per Desember2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Murni TA.2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upahtenaga kerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAKbidang Kehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010tanggal 01 Desember 2010.1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam mode No.

Nomor: P.3/MenhutIV2011 tentang27petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan TA.2011 Bab Ill PENGGUNAAN DAN DANA PENDAMPING huruf B. Proporsipenggunaan, angka 1.

Nomor: P.3/MenhutIV2011 tentangpetunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan TA.2011 Bab Ill PENGGUNAAN DAN DANA PENDAMPING huruf B. Proporsipenggunaan, angka 1.

tanggal per Desember2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPJ DAK Murni TA.2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upahtenaga kerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAKbidang Kehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010tanggal 01 Desember 2010.1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam mode No.

per Desember 2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPJ DAK Murni TA.201 1Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.10) Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upah tenagakerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAK bidangkehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010 tanggal 01Desember 2010.11) 1 ( satu ) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam model No.

Penggugat ;e Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik,akan tetapi sejak awal menikah yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan didasari rasa saling mencintai,tetai karena dijodohkan oleh kedua orang tua, Penggugat sudah berusaha untukmencintai Tergugat namun hati Penggugat tak bisa dipungkiri untuk tetap tidakmenerima Tergugat sebagai pendamping

mereka tinggal diPenggugat ;e Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagikarena keduanya telah pisah rumah sejak 1 tahun 20 bulan hingga sekarang ini sudah1 tahun 20 bulan dan penyebab percekcokan mereka itu karena perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat bukan didasari rasa saling mencintai, tetai karenadijodohkan oleh kedua orang tua, Penggugat sudah berusaha untuk mencintaiTergugat namun hati Penggugat tak bisa dipungkiri untuk tetap tidak menerimaTergugat sebagai pendamping

di Penggugat ;e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksitahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 1 tahun 20 bulanhingga sekarang selama 1 tahun 20 bulan dan penyebab cekcok karena perkawinanantara Penggugat dan Tergugat bukan didasari rasa saling mencintai, tetai karenadijodohkan oleh kedua orang tua, Penggugat sudah berusaha untuk mencintaiTergugat namun hati Penggugat tak bisa dipungkiri untuk tetap tidak menerimaTergugat sebagai pendamping

berhubungan layaknya suami istri (Qobla dukhul) dan terakhir mengambiltempat kediaman di Penggugat ;e Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonislagi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat bukan didasari rasa saling mencintai, tetai karenadijodohkan oleh kedua orang tua, Penggugat sudah berusaha untuk mencintaiTergugat namun hati Penggugat tak bisa dipungkiri untuk tetap tidak menerimaTergugat sebagai pendamping

Tanggal 7 agustus2001);Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon ;Bahwa setelah pernikahannya, Pemohon dan Termohon dikaruniaiseorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DENGANTERMOHON dengan usia 10 (sepuluh) tahun, dan sekarang tinggalbersama orang tua Termohon ;Bahwa di awal pernikahan Pemohon tidak pernah merasakankebahagiaan layaknya suami isteri, di karenakan Termohon tidak pernahbisa menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yaitu melayani danmenjadi pendamping

Bukti saksi :1.SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempatkediaman di Kabupaten Banyuwangi ; di bawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksisebagai tetangga Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah bisamenjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yaitu melayani danmenjadi pendamping hidup sebagaimana mestinya seperti memasak

dekat Pemohon telah berusahamendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil ;SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempatkediaman di Kabupaten Banyuwangi ; di bawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksisebagai adik Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, sering terjadiperselisinan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah bisamenjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yaitu melayani danmenjadi pendamping

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernahbisa menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yaitu melayani danmenjadi pendamping hidup sebagaimana mestinya seperti memasak,menyiapkan keperluan suami, memelihara rumah, memelihara anak ;2.

Donggala dilaksanakan acara pertemuan di KantorDesa Bale sehubungan dengan telah cairnya bantuan dana stimulan dariPemerintah terhadap korban bencana alam gempa dan tsunami tahun2018;Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Saksi sebagai penerima bantuan,Kepala Desa, Pendamping TP4, Terdakwa, dan warga lain yang jugamenjadi penerima bantuan;Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan dirinyadalam pengadaan batu bata bagi para penerima bantuan yang mana paraf KM HAI HA II Halaman 11 dari 25

Donggala dilaksanakan acara pertemuan di Kantor paraf KM HAI HA II Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Dgl10.Desa Bale sehubungan dengan telah cairnya bantuan dana stimulan dariPemerintah terhadap korban bencana alam gempa dan tsunami tahun2018;Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Saksi sebagai Kepala Desasekaligus sebagai penerima bantuan, Pendamping TP4, Terdakwa, danwarga lain yang juga menjadi penerima bantuan;Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan dirinyadalam

