Ditemukan 359361 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : 21 Pdt Sleman Kejaksaan 2015 Moh. sidiq vs kejaksaan negeri sumenep; Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri lubuk pakam 100/pdt/2016/pt kpg 6/pdt.plw/2016/pn.kfm Drs edmundus fallo M.m. Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung republik indonesia cq. kejaksaan tinggi ntt cq kejaksaan negeri kefamananu 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri di jakarta cq. kejaksaan tinggi sum-sel di palembang cq. kejaksaan negeri pali cq Jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 49/pid.b/2019/pn.mre vs karyadi; Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Dr. johanis tanak S.h. M.h vs kepala kejaksaan agung republik indonesia;;
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 9 Mei 2017 — Syamsy Kejaksaan Negeri Jember
114 — 51
  • SyamsyKejaksaan Negeri Jember
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 9 Januari 2015 — SUPANDRI SUKANDAR KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
45 — 55
  • SUPANDRI SUKANDAR KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
    ., MH, Panitera Pengganti, dengandihadiri AGUS HARIYONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; Hakim Anggota Hakim KetuaT.T.D T.T.DSUKADI, SH., MH SRI HERAWATI, SH., MHT.T.DSANGADL SHPanitera PenggantiT.T.DENI FAUZLI,, SH., MHPutusan No. 144 Pid.Sus Supandri Sukandar. Hal 73 dari 73
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus/2012/PN.SBY
Tanggal 10 Juni 2013 — PUGUH SETIAWAN ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
106 — 17
  • PUGUH SETIAWAN ;Kejaksaan Negeri Pamekasan
    Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan NegeriPamekasan Nomor : B2031/0.5.18/Ft.1/12/2012, tertanggal 27 Desember 2012 ; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 127 / Pid.Sus / 2012 / PN Sby,tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;3.
    TEDJANINGSIH, SH, M.Hum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan NegeriSurabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, SH, MH dan GATOTNOERJANTO, SH., MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkanpada hari ini : SENIN, tanggal : 10 JUNI 2013, dimuka persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masingmasing Hakim Anggota tersebutyang dibantu oleh TANTO AGUSTA, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri olehSAMIAJI ZAKARIA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-07-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 1 Juli 2014 — KARSIJANTO, SE.Spd KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
101 — 31
  • KARSIJANTO, SE.SpdKEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
    & Associaties berkantor di J1.Pumpungan ITV No.20B Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2014Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor34/Pid.SusTPK/2014/PN.SBY tanggal 5 Pebruari 2014 tentang PenunjukanMajelis Hakim ; 2 Penetapan Majelis Hakim No. 34/Pid.SusTpk/2014/PN.SBY tanggal 10Pebruari 2014 tentang Penetapan hari sidang ; 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan
    Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa Karsijantokepada Negara ; Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa maupunpembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umun telahmengajukan Tanggapan (Replik) dipersidangan secara lisan pada tanggal 17 Juni 2013yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan no Nomor Register
    GAZALBA SALEH, SH MH Hakim Anggota dan TITISANSIWI, SH dengan dibantu oleh WAYAN PUTU OKA, SH MH Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dariKejaksaan ...Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasihatHukumnya ; Hakim Anggota, Hakim Ketua,571. DR. GAZALBA SALEH, SH MH NILMADE SUDANL SH MHum. 2. MUSTOFA, SH MH Panitera Pengganti,WAYAN PUTU OKA, SH MH 5859
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Juli 2023 — Pemohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
16 — 11
  • Pemohon:
    KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2017 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 30 Mei 2017 — HUTAMADI ; KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
52 — 21
  • HUTAMADI ;KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 22-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 204/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 April 2015 — MAT URIP ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
61 — 12
  • MAT URIP ;KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4498 K/PDT/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — KEJAKSAAN NEGERI KENDARI VS DJOHAR
48 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEJAKSAAN NEGERI KENDARI tersebut;
    KEJAKSAAN NEGERI KENDARI VS DJOHAR
