sejak lahir dansekarang anak tersebut sudah berumur 10 (Sepuluh) bulan ;Bahwa anak yang diangkat tersebut lahir pada tanggal 13 November 2014; Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut adalah karena Para Pemohon tidakmempunyai anak perempuan selain itu orang tua anak yang diangkat tersebutsudah punya 6 orang anak; n nnn nn enn nnn nnn nnnBahwa saksi tidak keberatan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan olehPara Pemohon tersebut; 2020220020 2020Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar

Pemohon sejak lahir dansekarang anak tersebut sudah berumur 10 (Sepuluh) bulan; Bahwa anak yang diangkat tersebut lahir pada tanggal 13 November 2014; Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut adalah karena Para Pemohon tidakmempunyai anak perempuan selain itu orang tua anak yang diangkat tersebutsudah punya 6 orang anak; Bahwa saksi tidak keberatan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan olehPara Pemohon tersebult; n nn nn nn nner connec cnnnn nnnBahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar

, danmendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, danmendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; 3.

anak tersebut sudah berumur 10 (sepuluh) bulan; Bahwa anak yang diangkat tersebut lahir pada tanggal 13 November 2014; Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut adalah karena Para Pemohon tidakmempunyai anak perempuan selain itu orang tua anak yang diangkat tersebutsudah punya 6 orang anak; 00n000s0ennnonsnne Bahwa saksi tidak keberatan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan olehPara Pemohon tersebut; n0n nn nn nnn nn nnn nn nn nn nnnnncnse Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar

, danmendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon ;e Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, danmendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; e Bahwa saksi tidak keberatan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan olehPara Pemohon tersebult; n nn nn nn nner connec cnnnn nnne Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, danmendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktiannya sebagaimana

Bergas Kab.Semarang sehingga keluarga menjadi terlantar dengan tidakmemberikan nafkah untuk isteri dan anakanaknya.3. Bahwa yang menjadi Wali pada saat pernikahan adalah orangtua Saksi1 yang bernama Sdr Sunandar (Almarhum), selain Saksi,kedua orang tua Saksi sekarang sudah meninggal dan masyarakatkampung.4.

MinalyatiTerdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah batin (biologis)terhadap Saksi1 tetapi Saksi1 masih memberi nafkah terhadapaSaksi1 dan kedua anak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwatidak memberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernahmenemui/menengok anakanak membuat Saksi1 dan keduaanaknya terlantar.7.

Penelantaran dimaksudberlaku. mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan caramembatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus BesarBahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar,sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara,tidak terawat.Menurut Pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2004, yangdimaksud orang dalam lingkup rumah tangga meliputi :1. Suami, istri dan anak.2.

Minalyati Terdakwa sudah tidak pernahmemberi nafkah batin (biologis) terhadap Saksi1 tetapiTerdakwa masih memberi nafkah terhadapa Saksi1 dan keduaanak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwa tidakmemberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernahMenimbang16menemui/menengok anakanak membuat Saksi1 dan keduaanaknya terlantar.6.

Minalyati Terdakwa sudah tidak pernahmemberi nafkah batin (biologis) terhadap Saksi1 tetapiTerdakwa masih memberi nafkah terhadapa Saksi1 dan keduaanak Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya Terdakwa tidakmemberi nafkah batin dan Terdakwa tidak pernahmenemui/menengok anakanak membuat Saksi1 dan keduaanaknya terlantar.3.

Fotokopi Berita Acara penyerahan bayi terlantar oleh Dinas SosialBukittinggi dengan Pemohon dan Pemohon II tanggal 21 Nopember 2017yang telah di nazzegelling dan diberi meteral secukupnya , setelah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kodeP.7;Bahwa selain itu kuasa para Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi di muka persidangan sebagai berikut:1.

di JIl.Abd Manaf, No 23, KelurahanCampago lpuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah teman dekat Pemohon; Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, dan dalam pernikahannyatersebut belum dikaruniai anak ; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada mengangkat anak yangdiserahkan melaui Dinas Sosial; Bahwa saksi ketahui bahwa anak tersebut adalah anak terlantar

No. 66/Pdt.P/2019/PA.BktPerdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.6 tersebut bersifat sempurna(Volleding) dan mengikat (binden);Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan Pemohon dan Pemohon IIberupa fotokopi Berita Acara tanggal 21 Nopember 2017 tentang penyerahanbayi terlantar oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi kepada Pemohon danPemohon Il, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) danayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memperoleh hak atas penyerahananak terlantar dari Dinas Sosial Kota Bukittingg;Menimbang, bahwa berdasarkan faktayang ada dipersidangan baik dariketerangan pihak Pemohon dan juga dari alat bukti yang telah diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 Angka(1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakankepentingan kesejahteraan anak, terutama anakanak terlantar;2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, danlain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat,tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;3.