Donggala dilaksanakan acara pertemuan di KantorDesa Bale sehubungan dengan telah cairnya bantuan dana stimulan dariPemerintah terhadap korban bencana alam gempa dan tsunami tahun2018; Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Saksi sebagai penerima bantuan,Kepala Desa, Pendamping TP4, Terdakwa, dan warga lain yang jugamenjadi penerima bantuan; Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan dirinyadalam pengadaan batu bata bagi para penerima bantuan yang manasetiap penerima bantuan membutuhkan

Donggala dilaksanakan acara pertemuan di Kantor DesaBale sehubungan dengan telah cairnya bantuan dana stimulan dariPemerintah terhadap korban bencana alam gempa dan tsunami tahun 2018;Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Warga Desa Bale sebagai penerimabantuan, Kepala Desa, Pendamping TP4, Terdakwa, dan unsur lainnya;Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan diri dalampengadaan batu bata bagi para penerima bantuan yang mana setiap paraf KM HAI HA II Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor

Donggala dilaksanakan acara pertemuan di Kantor DesaBale sehubungan dengan telah cairnya bantuan dana stimulan dariPemerintah terhadap korban bencana alam gempa dan tsunami tahun 2018; Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Warga Desa Bale sebagai penerimabantuan, Kepala Desa, Pendamping TP4, Terdakwa, dan unsur lainnya; Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan diri dalampengadaan batu bata bagi para penerima bantuan yang mana setiappenerima bantuan membutuhkan masingmasing 5.600 (lima

Sanankulon Kab.Blitar ;Bahwa saksi adalah pembantu pendamping Kec. Sanankulon Kab.Blitar, yang ditunjuk untuk menggantikan posisi pemdamping25sebelumnya yaitu Bu Susiani (sesuai SK), yang mengundurkan dirisebagai pendamping proyek tersebut, sehingga saksi yang kemudianditunjuk oleh pemerintah daerah Kab.

Blitar, untuk mengurusimasalah program JPES tersebut ;Bahwa tugas saksi sebagai pembantu pendamping proyek tersebutadalah membantu proses awal, sebelum proyek turun, jadi lebihbanyak ke penelusuran, sosialisasi tentang program pokja JPES, danbukan pendamping secara teknis ;Bahwa saksi bertugas menjadi pendamping proyek tersebut selama 3bulan, sejak bulan September 2007 sampai akhir bulan Desember2007 ;Bahwa program tersebut berasal dari Propinsi, sedangkan dana dariprogram tersebut berasal dari pemerintah

Blitar ;Bahwa besarnya dana proyek tersebut adalah sebesar Rp.58.000.000, dan dipergunakan untuk pembuatan jalan makadam ;Bahwa saksi tidak setiap hari mengikuti kegiatan dalam pengerjaanproyek tersebut dan saksi tidak ingat berapa kali melakukanpemantauan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek tersebut semua sudah sesuaidengan acuan yang ada atau tidak, karena ketika saksi ditunjuksebagai pembantu pendamping, proses pengerjaan proyek tersebutsudah berjalan sejak awal (sejak sebelum saksi ditunjuk

sampai selesaimendampingi proyek tersebut karena SK pendamping batas waktunyasampai akhir Desember, dan pendamping sudah lepas sama sekalimeskipun proyek belum tuntas ;Bahwa saksi tidak tahu dalam proyek tersebut ada sisa dana atautidak ;Bahwa semua dana dari pemerintah harus dipertanggung jawabkan,dan apabila ada sisa dana dalam proyek tersebut, tidak diperbolehkanlagi dibelanjakan untuk material dan harus dikembalikan kepadaNegara ;Bahwa menurut saksi, apabila dalam satu proyek terdapat sisa dana

Blitar ;Bahwa pada waktu pengajuan proposal pada termin I, adatim pendamping sejak dana akan dicairkan sebelum bulanDesember 2007, yaitu sekitar bulan Oktober Nopember2007, akan tetapi setelah bulan Desember 2007 dan proyekberjalan pada bulan Januari 2008, sudah tidak adapendamping, karena menurut pendamping proyek, masakerjanya (kontraknya) sudah habis pada akhir bulanDesember 2007 ;Bahwa terdakwa sudah berusaha bersama dengan perangkatdesa untuk membuat laporan pertanggung jawaban, tetapiKetua

Pemohon bersediamenerimanya; Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak adahubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka,Penetapan No. 0489/Pat.P/2019/PA.BL hal. 3 dari 14 halamansedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar ataudipinang ataupun dinikah oleh lakilaki lain, dan tidak ada paksaan dariSiapapun juga ;Bahwa berdasarkan Surat PerintahTugas telah hadir di persidangan Yulis Hastuti, SH.MH, umur 53 tahun, agamaIslam, jabatan Pendamping