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2012 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 124/PID.SUS/TPK/2011/PN SBY
Tanggal 16 Mei 2012 — TERMYDZY FAIZAL Kejaksaan Negeri Surabaya
82 — 11
  • TERMYDZY FAIZAL Kejaksaan Negeri Surabaya
    mengajukan Keberatan tertanggal 10 Nopember 2011, danatas Keberatan tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Keberatan/Eksepsipada tanggal 01 Desember 2011, yang pada pokoknya menolakKeberatan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang selengkapnyasebagai berikut : MENGADILI:Menyatakan,...........31 Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, tidakberalasan hukum ; Menolak eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut untuk seluruhny a ; Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
    keadaannya adagenangan air sehingga saksi tidak memeriksa fondasi tetapi hanya denganmenggunakan galah untuk kedalaman plengsengan saja ; Bahwa setelah saksi selesai melakukan pemeriksaan proyek, makapekerjaan proyek sudah selesai 100 % dan memang masih ada uangpemeliharaan 1 ( satu ) bulan yang ditangguhkan ; Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Pemeriksa memang sampai P2(Pemeliharaan) dan sampai selesai proyek P2 (Pemeliharaan) tidak ada ; Bahwa saksi lupa tanggal berapa diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan
    i ; Bahwa untuk proyek APBD II saksi tahu yaitu untuk Rehabilitasi saluransekunder Ketandan ; Bahwa saksi tahu ada masalah dengan proyek Rehabilitasi saluran sekunderKetandan dari panggilan oleh Kejaksaan ; Bahwa APBD yang bertanggung jawab adalah Bupati kepada Dewansedangkan untuk proyek Rehabilitasi saluran sekunder Ketandan APBDyang bertanggung jawab adalah Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; 66Saksi16.
    2009, dan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 29 Juli 2009sampai dengan Oktober 2009 ; Bahwa menurut saksi terjadinya penyimpangan dalam proyek adalahpelaksanaan proyek tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang ada yaitudimensi pasangan, kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangandilimpahkan kepada pihak lain ; Bahwa Direktur PT.Bhakti Insani Perdana adalah Pak Tarmydzi Faisal dansaksi sebelumnya tidak pernah ketemu, saksi ketemunya dengan PakTarmydzi Faisal pada saat pemeriksaan di Kejaksaan
    Hari Achmadi Joeno diajukan oleh JPU ; Bahwa Ahli bertugas sebagai Oditur BPKP Jatim; Bahwa Ahli memberikan bantuan hukum menghitung kerugian Negaradimulai sejak adanya Ekspos di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, setelah itudilanjutkan dengan Pemeriksaan lapangan; Bahwa Ahli saat pemeriksaan lapangan didampingi oleh penyidik, pengawasdan rekanan; Bahwa Ahli bertugas khusus Investigasi dan penghitungan kerugian NegaraBahwa metode yang digunakan dengan meneliti alur keauangan pencairankontrak, SPN, SPD,
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Juli 2023 — Pemohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
15 — 14
  • Pemohon:
    KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Gpr
Tanggal 7 Juli 2020 — Pemohon:
ENDAH SARI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI CQ Kejaksaan TInggi Jawa Timur Cq Kejaksaan Negeri Kab. Kediri
7 — 3
  • Pemohon:
    ENDAH SARI
    Termohon:
    Kejaksaan Agung RI CQ Kejaksaan TInggi Jawa Timur Cq Kejaksaan Negeri Kab. Kediri
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-11-2014 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -24/Pdt.G/2014/PN.Tjk
Tanggal 18 Nopember 2014 — ANDIKA WIBAWA SEPULAU RAYA, S.E -Lawan -KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq. KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG, Dkk
228 — 487
  • ANDIKA WIBAWA SEPULAU RAYA, S.E-Lawan-KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG cq. KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG, Dkk
    KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG ca.KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG, berdomisilidi Jl. WR. Supratman Nomor 26 Kota Bandar Lampung,Propinsi Lampung;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUHAMMADIDRIS, SH., DONNY HARYONO SETYAWAN, SH., ELISHalaman 1dari34 Putusan Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tk.MUSTIKA, SH., M. FAHRUDDIN SYURALAGA, SH.MH.,ANYK KURNIASIH, SH., dan SUPRIYANTIL SH.
    Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undangundangini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.Halaman 10dari34 Putusan Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN.Tk.Dan Pasal 30 ayat (1) huruf (6) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RIyang berbunyi :Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakanpenetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.