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkanTermohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu, anakanaksering terlantar karena Termohon lebih suka FB dan senam, bahkan dalamFB Termohon statusnya dan inboxnya menjurus pornografi dengan lakilakilain, selain Pemohon beberapa kali menemuka SMS di HP milik termohonyang isinya Termohon janjian dengan lakilaki lain, 5 bulan terakhirTermohon mengatakan jika Termohon sudah tidak mencintai Pemohon yangpada akhirnya Pemohon mengajukan

Bahwa sekitar bulan 7 tahun 2007 sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karenaTermohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu, anakanaksering terlantar karena Termohon lebih suka FB dan senam, bahkandalam FB Termohon statusnya dan inboxnya menjurus pornografidengan lakilaki lain, selain Pemohon beberapa kali menemuka SMS diHP milik termohon yang isinya Termohon janjian dengan lakilaki lain, 5bulan terakhir Termohon mengatakan jika Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisin dan bertengkar yangdisebabkan karena Termohon sering melalaikan tugasnya sebagaiseorang ibu, anakanak sering terlantar karena Termohon lebih suka FBdan senam, Termohon sudah tidak mencintai Pemohon yang padaakhirnya Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan AgamaPasuruan dengan Nomor : 0991/Pdt.G/2014/PA.Pas. namun kemudianPemohon mencabut perkara tersebut karena rukun kembali denganTermohon, namun setelah 2 minggu kemudian Termohon diketahuisering

bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhnkan tanpa hadirnya Termohon ( verstek );Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidakcerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dailildalil permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suamiistri dalam rumahtangganya sejak bulan Juli 2007 sering terjadi perselisiah dan pertengkarankarena Termohon sering melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu, anakanaksering terlantar

Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon seringmelalaikan tugasnya sebagai seorang ibu, anakanak sering terlantar karenaTermohon lebih suka FB dan senam, bahkan dalam FB Termohon statusnyadan inboxnya menjurus pornografi dengan lakilaki lain, selain Pemohonbeberapa kali menemuka SMS di HP milik termohon yang isinya Termohonjanjian dengan lakilaki lain, 5 bulan terakhir Termohon mengatakan jikaTermohon sudah tidak mencintai Pemohon yang pada akhirnya Pemohonmengajukan cerai

Keberatan /dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi berupa Nama Pemilik HGU dan petanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat;

Majelis Komisionertidak dapat memberikan pertimbangan dikarenakan permohonan Pemohonterhadap dokmen obsccur sehingga permohonan informasi khusu berkaitandokumen dalam HGU dan daftar HGU yang terlantar di Provinsi Papua danPapua Barat sudah sepatutnya ditolak.;Bahwa merujuk pertimbangan Majelis diatas yang secara tegas menolakmemberikan pertimbangan hukum merupakan pertimbangan yang secarajelas tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh PemohonKeberatan.

Daftar Hak Guna Usaha yang terlantar beserta dengan dokumen danpetanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat;22.Bahwa informasi diatas yang dimohonkan oleh terutama menyangkutdokumen dan peta lahan Hak Guna Usaha telah dinyatakan informasi publikyang diputus pada ajudikasi Komisi Informasi di beberapa daerah.

Daftar HGU yang terlantar beserta dengan dokumen dan petanya (hardcopy) diProvinsi Papua dan Papua Barat;Menimbang, bahwa selain mempelajari seluruh berkas perkara yang telahdisampaikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 29 dari 37 hlm, Putusan No. 227/G/KI/2019/PTUNJKTJakarta dan buktibukti surat yang berkaitan dan diajukan oleh Para Pihak selamapersidangan berlangsung, Majelis Hakim juga telah melaksanakan persidanganbaik yang dilakukan secara terbuka maupun

beserta dengan dokumen danpetanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat, jika memangberdasarkan fakta dilapangan terdapat HGU yang terlantar di Provinsi Papua danPapua Barat, karena faktanya memang sampai dengan saat ini menurutpengakuan Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, tidak terdapat HGUyang terlantar di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga dengan demikianinformasi yang dimohonkan tersebut belum berada di bawah penguasaanTermohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, terlepas

Memerintahkan Badan Publik (Termohon Keberatan /dahulu TermohonInformasi) untuk menolak memberikan informasi yang diminta olehPemohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk selebihnya berupaDokumen Pemilik HGU dan Daftar HGU yang terlantar beserta dengandokumen dan petanya (hardcopy) di Provinsi Papua dan Papua Barat;5.

