaf atasperbuatannya
    , waktu itu Terdakwa mengatakan kalau bisa jangan diteruskan,keterangan saksi SUPRAPTO yang menerangkan bahwa benar saksi melihatTerdakwa datang meminta maaf kepala Pelapor sambil jongkok memegang kakiPelapor, katanya khilaf atas perbuatannya kepada korban/anak Pelapor, saksiyang melakukan pemeriksaan terhadap saksi PUJI ROHMATIN (korban) danANTOK AVIANTO (orang tua korban/Pelapor), setelah melakukan pemeriksaanterhadap korban dan Pelapor maka saksi baru menetapkan H.
    berani ke Ponpes Aswaja, karena takut dicabulllagi ;Benar malam itu juga bapak korban/suami saksi melaporkan danmengadukan kejadian tersebut ke Polsek Cluring ;Benar suami saksi dan korban ada di Polsek Cluring sampai jam 03.00pagi, suami saksi mendampingi korban yang diperiksa oleh Polisi yangbernama SUPRAPTO ;Benar besoknya yaitu tanggal 27 Mei 2011 sekira jam 05.00 sore,Terdakwa dan istrinya datang bermaksud meminta maaf kepadasuami saksi, Terdakwa sampai nyembahnyembah dan memintamaaf karena khilaf
    memakai celana dalam dan disuruhbandingkan dengan besar penis pacar saksi korban ;Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diceritakan saksi korban PUuJlROHMATIN kepada orang tuanya dan orang tuanya melaporkan kePolisi menurut keterangan saksi korban PUJI ROHMATIN, saksiANTOK AVIANTO bapak korban dan saksi SUKATINI ibu tiri korban,besoknya tanggal 27 Mei 2011 sekitar jam 5 sore telah datangmenemui bapak korban ANTOK AVIANTO Terdakwa bersamaistrinya minta maaf sampai nyembahnyembah minta maaf danmengaku khilaf
Putus : 22-12-2017 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 PK/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NI NYOMAN DARWATI VS I WAYAN RUDIA, DKK
15032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung Kasasi telah khilaf serta melanggar hukum, karena telahmempertimbangkan masalah fakta yang tidak tunduk pada hukum acarapemeriksaan kasasi:Il. Mahkamah Agung Kasasi telah khilaf serta melanggar hukum karena telahmempertimbangkan serta menilai buktibukti yang tidak tunduk pada hukumacara pemeriksaan kasasi.Ill.
    Mahkamah Agung Kasasi telah khilaf atau kKekeliruan yang nyata, olehkarena mempertimbangkan bukti dari Penggugat/Termohon PK yang hanyaberupa fotokopi selanjutnya dijadikan alasan pokok sebagai pertimbanganuntuk membatalkan Putusan Judex Facti (Bukti P.10 dan P.12);IV.
    (Pertama):Mahkamah Agung Kasasi telah khilaf serta melakukan kekeliruan yangnyata karena telah mempertimbangkan masalah fakta yang tidak tundukpada hukum acara pemeriksaan kasasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung RI Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004:1.
    Tinggi Denpasar, karenatidak dipertimbangkannya alatalat bukti yang diajukan Para Penggugat;Namun alasanalasan sebagai fakta dan bukti tersebut telah dibenarkan,diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung walaupunbertentangan dengan aturan hukum kasasi dan ternyata MahkamahAgung, justru Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menilai bukti, sertamemberikan penghargaan terhadap kenyataan (fakta) yang semestinyatidak dilakukan karena bukan wewenangnya;(Ketiga):Mahkamah Agung Kasasi telah khilaf
    Nomor 723 PK/Pdt/2017Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung ternyata telah khilaf karena tidakpernah memperhatikan dan menilai dengan cermat Bukti P.4 s.d.
Upload : 16-06-2017
Putusan PA TUBAN Nomor Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Tbn
PENGGUGAT DAN TERGUGAT
44
  • Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2016karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnyaadalah : Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lainyang bernama XX tetangga Desa dari Termohon, Termohon sudahberusaha meminta maaf kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidakmau memaafkan Pemohon;.