    Bahwa proses pemblokiran yang dilakukan sudah sesuai prosedur danketentuan yang berlaku, sehingga pemblokiran tersebut telah sah adanya, danoleh karenanya sesuai ketentuan tersebut pembukaan pemblokiran rekeningtersebut akan dilakukan oleh Turut Tergugat II dan Ill bila ada perintah untukmembuka pemblokiran dari instansi Kejaksaan atau Putusan Pengadilan.9.
    (Para Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), agarmelaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RItersebut;Bahwa berdasarkan bukti T4 (Surat Perintah Pencarian Harta KekayaanTerpidana) pada tanggal 25 September 2013 Kepala Kejaksaan NegeriBandar Lampung/Tergugat telah memerintahkan kepada A. Kohar, SH. dkk.,(Para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung) untukmelaksanakan pencarian terhadap harta kekayaan milik terpidana Hi.
    AndyAchmad Sampurna Jaya bin lbrahim Sepulau Raya;Bahwa berdasarkan bukti T5 (Surat Perintah Pencarian Harta Benda MilikTerpidana) pada tanggal 08 Juli 2014 Kepala Kejaksaan Negeri BandarLampung/Tergugat telah memerintahkan kepada Yusna Adia, SH.dkk (ParaJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk :melaksanakan pencarian terhadap harta benda milik terpidana Hi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1471 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Oktober 2015 — KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAYAPURA CQ. KEJAKSAAN NEGERI FAK-FAK, ; JOHANES EKA EDI SANTOSA OEI,
49 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG RI CQ.KEJAKSAAN TINGGI JAYAPURA CQ. KEJAKSAAN NEGERIFAK-FAK, ; JOHANES EKA EDI SANTOSA OEI,
    KEJAKSAAN AGUNG RI CQ.KEJAKSAAN TINGGI JAYAPURA CQ.
    KEJAKSAAN NEGERIFAKFAK, yang diwakili oleh Jerryanto Tulungalo,S.H., KepalaKejaksaan Negeri Fakfak berkedudukan di Jalan Yos SudarsoWagom Nomor 92 FakFak, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDarwati, S.H., dan kawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara,berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 5456 Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2013, PemohonKasasi dahulu Tergugat V/ Pembanding;melawanJOHANES EKA EDI SANTOSA OEI, bertempat tinggal di JalanGraha Famili Blok E/62, RT. 004, RW. 002, Kelurahan
    KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAANTINGGI JAYAPURA CQ.
    KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2009
    KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAYAPURA CQ.KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/ Pembanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. AbdulManan, S.H. S.IP., M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-04-2008 — Upload : 09-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2129K/PDT/2005
Tanggal 3 April 2008 — KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI. CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG ; PEMERINTAH RI. CQ. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI. CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG CQ. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUPANG,
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI. CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG ; PEMERINTAH RI. CQ. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI. CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG CQ. KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUPANG,
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Juli 2023 — Pemohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
16 — 10
  • Pemohon:
    KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 24 Nopember 2020 — KEJAKSAAN NRGERI KENDARI MELAWAN DJOHAR
173 — 116
  • KEJAKSAAN NRGERI KENDARI MELAWAN DJOHAR
    PENGGUGAT SALAH MENGAJUKAN GUGATAN YANG DITUJUKANKEPADA TERGUGAT (ERROR IN PERSONA)Menurut Tergugat, Gugatan yang diajukan oleh penggugat pada perkaraperdata NO: 63/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam hal ini penggugat salah pihak(subyek) dalam mengajukan gugatan (Error /n Persona) dengan alasan : Bahwadalam surat Gugatannya, penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Kejaksaan Negeri Kendari sebagai Tergugat.
    Dan Pasal 30 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Di bidangpidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenangmelaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    Bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Kejaksaan Negeri(KAJARI) menerbitkan surat Perintah Pelaksanaan PutusanPengadilan (P48), dan berdasarkan P48, jaksa yang ditunjuksegera melaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.3.
