Ditemukan 44858 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-10-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2461 K/Pdt/2020
Tanggal 8 Oktober 2020 — POLTAK TAMPUBOLON, DKK Lawan HERLINA NAPITUPULU Dan AGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SIMALUNGUN
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • POLTAK TAMPUBOLON, DKKLawanHERLINA NAPITUPULUDanAGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SIMALUNGUN
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
SUMARNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
86 — 41
  • Penggugat:
    SUMARNI
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pengadilan PN TANJUNG Perdata Tanah
Register : 01-05-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Tjg
Tanggal 5 Nopember 2015 — DJOHANSYAH Bin IBUH (Alm) Melawan 1. MURSIAH Als IMUR. 2. A’AI Als MAMA BAYAH.
89 — 12
  • Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;3.
    Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;4.
    Menyatakan sah menurut hukum surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967 atas nama IBUH Bin ITUK (Alm) sebagai bukti hak milik Penggugat atas sebidang tanah perwatasan beserta tanaman diatas yang terletak di jalan Jend.Basuki Rahmat Rt.002 Kelurahan Agung
    Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;6.
    Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;8.
    Kabupaten Tanjung tertanggal07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor AgrariaKab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967.Menyatakan sah menurut hukum surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Tanjungtertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh KepalaKantor Agraria Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967atas nama IBUH Bin ITUK (Alm) sebagai
    Sebelah Timur : Jalan Raya.Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan bukti mengenai pembagianwarisan atas tanah tersebut dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa seluruh ahli warismempunyai hak atas tanah tersebut termasuk salah satunya adalah Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat PI berupa Foto copySurat Keputusan Sementara Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong No.A.33/I.A/SKPTS/KAGDA TB/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah KabupatenTabalong tertanggal
    ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PI yakni Foto copy Surat KeputusanSementara Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong No.A.33/I.A/SKPTS/KAGDA TB/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalongtertanggal 8 Pebruari 1967 dengan lampiran peta/gambar tanah No.A.36/SU.GK tertanggal7 Pebruari 1967 tersebut dikaitkan dengan Pasal 1870 BW karena Tergugat I dan TergugatII tidak dapat membuktikan ketidaksahan / cacat hukum terhadap bukti surat tersebut dansecara hukum dapat
    dahulu Baseran dan sekarang Jalan Raya dengan ukuran58 meter;e Sebelah Selatan : dahulu Hj.Mariam sekarang Ganul dan Maspurdengan ukuran 58 meter;e Sebelah Barat : Jalan Raya dengan ukuran 12 meter;e Sebelah Timur : Jalan Raya dengan ukuran 6 meter;Sebagaimana bukti kepemilikan surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalongtertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh KepalaKantor Agraria Daerah Kabupaten
    tangani oleh KepalaKantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal08 Pebruari 1967;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2596 K/Pdt/2018
Tanggal 20 September 2018 — TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
    ., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan DamaiNomor 88, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018:Pemohon Kasasi:1.LawanKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, dalam hal ini selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Trasedan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Bekasi, diwakili oleh DR.
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 16-12-2022 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 12-02-2024
Putusan PN GARUT Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Grt
Tanggal 10 Juli 2023 — MENTERI AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT C.Q. KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
62 — 56
  • MENTERI AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT C.Q. KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 180/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
75 — 25
  • Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
    Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 28 Mei 2019 — Perdata - Purwanto, SE lawan -Yansen Lambang LAWAN -PURWANTO, SE, Dk
138 — 54
  • Lebar = 172,5 MLuas = 52.938 M Luas = 19.147 MTotal Luas Bidang 1 dan 2 = 72,09 Ha;Dengan batas-batas :- Sebelah Utara berbatasan dengan : Usis I Sangkai;- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;- Sebelah Timur berbatasan dengan : Handil Pukung Handiwung;- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;Adalah sah untuk pengurusan penerbitan Sertipikat pada Kantor Agraria
    Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018 adalah perbuatan melawan hukum;5.