    XX umur27 tahun;Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,sejak sekitar bulan Agustus tahun 2016 karena Pemohon danTermohon sering berselisin dan bertengkar;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisihdan bertengkar, disebaobkan Pemohon telah berbuat khilaf mejalincinta dengan perempuan lain yang bernama XX tetangga Desa dariTermohon, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepadaTermohon, akan tetapi Termohon
    XX umur 27tahun;Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagisejak sekitar bulan Agustus tahun 2016 karena sering perselisihandan pertengkaran;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisihdan bertengkar, disebabkan Pemohon telah berbuat khilaf mejalincinta dengan perempuan lain yang bernama XX tetangga Desa dariTermohon, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepadaTermohon, akan tetapi Termohon tidak mau memaafkan
Register : 07-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PA TUBAN Nomor 0534/Pdt.G/2016/PA.Tbn
Tanggal 4 April 2016 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
114
  • ;Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2013 karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalaha.Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf telah menjalincinta dengan perempuan lain;Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohontersebut terjadi terus menerus hingga bulan Februari tahun 2016, danselama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dandamai
    pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalahpaman Pemohon,;Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon danTermohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon selama 1tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 7 tahun 9 bulandan Sudah dikaruniai 1 (satu) anak lakilaki bernama umur 7 tahun 4bulan;Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih danbertengkar, Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf
    pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalahkakak Termohon,; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon danTermohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon selama 1tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 7 tahun 9 bulandan Sudah dikaruniai 1 (satu) anak lakilaki bernama umur 7 tahun 4bulan; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih danbertengkar, Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf
Register : 23-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Dgl
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
KURNIAWAN Alias OLAN
167
  • NIZAR yang merupakan kakaknya sendiri, selanjutnya terdakwamenjawabkan maafkan saya Saya khilaf pak dan saya kemarinmengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan sisanya ada di depan rumah sayamendengar hal tersebut saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias KEDE bersamarekannya Brigadir JAFAR WIJAYA, Bripbka MUH IDHAM serta terdakwa berangkatmenggunakan mobil menuju rumah Kades namun tidak ada kades pada saat itu,saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias KEDE dan rekan menuju kerumah salah satuaparat desa ASPAN SAINUDIN untuk ikut
    NIZAR yangmerupakan kakaknya sendiri, selanjutnya terdakwa menjawabkan maafkan saya Saya khilaf pak dan saya kemarin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabudan sisanya ada di depan rumah saya mendengar hal tersebut saksiMUHAMMAD RIFALDI Alias KEDE bersama rekannya Brigadir JAFAR WIJAYA,Bripka MUH IDHAM serta terdakwa berangkat menggunakan mobil menujurumah Kades namun tidak ada kades pada saat itu, saksi MUHAMMADRIFALDI Alias KEDE dan rekan menuju kerumah salah satu aparat desa ASPANSAINUDIN untuk ikut
    NIZAR yang merupakan kakaknya sendiri, selanjutnya terdakwamenjawabkan maafkan saya Saya khilaf pak dan saya kemarinmengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan sisanya ada di depan rumahsaya mendengar hal tersebut saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias KEDEbersama rekannya Brigadir JAFAR WIJAYA, Bripbka MUH IDHAM serta terdakwaberangkat menggunakan mobil menuju rumah Kades namun tidak ada kadespada saat itu, saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias KEDE dan rekan menujukerumah salah satu aparat desa ASPAN SAINUDIN untuk ikut
    NIZAR yang merupakan kakaknyasendiri, selanjutnya Terdakwa menjawabkan maafkan saya Saya khilaf pakdan saya kemarin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan sisanya ada didepan rumah saya;Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi MUHAMMAD RIFALDI AliasKEDE bersama rekannya Brigadir JAFAR WIJAYA, Bripka MUH IDHAM sertaterdakwa berangkat menggunakan mobil menuju rumah Kades namun tidakada kades pada saat itu, saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias KEDE dan rekanmenuju kerumah salah satu aparat desa ASPAN SAINUDIN
Register : 25-07-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1086/Pdt.G/2016/PA.JU
Tanggal 13 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
245
  • Pada tahun 2013 dan 2014 Tergugat melakukan perselingkuhandengan perempuan lain (perempuan bayaran) dan Tergugatmengakui karena diketahui oleh Penggugat dan alasan Tergugatadalah khilaf . Tergugat telah diberikan peringatan terakhir olehPenggugat.3.3. Tergugat melakukan perselingkuhan kembali di tempat SPA plusplus di daerah BSD/Alam Sutera dan Tergugat mengakuinya karenadiketahui Penggugat dan beralasan khilaf.3.4.
    bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsering terjadi keributan sejak Januari 2012 yang disebabkan Tergugatmelakukan perselingkuhan menjalin hubungan dengan perempuan lain di tahun2012 , pernah memberikan talak dan meninggalkan rumah selama 8 (delapan)bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, Pada tahun2013 dan 2014 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain(perempuan bayaran) dan Tergugat mengakui karena diketahui oleh Penggugatdan alasan Tergugat adalah khilaf
    Tergugat telah diberikan peringatan terakhiroleh Penggugat, Tergugat melakukan perselingkuhan kembali di tempat SPAplus plus di daerah BSD/Alam Sutera dan Tergugat mengakuinya karenadiketahui Penggugat dan beralasan khilaf, Tergugat adalah tidak pedullimengenai kebutuhan rumah tangga ataupun ekonomi keluarga, Tergugatdengan alasan banyak beban ekonomi yang harus ditanggung tidak sanggupmencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, namun untuk kepentingannyasendiri tergugat belanja jasa wanita ada dananya
Register : 05-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
NANANG SUPRIATNA Als MIQDAD Bin HUDRI alm
6341
  • , pada saat pengajian XXXXXX buat gaduh, supayadiam saya dekap tapi saya khilaf dan lakukan itu; Bahwa yang tentang hisap penis itu tidak benar; Bahwa tidak benar mengenai dilakukan didalam WC, tapi didepan WCbiar bener biar cepat solat pegang pundak namun namanya anakanakberontak JXXXXXX dirangkul baru buat khilaf; Benar sudah lakukan 4 kali;Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa terhadap keteranganAnak, Anak menyatakan tetap pada keterangan Anak, demikian pula denganTerdakwa tetap pada keberatan
    , dulu ceritanya ketika mengajar anaklakilaki dan anak perempuan oleh istri Terdakwa, anak perempuan kalausudah beres suka berbuat gaduh, sehingga Terdakwa berniat menertibkantapi malah menXXXXXxX Khilaf; Bahwa Pertama waktu itu Desember 2019 di Musholla XXXXXX diXXXXXX Kab.
    Kutai Barat; dan diloteng rumah XXXXXX XXXXXX; Bahwa awalnya Terdakwa pegang Punggung, namun kerena AnakKorban tidak bisa diam akhirnya Terdakwa khilaf pegang payudara dan ciumpipi Anak Korban; Bahwa Anak Korban tidak melawan karena sebentar saja; Bahwa maksud dari terdakwa adalah supaya Diam; Bahwa Terdakwa malakukan hal tersebut pertama di Musholla dankedua disekitar itu juga yang intinya sama untuk menertibkan dan yangberikutnya Supaya cepet sholat; Bahwa kejXxXXXXXan yang kedua pegang payudara
    dipisah dengan anak perempuan, dimanayang lakilaki dimusholla dan yang perempuan di rumah XXXXXX XXXXXX; Bahwa jarak keduanya berdekatan; Bahwa anak saksi juga ikut mengaji disana; Bahwa Terdakwa mulai mengajar sejak Oktober 2019; Bahwa Terdakwa dibawa oleh XXXXXXtokoh masyarakat pemilikMusholla untuk dijXXXXxXXkan pengajar; Bahwa Terdakwa memang mempunyai kewenangan mengatur anakanak; Bahwa Terdakwa mau kasi tindakan apa saja tergantung terdakwa jikaanakanak bandel; Bahwa Terdakwa menyesal dan khilaf
    , pada saat pengajian XXXXXX buat gaduh, supayadiam saya dekap tapi saya khilaf dan lakukan itu; Bahwa yang tentang hisap penis itu tidak benar; Bahwa tidak benar mengenai dilakukan didalam WC, tapi didepan WCbiar bener biar cepat solat pegang pundak namun namanya anakanakberontak JXXXXXX dirangkul baru buat khilaf; Benar sudah lakukan 4 kali;Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telahmemberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk Terdakwa mengajukan alatbukti yang mendukung keberatan
Register : 14-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — WAHYUDIONO, S.STP VS BUPATI BANJARNEGARA;