    Pasal 1Angka 6 KUHAP disimpulkan bahwa dalam bidang pidana, Kejaksaan atauPenuntut Umum memiliki tugas dan wewenang salah satunya untukmelaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.Halaman 10dari 26 Putusan Perkara Nomor 63 Pdt.G/2020/PN KdiBahwa amar dalam Putusan Pengadilan Negeri KendariNo.35/Pid.B/2006/PN.Kdi tanggal 18 Oktober 2006, menyatakan sebagai berikut1.
    Bahwa Tanggung jawab pelaksanaan ada di kejaksaan. BahwaBarang bukti dikembalikan ke kejaksaan kalau sudahputus. Bahwa Barang bukti Akta Jual Beli (AJB) yang dilimpahtersebut adalah barang bukti yang disita oleh penyidik. Bahwa Sampai saat ini belum jelas keberadaan barang buktiAkta Jual Beli (AJB) tersebut, apakah sudah dikembalikan kekejaksaan atau belum.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 5 Nopember 2015 — BAMBANG KOESBANDONO KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
93 — 22
  • BAMBANG KOESBANDONOKEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
    548.570.000, ;Bahwa pertemuan I tanggal 822013, pertemuan II tanggal 1832013 hadir Direksi yang lama terdakwa Bambang Koesbandono, Slamet Santosodan Zainul fanani ;Bahwa saksi tidak mengundang Komisaris karena Direksi yangbertanggungjawab ; Ada laporan Kasubag saya bahwa Slamet Santoso danZainul fanani tidak mampu menagih dan akan mengembalikan sampaidengan Juni 2013 ;Bahwa saksi tidak kenal Supriatna ;Bahwa sampai saksi keluar dari Biro belum ada penyelesaian untukmenagihkan ;Bahwa saat saksi diperiksa Kejaksaan
    CA ; Bahwa ahli pernah ketemu terdakwa Slamet Santoso ;Bahwa ahli tidak pernah ketemu terdakwa Bambang Koesbandono ;Bahwa ahli melakukan investigasi pada bulan Maret 2015 ;Bahwa ahli diminta oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jatim berdasarkansurat Nomor : B511/0.5.5/Fd.1/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 dansurat tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor :ST307/PW 13/5/2015 tanggal 6 Maret 2015 ;Bahwa ahli mendapatkan buktibukti dari Penyidik ;Bahwa ahli melakukan klarifikasi kepada Bendahara
    NAM setelah pemeriksaan oleh Kejaksaan;Bahwa uang dari PT. JMU ke PT. NAM tersebut masuk dalam laporan keuangan2008 sampai 2010 pada bagian kas setara kas, namun setelah tahun 2010masuk pada bagian uang muka ;Bahwa mengapa penempatan uang dari PT. JMU ke PT. NAM pada laporankeuangan setelah tahun 2010 berbeda, kemungkinan karena kebiyjakan Direksiyang baru ;Bahwa pada sampai tahun 2010 tidak ada RUPS tahunan karena tidak ada proyeklain yang dilaksanakan PT.
    JMU) dan Supriatna, setelah kasus ini mulai diperiksa di Kejaksaan ;Bahwa Direktur Keuangan boleh bertindak sendiri menandatangani MoU denganpihak luar PT. JMU apabila Direktur Utama berhalangan, namun mengenai MoU2010 Terdakwa baru mengetahui setelah kasus mulai diperiksa di Kejaksaan ;Bahwa Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo mengetahui adanya peminjaman kePT. NAM dan telah membuat surat pernyataan bahwa beliau telah mengetahuipeminjaman ke PT. NAM ;Bahwa ada staf PT.