SoetomoNomor 50 Telp (0342) 801080, memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa Pemohon dan calon besanya (Adung Susiono) telah menghadapkepada Pendamping Hukum P2TP2A Kabupaten Blitar;Bahwa anak Pemohon telah tidak sekolah serta telah bekerja;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2tahun mereka selalu berdua dan tidak bisa dipisahkan;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya menyatakan keinginanmenikah adalah atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan siapapun;Bahwa Pemohon

sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yangdilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama);Bahwa Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakatapabila tidak segera dinikahkan;Bahwa sebagai Pendamping Hukum telah berusaha secara maksimal untukmenyarankan agar pernikahan anak Pemohon sampai tercapai umur 19tahun akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tuacalon suami yang bernama Daroji bin Kartijan, umur 47 tahun, agama

/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Nur Laili Nomor1277/NST/86/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Blitar yang di telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.3);Asli Surat hasil wawancara yag dilakukan oleh Pendamping

tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syaratperkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang Undang Nomer 16 Tahun2019 sebagai perubahan terhadap UndangUndang Nomer 1 tahun 1974 harusterpenuhi umur 19 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Hasil WawancaraPedamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlingdungan Perempuan danAnak (P2TP2A) Blitar yang menyatakan bahwa apabila permohonan dispensasiini tidak dikabulkan maka akan terjadi halhal yang membuat kegalauan paraorang tua maka pendapat Pendamping

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Pendamping terhadap orang yang bernama Muhammad Nurhidayat Junaidi untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Tahun 2011 ;- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1384/E/T/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan lampiran ;- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 145/30/II/2011 tanggal 15 September 2011 ;- Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2011 Provinsi Bali Nomor: 22/023.04/2011 revisi ke-3 tanggal 18 Oktober 2011 ;- Daftar hadir tanggal 14 Januari 2011 rapat sosialisasi dengan para pemilik tanah ;- Surat Ketua Tim Pendamping

Nomor: 503/H48.2/TU/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Perihal undangan untuk mendengar pengarahan Rektor ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 655/H48.2/TU/2011 Tanggal 16 Maret 2011 Perihal undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan tanah ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 894/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 April 2011 Perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1050/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Mei 2011 Perihal undangan rapat ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1216

/H48.2/TU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 Perihal Undangan rapat ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04 Juni 2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangka persiapan pembebasan tanah ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Juni 2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor

: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 Perihal undangan rapat koordinasi ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3097/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 November 2011 Perihal Undangan persiapan pembebasan tanah ;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3241/H48.2/TU/2011 Tanggal 24 November 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah ;;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3380/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 Desember 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah ;- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA

Nomor: 14/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah ;- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 15/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah ;- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1162/UN48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 September 2011 ;- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor : 1163/H48/KP2011 tentang Tim Pendamping

Nomor: 503/H48.2/TU/2011 Tanggal 01Maret 2011 Perihal undangan untuk mendengar pengarahan Rektor;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 655/H48.2/TU/2011 Tanggal 16Maret 2011 Perihal undangan rapat koordinasi persiapan pengadaantanah ;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 894/H48.2/TU/2011 Tanggal 07April 2011 Perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah ;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1050/H48.2/TU/2011 Tanggal 06Mei 2011 Perihal undangan rapat ;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1216/H48.2/TU/2011 Tanggal

19Mei 2011 Perihal Undangan rapat ;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04Juni 2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangkapersiapan pembebasan tanah ;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06Juni 2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah ;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi ;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal 10Oktober

Dps.Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1216/H48.2/TU/2011 Tanggal 19Mei 2011 Perihal Undangan rapatSurat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04Juni 2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangkapersiapan pembebasan tanah;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06Juni 2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi;Surat Ketua

Tim Pendamping Nomor: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal 10Oktober 2011 Perihal undangan rapat koordinasiSurat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3097/H48.2/TU/2011 Tanggal 10November 2011 Perihal Undangan persiapan pembebasan tanahSurat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3241/H48.2/TU/2011 Tanggal 24November 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3380/H48.2/TU/2011 Tanggal 07Desember 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanahSurat Notaris/PPAT MADE DHARMA ~~ TANAYA Nomor

No. 1213 K/Pid.Sus/2014Konawe menganggarkan Dana Pendamping sebesar Rp3.373.900.000,00(tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Bangunan DinasPendidikan Nasional Kabupaten Konawe tahun anggaran dianggarkansebesar Rp 46.104.000.000,00 (empat puluh enam milyar seratus empat jutarupiah) dengan rincian : No Uraian Jumlah (Rp)1. Honorarium Tenaga Ahli 332.500.000,002.