Bahwa bukti P. 16a, P16.b dan P 16c hanya surat peringatan dari KanwilBPN Kaltim kepada tergugat/Pembanding agar mengunakan tanahnyadan bukan usulan menjadi tanah terlantar,4.

mendalilkan alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa bentuk pembayaran konpensasi yang di sepakati dan diatur dalamperjanjian ternyata di luar yang di atur dan bertentangan dengan PP nomer23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan batu bara , dimana dalam penjelasan pasal 100 ayat 2 telahmenentukan secara limitatif bahwa bentuk konpensasi dapat berupa sewamenyewa , jual beli dan pinjam pakai ;Bahwa tanah HGU tergugat sedang dalam proses di usulkan untukditetapbkan sebagai tanah terlantar

dan dicabut haknya , dimanaberdasarkan ketentuan pasal 12 peraturan pemerintah No 11 tahun 2010tentang Penertipan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa tanahyang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah telantar dinyatakan dalamkeadaan status quo sejak tanggal pengusulan dan terhadap tanah tersebuttidak dapat dilakukan perbuatan hukum sampai diterbitkan penetapantanah terlantar yang memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah,sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanahyang

23 September 2011 No 658/1664/X/2011 ( Peringatan 1)tertanggal 14 Nopember 2011 No. 852/1664/XI/2011 ( Peringatan II) dantertanggal 27 Desember 2011 No 982/1664/XII/2011 ( Peringatan III ), dimanaKantor Pertanahan Kabupaten Paser telah memberikan peringatan kepadaTergugat agar menggunakana mengarahan dan memfaatkan tanahnya sesuaidengan keadaan sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar pengunaannyadan apabila tidak mengindahkan akan diusulkan kepada kepala BPN RI untukditetapkan sebagai tanah terlantar

Xagar ditetapbkan sebagai anak terlantar (Pasal 57 da 58 Undang Undang RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak);Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut diatas haruslah dibuktikanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidanganbahwa telah ditemukan seorang bayi laikilaki yang telah diberi nama M. Mufly diJalan Jendral Sudirman Nomor. 168 RW.09 Kelurahan Ganjar Asri Kec.

Misgianto Bin Mujiono dibawa ke Rumah SakitMuhammadiyah Metro untuk dilakukan perawatan dan selanjutnya pihak RumahHal 6 Penetapan No.53/Pdt.P/2016/PN MetSakit Muhammadiyah Metro meyerahkan bayi lakilaki tersebut kepada KepolisianResot Metro bukti surat bertanda P8;Menimbang, bahwa anak bayi lakilaki yang ditemukan tersebut dititipkanoleh Polisi Polrest Metro kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan PemberdayaanMasyarakat Metro dengan bukti surat P7,P2 dan P1;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak terlantar

Pasal 1 ayat 6Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak Terlantaradalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,spiritual, maupun social;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan : Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga

sebagaimana dimaksud dalampasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonanke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang Undang RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : Penetapan penngadilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan,pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan ayat (2)

Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dimana ternyata adalah tanahyang terlantar, maka Penggugat kemudian mengajukan PermohonanPendaftaran Tanah atas Objek Sengketa pada tahun 2013 (PermohonanPendaftaran Tanah) kepada Tergugat;.

No. 26 / PDT./ 2017 / PT.DKI.11.12.13.14.hubungan hukum dengan Tergugat (legal standing) sehinggaPenggugatmemiliki dasar hukum yang jelas dalam mengajukan Gugatan a quo;URAIAN POKOK PERMASALAHAN OBJEK SENGKETA DALAMPERKARA A QUO MERUPAKANTERMASUK TANAH YANG TERLANTAR SEBAGAIMANA DIMAKSUDDALAM KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN ;Bahwa di bawah ini akan kembali Penggugat tegaskan kepada MajelisHakim Yang Mulia bahwa Objek Sengketa dalam gugatan a guoadalahtanah dan bangunan yang terletak di Jl.

