Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-06-2022 — Putus : 07-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 7 Nopember 2022 —
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
332 — 195

  • Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
87 — 39
  • Menyatakan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).4.
    Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tersebut diatas ;5.
    Direktur Jenderal Agraria, sehingga SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimanadituduhkan Penggugat.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalandari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No.
    A.17/18/A/Agr/BIl belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dariMenteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnyadinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, KlasIV, Luas 1,000 Ha,b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
    Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 No.
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965No.
    Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 11-08-2022 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Bpp
Tanggal 16 Februari 2023 — Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prov. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
50 — 25
  • Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prov. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 21-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SRAGEN Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sgn
Tanggal 25 Mei 2022 — Penggugat:
1.SRIYANI
2.HARSINI
Tergugat:
HERU CAHYONO
Turut Tergugat:
1.KANTOR KEPALA DESA BLIMBING
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
65 — 22
  • Penggugat:
    1.SRIYANI
    2.HARSINI
    Tergugat:
    HERU CAHYONO
    Turut Tergugat:
    1.KANTOR KEPALA DESA BLIMBING
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 09-05-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 29-09-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Ptk
Tanggal 25 September 2023 — Penggugat:
HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF
Tergugat:
YAKOB ABD GANI
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak
37 — 38
  • Penggugat:
    HAJJAH RAHIMUN Binti HAJI LATIF
    Tergugat:
    YAKOB ABD GANI
    Turut Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Pal
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
1.Ruth Tumanan
2.Arief
3.Ridwan
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq kementrian Agraria Dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional RI Cq kepala Agraria dan Tata Ruang baan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi cq kepala agraria dan tata Ruang dan Pertanahan Kota Kalu
2.Kepala Dinas Tata Ruang dan pertanahan Kota Palu
99 — 74
  • Penggugat:
    1.Ruth Tumanan
    2.Arief
    3.Ridwan
    Tergugat:
    1.Pemerintah RI cq kementrian Agraria Dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional RI Cq kepala Agraria dan Tata Ruang baan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi cq kepala agraria dan tata Ruang dan Pertanahan Kota Kalu
    2.Kepala Dinas Tata Ruang dan pertanahan Kota Palu
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional RI Cq. Kepala Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan NasionalKanwil Propinsi Cq. Kepala Agraria Dan Tata Ruang/Pertanahan Kota Palu,selanjutnya disebut TERMOHON KEBERATAN I;2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Dalam Negeri RI Cg. Gubernur Propinsi SulawesiTengah Cq. Pemerintah Kota Palu Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 872 PK/Pdt/2018
Tanggal 21 Desember 2018 — DIREKTUR PT RIFA PERKASA dan MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH Di Semarang, cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
163 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PT RIFA PERKASA dan MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH Di Semarang, cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
    ., M.Hum, Advokat, beralamat di PerumVilla Harmony D.2, Jalan Pleret KM 2, Potorono,Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 29 November 2017;Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat HlKonvensi/Penggugat Rekonvensi III;DanMENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANGREPUBLIK INDONESIA Di Jakarta cq.
    KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATARUANG PROVINSI JAWA TENGAH Di Semarang, cq.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, berkedudukan diJalan Jenderal Soedirman, Nomor 356, Purwokerto;Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Paradalam gugatannya memohon kepada
    DIREKTUR PT RIFA PERKASA, Ill.MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR~ WILAYAHKEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSIJAWA TENGAH DI SEMARANG, cq KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, danIV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. INECDA
93 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. INECDA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS ONG CHAI HUAT dan ROBBY BUNING PANGEMANAN
131 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL VS ONG CHAI HUAT danROBBY BUNING PANGEMANAN
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 174/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : ONG CHAI HUAT
890 — 644
  • -----------------------------------------------------------------------------------

    • Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak diterima;

    DALAM PENUNDAAN -----------------------------------------------------------------------------------

    • Menguatkan dan mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria
    Gudang, Surat UkurNomor : 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6. 345 m2 Terletak di Jalan Suryakencana Nomor: 162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Karena Cacat Administrasi;----

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA --------------------------------------------------------