    Menghukum Tergugat mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018;6.
    Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;Bahwa pada bulan September 2018 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau PropinsiKalimantan Tengah tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugatdengan alasan ada surat Tergugat untuk memending;Menghukum Tergugat untuk mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada KepalaKantor Agraria
    Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.Bahwa pada bulan September 2018 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau PropinsiKalimantan Tengah tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugatdengan alasan ada surat Tergugat untuk memending.Menghukum Tergugat untuk mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada KepalaKantor Agraria
    Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan Surat keduaPemendingan pembuatan Sertifikat tanah atas nama Purwanto (Penggugat)kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuatpada tanggal 24 Juli 2018.Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada IbuKetua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yangmemeriksa
    Bahwa oleh sebabberalasan menurut hukum langkah administratif yang dilakukan oleh KepalaKantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang tidak dapatmenerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat adalah merupakan suatu langkahhukum administratif yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 s/d Pasal 27 UU Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka Tergugatmenolak
    memiliki tanah yang telah dikuasai Penggugatkarena tanah Tergugat telah dijual kepada Usis Sangkai;Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepadaKantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten PulangPisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatanSertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., III. PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., III. PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
    Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996.2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. CiptaDaya Sejati Luhur.ll. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa berdasarkan suratgugatan PT.
    Cipta DayaSejati Luhur;Mewajibkan Tergugat dan Tergugat Il Untuk Mencabut objek sengketaberupa:a.Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996;Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT.
    Putusan Nomor 513 K/TUN/2017Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna UsahaAtas Nama PT.
    Cipta Daya Sejati Luhursebagai pemilik Hak Guna Usaha dan dalam hal ini tidak ada hubungannyadengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, olehkarena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima ( NietOntvankelijk Verklaard);2.
    Cipta Daya Sejati Luhur yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkanSurat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996pada dasarnya diterbitkan diatas alas hak yang sah yaitu SuratHalaman 21 dari 24 halaman.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 05-02-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 5 Maret 2021 — Pemohon:
TERBIT JACOB MUDA ROLOS
Termohon:
Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang Kota Manado
193 — 111
  • Pemohon:
    TERBIT JACOB MUDA ROLOS
    Termohon:
    Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang Kota Manado
    PERMEN AGRARIA DAN TATARUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI nomor 11tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 30 Dalam halKeputusan berupa Surat Pemberitahuan pengaduan atau permohonan tidakdapat dilaksanakan atau tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf d. Kepala Kantor PertanahanHalaman 5 dari 20 Hal.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 13-04-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penggugat:
Ahmad
Tergugat:
Sutilah Suyitno
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Intervensi:
1.Bachtiar B.Bin Borahima
2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
87 — 29
  • Penggugat:
    Ahmad
    Tergugat:
    Sutilah Suyitno
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
    Intervensi:
    1.Bachtiar B.Bin Borahima
    2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 PK/Pdt/2022
Tanggal 14 September 2022 — I WAYAN GEMBAL Lawan I MADE ARTHA, S.H Dan KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I WAYAN GEMBALLawanI MADE ARTHA, S.HDanKEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-11-2022 — Upload : 25-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3607 K/Pdt/2022
Tanggal 3 Nopember 2022 — NEDRAWATI, Dk dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA KANTOR AGRARIA/ATR KOTA PAYAKUMBUH
166 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEDRAWATI, DkdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA KANTOR AGRARIA/ATR KOTA PAYAKUMBUH
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
RAZALI Bin M AMIR
Tergugat:
FERDINAN AGUSTA LIM
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria BPN dan Tata Ruang Cq Kanwil Prov Kalbar Agraria BPN dan Tata Ruang
2.BUDI EFFENDI, SH
105 — 10
  • Penggugat:
    RAZALI Bin M AMIR
    Tergugat:
    FERDINAN AGUSTA LIM
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria BPN dan Tata Ruang Cq Kanwil Prov Kalbar Agraria BPN dan Tata Ruang
    2.BUDI EFFENDI, SH
    PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA ( BPN DAN TATARUANG Cq KANTOR WILAYAH PROV. KALIMANTAN BARATAGRARIA (BPN) DAN TATA RUANG Cq KANTOR KABUPATENMEMPAWAH AGRARIA DAN (BPN DAN TATA RUANG), beralamatkantor di Jalan Daeng Manambon Kota Mempawah, selanjutnyaCGiSEDUt SEDAGAL ... ... 0... cece cece ee eeceeeeeeeeeeeeee teens TURUT TERGUGAT 1:3. BUDI EFFENDI. SH, Pekerjaan Notaris dan PPAT Kab. Kubu Raya,Alamat Jalan Jenderal A Yani Il Kecamatan Sei Raya Kab.