IRWAN HAMID, A.Md Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, A.Md Tim Teknis Pendamping DAK3. MUSTAMAR, A.Md Tim Teknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAK Tugas dan tanggungjawab tim teknis :1. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang kerusakan ;2.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun2009 ;Hal. 31 dari 47 hal. Put.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan proyek DAK Tahun2009 ;5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah ;6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tetulis Iwan Hamid tertanggal 11Agustus 2009 ;Hal. 42 dari 47 hal. Put.

dengan Staf Pendamping,kemudian selama kegiatan menggunakan bus travel begitupun kembalinya daritempat tujuan ke Lamongan.e Bahwa benar saksi tahu Eksekutif Pendamping Komisi (SKPD) melaksanakankegiatan kunjungan kerja luar daerah tidak membayar sendiri untuk biayaTransportasi dan Penginapan tetapi sudah termasuk dalam Perjalanan Dinas yangdibayarkan oleh Setwan tersebut melalui pihak travel.e Bahwa benar pelaksana kegiatan untuk kunjungan kerja luar daerah/luar propinsi,pansus tidak menggunakan

dengan Staf Pendamping, kemudianselama kegiatan menggunakan bus travel begitupun kembalinya daritempat tujuan ke Lamongan.Bahwa benar saksi tahu Eksekutif Pendamping Komisi (SKPD)melaksanakan kegiatan kunjungan kerja luar daerah tidak membayarsendiri untuk biaya Transportasi dan Penginapan tetapi sudahtermasuk dalam Perjalanan Dinas yang dibayarkan oleh Setwantersebut melalui pihak travel.Bahwa benar pelaksana kegiatan untuk kunjungan kerja luar daerah/luar propinsi, pansus tidak menggunakan taxi

dengan Staf Pendamping, kemudian selamakegiatan menggunakan bus travel begitupun kembalinya dari tempat tujuan keLamongan.Bahwa benar saksi tahu Eksekutif Pendamping Komisi (SKPD) melaksanakan kegiatankunjungan kerja luar daerah tidak membayar sendiri untuk biaya Transportasi danPenginapan tetapi sudah termasuk dalam Perjalanan Dinas yang dibayarkan olehSetwan tersebut melalui pihak travel.Bahwa benar pelaksana kegiatan untuk kunjungan kerja luar daerah/luar propinsi,pansus tidak menggunakan taxi

Sebagai contoh adabeberapa SKPD pendamping yang tidak ikut berangkat namun seolaholah ikut perjalanandinas yang diketahui dari SPJ.

Sebagaicontoh ada beberapa SKPD pendamping yang tidak ikut berangkat namun seolaholah ikutperjalanan dinas yang diketahui dari SPJ.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon tersebut adalah Pemohon, mulai tahun 2009 antara Pemohon danTermohon sudah saling tidak cocok, karena keduanya sudah mempunyaicalon pendamping masingmasing.;c. Bahwa akibat peristiwa tersebut, maka sejak 2009 antara Pemohon danTermohon terjadi perpisahan yang hingga kini telah berlangsung selama 4tahun 2 bulan;d.

setelahnikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tuaTermohon selama 10 Tahun 2 Bulan dan telah berhubungan sebagaimanalayaknya suami isteri hingga dikarunia orang anak yang bernama SITIMUNAROH 2229202 non nnn nnn nena nnn nn nnn ennaBahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak tahun2009 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnyaadalah mulai tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidakcocok, karena keduanya sudah mempunyai calon pendamping

tuaTermohon selama 10 Tahun 2 Bulan dan telah berhubungan sebagaimanaHalaman 4 dari 8 : Putusan nomor: 0377/Pdt.G/2013/PA.Bjnlayaknya suami isteri hingga dikarunia 1 orang anak yang bernama SITIMUNARODH> 29 nnonane nnn nnn n nnn cnn cencee Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak tahun2009 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnyaadalah mulai tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidakcocok, karena keduanya sudah mempunyai calon pendamping

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem,Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), maka terbukti antara pemohon dan termohontelah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 1998;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan pemohonadalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang sulit didamaikan, hal mana disebabkan karena mulai tahun 2009antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak cocok, karena keduanya sudahmempunyai calon pendamping

menurut pasal 174 HIR, pengakuan adalahbukti sempurna, akan tetapi karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukansematamata mencari siapa yang salah, namun mencari kebenaran faktasesungguhnya tentang sebabsebab pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggapperlu mendengarkan keterangan saksisaksi orang dekat dari kedua belah pihak, halmana disebabkan karena menurut keterangan Pemohon, mulai tahun 2009 antaraPemohon dan Termohon sudah saling tidak cocok, karena keduanya sudahmempunyai calon pendamping

Kab.Wajodilaksankan oleh KPTR ELLUNG MANGENRE dengan luasareal sebesar 100 ha dengan alokasi biaya sebesarRp.1.846.800.000, dan kegiatan pembangunan kebun bibitdatar yang juga dilaksanakan oleh oleh KPTR ELLUNGMANGENRE dengan luas areal 10 ha dengan alokasi biayaRp.182.702.500,Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012 Kepala DinasPerkebunan Propinsi Sulawesi SelatanDr.lr.HLBBURHANUDDIN MUSTAFA, MS selaku KPAHlm 5 dari 101 hlm .PutNomor55/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKSmenempatkan dan menetapkan Tenaga Kontrak Pendamping