  1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;---------------------
  2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria
    Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Terbanding/Penggugat : ONG CHAI HUAT
    JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan diTingkat Banding menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Gedung Badan Pertanahan Nasional,Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SKuHK.03.02/XII/2019Tanggal 03 Desember 2019
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354m? dan Pembatalan Sertipikat HakHim. 3 dari 26 hlm.
    Terletak di Jalan Suryakencana Nomor162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi JawaBarat karena Cacat Administrasi;5, Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas(ils) PRuIpia) (as eceeee ee eeceeee eee eterieesr eee cisenee teense enemasMenimbang, bahwa Tergugat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional RI tidak hadir pada waktu diucapkan/dibacakanPutusan
    Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT.pada tanggal 26 Maret 2020:; 22222 n nn nen nnn n eeMenimbang, bahwa Tergugat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional RI diberitahukan amar Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKT.
    /TergugatMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telahdiberitahukan masingmasing kepada Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat Il Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:201/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 7 April 2020; Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengajukan Memori Banding atasPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 201/G/2019/PTUN.JKTTanggal 26 Maret 2020 yang diterima
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/KI/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tergugat:
Robert Sudjasmin
271 — 170

  • M E N G A D I L I

    • Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
    • Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 046/X/KIP-PS-A/2018 tanggal 21 Desember 2020;
    • Memerintahkan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
    • Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul
    Penggugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    Tergugat:
    Robert Sudjasmin
    PUTUSANNOMOR :28/G/K1I/2021/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi pada tingkat pertama denganAcara Sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini,dalam sengketa antara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12014, dalam hal ini memberi
    Membatalkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 01/SK100.4.HM.03/III/2020 Tentang KlasifikasiInformasi Yang Dikecualikan tertanggal 4 Maret 2020;4. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon informasi berupasalinan tercetak warkah penerbitan SHM No. 139 Pegangsaan II seluas8320 m?
    Bahwa informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan semulaPemohon Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupawarkah penerbitan sertipikat adalah informasi publik yang diterima,disimpan dan dikelola dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor139 Pegangsaan II seluas 8320 m?
    Nomor 1090/ Pegangsaan Dua, Blok 761/ S.I. yang olehPanitia Agraria telah diukur berdasarkan ketentuanketentuan PP Nomor10/1961; sehingga terbit Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1974 Nomor976/1974, luas 8.320 m2 atas nama Abdullah bin Naman, yang kemudianberdasarkan Surat Ukur tersebut Direktorat Agraria DKI Jakarta (saatint Pemohon keberatan) telah menerbitkan SHM Nomor139/Pegangsaan Dua, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1974 No.976/1974luas 8.320 m2 a.n. Abdullah bin Naman;b.
    Bahwa terdapat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 01/SK100.4.HM.O3/III/2020 Tentang KlasifikasiInformasi Yang Dikecualikan, dan informasi yang dimohonkan tersebuttermasuk informasi yang dikecualikan;4.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 03-02-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 14-08-2023
Putusan PN MENGGALA Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mgl
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat:
1.Maya Fatmawati
2.Hasanah
Tergugat:
2.Wartomo
3.Uun Supian
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji
68 — 54
  • Penggugat:
    1.Maya Fatmawati
    2.Hasanah
    Tergugat:
    2.Wartomo
    3.Uun Supian
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 07-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pwt
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
Arif Dwi Kurnianto
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Banyumas
81 — 10
  • Penggugat:
    Arif Dwi Kurnianto
    Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Banyumas
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan sederhana antara:Arif Dwi Kurnianto, Tempat/Tanggal lahir: Banyumas, 21 Oktober 1979,Agama: Islam, Pekerjaan; Wiraswasta, bertempat tinggal di JalanVeteran Rt 002 Rw 005, Kelurahan Pasirmuncang, KecamatanPurwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Lawan:Kepala Kantor Agraria
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-09-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 11 Desember 2017 — PT NUNUKAN JAYA LESTARI; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL; PT ADINDO HUTANI LESTARI;
73 — 48
  • PT NUNUKAN JAYA LESTARI; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL; PT ADINDO HUTANI LESTARI;
    MENTERI AGRARIA DAN TAT: UANG/KEPALA BADANDeddy Setiady, S.H. jabatan Direktur PenangananPerkara Tanah Dan Ruang;2. Hadiat Sondara D., S.H.,M.H., jabatan Kepala SubDirektorat Penanganan Perkara Tanah DanRuang Wilayah ; 3. M. Fatan Fahir, S.H.,M.H., jabatan Kepala SeksiPenanganan Perkara Tata Usaha NegaraEe al4. Andre Setiabudi Iskandar, S.H. jabatan AnalisHukum Pertanahan; 5. Marcellinus Wiendarto, S.H. jabatan Analis HukumPertanahan; 7 noo nn nnn nnn nnonnnnnHim 3 dari 15 hlm Put.
