Ditemukan 11002 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penampung penumping
Register : 18-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 4/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HAMDA GUSTIAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
9744
  • Pendamping tersebut, tidak adamemberikan atau membuat pembelaan untuk Persidang Kode Etik Polriuntuk perkara Penggugat sehingga hakhak Penggugat tidak terakomodir;26.
    Bahwa pada saat Pemeriksaan Pendahulauan, faktanyaPenggugat tidak didampingi oleh pendamping sekalipun Penggugatmenyatakan tidak memerlukan pendampingi karena Penggugat khawatirpendamping yang ditunjuk Pengemban fungsi hukum tidak membela danmemberi petunjuk hukum kepada Penggugat terbukti pada saat sidangkode etik berlangsung pendamping yang di tunjuk Pengemban fungsihukum, tidak ada melakukan pembelaan kepada Penggugatdipersidangan hanya diam saja dan Pendamping yang ditunjuk tersebutadalah orang
    Bahwa dalam Pasal 1 ayat 15 PERKAP No. 19 tahun 2012 jelasmenyatakan yang disebut Pendamping adalah Pegawai negeri pada Polriyang diminta oleh Pelanggar atau atasan pelanggar atau Akreditor untukmendampingi terduga Pelanggar dalam Pemeriksaan Pendahuluan, padatahappemeriksaan dan pada Sidang KKEP tentunya dalam hal iniadalah Pendamping yang dapat membela kepentingan terdugapelanggar agar Komisi Kode Etik dapat menjatuhkan putusan yangobjektif;6.
    Bahwa karena tidak adanya Pendamping pada saat PemeriksaanPendahuluan dan Pendamping yang di tunjuk Fungsi Hukum pada saatSidang Komisi Kode Etik Polri, tidak bekerja pada tupoksinya terbukti tidakmembuat dan melakukan Pembelaan pada saat pelaksanaan SidangKomisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat sehingga belum terungkapkebenaran secara materil dan menyebakan tidak terpenuhinyapemeriksaan secara formil menyebabkan tidak terakomodir hakhakPenggugat;8.
    Sehubungan dengan dalil pemohon yang menyebutkanPenggugat tidakdidampingi olen seorang pendamping pada saat pemeriksaan pendahuluan adalahdalil yang tidak benar karena kenyataannya pada saat pemeriksaan pendahuluanPutusan Perkara Nomor : 4/G/2019/PTUN.Pbr, Halaman33dari43halamandi provos, Penggugat tidak mau didampingi oleh seorang pendamping, untuk ituPenggugat sudah membuat surat pernyataan.16.
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 259/Pid.B/2018/PN Sgm
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Citra Permata Sari, S.H.
Terdakwa:
Nurlaelah Dg Te'ne
858
  • Bahwa ketika para penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH)desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan menerima amplop yang berisikanbuku tabungan bank BNI, kartu ATM, dan PIN ATM di kantor KecamatanBontonompo Selatan dari saksi Dian Eka yang merupakan pendamping dariProgram Keluarga Harapan Desa Jipang.
    Bagi para penerima bantuan dana ProgramKeluarga Harapan (PKH) yang tidak mengumpulkan, terdakwa menyampaikan,apabila di kemudian hari terjadi permasalahan pihak pendamping akan lepastangan, sehingga para penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan(PKH) Desa Jipang menyerahkan buku tabungan, kartu ATM, dan PIN ATMmereka kepada terdakwa.
    Bagi para penerima bantuan dana ProgramKeluarga Harapan (PKH) yang tidak mengumpulkan, terdakwa menyampaikan,apabila di kemudian hari terjadi permasalahan pihak pendamping akan lepastangan, padahal pada kenyataannya saksi Dian Eka tidak pernahmemerintahkan hal tersebut.
    Dinging, menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) daripemerintah, dimana kemudian saksi Nurlia Dg Nurung dan saksi Sendong DgBaji dan para warga penerima lainnya menerima amplop yang berisikan bukutabungan bank BNI, kartu ATM, dan PIN ATM di kantor Kecamatan BontonompoSelatan dari Dian Eka yang merupakan pendamping dari Program KeluargaHarapan Desa Jipang.
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 1/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
ANDRIMARA PRIMA AR, S.H.
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
254134
  • Akreditorkembali mengirimkan Nota Dinas permohonan Pendamping dari BidkumPolda Lampung untuk mendapingi Terduga Pelanggar (Penggugat) melaluiNota Dinas Nomor : B/ND303/IV/2020/Propam tanggal 6 April 2020.