Bahwa sejak Penggugat menguasai Objek Sengketa pada tahun 2012,Penggugat telah beriktikad baik dalam memelihara Objek Sengketatersebut, meskipun Penggugat menyadari bahwa Objek Sengketa termasukkategori Tanah Terlantar. Adapun bentuk iktikad baik Penggugat atas ObjekSengketa, adalah sebagai berikut:a. Penggugat telah memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajakbumi dan bangunan (PBB);b.

Menyatakan hukumnya bahwa tanah yang terletak di Jalan Borobudur No.22,Rt.009/Rw.002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, JakartaPusat adalah tanah terlantar dan oleh karenanya menjadi tanah Negara;3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat berhak melakukan pendaftarantanah atas tanah yang terletak di Jalan Borobudur No.22, Rt.009/Rw.002,Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;4.

Pengadilan Negeri aquo keliru dan menyimpangi hukum dalam memberikanpertimbangan hukum terkait penetapan tanah terlantar sebagaimanatercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar, selanjutnyaselengkapnya eksepsi ke 4 sampai dengan ke 8 sebagaimana dalameksepsi Pembanding/Turut Tergugat Il;DALAM POKOK PERKARA :Pembanding/Turut Tergugat Il keberatan, yang pada pokoknya MajelisHakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan

Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bayi Terlantar dari Dinas Sosial KotaBogor kepada Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Provinsi Jawa Barattertanggal 28 November 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sertatelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P23;24.

keterangan yang pokokpokok isinya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi pernah bekerja diPuskesmas Bogor Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang sahdan hingga sekarang rumah tangganya rukun dan damai, tetapi belumdikarunial anak;Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkatseorang anak yang sudah lama dipelihara oleh para Pemohon yangdiberi nama Abrisham Akbar Armad, anak itu adalah anak terlantar

Kabupaten Boyolali, di bawahSumpahnya memberikan keterangan yang pokokpokok isinya sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah rekankerja Pemohon II; Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang sahdan hingga sekarang rumah tangganya rukun dan damai, tetapi belumdikaruniai anak; Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkatseorang anak yang sudah lama dipelihara oleh para Pemohon yangdiberi nama Abrisham Akbar Armad, anak itu adalah anak terlantar

atau keterlibatan dalamkegiatan kriminal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14 terbukti bahwapara Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup untukmembiayai semua anggota keluarganya termasuk untuk anak angkatnya hinggaanak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 dan P16 terbukti bahwaorangtua para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui pengangkatan anakyang dilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa bukti P17 dan P18 membuktikan Abrisham AkbarArmad adalah anak terlantar

Anak tersebutadalah anak terlantar yang tidak dikenal dan tidak diketahui orang tua dankeluarganya hingga sekarang ini; Bahwa kemauan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebutdidasari oleh tanggung jawab kemanusiaan akan masa depan anaktersebut; Bahwa keadaan ekonomi para Pemohon cukup untuk menjaminkeperluan anak angkat tersebut baik untuk pendidikan, Kesehatan maupunkebutuhan lainnya; Bahwa kondisi fisik calon orang tua angkat tersebut telah memenuhisyarat, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

, maka jelas tanah HakGuna Usaha No. 1/Candi dan No. 1/Kenteng tersebut belum termasuk sebagaitanah yang terlantar " ;Bahwa Hakim Kasasi dalam putusannya telah membatalkan putusan JudexFactie.

, maka jelas tanah HakGuna Usaha No.1/ICandi dan No. 1/Kenteng tersebut belum termasuk sebagaitanah yang terlantar " ;Hal. dari 23 hal.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar), sehingga demikianterbukti dan secara sah bahwa berdasarkan buktibukti P9a, P9b, buktiPK1 dan bukti PK2, tanah HGU No. I/Candi dan No. 1/Kenteng tidakpernah diterlantarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;Hal. dari 23 hal. Put.