(TKP) dan Pembantu Lapangan Petugas Kontrak Pendamping(PLPTKP) akselerasi peningkatan produksi tegu satuan kerjaDinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di KabupatenWajo yaitu : TKP : Anita, SP PLPTKP Umar Battong Muspira SyarifuddinBahwa untuk meningkatkan kinerja pengembangan tebumelalui peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanamanperkebunan serta dalam upaya meningkatkan pendapatanpetani maka dibentuk Tim Teknis Pengembangan TebuPropinsi Sulawesi Selatan maka kemudian Kepala DinasPerkebunan

Milik12 AMBO UME Anggota 0,5 Milik13 BASO AMPA ALAM Anggota 1,0 MilikJumlah 10,0 Bahwa selain membuat Daftar CP/CL kemudian KASSAU Pselaku Ketua Kelompok Tani ELLUNG MANGENRE kemudianmembuat Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK)tentang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas danMutu Tanaman Perkebunan berkelanjutan khususnya untukbantuan Kebun Bibit Datar (KBD) dengan jumlah danasebesar Rp. 182.702.500. yang ditandatangani olehKASSAU P selaku Ketua Kelompok Tani ELLUNGMANGENRE, Petugas Pendamping

ANITA, SP yang diketahuiKepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dankehutanan Kab.Wajo Ir.MUHAMMAD YUSUF YAHYA Bahwa kemudian KASSAU P selaku Ketua KelompokTani ELLUNG MANGENRE mengusulkan permohonandana PMUK yang ditujukan kepada PPK DinasPerkebunan Propinsi yang ditandatangani oleh KASSAUP selaku Ketua Kelompok Tani ELLUNG MANGENRE,Tenaga Kontrak Pendamping ANITA, SP dan diketahuiKepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dankehutanan Kab.Wajo IrMUHAMMAD YUSUF YAHYA Kemudian Rekomendasi Pencairan

(TKP) dan Pembantu Lapangan Petugas Kontrak Pendamping(PLPTKP) akselerasi peningkatan produksi tegu satuan kerjaDinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di KabupatenWajo yaitu :HIm 29 dari 101 hlm .Put.Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS TKP : Anita, SP PLPTKP : Umar Battong Muspira SyarifuddinBahwa untuk meningkatkan kinerja pengembangan tebumelalui peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanamanperkebunan serta dalam upaya meningkatkan pendapatanpetani maka dibentuk Tim Teknis Pengembangan

Bahwa saat sidang KKEP dimulai ketua komisilah yangmenunjuk pendamping Penggugat yaitu AKP Jasri Tabing danPenggugat sama sekali pada saat sidang KKEP tersebut tidakdiberitahukan ataupun ketua komisi tidak ada membacakan hakhakPenggugat sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8Tahun 2006 dimana terperiksa berhak:a. Mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelumpelaksanaan sidang;b. Menunjuk pendamping;c.

Bahwa selaku pendamping sama sekali AKP Jasri Tabing Tidakada melakukan pembelaan ataupun melakukan pertanyaan kepadaPenggugat dan pendamping pada saat sidang hanya diam saja sampaiketua komisi menjatuhkan putusan PTDH terhadap Penggugat dan jelashal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia karena Penggugat samasekali tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan ;13.

Putusan Nomor 62/G/2018/PTUN.PBRsecara cepat dan paling lambat 21 hari kerja sejak sidang komisi dimulaisudah menjatuhkan putusan jo pasal 12 ayat (1) huruf (a), (bb), (c), (d),(e), (f) dan (g) yaitu terperiksa mengetahui susunan keanggotaansebelum pelaksanaan sidang, menunjuk pendamping, menerima danmempelajari isi berkas perkara baik sendirisendiri maupun bersamasama dengan pendamping, paling lambat 3 hari sebelum dilaksanakansidang, mengajukan pembelaan, mengajukan saksi dalam prosespemeriksaan

Putusan Nomor 62/G/2018/PTUN.PBRKomisi Kode Etik Profesi Polres Bengkalis sebelum pelaksanaansidang telah memberitahukan kepada Penggugat tentang haknyauntuk menunjuk Pendamping namun sampai hari pelaksanaansidang,Penggugat tidak ada menunjuk pendamping sehingga KomisiKode Etik Profesi Polres Bengkalis menunjuk AKP JASRIL TABINGsebagai pendamping Penggugat dalam pelaksanaan sidang KomisiKode Etik Profesi Polres Bengkalis ;5.