    Halini bersesuaian dengan Pasal 45 ayat (1) Perkap No 19 tahun 2012tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polriyang menyatakan bahwa : Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjukPendamping, Akreditor meminta pengemban fungsi hukum untukmenunjuk pendamping bagi Terduga Pelanggar selama prosespemeriksaan;. bahwa dari permohonan pendamping untuk Terduga Pelanggar(Penggugat) dari Akreditor tersebut, Bidkum Polda Lampung berdasarSurat Perintah nomor : Sprin/69/IV/HUK.6.6/2020
    maka kami wajibmenyiapkan pendampingnya dan kami siapkan dari bidang hukum poldauntuk menjadi pendamping penggugat sebanyak 2 orang;Bahwa, pada saat sidang kode etik, penuntut ada menyampaikanpersangkaan dan tuntutannya;Bahwa, ada salinan persangkaan dan tuntutan;Bahwa, salinan persangkaan dan tuntutan di berikan kepada pendamping(Bukti T14 dan T15);Bahwa, Penggugat tidak ada mengajukan saksi;Bahwa, Penggugat tidak pernah meminta Rio sebagai saksi;Bahwa, putusan pidana Penggugat sudah inkracht (
    setelan mendapatkan Surat Keputusanpenunjukkan pendamping terlebin dahulu diberikan berkas Berita Acarapendahuluan dan Berkas pemeriksaaan pendahuluan pelanggaran KEPPuntuk kita pelajari, kKemudian langsung menyusun naskah pembelaanuntuk Penggugat dalam sidang kode etik;Bahwa, berkas tersebut menjadi dasar untuk membuat nota pembelaanpenggugat;Bahwa, saksi sebagai pendamping sudah 1 (Satu) tahun di PoldaLampung;Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNBL Hal 43Bahwa, permintaan pendamping dari propam dan ditunjuk
    HS,S.H. sebagai Pendamping Terlapor in casu Penggugat menunjukkan bahwaPenggugat sesungguhnya sudah menerima hasil Pemeriksaan Pendahuluan yangdiwakili oleh saksi Supriyanto.
Register : 21-01-2014 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr
Tanggal 30 Januari 2014 — BENYAMIN TARSAN KEWAS MAHUSE alias BENYAMIN MAHUSE alias BENI
4327
  • Mandiri Respek Pemprov Papua Tahun 2008 serta KeputusanBupati Merauke Nomor 125 Tahun 2008 tanggal 23 Juni 2008 tentangPenunjukan/ Pengangkatan PJOK Distrik Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Respek pada 11 (sebelas) Distrik di kabupatenMerauke TA 2008 sebagaimana Terdakwa menandatangani Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 900/06/SPPB/ BLM APBD09 AFKBMKMR/V/2010 yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)yang ditandatangani oleh ALEDA VINSA WATOPA selaku Pendamping
    terdakwa BENYAMIN TARSAN KEWAS MAHUZE AliasabCcBENYAMIN MAHUZE Alias BENI selaku Ketua TPKK Kampung AfkabMakmur Distrik Muting untuk pembiayaan kegiatan sebagai berikut:Sarana Prasarana Rp. 83.000.000,00Pendidikan Rp. 11.000.000,00Kesehatan Rp. 6.000.000,00 +JUMLAH = Rp. 100.000.000,00Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, BEJO selaku Ketua TPKD Distrik Mutingdengan YOHANIS KONDOMO (Wakil Masyarakat/Ketua Forum MusyawarahDistrik/MUSDIS Distrik Muting) dan diketahui oleh TITUS SOMBA, SM.Hkselaku PJOK dan Pendamping
    Dana Tahap II :a Pengadaan seng 600 lembar Rp. 24.000.000,00b Pengadaan paku seng 60 Kg Rp. 1.500.000,00c Transportasi bahan 4 Rit Rp. 2.500.000,00d Pakaian seragam SD 63 pasang Rp.4.725.000,00e Pakaian seragam SMP 6 pasang Rp. 540.000,00f Pakaian seragam SMU 12 pasang Rp. 1.680.000,00g Pelatihan membuat kue 1 paket Rp. 3.000.000,00h Pelatihan jahit menjahit 1 paket Rp. 1.055.000,00i Pemberian makanan tambahan 12 bulan Rp. 6.000.000.00+JUMLAH = Rp. 45.000.000,00Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Pendamping
    Kabupaten Kegiatan PNPMMandiri Respek Kabupaten Merauke yaittu AGUNG DEDY PURNOMO danJOHANES mengirimkan surat perihal pencairan dana/pemindahbukuan BLMDistrik Muting kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Merauke yaitu suratNomor : 06/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 08 Oktober 2010 dan surat Nomor: 28/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 25 Oktober 2010, dimana melalui surattersebut Pendamping Kabupaten Merauke memohon agar Bank Papua CabangMerauke melakukan pemindahbukuan dana BLM PNPM Distrik Muting antaralain
    Hal hal penting dalam pengelolaan keuangan oleh TPKK antara lain :Putusan Nomor: 2/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 2526261) huruf b:Tidak ada pengeluaran TPKK untuk membiayai Pendamping Distrik(PD), TPKK, seluruh aparat pemerintah dan seluruh unsur yangterkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatanprogram;2) huruf d :Penggunaan biaya administrasi/pembukuan tidak boleh lebih dari 1 % dari alokasidana per kampung.