    Notaris Sri Wahyudi No. 512/F/1992 tanggal 20 Februari 1992, Kutipandari SU.SEM No. 465/1982 Persil No. 1 tanggal 1 April 1982 oleh KepalaKantor Agraria KepalaPendaftaran Tanah TOJIB, BSc. Kutipan dari Sen :462/1982Persil No. 1 tanggal 1 April 1992 (ada 2 lembar)kepemilikanPenggugat sama dengan sertifikat tanah berada di JI.
    USMANADAM, oleh Camat Sungai Ambawang Bapak SUWARDI FAUZI, BA No.474.3/16/KS tanggal 28 Januari 1992 Notaris Sri Rohani Wahyudi NO.512/F/1992Tgl.20 Feb 1992, Kutipan dari SU.SEM NO. 465/1982 Persil NO. tanggal 1 April1982 oleh Kepala Kantor Agraria kepala Pendaftaran Tanah TOJIB, B.Sc. kutipandari Sen:465/1982Persil No.1 Tg. 1April 1992 (Ada 2 lembar) kepemilikanPenggugat sama dengan Sertifikat tanah berada di JI.
    USMAN ADAM, oleh Camat Sungai Ambawang BapakSUWARDI FAUZI, BA No. 474.3/16/KS tanggal 28 Januari 1992 Notaris Sri RohaniWahyudi NO.512/F/1992 Tgl.20 Feb 1992, Kutipan dari SU.SEM NO. 465/1982Persil NO. tanggal 1 April 1982 oleh Kepala Kantor Agraria kepala PendaftaranTanah TOJIB, B.Sc. kutipan dari Sen:465/1982Persil No.1 Tg. 1April 1992 (Ada 2lembar) kepemilikan Penggugat sama dengan Sertifikat tanah berada di Jl.
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 16-04-2024 — Putus : 11-09-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan PN DOMPU Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Dpu
Tanggal 11 September 2024 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN PROVINSI NTB CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
3.MISDA H. SUBARJO
4.PT. SUMBAWA TIMUR MANING
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN CQ.KEPALA WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN PROVINSI NTB CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
19 — 18
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN PROVINSI NTB CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
    3.MISDA H. SUBARJO
    4.PT. SUMBAWA TIMUR MANING
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN CQ.KEPALA WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN PROVINSI NTB CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Tanah
Putus : 17-09-2015 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Pwt
Tanggal 17 September 2015 — Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
134 — 17
  • Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
    Prof Dr.Suharso No.H45 Kelurahan Bancarkembar RT 002/RW 009 Kecamatan Purwokerto Utara KabupatenBanyumas. sebagai TERGUGAT III KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI I;Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agrariadan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang,cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/KantorPertanahan Kabupaten Banyumas, beralamat di Jl.Jend.