Dalam dalil gugatannya pada poin 12 Penggugat menyatakanbahwa selaku pendamping AKP JASRII TABING sama sekali tidak adamelakukan pembelaan ataupun melakukan pertanyaan kepadaPenggugat dan pendamping hanya diam adalah sangat tidakberalasan karena Pendamping telah melakukan pembelaan terhadapPenggugat melalui nota pembelaan yang diajukan kepada KomisiKode Etik Profesi Polres Bengkalis dan dilakukan secara tertulissesual dengan Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode EtikNomor: NP/09/I/2018/S/

Bahwa crewcabin pesawat Etihad Airways (Tergugat ) yang bernama Stephaniemenyatakan bila Penggugat bisa membawa pendamping, maka malamtersebut Penggugat bisa terbang dengan pesawat Etihad Airways, namunbila tidak ada pendamping maka Penggugat tidak bisa terbang.Bahwa syarat syarat yang dibebankan kepada Penggugat oleh crewcabin Etihad Airways yang bernama Stephanie untuk menyediakanpendamping selama penerbangan adalah syarat yang tidak beralasanhukum dan tindakan yang sangat diskriminatif, karena

Penggugat menjadiharus dibebankan dengan tiket tambahan bagi seorang pendamping untukmendampingi Penggugat selama dalam penerbangan dikarenakan hanyakarena Penggugat seorang penyandang disabilitas.

JAS (TERGUGAT II) melakukan observasi dan kemudianmengubah status Dwi Ariyani (PENGGUGAT) dari WCHR menjadiWCHC.Seandainya dari awal informasi yang disampaikan oleh Travel Agentadalah benar bahwa Dwi Ariyani (PENGGUGAT) adalah sesualdengan status WCHC, tentunya TERGUGAT akan memberikaninformasi lebin awal bahwa penumpang dengan kondisi WCHC harusHalaman 37 dari 203 Hal.Putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL(vi)(vii)membawa pendamping dengan membayar biaya tiket pendamping itusendiri, selain tiket

Kalau PENGGUGAT membawa pendamping makaTERGUGAT tidak akan menurunkan PENGGUGAT daripesawat dan perkara ini tidak pernah akan terjadi. Sebaliknya: Karena informasi Travel Agent mengenai kondisi calonpenumpang adalah keliru (dalam hal ini WCHR) maka sejak awalPENGGUGAT tidak diinformasikan untuk membawa seorangpendamping.e Karena PENGGUGAT tidak membawa pendamping makaTERGUGAT I menurunkan PENGGUGAT dari pesawat sehinggaperkara ini Kemudian terjadi.30.

(vi) Mengingat informasi dari Travel Agent yang menyatakan bahwa calonpenumpang masuk dalam kondisi WCHR maka TERGUGAT sejakawal tidak mengharuskan atau menginformasikan kepadaPENGGUGAT untuk membawa pendamping.

tidak bersamaan denganpendropan/penyaluran raskin; Bahwa benar dana pendamping sudahdiserahkan semuanya kepada Kepala Lembang dan Lurah; Bahwa benarTerdakwa mencairkan Dana Pendamping di Pemda karena apabila tidakdicairkan maka akan terbakar dan kembali ke kas Daerah; Bahwa benarsaya cairkan untuk membantu meringankan masyarakat ;Bahwa bersesuaian dan didukung pula dengan bukti surat Terdakwasebagamana terlampir dalam Lampiran V tentang Kwitansi tanda terimaDana Pendamping untuk biaya angkut raskin

Dan Lampiran VI tentangKwitansi tanda terima Dana Pendamping untuk biaya angkut raskin dariNosu ke Lembang dan Lurah masingmasing oleh Kepala Lembang M.Pasakkean, Kepala Lembang Paulus Porong dan Kepala Lembang P.Rombelinggi (terlampir dalam pembelaan semula) ;Bahwa demikian pula di depan persidangan terungkap fakta bahwa berasmiskin kekurangan untuk bulan Oktober dan November sebanyak 9.520 kgtelah diterima semua oleh masyarakat miskin sehingga oleh karena itu makadana pendamping yang diberikan

No.659 K/Pid.Sus/2011Dana Pendamping raskin untuk Kec.

dan faktafakta tersebut atas telah terbukti bahwa dengan diterimanyasemua kekurangan raskin oleh masyarakat penerima raskin, maka dengansendirinya dana pendamping yang diterima oleh Terdakwa dan telah diserahkankepada Kepala Lembang/Lurah se Kec.

Lagipula dengan diterimanya dana pendamping oleh KepalaHal. 36 dari42 hal. Put. No.659 K/Pid.Sus/2011Lembang/Lurah se Kecamatan Simbuang maka laporan pertanggungjawabannya harus dilakukan oleh Kepala lembang/Lurah se KecamatanSimbuang dan bukan oleh Terdakwa.