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RIKSA SABARA bin H. HUDMAN SUMANTRI
8122
  • (Biaya penginapan pendamping tidak ada)4.
    Sleman Pansus Diikuti oleh 7 orang1. 1921 Mei 2011 Vill pendamping dariSekretariat DPRD2. 2628 Mei 2011 Kab.
    Mengenaiuang uang harian, uang transportasi, uang akomodasi/penginapandipertanggungjawabkan seolaholah yang pendamping tersebut ikut sertamelaksanakan kegiatan meskipun kenyataannya tidak dan uang yangditerima oleh pendamping pun jauh lebih kecil dari yang ditandatangani dipertanggungjawabanBahwa benar yang menentukan personil pendamping kegiatan yaituSekretaris Dewan dalam hal ini sdr.
    Setelah itu Kami menerima/mengambil uang harian untuk kegiatantersebut dari pendamping dan menandatangani tanda terima uangharian tersebut.
    Edi Junaedi dibayarkan kepada para Pendamping dan paraAnggota Dewan yang sebenarnya tidak melaksanakan perjalanan dinas.
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.Sus/TPK/2014/PN.JKT PST
Tanggal 17 Juli 2014 — Pidana Korupsi - IR. H. LUBIS LATIEF, M.Si
4810
  • Tenaga Pendamping : Rasmadi, Dedy Setyono, SH Mkn, OnoSuarno, Tardja.Halaman 51 Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.PstBahwa, saksi sebagai anggota panitia, namun tidak aktif. Yang bekerja ialahpada pendamping dan dari hasil kerja pendamping, saksi memeriksame,membaca dan menanda tanganinya;Bahwa panitia hanya menerima Estimate Enginering dari PT SekeparBilikon.
    , Kemudian menanda tanganinya.Evaluasi administrasi dilakukan tim pendamping, kemudian hasilnyadiserahkan kepada panitia, selanjutnya panitia membaca dan menandatanganinya;Bahwa secara singkat dapat dikatakan panitia menerima dalam bentuk jadidari tim pendamping;Bahwa, saksi beranggapan karena tim pendamping penetapannya satukesatuan dengan SK panitia, maka tim pendamping dianggap sebagaipanitia juga.Bahwa sistim lelang dipergunakan cara terbuka, satu sampul;Bahwa, setelah usulan pemenang lelang
    , Kemudian menanda tanganinya.Evaluasi administrasi dilakukan tim pendamping, kemudian hasilnyadiserahkan kepada panitia, selanjutnya saksi sebagai anggota panitiamembaca dan menanda tanganinya;Bahwa, secara singkat dapat dikatakan panitia menerima dalam bentuk jadidari tim pendamping;Bahwa, saksi beranggapan karena tim pendamping penetapannya satu satuSK dengan panitia, maka tim pendamping dianggap sebagai panitia juga.Sistim lelang dipergunakan cara terbuka, satu sampul;Bahwa, setelah usulan pemenang
    , kKemudian menanda tanganinya.Evaluasi administrasi dilakukan tim pendamping, kemudian hasilnyadiserahkan kepada panitia, selanjutnya saksi sebagai anggota panitiamembaca dan menanda tanganinya;Bahwa, secara singkat dapat dikatakan panitia menerima dalam bentuk jadidari tim pendamping;Bahwa, saksi beranggapan karena tim pendamping penetapannya satu satuSK dengan panitia, maka tim pendamping dianggap sebagai panitia juga.Sistim lelang dipergunakan cara terbuka, satu sampul;Bahwa, setelah usulan pemenang
    Tenaga Pendamping : Rasmadi, Dedy Setyono, SH Mkn,Ono Suarno, Tardja.Bahwa, di dalam SK tersebut ditetapbkan pula Pendamping sebagaimanatersebut di atas;Bahwa, maksud ditetapbkannya pendamping ialah karena ada beberapapanitia yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa , namunbelum pengalaman, sedangkan para pendamping ialah orang orang yangberpengalaman di dalam kepanitiaan pengadaan barang dan jasa, namuntidak memiliki sertifikat, sehingga pendamping dapat membantumengerjakan pekerjaan
Register : 05-04-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 15/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 30 Juli 2013 — JAMES PAKPAHAN Melawan Kapolda Riau
