Ditemukan 44594 data
214 — 17
Negara RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/Bpn Provinsi Kalimantan Tengah Cq KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
1.MARIATI
2.MARLINA
Tergugat:
RANISAH
Turut Tergugat:
Pemerintah republik Indonesia C.q kementerian Agraria & Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta C.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mamuju c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali mandar
49 — 11
Penggugat:
1.MARIATI
2.MARLINA
Tergugat:
RANISAH
Turut Tergugat:
Pemerintah republik Indonesia C.q kementerian Agraria & Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta C.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Mamuju c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali mandar
79 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
No. 24 Tahun 1997 (Bukti P26);27.Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997(Bukti P27);28.Fotokopi UndangUndang No.5 Tahun 1960 (Bukti P28);29.Fotokopi UndangUndang R.I.
Bahwa dengan alasan sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 pemohonmendalilkan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 126 ayat (1)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Pasal 6 ayat (1)huruf
Putusan Nomor 56 P/HUM/2015Dalam perkara ini, Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkandengan tegas kedudukan hukum Presiden sebagai Termohon yangmenerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional sebagai Termohon yang menerbitkan PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksana Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 ayat (1) huruf e, danPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Pasal 126 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, dan Pasal 6 ayat (1) huruf iUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pasal 126 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;(vide bukti P26., P27);Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria dan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang menjadidasar pengujian dalam perkara ini sedang diuji olen Mahkamah Konstitusi(perkara Nomor 62/PUUXIII
151 — 55
Menyatakan : Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN KOTOL, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,660 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama GEDE LEMES, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH RINGIN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SEDENG, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,940 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN MERAKI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN MANGKU, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,945 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama GEDE LEMES, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH RINGIN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SEDENG, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,940 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN MERAKI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll, tetap sahdan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat.8.
Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dariMenteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnyadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr.a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
14 — 6
Penggugat:
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
115 — 9
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
163 — 89
THE BUDI TEDJO PRAWIRO alias THE SWIE HOK melawan MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KepalaDirektorat Agraria tanggal 12 September 1987 No. 593.51 / 1593 / SK / 320/ 1987.
Sedangkan hak menguasai dari negara tersebut dapat17didasarkan pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria.
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 1997 telahmenerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 54/HPL/BPN/97 tentang Pemberian HakPengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya tanggal 8 AprilBahwa Tergugat IT kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 / KelurahanPerak Timur, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, terbit tangal 22September 1997, gambar situasi 21 Agustus Nomor
Departemen Dalam Negeri dialihkan kepada Badan Pertanahan (videpasal 37 Kepres Nomor 26 Tahun 1988) ; Menimbang, bahwa Menteri Negara Agraria disingkat Menagraria, mempunyai tugaspokok mengenai halhal yang berhubungan dengan keagrariaan vide pasal 3 ayat (6) KepresNomor 44 Tahun 1993 dan dalam menjalankan fungsinya diatur dalam Pasal 4 angka 6yaitu berbunyi MENAGRARIA a.
Kepala Direktorat Agraria tanggal 12 september 1987 No.593.51/1593/SK/320/1987. atas nama Penggugat, berasal dari Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 161/Krembangan Utara seluas 1.550 M2 yang diuraikan dalam surat ukurnomor 488 tanggal 3 Desember 1968 atas nama Penggugat setempat dikenal Jl.
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
140 — 32
YANTI MADYAWATI
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
67 — 26
- DIANA LIZA MUSTAQIM VS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia DKK
2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
97 — 8
BANK NEGARA INDONESIA
2.Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
72 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT TANGGUH SENTRA BUMILawanNURDJENAHDanKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut Tergugat
34 — 0
Bank Kesejahteraan Ekonomi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut TergugatV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
20 — 7
Penggugat:
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
56 — 12
Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : Ahmadi, SH
2.Marisca Elisse Hendrata
3.Muhammad Hikmat, S.H
4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
63 — 38
Muhammad Syam Firman, S.T
2.Marisca Elisse Hendrata
3.Muhammad Hikmat, S.H
4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
72 — 44
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Cq BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG, CS LAWAN ARMI SIMON, BSC, CS DAN PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONALl RI Cq KAKANWIL KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
;Advokat pada Kantor Hukum Universal, beralamat di Komplek Aur Duri Indah IllNo. 7 Padang, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;DANPEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALI RI Cq KAKANWIL KEMENTRIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKOTA PADANG, Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, diwakili kuasanya:Syofrina Roza, SH., Olsia Rediftera., Nelia Verawati.
229 — 271
Menyatakan tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) Nomor: 2094/19.2-400/V/2017, tanggal 23 Mei 2017, Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Hiu Kok Ming seluas 47.945 m2, terletak di Desa Lambangsari, kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;3.
HIU KOK MING ; Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaanpada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Tergugat) untuk melanjutkanproses Permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan Penggugat padatanggal 26 Pebruari 2013 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian HGBa/n Penggugat seluas 47.954 m2, terletak di Desa Lambangsari, KecamatanTambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
maka Penggugat mengajukan banding kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional selakuatasan Tergugat, dan diterima berdasarkan tanda bukti penerimaan padaKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional padatanggal 12 Februari 2019 (vide bukti P9), demikian juga tidak ada bukti yangmengungkap fakta bahwa atasan Tergugat telah menanggapi upayaadministratif berupa banding yang diajukan Penggugat; bahwa Gugatan Penggugat terdaftar pada register perkara Pengadilan
Hiu Kok Ming (Penggugat) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P1 = T1),ternyata tidak diproses untuk dilengkapi (dimintakan kelengkapannya) kepadapemohon HGB melainkan berkasnya dikembalikan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi kepada pemohon (Penggugat), maka menurut Pengadilanpengembalian berkas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanHalaman 65 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.Pertanahan Nasional
darisegi/aspek kewenangan tidak berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa,dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa(vide bukti P1 = T1) adalah cacat dari segi kewenangan (onbevoegheid rationemateriae);Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor8 Tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
Hiu KokMing (Penggugat) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P1 = T1), kepada KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat selanjutnya berkas permohonan HGBdimaksud bukan dilakukan pelengkapan data dan /atau untuk mendapatkankonfirmasi sesuai permintaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional, tetapi justru berkas permohonan tersebut dikembalikan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi kepada pemohon
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRISNAYADI TOENDAN, M.SidanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DKK
Nomor 1384 K/Padt/2016Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;12Dan:PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cqKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTANTENGAH berkedudukan di Jalan di Panjaitan Nomor 10,Palangka Raya;PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cqGUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH cqWALIKOTA PALANGKA RAYA cq KEPALA KECAMATANJEKAN RAYA cq KEPALA KELURAHAN PALANGKAberkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 20, Palangka
dengan jelas Tergugat VIl telah melakukan perbuatan semenamena tepat pada tahun 2014 menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor17816 atas nama Tergugat Il dan Sertifikat Hak Milik Nomor 17813 atasnama Tergugat Ill, masih dalam masa kekisruhan terjadi, hal ini didasarkanatas Surat Kuasa tanggal 17 Juli 1985, dimana Tergugat IV memberikankuasa untuk mengelola, membersihkan, menjaga, mengurus tanah yangterletak di eks rel PT Kayon Lama serta mengurus administrasi sampaimendapat sertifikat dari kantor Agraria
129 — 6
-SAIFULLAH ALI AKBAR-NIKE DIANASARI-ATR/BPN ( Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) KOTA Mojokerto
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
JASIR DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL DKK