No. 03 PK/TUN/2009.Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 40 tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah, mengatur sebagai berikut :"Hak Guna Usaha Hapus karenae. diterlantarkan " (Ad Informandum 2) ;Bahwa andaikata tanah HGU No. 1/Candi dan No. 1/Kenteng atas namaPemohon Peninjauan Kembali seluas 198 Ha termasuk klasifikasiperkebunan besar kelas V (terlantar), quod non (dalam hal ini tidak),maka menurut hukum Termohon Peninjauan Kembali

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar);Bahwa dengan demikian karena tanah HGU No. 1/Candi dan No. 1/Kentengatas nama Pemohon Peninjauan Kembali seluas 198 Ha, Sampai dengan saatini, tidak termasuk klasifikasi Perkebunan Besar Kelas IV dan Kelas V(terlantar), melainkan termasuk klasifikasi Perkebunan Besar Kelas III (Sedang)(vide bukti P9a, vide bukti P9b, bukti Pemohon PK1 dan bukti PemohonPK2), maka Termohon Peninjauan Kembali menurut

perkaraperdata permohonan Nomor 927/Pdt.P/2014/PN.Sby. atas nama PemohonFRANKY TANUDJAJA, beralamat di Marina Emas Timur RT.004, RW.006 KelurahanKeputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;Telah membaca suratsurat bukti dalam berkas perkara Permohonan; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 05 Nopember2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Nopember2014, dibawah daftar Nomor : 927/Pdt.P/2014/PN.Sby. sehubungan dengan permohonanPenetapan anak terlantar

; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pencabutan berdasarkan suratpermohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2014, yang intinya mohonkepada hakim untuk mencabut permohonan Penetapan anak terlantar tersebut;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan pemohon tersebut merupakah hakpemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yng berlaku,sehingga pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakandicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Wangarij BinDicky Wangarij dan sudah melamar 2 (dua) kali namun ditolak; Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran 3 (tiga)tahun menurut pengetahuan saksi; Bahwa kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikah sebabkhawatir kalau Pemohon menikah lagi anak Pemohon dari suamipertama akan terlantar;2 Selfiana Pakaya Binti Sito Pakaya, umur 26 tahun,agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempatkediaman di Jalan Pattimura, Kelurahan Limba U Il,Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawahSumpahnya

Wangarij BinDicky Wangarij dan sudah melamar 2 (dua) kali namun ditolak; Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran 3 (tiga)tahun menurut pengetahuan saksi:; Bahwa kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikah sebabkhawatir kalau Pemohon menikah lagi anak Pemohon dari suamipertama akan terlantar;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telahmembenarkan dan menyatakan tidak keberatan;Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap padapendiriannya dan mohon penetapan;Bahwa

WangarijBin Dicky Wangarij dengan alasan bahwa kakak Pemohon (orang tuanya)khawatir kalau Pemohon menikah dengan calon suaminya anak Pemohon darisuami pertama akan terlantar;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kakakPemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,akan tetapi tidak datang mengahadap tanpa alasan yang sah dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanyasehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa

calonSsuaminya samasama beragama Islam serta tidak ada hubungan darahmaupun sesusuan, namun kakak Pemohon sebagai wali tidak bersedia menjadiwali;Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah pula memberikanketerangan di persidangan dan menjelaskan bahwa benar telah pacarandengan Pemohon sudah 3 (tiga) tahun dan telah melamar, namun kakakPemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah disebabkan kakakPemohon khawatir kalau Pemohon jadi menikah dengan calon suaminya makaanak Pemohon dari Suami pertama akan terlantar

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi padatanggal 15 Agustus 2013 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUNJBI yangtelah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 September 2013, yang padapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut ; OBYEK SENGKETA:Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ; Keputusan Tergugat dan Tergugat Il, yakni Keputusan fiktif negatif Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi (Tergugat l) Menolak PengusulanPenetapan Tanah Terlantar

dan Keputusan Fiktif Negatif KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat Il) Menolak mengeluarkanKeputusan Penetapan Tanah Terlantar pada Hak Guna Usaha PT. Sawit Jambi Lestari(HGU PT. SJL) Nomor : 1/Desa Rantau Gedang yang diterbitkan tanggal 6 Desember1995, Surat Ukur Nomor ; 5294/1995 luas : 24.800.000. M2? Adapun daiildalil gugatan Penggugat sebagai berikut : .

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 diatas,bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambisampai saat penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jambi tetap denganKeputusan Fiktif Negatif menolak mengusulkan kepada Kepala BPN RI agardikeluarkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar pada Hak Guna Usaha PT.Sawit Jambi Lestari (HGU PT. SJL) Nomor : 1/Desa Rantau Gedang yangditerbitkan tanggal 6 Desember 1995, Surat Ukur Nomor ; 5294/1995 luas :24.800.000.