9735
  • dari Polda Riau;Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris dalam sidang kode etik;Bahwa sidang kode etik dilakukan sebanyak tiga kali yaitu tanggal10 Mei 2012, tanggal 19 Mei 2012 dan tanggal 24 Mei 201 2;Bahwa Penggugat hadir pada sidang kode etik;Bahwa pada sidang tanggal 19 Mei 2012 dengan acarapemeriksaan saksi, saksi penyidik dari Polres Kampar tidak datangsedangkan saksi dari propam datang menjelaskan bahwaPenggugat telah tidak melaksanakan tugas selama 100 hari;Bahwa Penggugat didampingi oleh pendamping
    RAJAMIN NASUTION yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Wakapolsek Minas;Bahwa Saksi selaku pendamping bagi Penggugat pada sidang kodeBahwa setiap polisi yang di sidang kode etik boleh memilih sendiripendampingnya;= 22n nnn en nnn nn ennBahwa Saksi tidak tahu apakah setiap anggota Polri bisa menjadipendamping; 22222 no non nner nnn nee cee neces noneBahwa Saksi baru kali ini menjadi pendamping;Bahwa Saksi membaca berkas sebelum sidang kode
    etik;Bahwa dalam rapat perwira kapasitas Saksi bukan sebagaiPENAGAMPING PErigQ UGA a ecsnse caesarean ne nmmeenmneemeeNBahwa sebagai pendamping maka kapasitas Saksi adalah memintakeringanan hukuman bagi Penggugat;Bahwa ada 3 (tiga) pendamping bagi Penggugat yaitu bapakZamzami, Bapak Pulungan dan Saksi sendiri;Bahwa Saksi memberikan pertimbangan agar diberikan keringananhukuman karena Penggugat di masa lalu maupun di akhir masaBese exit Eve gaan ana naa a.
Register : 24-04-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 03/PID.TPK/2014/PT KDI
Tanggal 19 Mei 2014 — Pembanding/Terdakwa : IRWAN HAMID, A.Md Diwakili Oleh : IRWAN HAMID, A.Md
Terbanding/Jaksa Penuntut : LALU JULIANTO, SH.
6932
  • Penerima DAK bidang pendidikan yang tidakmengindahkan bestek yang ada.Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan,Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Menteri Pendidkan NasionalRI Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Konawemendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluhSembilan juta rupiah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawemenganggarkan Dana Pendamping
    IRWAN HAMID, Amd Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, Amd Tim Teknis Pendamping DAK3: MUSTAMAR, ST Tim Teknis Pendamping DAKA. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAKTugas dan tanggungjawab tim teknis :a. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalamikerusakan.b.
    Putusan No. 03/Pid.TPK/2014/PT.SultraDaerah Kabupaten Konawe menganggarkan Dana Pendamping sebesarRp. 3.373.900.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga jutaSembilan ratus rupiah).Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Bangunan Sekolahdi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran 2009dianggarkan sebesar Rp. 46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyarseratus empat juta rupiah) dengan rincian :No Uraian Jumlah (Rp)1. Honorarium tenaga ahli 332.500.000,002.
    IRWAN HAMID, Amd Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, Amd Tim Teknis Pendamping DAK3. MUSTAMAR, ST Tim Teknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAKTugas dan tanggungjawab tim teknis :a. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalamikerusakan.b.
    Putusan No. 03/Pid.TPK/2014/PT.SultraSK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyekDAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen daritim tekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Inwan Hamid tertanggal11 Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDDinas Diknas Kab.