7496 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 119 PK/TUN/2017Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang telah Khilaf/Keliru dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana tersebut diatas yang didasarkan pada keyakinan yangdidasarkan pada bukti P15 dan P28 dengan alasan karena :Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sebagai PejabatPembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara tidakmemiliki kewenangan dalam melakukan pemberhentian sebagaipegawai negeri sipil terhadap Pemohon PeninjauanKembali/Pembanding
    Banjarnegara (sebagaimana buktiP17, bukti P18, buktiP19, bukti P20 dan bukti P21);Bahwa perintah membayar uang pengganti oleh TermohonPeninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali yangmelebihi ketentuan tersebut adalah sangat keliru, Majelis HakimJudex Facti telah khilaf dan keliru karena tidak mempertimbangkansama sekali bahkan membenarkan Termohon Peninjauan Kembaliyang telah salah dan keliru menerapkan hukum yaitu PemohonPeninjauan Kembali yang dalam amar Putusan Pengadilan TindakPidana
    dan keliru karena Majelis HakimJudex Facti tidak mempertimbangkan adanya ketentuan pasal 87 ayat(4) huruf d Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara sebagaimana telah beberapa kali dijelaskan diatas yangmenyebutkan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun;Majelis Hakim Judex Facti telah khilaf dan keliru karena
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2017Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat KeputusanBupati Banjarnegara Nomor : 888/188/2016 tanggal 7 Januari 2016 aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, knususnya pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang menguatkan pertimbangan putusanMajelis Hakim Judex Facti tersebut telah khilaf
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2017Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil olehBupati Jepara, akan tetapi hanya dijatuhi hukuman disiplin berupapembebasan dari jabatan struktural sebagaimana Keputusan BupatiJepara Nomor : 8651/05/2015 tanggal 7 Januari 2015 (bukti tambahanP34);Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas menegaskan bahwa MajelisHakim Judex Facti jelasjelas telah khilaf dan keliru karena ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil
Upload : 08-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/PDT.SUS/2011
PT. HIGH DESERT INDONESIA; 1. PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA, 2. MACROSERVE PTE LTD.
82120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya putusan Judex Jurisyang khilaf atau keliru) secara nyata dan salahmenerapkan hukum, sangatlah patut dan adiluntuk dibatalkan ;9. Bahwa Judex Juris sepatutnya mempertimbangkanbukti bukti Pemohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Tergugat vide bukti TK/PR25 A&B sampaidengan vide bukti TK/PR50 berupa pendaftaranHal. 28 dari 65 hal.
    Agenda : D00.2005006326, pada tanggal 5November 2007 ;Dengan demikian, Judex Juris perkara a quo No. 201K/Pdt.Sus/2010 telah khilaf atau keliru secara nyatamempertimbangkan putusan perkara No.13/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Mei 2009 jo.No. 534 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 28 Agustus 2009. Olehkarenanya, putusan Judex Juris perkara a quo No. 201K/Pdt.Sus/2010 sangatlah patut dan adil untuk dibatalkanI.
    Judex Juris telah khilaf atau keliru Hal. 32 dari 65 hal.
    Dengan demikian pertimbangan hukumJudex Juris yang menyatakan, Penggugat/ PemohonKasasi adalah pemilik merek High Desertsangatlah khilaf atau keliru~ secara nyata, olehkarenanya pertimbangan hukum tersebut sangatlahpatut dan adil untuk dibatalkan ;Ad.2.4. Judex Juris telah khilaf atau keliru~ secaranyata putusan perkara No.33/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Oktober2008 jo. No. 862 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Februari2009 jo.