APBN-P Tahun 2011;- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1384/E/T/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan lampiran- Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor: 145/30/II/2011 tanggal 15 September 2011- Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2011 Provinsi Bali Nomor: 22/023.04/2011 revisi ke-3 tanggal 18 Oktober 2011- Daftar hadir tanggal 14 Januari 2011 rapat sosialisasi dengan para pemilik tanah- Surat Ketua Tim Pendamping

Nomor: 503/H48.2/TU/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Perihal undangan untuk mendengar pengarahan Rektor;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 655/H48.2/TU/2011 Tanggal 16 Maret 2011 Perihal undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan tanah - Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 894/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 April 2011 Perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1050/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Mei 2011 Perihal undangan rapat- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1216/H48.2

/TU/2011 Tanggal 19 Mei 2011 Perihal Undangan rapat- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04 Juni 2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangka persiapan pembebasan tanah;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Juni 2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2691/H48.2

/TU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 Perihal undangan rapat koordinasi- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3097/H48.2/TU/2011 Tanggal 10 November 2011 Perihal Undangan persiapan pembebasan tanah- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3241/H48.2/TU/2011 Tanggal 24 November 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah;- Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3380/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 Desember 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 14/SK/Not/XII

/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah- Surat Notaris/PPAT I MADE DHARMA TANAYA Nomor: 15/SK/Not/XII/2011 Tanggal 17 Desember 2011 Perihal Laporan dan Rincian Pelepasan Hak Atas Tanah- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1162/UN48/KP/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Undiksa Tahun Anggaran 2011 tanggal 14 September 2011;- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Undiksa Nomor: 1163/H48/KP2011 tentang Tim Pendamping Pengadaan Tanah

Nomor: 503/H48.2/TU/2011 Tanggal 01 Maret2011 Perihal undangan untuk mendengar pengarahan Rektor; Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 655/H48.2/TU/2011 Tanggal 16 Maret2011 Perihal undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan tanah Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 894/H48.2/TU/2011 Tanggal 07 April2011 Perihal undangan sosialisasi pengadaan tanah; Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1050/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Mei2011 Perihal undangan rapat Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1216/H48.2/TU/2011 Tanggal

19 Mei2011 Perihal Undangan rapatHal 5 dari 265 Putusan Pidana NO. 2/Pid Sus Tpk/2016/PN Dps Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04 Juni2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangkapersiapan pembebasan tanah; Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Juni2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah; Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi; Surat Ketua Tim

Pendamping Nomor: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal 10Oktober 2011 Perihal undangan rapat koordinasi Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3097/H48.2/TU/2011 Tanggal 10November 2011 Perihal Undangan persiapan pembebasan tanah Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3241/H48.2/TU/2011 Tanggal 24November 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah; Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 3380/H48.2/TU/2011 Tanggal 07Desember 2011 Perihal undangan persiapan pembebasan tanah Surat Notaris/PPAT MADE DHARMA TANAYA Nomor

19 Mei2011 Perihal Undangan rapatSurat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal 04 Juni2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalam rangka persiapanpembebasan tanah;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal 06 Juni2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal 05September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal 10Oktober 2011

Mei 2011 Perihal Undangan rapatSurat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1394/H48.2/TU/2011 Tanggal04 Juni 2011 Perihal rapat panitia dengan tim pendamping dalamrangka persiapan pembebasan tanah;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 1404/H48.2/TU/2011 Tanggal06 Juni 2011 Perihal undangan rapat persiapan pembebasan tanah;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2289/H48.2/TU/2011 Tanggal05 September 2011 Perihal undangan rapat koordinasi;Surat Ketua Tim Pendamping Nomor: 2691/H48.2/TU/2011 Tanggal10 Oktober 2011 Perihal

(SPJ) Desa Semelako II kegiatan Posyandu Tahap I;

Evaluasi ADD dan DD Desa Semelako II Tahun 2019, tanggal 10 Oktober 2019;

Desa Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal 29 Maret 2018;

Sugiarto;4) Kapolsek lebong tengah;5) Pendamping desa saudara.

Lebong Tengah TA. 2019 ada permasalahan pada waktutanggal 10 Oktober 2019 dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh TimPendamping Kecamatan bersama Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur(PDTI) Saksi Ceria Efwani, ST, Saksi Yeri selaku pendamping desapemberdayaan (PDP), Saksi Andry selaku pendamping lokal desa (PLD),Terdakwa selaku Kepala Desa Semelako Il, Bhabinkamtibmas PolsekHalaman 49 dari 146 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN BglLebong Tengah, Saksi Samsir Alam Als Cin selaku kader teknik desa(KTD

Lebong Tengah TA. 2019 ada permasalahan pada waktutanggal 10 Oktober 2019 dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh TimPendamping Kecamatan bersama Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur(PDTI) saksi Ceria Efwani, ST, saksi Yeri selaku pendamping desapemberdayaan (PDP), saksi Andry selaku pendamping lokal desa (PLD),terdakwa selaku Kepala Desa Semelako II, Bhabinkamtiobmas PolsekHalaman 56 dari 146 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN BglLebong Tengah, saksi Samsir Alam als Cin selaku kader teknik desa(

Lebong T.A. 2019 dilakukansebanyak 1 (Satu) kali yaitu 10 Oktober 2019 dan yang menghadiri setiapmonev yaitu:1) Camat Lebong Tengah2) Kapolsek Lebong Tengah3) Kasi PMD kecamatan lebong tengah4) Kepala desa Semelako II5) Tim pelaksana kegiatan (TPK)6) Pendamping desa pemberdayaan (PDP)7) Pendamping desa teknik infrastruktur (PDT)8) Pendamping lokal desa (PLD)Bahwa, pada waktu Monev dalam pengelolaan dana desa pada desa DesaSemelako II Kec. Lebong Tengah Kab.