Putus : 04-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — LANNY GUNAWAN, SE KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
5021
  • Rusdianto meminta agar Terdakwa Lenny Gunawan selaku direktur PT.Berito Jaya Medika mencari dua (dua) perusahaan pendamping untuk dikutsertakan sebagai pesertalelang dan satu (satu) perusahaan pendamping lagi akan disiapkan oleh pihak RSUD Dr. R.Soedarsono. Terdakwa Lenny Gunawan pun mendapatkan dua perusahaan pendamping yakni PT.Mimi Anugrah Jaya dan PT. Salsabilla Cahaya Abadi melalui saksi Titik Lestari.
    Farizta Jaya Agung diikutkan sebagai perusahaan pendamping dalam lelangpengadaan barangberupa 101 (seratus satu) bahan alat kesehatan tersebut. Selanjutnya saksi Agus Sudarmantomemprosesnya sehingga PT.
    Farizta Jaya Agung agarikut serta pula sebagai peserta lelang pendamping dengan maksud agar dapat diatur bahwa PT. FariztaJaya Agung hanya sebagai peserta lelang pendamping yang tidak dapat dimenenangkan dalam lelangtersebut. Saksi Fuat Krisnanto lalu menghubungi saksi Riza Afianto selaku direkturPT. Farizta Jaya Agung.
    RUSDIANTO meminta agar Terdakwa LANNY GUNAWAN, S.E., menyiapkan 2 (dua)Perusahaan pendamping dan 1 (satu) perusahaan pendamping disiapkan oleh pihak RSUD dr. R.Soedarsono yaitu saksi FUAT KRISNANTO.
    RUSDIANTO selaku Direktur meminta agar Terdakwa LANNY GUNAWAN, S.E., menyiapkan2 (dua) Perusahaan pendamping dan (satu) perusahaan pendamping disiapkan oleh pihak RSUD dr.R. Soedarsono. Selanjutnya dibuat dokumen penawaran untuk 2 (dua) perusahaan tersebut, yang terdiridari: (1). PT Mimi Anugrah Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.579.714.320,00 dan PTSalsabillah Cahaya Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.579.706.590,00.
Register : 25-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA
Tanggal 6 Desember 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : KARDONO, SH
Terbanding/Terdakwa III : MUHAMMAD TAMIN Bin H. ARIFIN
Terbanding/Terdakwa I : ALI HASMI Bin MUHAMMAD SYASYA
Terbanding/Terdakwa II : SAIFUL HIDAYAT Bin ALI HASMI
7937
  • ARIFIN selaku Pendamping LokalDesa (PLD) Kp.
    Pasir Putin) membuat Dokumen Rencana KegiatanPembangunan Kampung (RKPK) bersama dengan terdakwa MUHAMMADTAMIN (Sselaku Pendamping Lokal Desa Kp.
    Pasir Putin) membuat Dokumen Rencana KegiatanPembangunan Kampung (RKPK) bersama dengan terdakwa MUHAMMADTAMIN (selaku Pendamping Lokal Desa Kp.
    Desa Nomor :742/SPK2 PENDAMPING DESA/2016 Tanggal 20 Januari 201632.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 742/SPT PENDAMPINGDESA/I/2016 Tanggal 19 Januari 201633.1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Pendamping Gampong / DesaNomor : 726 / SPK 2 PENDAMPING GAMPONG / DESA/ 2016 Tanggal01 April 2016.34.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 90.3/SPT PendampingDesa /V/2016 Tanggal 03 Juni 2016.35.1 (satu) eks Format Kendali Dana Desa Tahun Anggaran 2016Bersumber Dari APBD Gampong/Desa
Register : 16-03-2013 — Putus : 10-06-2009 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 124/PID.B/2009/PN.BLT
Tanggal 10 Juni 2009 — ROHMAD BIN DULLAH MUKTI
8037
  • Sanankulon Kab.Blitar ;Bahwa saksi adalah pembantu pendamping Kec. Sanankulon Kab.Blitar, yang ditunjuk untuk menggantikan posisi pemdamping25sebelumnya yaitu Bu Susiani (sesuai SK), yang mengundurkan dirisebagai pendamping proyek tersebut, sehingga saksi yang kemudianditunjuk oleh pemerintah daerah Kab.