Begitu pula dengan Kepala Badan Pertanahan RepublikIndonesia, sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jambi tetapdengan Keputusan Fiktif Negatif Menolak Menerbitkan/Mengeluarkan KeputusanTanah Terlantar pada Hak Guna Usaha PT. Sawit Jambi Lestari (HGU PT. SJL)Nomor : 1/Desa Rantau Gedang yang diterbitkan tanggal 6 Desember 1995,Surat Ukur Nomor ; 5294/1995 luas : 24.800.000. M?.

sehingga berdasarkebijakan Pemerintah pemanfaatkan tanah terlantar pada tahun 1977 tanah dimaksud dibagibagikan pada petani termasuk para PenggugatAsal/Penggugat Untuk Kasasi dan telah menggarapnya selama 34 tahun,ternyata Hakim Pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo menolak petitumgugatan Penggugat Asal/Penggugat Untuk Kasasi untuk dinyatakan selakuPemilik atas tanah sengketa dan dikuatkan oleh Hakim Banding dalamputusannya bertanggal 31 Mei 2013, Nomor 13/PDT/2013/PT.

Putusan Nomor 2379 K/Pdt/2013membagibagikan tanah perkebunan kepada orang tua Penggugat untukbercocok tanam vide Surat Jawaban Tergugat Asal/Tergugat Dalam Kasasihalaman 7 angka 7 dimaksud;Fakta yang sebenarnya adalah pembagian tanah tersebut dilakukan karenapelaksanaan Program Pemerintah yang diumumkan secara Nasional tentangpemanfaatan tanahtanah terlantar disertai pembagian bibit tanamankomoditi berupa jeruk, di mana masalah Program Pemerintah tentangpemanfaatan tanah terlantar ini diketahui oleh

Putusan Nomor 2379 K/Pdt/2013ini merupakan persyaratan hukum mutlak untuk dinyatakan selaku pemilikatas tanah objek, sehingga Hakim Pertama keliru dalam amar putusannyayang menyatakan gugatan Penggugat Asal/Penggugat Untuk Kasasidinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Kecuali itu, kekeliruan lain bagi Hakim Pertama Pengadilan NegeriPasarwajo adalah karena mempersamakan Kebijakan Program Pemerintahpemanfaatan tanah terlantar dan disertai pembagian bibit tanaman komoditijeruk dipersamakan dengan Program

Hakim Pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo termasuk Hakim BandingPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kendari) sangat keliru dan amatsalah dalam pertimbangan hukumnya karena mempersamakan antaraProgram Nasional pemanfaatan tanah terlantar disertai pembagian bibittanaman komoditi jeruk dengan Pelaksanaan Landreform di manakeduanya sangat jauh berbeda sehingga dalam perkara ini tidak dapatditerapbkan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang administrasi dan gantiruginya, kecuali hanya syarat petani yang berhak

mendapatkanpembagian tanah terlantar, karena berkenaan Program Landreformtentang tanah yang dibagi adalah tanahtanah yang dimiliki wargamasyarakat yang melebihi batas luas tanah maksimum in casu jelaspemiliknya, sedangkan Program Pemerintah tentang pemanfaatan danpembagian tanah terlantar, yang dibagibagi adalah tanahtanah terlantaratau tak bertuan, jadi tidak jelas pemiliknya, apalagi pada saat dibagibagi tanah tersebut tidak ada warga masyarakat yang mengajukankeberatan, seperti halnya yang terjadi

adalah tanah yang diduga tidak diusahakan,tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifatdan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaanya yang belum dilakukanidentifikasi dan penelitian8.Bahwa atas dasar tersebut di atas tanah tersebut dikategorikan sebagai objekpenertiban tanah terlantar.9.Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Poin B dan C Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996 Pemegang HGB berkewajiban menggunakan tanah sesuai denganperuntukannya dan persyaratan sebagaimana

dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengankeadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasarpenguasaannya;Pasal 4(1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar;(2) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaanidentifikasi dan penelitian;Pasal 8(1) Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kepala KantorWilayah memberitahukan dan sekaligus

terhadap tanah yangdiusulkan oleh KepalaKantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpedoman padaketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, yang mengatursebagai berikut:Pasal 1 Angka 14Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;Pasal 3Penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengantahapan

:a. inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasiterlantar;b. identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;c. peringatan terhadap pemegang hak;d. penetapantanah terlantar;Pasal 19 Ayat (1)Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan KepalaKantor Wilayah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim dapatmengetahui bahwa untuk dapat menyatakan suatu lahan/tanah itu sebagai lahan/tanahterlantar haruslah terlebin dahulu ada

upayaupaya yang dilakukan berdasarkanketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010serta harus adanya penetapan bidang tanah sebagai lahan/tanah terlantar dari KepalaBadan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan PemerintahNomor : 11 Tahun 2010 jo.

melahirkan anak tersebut, karenapada waktu persalinan di Rumah Sakit orang tua SRI PANUTI menyampaikankepada saksi, bahwa anaknya (SRI PANUTI) mau melahirkan di Rumah Sakit,dan kandungannya ada masalah/lemah dan saksi disuruh mencari donor darah;Bahwa selama SRI PANUTI berada di Rumah Sakit yang menunggu saksi,bapaknya SRI PANUTI dan saksi MOHRODINe Bahwa SRI PANUTI menyerahkan anaknya kepada SAINO dan TURSINI (paraPemohon), karena alasan ekonomi dan dari segi ekonomi, sosial SRI PANUTIdari keluarga terlantar

Dan SRIPANUTI yang selama ini tinggal bersama bapaknya, bapaknya menyatakantidak mau/tidak sanggup merawat anak tersebut, karena semenjak ditinggalisterinya kehidupannya terlantar, 2 (dua) orang anaknya rumah tangganya kurange Bahwa benar, penyerahan anak dari SRI PANUTI tersebut ada buktitertulis;e Bahwa~ katanya SRI PANUTI sekarang bekerja di Jakarta;e Bahwa sebelumnya SRI PANUTI sudah mempunyai 1 (satu) orang anak,berjenis kelamin perempuan dan anaknya tersebut tinggal dengan bapaknya/orang tua

menikah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merupakan pasangansejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalamkeadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulisorang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalahdemi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 6 UndangUndang RI nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan Anak terlantar

adalah anak yangtidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.17Bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraandan perlindungan anak supaya tidak terlantar; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas telah ternyata bahwapada tanggal 17 Januari 2013, bertempat di Rumah para Pemohon di Dukuh PogungRt.001 Rw.004 Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, paraPemohon yang beragama Islam telah menerima

, karena ibukandung anak lakilaki tersebut tidak akan pernah merawat anak tersebut karena anaklakilaki tersebut adalah anak hasil hubungan diluar pernikahan yang sah, sehinggakeluarga ibu kandung anak tersebut juga menyatakan tidak akan pernah merawat anaktersebut, sehingga daripada anak tersebut terlantar nantinya dan tidak ada yang maumengurusnya, sedangkan para Pemohon bersedia untuk merawatnya, maka walaupunpara Pemohon dalam aturan pernikahan belum memenuhi syarat untuk mendapatkananak ,maka

Bahwa sejak tgl. 10 September 2014 kami telah mengasuh anak terlantar yangditemukan di JI. Wortel simpang Brokoli Palangka Raya.3. Bahwa anak tersebut tidak diketahui identitas dan keberadaan kedua orangtuanya.4. Saat ini anak tersebut telah kami beri nama Muhammad Arjuna Pradipta. Halaman 1 dari 11 halamanPenetapan Nomor. 1/Pdt.P/2016/PN Plk5. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan kami, kami berikan kasihsayang seperti anak kandung kami sendiri.6.

kerja dengan pemohon;Bahwa saksi PNS pada kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;Bahwa saksi bertugas sebagai pengelolaan urusan pembinaan dan pelayanansosial;Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pengelolaan urusanpembinaan dan pelayanan sosial adalah melayani masyarakat terutama untuk Halaman 3 dari 11 halamanPenetapan Nomor. 1/Pdt.P/2016/PN Plkmenangani pembinaan, pelayanan dan pelatihan sejenisnya seperti KNPK, ABK danlainlain;Bahwa terkait pelayanan terhadap anak terlantar

pengamatan tersebut minimal 6 (enam) bulan untuk melihatperkembangan anak tersebut didalam keluarga calon orang tua angkat dan ternyatasaksi perkembangannya baik, kemudian selanjutnya kami mengirimkan suratkepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah agar dikeluarkan Surat Keputusan Halaman 4 dari 11 halamanPenetapan Nomor. 1/Pdt.P/2016/PN Plkpemberian izin asuhan anak dan apabila anak tersebut tidak dirawat dengan baikmaka Dinas Sosial akan menarik anak tersebut kembaii; Bahwa berita penemuan anak terlantar