    No. 534K/Pdt.Sus/2009 ; Bahwa Judex Juris telah khilaf ataukeliru. secara nyata mempertimbangkan3 (tiga) putusan putusan perkara No.33/ Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.No. 862 K/Pdt.Sus/2008 jo. No.63/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.No. 13/Merek/2008/PN.Niaga. Jkt.Pstjo.
Putus : 21-04-2015 — Upload : 08-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 April 2015 — SAKARIAS YANSEN VS DEWAN PASTORAL PAROKI SANTO FRANSISKUS ASISI KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR
4228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa dengan ditemukannya novum pada tanggal 13 Juli 2014 berupa buku"Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Agung Makassar"maka pertimbangan hukum atau konsiderans dalam Putusan Kasasi Nomor176 K/Pdt.SusPHI/2014 yang menyatakan Legal Standing dari TergugatDewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asis tidak dapat dgugat karenabukanlah termasuk Perusahan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat(6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 adalah khilaf
    selanjutnya disingkat DePas) Paroki adalah suatu badanpelayanan pada tingkat Paroki yang terdiri dari kKaum beriman kristiani(imam, religious dan kaum awam) dan dimaksudkan memberikan bantuansedemikian rupa demi optimalisasi dan keterpaduan karya pastoral Paroki".Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka putusan Kasasi MahkamahAgung RI yang menyatakan Tergugat "Dewan Pastoral Paroki SantoFransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" tidak dapat digugat karenalegal standingnya tidak sebagai perusahan adalah khilaf
    Bahwa dengan ditemukannya surat bukti baru (novum) pada tanggal 13 Juli2014 berupa buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki KeuskupanAgung Makassar" maka pertimbangan hukum atau konsiderans dalamPutusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUSPHI/2014 yang menyatakanTergugat yakni Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi KeuskupanAgung Makassar tidak dapat digugat karena tidak mempunyai /egal standingsebagai Perusahan melainkan hanya sebagai sekumpulan Pastor yangmemimpin ibadah adalah teramat sangat khilaf
    Nomor 176 K/PDT.SUSPHI/2014 yang menyatakanTergugat Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan AgungMakassar tidak dapat digugat karena yang harus digugat adalah YayasanSanto Fransiskus adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidakmemiliki dasar hukum yang dilandasi pada adanya fakta peristiwa, faktahukum dam keberadaan alat bukti didalam berkas perkara dan berita acarapersidangan;Karena itu, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor176 K/PDT.SUSPHI/2014 tersebut adalah khilaf
    dalam Putusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUSPHI/2014 terlalu jauh dari realitas fakta yang disengketakan olehPenggugat dan Tergugat bahwa /egal standing Penggugat ialah sebagaipekerja sedangkan /egal standing Tergugat ialah sebagai sebuah badanselaku pemberi kerja Kerja yang bernama "Dewan Pastoral Paroki SantoFransiskus Asisl" bukanlah merupakan sebuah Badan Hukum yangbernama "Yayasan Santo Fransiskus";Bahwa sebagai akibatnya, Putusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUSPHI/2014 telah dijatunkan bukan hanya khilaf
Register : 14-07-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 07-10-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 55/PID.B/2010/PN.MAL
Tanggal 16 Agustus 2010 — JUN MACKEY DEAY Als JUN Anak dari MARDIAS LALUNG
11322
  • TAHIR langsung berbalik kepada terdakwa dan berkata "kenapa kamu kapak saya"kemudain dijawab oleh terdakwa "ngak bah, maaf saya khilaf' kemudian saksi korban RIZALJASTI Als RIZAL Bin M. TAHIR merebut kapak tersebut dari tangan terdakwa sambilberkata"kamu mau membunuh akuka" kemudain saksi korban RIZAL JASTI Als RIZAL BinM. TAHIR memutar sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, akibatperbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIZAL JASTI Als RIZAL Bin M.