    Blitar, untuk mengurusimasalah program JPES tersebut ;Bahwa tugas saksi sebagai pembantu pendamping proyek tersebutadalah membantu proses awal, sebelum proyek turun, jadi lebihbanyak ke penelusuran, sosialisasi tentang program pokja JPES, danbukan pendamping secara teknis ;Bahwa saksi bertugas menjadi pendamping proyek tersebut selama 3bulan, sejak bulan September 2007 sampai akhir bulan Desember2007 ;Bahwa program tersebut berasal dari Propinsi, sedangkan dana dariprogram tersebut berasal dari pemerintah
    Blitar ;Bahwa besarnya dana proyek tersebut adalah sebesar Rp.58.000.000, dan dipergunakan untuk pembuatan jalan makadam ;Bahwa saksi tidak setiap hari mengikuti kegiatan dalam pengerjaanproyek tersebut dan saksi tidak ingat berapa kali melakukanpemantauan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek tersebut semua sudah sesuaidengan acuan yang ada atau tidak, karena ketika saksi ditunjuksebagai pembantu pendamping, proses pengerjaan proyek tersebutsudah berjalan sejak awal (sejak sebelum saksi ditunjuk
    sampai selesaimendampingi proyek tersebut karena SK pendamping batas waktunyasampai akhir Desember, dan pendamping sudah lepas sama sekalimeskipun proyek belum tuntas ;Bahwa saksi tidak tahu dalam proyek tersebut ada sisa dana atautidak ;Bahwa semua dana dari pemerintah harus dipertanggung jawabkan,dan apabila ada sisa dana dalam proyek tersebut, tidak diperbolehkanlagi dibelanjakan untuk material dan harus dikembalikan kepadaNegara ;Bahwa menurut saksi, apabila dalam satu proyek terdapat sisa dana
    Blitar ;Bahwa pada waktu pengajuan proposal pada termin I, adatim pendamping sejak dana akan dicairkan sebelum bulanDesember 2007, yaitu sekitar bulan Oktober Nopember2007, akan tetapi setelah bulan Desember 2007 dan proyekberjalan pada bulan Januari 2008, sudah tidak adapendamping, karena menurut pendamping proyek, masakerjanya (kontraknya) sudah habis pada akhir bulanDesember 2007 ;Bahwa terdakwa sudah berusaha bersama dengan perangkatdesa untuk membuat laporan pertanggung jawaban, tetapiKetua
Register : 25-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 27 Maret 2019 — Pembanding/Penuntut Umum III : MUHAMMAD YUSRAN SETIAWAN, S.H
Terbanding/Terdakwa : H. SOFYAN SYAM, S.E BIN H. SYAMSUDDIN A. HAMID,S.E Diwakili Oleh : MASHURI PANDUDAYA, SH. MH
5527
  • SOFYAN SYAM,SE;Dikembalikan kepada KPU Propinsi Sulawesi Selatan;> 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi perda Nomor:4/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tanganioleh Muhammad Yahya selaku pendamping anggota DPRD ProvinsiSulawesi selatan yang ditunjukan kepada RESTU ALAMSYAH, S.Sos;> 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat balino partai golongan karya(Golkar);> 1 (satu) lembar undangan pemateri dalam rangka sosialisasi perdanomor: 01/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November
    2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAHYA SElaku pendamping anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRANATSIR;> 1 (satu) lembar undangan materi dalam rangka sosialisasi perda, Nomor:02/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tanganioleh MUHAMMAD YAHYA selaku pendamping anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan ditujukan kepada RIDWAN SYAM;Dirampas untuk dimusnahkan.4.
    Muhammad YudhistiraNatsir), dikembalikan kepada Muhammad Yudhistira Natsir;e 1 (satu) lembar Undangan pemateri dalam rangka sosialisasi Perda,Nomor: 02/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yangditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Ridwan Syam;e 1 (Satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor:04/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatanganioleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD ProvinsiSulawesi
    Selatan ditujukan kepada Restu Alamsyah, S.Sos;Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKSe 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai Golongan Karya(Golkar);e 1 (satu) lembar undangan Pemateri dalam rangka sosialisasi Perda,Nomor: 01/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yangditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MuhammadYudhistira Natsir;e 1 (Satu) rangkap Daftar Calon Tetap (DCT) anggota
    2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YAHYA SElaku pendamping anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRANATSIR;1 (Satu) lembar undangan materi dalam rangka sosialisasi perda, Nomor :02/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tanganiHalaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKSoleh MUHAMMAD YAHYA selaku pendamping anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan ditujukan kepada RIDWAN SYAM;Dirampas untuk dimusnahkan.4.