    Sertifikatbaru yaitu :a Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02078/Tambaksogra, seluas2.678 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00282/Tambaksogra;b Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02079/Tambaksogra, seluas5.146 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :0028 1/Tambaksogra;c Sertifikat Hak Milik (Shm) No. 02080/Tambaksogra, seluas5.010 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00233/Tambaksogra;dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan pada pokoknya juga memintaTurut Tergugat (Menteri Negara Agraria
    dan Tata Ruang RepublikIndonesia di jakarta C.q Kepala kantor Wilayah Kementerian NegaraAgraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang C.q KepalaKantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertahanan Kabupaten Banyumas)untuk membantu mengembalikan status dan kepemilikan barang sengketa,baik secara riil maupun administratif/persuratan kepada dan atas namaPenggugat I;2 Bahwa merupakan fakta hukum, pecahanpecahan dari Sertifikat Induk HakMilik No. 1328/Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No.
    Hak Milik (SHM) No. 02080 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 5.010 m2, atas namaDamarus Tan;Adalah telah dilakukan Pemecahan secara sempurna oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyumas sebagai pihak yang berwenang dalam pendaftarantanah, dan telah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam tatacara pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan (UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
    ,e kecakapan untuk membuat perjanjian,e suatu hal tertentu, dane suatu sebab yang halal.a Bahwa transaksi jual beli seperti tersebut di atas, yang dilakukan antaraTergugat I, II selaku penjual dengan Tergugat III selaku pembeli, berikutdengan proses mutasi balik nama sertifikatnya dilakukan menurutprosedur yang berlaku dalam jual beli serta tata cara pendaftaran tanahdengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan (Pasal 19 UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — BATU BARA) VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
57 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATU BARA) VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    PUTUSANNomor 12 P/HUM/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atasPasal 77 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahterhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 125 Tahun 2004) Tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatpertama
    , bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal25 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7Mei 2012 dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2012 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 77 ayat 1 dan 2 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah terhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 (Lembaran Negara Republik
    Bahwa, ternyata surat Pemohon tersebut di atas dibalas oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan dengansuratnya Nomor: 102/600.14/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yangmenyatakan: Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah RINomor: 24 Tahun 1997 yo Peraturan Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, pasal 77 ayat 1 (satu) danayat 2 (dua) adanya batasan kewenangan Pengukuran bidang tanahsebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku.
    Menyatakan bahwa Peraturan Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 khususnya pada Pasal77 ayat 1 dan 2 adalah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 32Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Nomor: 125 Tahun 2004) tentangHalaman 6 dari 14 halaman.
    Putusan Nomor 12 P/HUM/2012Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 serta Pasal 14ayat 3;Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 khususnya Pasal 77 ayat 1 dan2 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.ATAU4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-03-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 29-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penggugat:
PT Trisetia Usahamandiri
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
148 — 21
  • Penggugat:
    PT Trisetia Usahamandiri
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 17-07-2024 — Putus : 13-08-2024 — Upload : 13-08-2024
Putusan PT SAMARINDA Nomor 134/PDT/2024/PT SMR
Tanggal 13 Agustus 2024 — KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN PUSAT JAKARTA Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN WILAYAH PROP. KALTIM - Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
18 — 13
  • KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN PUSAT JAKARTA Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN WILAYAH PROP. KALTIM - Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
    Terbanding/Tergugat II : BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 10-09-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan PN PADANG Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Pdg
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
Tergugat:
1.ENDANG RATNA.S
2.ERNA ALKHUSNA
3.EVI ANGGRAINI
4.DONY NOVALIANDRY
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
74 — 26
  • Penggugat:
    Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
    Tergugat:
    1.ENDANG RATNA.S
    2.ERNA ALKHUSNA
    3.EVI ANGGRAINI
    4.DONY NOVALIANDRY
    Turut Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 04-05-2023 — Putus : 22-05-2023 — Upload : 22-05-2023
Putusan PTA JAKARTA Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.JK
Tanggal 22 Mei 2023 —
Terbanding/Tergugat V : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
Terbanding/Tergugat VII : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA CQ.
190 — 12

  • Terbanding/Tergugat V : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
    Terbanding/Tergugat VI : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
    Terbanding/Tergugat VII : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA CQ.
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
    Turut Terbanding/Penggugat II : LINTANG BENOWO SAKTI Diwakili Oleh : WARTONO W, SH., MH.,CLA.