    NAM adalah sebelum adapemeriksaan di Kejaksaan ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merupakanbagian yang tidak terpisahkan yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam putusanini ;Menimbang, bahwa selain saksisaksi dan ahli maka Jaksa Penuntut Umumuntuk membuktikan Dakwaanya juga mengajukan barang bukti sebagaimana dalamdaftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, dariKeterangan Saksisaksi, Keterangan Ahli
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
111 — 31
  • HARI OETOMO ;KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
    Surabaya yang memeriksadan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil Putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa ditahan :: HARI OETOMO)225202222555: Sampang; : 54 Tahun / 9 Nopember 1959; : Lakilaki ; : Indonesia; : Jalan Wiguna Timur VII/6 RT.O1 RW 04 Keluraahan Gunung AnyarTambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya; e Penyidik Kejaksaan
    WINARNO:e Bahwa saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan;48e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa;e Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Agung sebanyak 3 kali, dantidak ada perubahan pada keterangan saksi, dan keterangan saksi diberikan tanpaada tekanan;e Bahwa saksi diperiksa dalam hal pertama kedudukan saksi saat menjabat diPerindustrian dan perdagangan sampai akhir pensiun Mei 2012;e Bahwa sebelum pensiun
    Agung dan benar keterangan yang saksiberikan pada BAP saksi di kejaksaan Agung;Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan PT SMP (SampangMandiri Perkasa) ditunjuk waktu itu;Bahwa perubahan saham itu dilakukan setelah dilakukan penunjukan PT SMP(Sampang Mandiri Perkasa), dan belakangan ada surat terima kasih dari Bupatikepada SKK Migas;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa),;Bahwa ada bagian dari deviden pada PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa);Bahwa harus
    SMP dimohonkan 11 februari 2013 sertifikat terbit, 4April2013;e Bahwa saksi tahu PT SMP sudah menjadi BUMD dan ada Perda No.3 tahun 2010;e Bahwa tanah tersebut sudah disita kejaksaan Agung, pemberitahunnya 3 Juli 2013yang disita HGB atas nama PT ASA, 2 Hak Pakai atas nama PT SMP;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalampembelaan;20 SAKSIAMBIYATI SH:e Bahwa saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikanketerangan;e Bahwa
    ,MH. selakuJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ; HAKIM ANGGOTA I KETUA MAJELIS HAKIM,TTD TTDSUKA DI, SH..MH. SRI HERAWATLSH.MH.HAKIM ANGGOTA IITTDSANGADIS.H. PANITERA PENGGANTI,TTDSITI KARJATUN, SH. MHum.,Halaman 239 dari 220 Putusan No: 05/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBy240240
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-06-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 516/Pdt.G/2022/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2022 — Penggugat:
IMAYANTI
Tergugat:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA C.Q KEJAKSAAN NEGERI MEDAN C.Q JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
70 — 5
  • Penggugat:
    IMAYANTI
    Tergugat:
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA C.Q KEJAKSAAN NEGERI MEDAN C.Q JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 08-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
107 — 56
  • Pemohon:
    NURKHOLIS, S.IP
    Termohon:
    Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
    Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri TanjungJabung Timur Nomor : PRINT18/L.5.18/Fd.1/09/2021, tertanggal 15September 2021b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri TanjungJabung Timur Nomor : PRINT18.a/L.5.18/Fd.1/09/2021, tertanggal 7Oktober 2021C. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri TanjungJabung Timur Nomor : PRINT23/L.5.18/Fd.1/09/2021, tertanggal 14Oktober 2021d.
    Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur; Bahwa, pada saat masuk ke ruangan Saksi, M.
    jumlah yang datang banyak;Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tijt Bahwa, seingat saksi pada saat itu yang datang ke Kantor KPUKabupaten Tanjung Jabung Timur hanya Pihak Kejaksaan; Bahwa, seingat Saksi tidak ada orang lain atau pihak luar yangmenyaksikan penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri TanjungJabung Timur di Kantor KPU Tanjung Jabung Timur; Bahwa, saat itu Tim dari Kejaksaan mengenakan SeragamKejaksaan; Bahwa, Tim Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur disambutSatpam;
    Bahwa, Tim dari Kejaksaan sempat masuk sebentar ke ruanganDivisi Program, kemudian Tim dari Kejaksaan pindah ke ruanganbendahara; Bahwa, Saksi tidak mendengar keributan dari Ruang Bendaharasaat Tim dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur masuk kedalamruangan tersebut; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah petugas kejaksaan yang masuk ke ruangan Bendahara sama atau tidak dengan petugas kejaksaan yangmasuk ke ruangan Divisi Program; Bahwa, saat petugas Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timurmasuk ke ruangan
    peraturan yang lama; Bahwa, jika didalam Internal kejaksaan tidak ada peraturan yangmengatur soal penetapan DPO, maka penyidik kejaksaan harusmengikuti peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Kepala KepolisianRI Nomor 14 tahun 2012;2.