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Doni Candra pgl.Doni
9762 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.2.208.446, 41.1 (satu) lembar Copy SSP PPH pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesarRp.220.844.42.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana DAK Pek. Pembangunan PagarPPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.11.042.231,43.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana Pendamping Pek. PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.1.104.223,Hal. 25 dari 38 hal. Put.
    PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.3.864.781,47.1 (satu) lembar SSP PPH pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesarRp.386.478,48.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.4.600.929,49.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana Pendamping Pek.
    PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.367.710,53.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesarRp.36.807,54.1 (satu) lembar copy SSP PPn Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.1.840.371,55.1 (satu) lembar copy SSP PPn Dana Pendamping Pek.
    PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.3.864.781,47.1 (satu) lembar SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesarRp.386.478,48.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.4.600.929,49.1 (satu) lembar copi SSP PPN Dana Pendamping Pek.
Putus : 07-03-2013 — Upload : 08-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 02/PID.SUS/2013/PTK
Tanggal 7 Maret 2013 — AGAS ANDREAS, BSW. S,Sos
4824
  • Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/pesertakegiatan fasilitast Hansip/Linmas yaitu belanja snack saatpelatihan untuk 255 (dua ratus lima puluh lima) orangpeserta, panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmassebesar Rp. 22.950.000, (dua puluh dua juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor :101 yang diterima oleh Andreas Ambot.
    Nisedorus Nabun.Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/pesertakegiatan fasilitast Hansip/Linmas yaitu belanja snack saatpelatihan untuk 156 (seratus lima puluh enam) orang peserta,panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp.14.040.000, (empat belas juta empat puluh ribu rupiah)berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 106 yang diterima olehDrs.
    Kecamatan Welak dengan jumlah peserta sebanyak 127 (seratusdua puluh tujuh) orang, diterima anggaran masingmasing :Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/pesertakegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minumsaat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping danpelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000, (empat jutalima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor :98 yang diterima oleh Ir.
    (seratus empat puluh lima) orang, diterima anggaran masingmMaSing :Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/pesertakegiatan fasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja makan minumsaat pelatihan untuk 20 (dua puluh) orang pendamping dan57pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp. 4.500.000, (empat jutalima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor :99 yang diterima oleh Drs.
Register : 02-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus/TPK/2017/PN.Dps
Tanggal 28 Juli 2017 — I GUSTI RAI SUTA, SH
7259
  • 1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping;Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal;Bahwa uang makan oleh trevel diberikan sekali saja; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel;Bahwa untuk perjalanan dinas tahun anggaran 2013 dilakukan 1(satu) kalipencairan;
    1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping; Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Hal.176 dari 414halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Dps Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel; Bahwa sekali perjalanan dinas saksi dapat uang saku Rp.350.000,(tiga
    1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping;Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel;Bahwa sekali perjalanan dinas saksi dapat uang saku Rp.350.000,(tiga ratuslima puluh ribu rupiah) per hari dan biasanya saksi melakukan
    Tpk/2017/PN Dps Bahwa Gusti Made Patra, S.H. yang menjadi PPTK pada saat perjalanandinas tahun anggaran 2013 Bahwa untuk trevel PPTK yang menentukan trevel mana yang akandigunakan; Bahwa kelas hotel, SPPD yang saksi terima dengan anggota DPRD KotaDenpasar sama anggarannya; Bahwa untuk anggota DPRD Kota Denpasar 1 kamar ditempati 1 orangsedangkan untuk pendamping 1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping; Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus
    Voucher Hotel dari Sunda Duta Tour & Travel dan Tiket Pesawatbagi Staf Sekretariat pendamping pimpinan dan anggotan DPRDKota Denpasar ;6.