    soalnya cuman ini modal saya untuk ngojek" dijawab olehterdakwa kalo gitu kita ke simolon aja" dijawab oleh saksi " ayolah, kemudaian saksi naikke atas dan menyalakan mesin memasukkan gigi 1 (satu) sementara terdakwa masih dibelakang motor dengan posisi belum menaiki motor sitar 20 detik terdengar benturan"plak" ternyata terdakwa memukul helm saksi menggunakan kapaknya; Bahwa setelah itu saksi sempat rebut kampak tersebut dan berkata "kamu mau membunuhakukah" dan dijawab oleh terdakwa"maaf saya khilaf
    TAHIR langsung berbalik kepada terdakwa dan berkata "kenapakamu kapak saya" kemudain dijawab oleh terdakwa "ngak bah maaf saya khilaf"kemudian saksi korban RIZAL JASTI Als RIZAL Bin M. TAHIR merebut kapaktersebut dari tangan terdakwa sambil berkata"kamu mau membunuh akuka" kemudiansaksi korban RIZAL JASTI Als RIZAL Bin M. TAHIR memutar sepeda motornyadan langsung pergi meninggalkan terdakwa.
    TAHIR untuk melanjutkan perjalan ke airpanas Simolon kemudian saksi korban berdiri dan menaiki motomya sedangakanterdakwa merapihkan barangbarangnya sambil mengambil kampaknya dari dalamtasnya tidak lama kemudain terdengar suara "Plak" ternyata terdakwa mengayunkankepaknya kearah helm yang dikenakan saksi korban dan mengenai leher sebelah kiri ,lalu saksi korban berbalik arah sambil merubut kampak dan berkata kepada terdakwa"kamu mau membunuh akukah" lalu dijawab oleh terdakwa "maaf saya khilaf'
    TAHIR menoleh kebelakang sambil merebut kampak dari tangan terdakwa sambilberkata "kamu mau membunuhkukah" dijawab oleh terdakwa " maaf saya khilaf" setelah itusaksi korban membalikkan motornya meninggalkan terdakwa menuju Polsek Pulau Sapisetelah sampainya disana saksi korban RIZAL JASTI Als RIZAL Bin M. TAHIR betemudengan anggota Polisi dan dilakukan pemeriksaan kemudian saksi korban diantar olehanggota Polisi Polsek Mentarang ke Puskesmas Pulau Sapi Kec.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL (PT. HDTI) VS JEMINGIN SAPUTRA
4832 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka dengan pertimbanganJudex Facti demikian telah nyatanyata bahwa Judex Facti telah khilaf dankeliru dalam menggunakan kewenangannya yang telah melampauikewenangannya sebagaimana diuraikan di atas bahwa yang berwenanguntuk menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangadalah Mahkamah Agung. Akan tetapi Judex Facti telah menguji PeraturanPerusahaan PT. Hotel Danau Toba Internasional yaitu ayat (4) Pasal 3Peraturan Perusahaan PT.
    dengan spirit Pasal 102 ayat (3) dan prinsipprinsip umumtentang mutasi, sedangkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) mengaturbahwa :ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas sudah melampaui bataskewenangan Majelis Hakim Judex Facti dan oleh karenanya haruslahdinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;2 Tentang Perhitungan Masa Kerja Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa Judex Facti telah Khilaf
    Dengan FaktaFakta dalam persidangan tersebut terbukti bahwaJudex Facti telah khilaf dan keliru mempertimbangkan masa kerjaTermohon Peninjauan Kembali yang seharusnya masa kerja TermohonPeninjauan Kembali adalah kurang lebih 3 tahun (2 tahun lebih).3 Tentang Perhitungan Waktu PHK Dengan Dasar Penetapan Jumlah BesaranUpah Termohon Peninjauan Kembali;e = Bahwa Judex Facti telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkanupah sebagai perhitungan hakhak Termohon Peninjauan Kembali,sebagaimana dalam pertimbangan
    kerja, dan uang pengganti hak yangseharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a Upah Pokok;b = Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikankepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembeliandari catu yang diberikan kepada pekerja/ buruh secara cumacuma,23yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/buruh.Maka dengan itu Judex Facti telah nyatanyata khilaf
    dan kelirumenerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, dimana Judex Facti mempertimbangkan sebagai dasarperhitungan hakhak Termohon Peninjauan Kembali adalah UpahTermohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;Bahwa Judex Facti telah khilaf dan keliru menerapkan ketentuanHukum, sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti pada halamn58 alinea (satu) menyatakan Menimbang, bahwa beranjak dariketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003yang kemudian dikuatkan
Putus : 01-12-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 PK/Pdt/2011
Tanggal 1 Desember 2011 — SUDARTO vs DEWI SA’DIYAH ; SOEPENO, Dk
4018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai alatalat bukti yang sah di persidangan ;Majelis Hakim Mahkamah Agung keliru dan khilaf memutus TermohonPeninjauan Kembali sebagai anak angkat pasangan alm. AbdulganiSosrokoesumo dan Rng. Barliani.29.Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung secara keliru atau khilaf mengabulkan30.31.tuntutan Termohon Peninjauan Kembali dan menyatakan Termohon PeninjauanKembali dan Tergugat II adalah ahli waris anak angkat dari almarhum pasangansuami istri R. Abdulgani Sosrokoesumo dan R. Ng.
    Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagiTermohon Peninjauan Kembali untuk menuntut pembatalan atas dibuatnyaperjanjian damai tanggal 9 Februari 1981, karena dari semula Termohon PeninjauanKembali bukan sebagai pihak dalam perkara gugatan No. 18/1976 di PengadilanNegeri Situbondo.Majelis Hakim Mahkamah Agung keliru dan khilaf dalam menentukan tanahobyek sengketa.46.Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung secara keliru dan khilaf menyatakan47.48.49.sebidang tanah pekarangan bekas Eigendom Nomor 12 beserta
    Majelis Hakim Mahkamah Agung keliru dan khilaf dalam menentukan dasarperolehan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah bekas Eigendom No.12.Bahwa yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatan adalahsebidang tanah pekarangan bekas Eigendom Nomor 11 beserta bangunan diatasnya,luas + 5000 m2, yang terletak di Jalan Raya Nomor 157 Kilen Selatan RT/RW03/01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Situbondo yang saat ini dikuasai danditempati oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menurut Termohon
    Majelis Hakim Mahkamah Agung keliru dan khilaf dalam menentukan tanahobyek sengketa sebagai hak dari Termohon Peninjauan Kembali,57.Bahwa apabila kemudian Termohon Peninjauan Kembali hendak mempermasalahkan58.39.dasar kepemilikan Soedarto atas tanah bekas eigendom No. 12 adalah gugatan yangketiru.
    Majelis Hakim Mahkamah Agung secara keliru dan khilaf tidakmempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti T.II, IlI6 tentang Surat Keterangan Waris 3 September 1970.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan riwayat perolehan atastanah bekas Eigendom No. 12 adalah berdasar dari alm. Merto Diwerio. Yangberhak memperoleh atas tanah tersebut adalah alm. R.