SUDADI, S.E., M.Si:: Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluargaataupun hubungan kerja dengan pemohon; Bahwa saksi adalah PNS pada kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengahsebagai Kepala seksi pelayanan sosial anak; Bahwa tugas saksi salah satunya adalah menangani anak terlantar, anakbermasalah dengan hukum, dan menyangkut anak yang diadopsi; Bahwa pada awalnya saksi mendengar ada anak yang ditelantarkan di Jalan Wortelsimpang Brokoli Kota Palangka Raya kemudian

Indonesia No. 23 Tahun 2002 disebutkanbahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak dalam kandungan;Menimbang, bahwa disamping telah diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia No. 23 Tahun 2002 beserta perubahannya telah diatur pula dalam PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan PengangkatanAnak, pasal 12 bahwa syaratsyarat anak yang akan diangkat yaitu :belum berusia 18 (delapan belas) tahun;merupakan anak terlantar

Pasal 1 angka 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidakdapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupunsosial2. Pasal 1 Angka 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannyasecara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial3.

Anak jo Pasal 1 Angka 6 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ,karena ia ditemukan dalam keadaan terlantar di Jl.Mayjend PanjaitanKelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman , Kota Madiun dan olehkarena anak tersebut ditemukan di Jl.Mayjend Panjaitan KelurahanBanjarejo, Kecamatan Taman , Kota Madiun , yang masuk dalamwilayah hukum Pengadilan

maka anak tersebut berhak diasuhatau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuanPasal 34 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Keempat jo Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak jo Pasal 7 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, makaHakim berpendapat Anak terlantar memiliki

Bahwa NATHAN DANENDRA merupakan anak terlantar yangditemukan oleh saksi AL! BAROKAH pada hari Selasa, tanggal 29Oktober 2013, sekira pukul 05.00 WIB, di Jl.Mayjend PanjaitanKelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman , Kota Madiun, dalamkeadaan hidup dengan kondisi tali pusar belum terpotong2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013, NATHAN DANENDRAdiserahkan kepada Pemohon setelah dirawat dan dipelihara diRumah Sakit Griya Husada Madiun ;3.

Bahwa NATHAN DANENDRA sebagai anak terlantar sejak tanggal13 Nopember 2013 telah dirawat dan dipelihara oleh ParaPemohon ;2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 Para Pemohon telahmengadakan acara selamatan selapanan dan menanam tali pusardi rumah dinas Para Pemohon yang dihadiri oleh para tetangga dananggota Bhayangkari lainnya ;3.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejakawalnya rukun namun sejak tahun 2018 terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena; Tergugat tidak mau mempunyai keturunan dari Penggugat,sedangkan sebaliknya Penggugat ingin mempunyai keturunan dariTergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus; Tergugat merasa beban dalam menafkahi Penggugat, Tergugatselalu merasa anak dari Tergugat menjadi terlantar karena Tergugatmemberikan uang nafkah kepada Penggugat; Tergugat sering

dikaruniai anak ;B ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahsaksi;B ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering bertengkar; Halaman 4 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1029/Padt.G/2021/PA.KjnSALINANahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat danTergugat bertengkar ;B ahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat merasa beban dalam menafkahi Penggugat, Tergugatselalu merasa anak dari Tergugat menjadi terlantar

anak ;B ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Penggugat; Halaman 5 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1029/Padt.G/2021/PA.KjnSALINANahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering bertengkar;B ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat danTergugat bertengkar ;B ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugatmerasa beban dalam menafkahi Penggugat, Tergugat selalumerasa anak dari Tergugat menjadi terlantar

Pasal 145 dan 147 HIR;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniaianak ; Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2018karena Tergugat merasa beban dalam menafkahi Penggugat, Tergugatselalu merasa anak dari Tergugat menjadi terlantar karena Tergugatmemberikan uang nafkah kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1tahun

syaratmateriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniaianak ; Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2018karena Tergugat merasa beban dalam menafkahi Penggugat, Tergugatselalu merasa anak dari Tergugat menjadi terlantar