Register : 28-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 0489/Pdt.P/2019/PA.BL
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
186
  • Pemohon bersediamenerimanya; Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak adahubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka,Penetapan No. 0489/Pat.P/2019/PA.BL hal. 3 dari 14 halamansedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar ataudipinang ataupun dinikah oleh lakilaki lain, dan tidak ada paksaan dariSiapapun juga ;Bahwa berdasarkan Surat PerintahTugas telah hadir di persidangan Yulis Hastuti, SH.MH, umur 53 tahun, agamaIslam, jabatan Pendamping
    SoetomoNomor 50 Telp (0342) 801080, memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa Pemohon dan calon besanya (Adung Susiono) telah menghadapkepada Pendamping Hukum P2TP2A Kabupaten Blitar;Bahwa anak Pemohon telah tidak sekolah serta telah bekerja;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2tahun mereka selalu berdua dan tidak bisa dipisahkan;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya menyatakan keinginanmenikah adalah atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan siapapun;Bahwa Pemohon
    sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yangdilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama);Bahwa Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakatapabila tidak segera dinikahkan;Bahwa sebagai Pendamping Hukum telah berusaha secara maksimal untukmenyarankan agar pernikahan anak Pemohon sampai tercapai umur 19tahun akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tuacalon suami yang bernama Daroji bin Kartijan, umur 47 tahun, agama
    /2019 tertanggal 27 Nopember 2019 telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Nur Laili Nomor1277/NST/86/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Blitar yang di telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.3);Asli Surat hasil wawancara yag dilakukan oleh Pendamping
    tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syaratperkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang Undang Nomer 16 Tahun2019 sebagai perubahan terhadap UndangUndang Nomer 1 tahun 1974 harusterpenuhi umur 19 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Hasil WawancaraPedamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlingdungan Perempuan danAnak (P2TP2A) Blitar yang menyatakan bahwa apabila permohonan dispensasiini tidak dikabulkan maka akan terjadi halhal yang membuat kegalauan paraorang tua maka pendapat Pendamping
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN MAGELANG Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mgg
Tanggal 6 Mei 2021 — Pemohon:
TUMILAH
6311
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
    2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali/ pendamping terhadap MARSHANDA OCTAVIA FATMA YUSLIA khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan dalam mengikuti proses seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
    3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah ) ;
Register : 26-09-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PN MASOHI Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Msh
Tanggal 5 Oktober 2022 — Pemohon:
Dominggus Pattiasina
599
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan Pemohon sebagai Pendamping terhadap orang yang bernama DESMON KOHONUSSA untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Putus : 09-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1777 K/PID.SUS/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — I NENGAH SUBAGIARTA alias PAK PERI
7828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NYOMAN ADI WIRYATAMA;18.5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332tahun 2009 tentang NamaNama Penyuluh Pendamping PengembanganUsaha Agriisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tabanan tahun 2009yang ditanda tangani oleh Bupati Tabanan an.
    NYOMAN ADI WIRYATAMA;56.5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332tahun 2009 tentang NamaNama Penyuluh Pendamping PengembanganUsaha Agriisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tabanan Tahun 2009yang ditanda tangani oleh Bupati Tabanan an.
    NYOMAN ADI WIRYATAMA;17.5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332tahun 2009 tentang NamaNama Penyuluh Pendamping PengembanganUsaha Agriisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tabanan tahun 2009yang ditanda tangani oleh Bupati Tabanan an.
    Gapoktan Suka Maju;54.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332 tahun 2009tentang Penetapan Penyuluh Pendamping dan Gabungan KelompokTani di Desa Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di KabupatenTabanan tertanggal 16 juni 2009 yang ditanda tangani oleh BupatiTabanan an.
    NYOMAN ADI WIRYATAMA;55.5 (lima) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 332tahun 2009 tentang NamaNama Penyuluh Pendamping PengembanganUsaha Agriisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tabanan Tahun 2009yang ditanda tangani oleh Bupati Tabanan an.
Putus : 17-09-2014 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — Drs. H. JABARUDDIN, M.Si
8442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1213 K/Pid.Sus/2014Konawe menganggarkan Dana Pendamping sebesar Rp3.373.900.000,00(tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Bangunan DinasPendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran dianggarkansebesar Rp 46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat jutarupiah) dengan rincian : No Uraian Jumlah (Rp)1. Honorarium Tenaga Ahli 332.500.000,002.
    IRWAN HAMID, A.Md Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, A.Md Tim Teknis Pendamping DAK3. MUSTAMAR, A.Md Tim Teknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAK Tugas dan tanggungjawab tim teknis :1. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang kerusakan ;2.
    SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun2009 ;Hal. 31 dari 47 hal. Put.
    SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan proyek DAK Tahun2009 ;5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah ;6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tetulis Iwan Hamid tertanggal 11Agustus 2009 ;Hal. 42 dari 47 hal. Put.