    No. 249/B/2017/PT.TUN.JKT.Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 43/SK/XII/2016 tanggal13 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING:; ge 2.
    Mewajibkan kepada Terbanding untuk menunda/menangguhkankeberlakuan, pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13. Mei Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timpemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengarberkekuatan hukum tetap atas perkara ini; da RORY nen nee ececncneneeeneeee3.
    Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, di unukan Barat, Kecamatan Nunukan, KabupatenNunukan, Prov: alimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) selamaproses pe aan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan DalamPokok Perkara:neenneeeen nee ee eee nee ee nn eeenneeeneeennesengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli
    No. 249/B/2017/PT.TUN.JKT.PerundangUndangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik; 2222922 22 nnn nnn nnn nnn n nnn nn nen nnn nn en nen neeeMewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei2003 atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletakdi Desa Nunukan Barat, Kecamatan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 48/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 9 Mei 2019 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CQ. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
175 — 111
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CQ. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
    Kementerian Agraria Dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cq.Kantor Agraria Dan Tata Ruang Kantor Pertanahan KabupatenSleman cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bertempat tinggal diJalan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 PK/Pdt/2022
Tanggal 13 Juli 2022 — IRAWAN Lawan YUSUP TAUDJIRI, DKK Dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, DKK
78 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IRAWANLawanYUSUP TAUDJIRI, DKKDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, DKK
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 08-03-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 185/Pdt.G/2012/PN.DPK
Tanggal 8 Maret 2013 — SOEDARTO ; DJUNED AGENG PRABANDHONO VS JUSUF GUNAWAN ; TJHOEA KE MOI, Dkk
1215 — 103
  • Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 156/1978, luas tanah 2280 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Jusuf Gunawan ; ---------------------------------------b.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 154/1978, luas tanah 2200 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Tjhoea Ke Moi ; ----------------------------------------c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 155/1978, luas tanah 2200 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Abang Gunawan ; -------------------------------------d.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 156/1978, Luas tanah 2280 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Jusuf Gunawan ;b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 154/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Tjhoea Ke Moi ;c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan ;d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 2365/1975, Luas tanah 300 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 26 Pebruari 1980 atasnama Pemegang Hak Irwan Mulyadi Gunawan ;e.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 156/1978, Luas tanah 2280 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,7atas nama Pemegang Hak Jusuf Gunawan ;b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 154/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Tjhoea Ke Moi ;c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan =;d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 2365/1975, Luas tanah 300 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 26 Pebruari 1980 atasnama Pemegang Hak Irwan Mulyadi Gunawan ;e.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 29-04-2024 — Putus : 20-05-2024 — Upload : 20-05-2024
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 15/G/2024/PTUN.SMD
Tanggal 20 Mei 2024 — DURAHMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA, TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
72 — 0
  • DURAHMAN
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA, TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Pengadilan PN SUMBER Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN SUMBER Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Sbr
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penggugat:
SUKADI
Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Kepala kantor pertanahan Kabupaten Cirebon.
76 — 8
  • Penggugat:
    SUKADI
    Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Kepala kantor pertanahan Kabupaten Cirebon.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT MANADO Nomor 173/PDT/2019/PT MND
Tanggal 22 Januari 2020 — Gubernur Sulawesi Utara
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Manado
66 — 32
  • Gubernur Sulawesi Utara
    Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Manado
    FEMMY FRIDA PIRI, Tempat Lahir Manado, Tanggal Lahir 15 Februari1952,Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,Warga Negara Indonesia, Alamat Desa LelemaJaga Kecamatan Tumpaan KabupatenMinahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, StatusKawin Cerai Mati, Pendidikan SMA;Sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT ;LAWANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, C.q.GUBERNURSULAWESI UTARA, yang beralamat di JI.17Agustus No. 69 Manado,Sebagai TERBANDING I SemulaTERGUGAT I;MENTERI AGRARIA
    KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA TATAHalaman 1 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MNDRUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI UTARA, C.q. KEPALAKANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO,yang beralamat di Jl.