Register : 06-12-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 116/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 15 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : PT.Bernofarm Pharmaceutical Company
Terbanding/Tergugat : Handoko Pambudi Rahayu SE
3615
  • Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi telah keliru atau khilaf dalammemberikan pertimbangannya di Putusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana tertulis pada huruf a dihalaman ke 13 yang menyebutkan:Penggugat terbukti telah di mutasi oleh Tergugat namun Penggugat tidakbersedia melaksanakan mutasi meskipun telah dipanggil untuk bekenaditempat yang baru, namun pemanggilan tidak memenuhi tata cara panggilansebagaimana penjelasan Pasal 168 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang
    mewajibkan adanya periode enam (6) bulan antara SuratPeringatan Pertama dengan Surat Peringatan Kedua kemudian jangka waktuenam (6) bulan lagi dengan Surat Peringatan Ketiga, sedangkanPenggugat/Pelawan sudah melakukan pemanggilan tertulis lebih dari dua (2)kali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi prosedurpemanggilan sesuai dengan Pasal 168 ayat 1 UndangUndang No. 13 tahun2003.Oleh karena itu berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Majelis Hakimtingkat Kasasi telah keliru dan khilaf
    karena tidak mempelajari dan tidakmelakukan pemeriksaan bahwa dari buktibukti tertulis 4 (empat) kali pemanggilan Halaman 24 dari 24 halaman Perk Perd Nomor 116 /Pdt.G/2018/PT.Tjk.9tertulis yang ada dari Penggugat/Pelawan telah melaksanakan pemanggilansecara patut dan layak mengakibatkan pertimbangan dari Judex Factie TingkatKasasi menjadi keliru dan khilaf yang tersebut dalam di Putusan Kasasi No. 435K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 10 Oktober 2017 pada huruf a di halaman ke 13.Bahwa pertimbangan Majelis
    Hakim tingkat Kasasi lainnya yang telah kelirusecara nyata dan khilaf adalah pertimbangan nya pada halaman 13 huruf b diPutusan Kasasi No. 435 K/Pdt.Sus PHI/2016 yang tertulis:Tergugat/Terlawan terbukti tidak menanggapi penolakan mutasi dan juga tidakmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat/Pelawan*Bahwa adalah tidak benar pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat Kasasitersebut diatas karena berdasarkan bukti dan fakta tak terbantahkan justruPenggugat/Pelawan telah melakukan tanggapan
    Bahwa mengingat adanya kekeliruan yang nyata atau khilaf padapertimbangan dan putusan Judex Factie yaitu Putusan KasasiMahkamah Agung R.I. Reg No 435 K / Pdt.Sus.PHI /2016 tertanggal 10Oktober 2017, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung di tingkatPeninjauan Kembali membatalkan putusan Judex Factie tingkat Kasasitersebut.2. Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat Kasasi yang telah kelirutersebut terdapat pada halaman ke 13 Putusan Kasasi MahkamahAgung R.I.
Putus : 13-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656 PK/Pdt/2011
Tanggal 13 Agustus 2012 — Drs. HARSENTON PANDJAITAN vs TATANG SUPRIATNA
2515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwaPutusan dengan kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata vide Pasal 67 (f)UndangUndang (Mahkamah Agung RI) sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah meliputi halhalsebagai berikut :1 Keliru dan khilaf dalam menerapkan ataupun menafsirkanperaturan atau undangundang sehingga Kasasi gagal dalammelaksanakan unifikasi dan kepastian hukum ;2 Keliru dan khilaf sedemikian rupa sehingga Putusan tersebutbertentangan
    dengan undangundang, dan atau dengankepentingan umum ;3 Keliru dan khilaf sedemikian rupa sehingga ada pihak laindirugikan tanpa peradilan yang cukup bagi pihak lain tersebut ;Hal. 15 dari 25 hal.
    No. 656 PK/Pdt/20114 Keliru dan khilaf sedemikian rupa dimana seandainya Hakimmempertimbangkan hal tersebut, maka Putusan akan berubah ;5 Keliru dan khilaf dalam menerapkan Hukum Acara ;Dalam batasan, pengertian, teori serta penerapan hukum tersebut di atas; makaHakim Perkara Kasasi jo.
    Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 9 Juli2007 No. 20/Pdt/2007/PT.Bdg. dalam hal ini telah nyata khilaf dan keliru dalamhalhal sebagai berikut:Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pdt/G/2006/ PN.Bdgtanggal, 23 Agustus 2007, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat(Pemohon Peninjauan Kembali) untuk sebagian adalah jelas sudah tepat danbenar berdasarkan hukum sehingga layak untuk dikuatkan, sedangkanPutusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/Pdt/2007/PT.Bdg., tanggal 9 Juli2007
    No.14 tahun 1985 yang telah diubah menjadi UndangUndang No.5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2009 Pasal 67 huruf f sehingga secara formilpermohonan peninjauan kembali ini sepatutnya dapat diterima ;Bahwa putusan kasasi yang seolaholah telah menolak permohonan kasasiadalah suatu putusan yang keliru tanpa mempertimbangkan dasar hukum yangjelas sehingga khilaf dalam mengambil penilaian hasil pembuktian terhadapalatalat bukti yang diajukan Penggugat asal/Pemohon Peninjauan