LebongT.A. 2019 Tengah adalah Terdakwa;Bahwa, Saksi bekerja sebagai Pendamping Lokal Desa pada KecamatanLebong Tengah Kab. Lebong;Bahwa, Dasar saksi ditujuk sebagai Pendamping Lokal Desa padaKecamatan Lebong Tengah Kab. Lebong berdasarkan Surat PerintahTugas nomor: 800 / 009 / SPTTPP / DPMD / P3MD / 2019 tanggal 3Januari 2019;Bahwa, Tugas dan tanggungjawab saksi selaku sebagai PendampingLokal Desa pada Kecamatan Lebong Tengah Kab.

36.Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 23 Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran

37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Tahun Anggaran 2017.

Desa danPendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana DekonsentrasiKegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.Fotocopy Surat Perintahn Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa TeknikInfrastruktur Tahun Anggaran 2017.4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DDTahap Il (40%) Dana

Desa dan Pendamping DesaTeknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan PemberdayaanHalaman 62 dari 109 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2021/PN.BglIMasyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik InfrastrukturTahun Anggaran 2017.38.4 (empat) lembar

;Menimbang, bahwa tugas pokok Pendamping Desa antara lain adalahMendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa,Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Mendampingimasyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;Menimbang, bahwa terdakwa selaku~ Pendamping DesaPemberdayaan ( PDP) telah melanggar kode etik Pendamping desa dalampoin 4, membantu atau menyalahgunakan dana desa untuk kepentinganpribadi , keluarga atau kelompok sebagaimana tertuang dalam lampiran

;Menimbang, bahwa tugas pokok Pendamping Desa antara lain adalahMendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa,Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Mendampingimasyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pendamping Desa Pemberdayaan( PDP) telah melanggar kode etik Pendamping desa dalam poin 4,membantu atau menayalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi ,keluarga atau kelompok sebagaimana tertuang dalam lampiran

Desa dan Pendamping DesaTeknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan PemberdayaanMasyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 besertalampiran.37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa TeknikInfrastruktur Tahun Anggaran 2017.38.4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DDTahap II (40%)

distrik PJOK (Penanggung Jawab Operasional KegiatanDistrik) kemudian RPD diajukan ke Pendamping Teknik Kabupaten kemudianPendamping Teknik Kabupaten melakukan verifikasi RPD tersebut, setelahRPD tersebut dinyatakan layak untuk didanai kemudian Pendamping Kabupatenmembuat rekomendasi ke Satker Kabupaten yaitu kantor Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Puncak Jayauntuk dibuatkan rekomendasi pencairan ke Bank Papua Cabang Mulia, danabantuan yang telah tersimpan di

rekening TPKK tersebut hanya dapat dicairkanberdasarkan specimen tandatangan Pencairan oleh 3 (tiga) unsur yaitu KetuaTPKK, Kepala Kampung dan wakil Masyarakat di Bank Papua cabang Mulia,namun khusus untuk Kabupaten Puncak Jaya khususnya di DistrikTingginambut, karena situasi keamanan daerah yang tidak kondusif, makapenyerahan/penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan di Kantor Distrik yangdidampingi oleh Kepala Distrik, Tim dari Satker Kabupaten (BPMK),Pendamping Distrik beserta TPKD, TPKK, Pihak

Sus/2012 uyMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanRencana Strategis Pembangunan Kampung (BLM PNPMMd RESPEK) TahunAnggaran 2010 tahap Pertama bersama pendamping dan Terdakwa PeliusTabuni selaku Kepala Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tiba diKantor Distrik Tingginambut, setelah sampai di Kantor Distrik Tingginambut,lalu saksi Abuan Karunggu langsung menyerahkan dana Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanRencana

Sus/2012 SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) diajukan ke TPKD dan Diverifikasioleh pendamping distrik PJOK (Penanggung Jawab Operasional KegiatanDistrik) kemudian RPD diajukan ke Pendamping Teknik Kabupaten kemudianPendamping Teknik Kabupaten melakukan verifikasi RPD tersebut, setelahRPD tersebut dinyatakan layak untuk didanai kemudian Pendamping Kabupatenmembuat rekomendasi ke Satker Kabupaten yaitu kantor Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Puncak Jayauntuk

RPD tersebut besertaSPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) diajukan ke TPKD dan Diverifikasioleh pendamping distrik PJOK (Penanggung Jawab Operasinal KegiatanDistrik) kemudian RPD diajukan ke Pendamping Teknik Kabupaten kemudianPendamping Teknik Kabupaten melakukan verifikasi RPD tersebut, setelahRPD tersebut dinyatakan layak untuk didanai kemudian Pendamping Kabupatenmembuat rekomendasi ke Satker Kabupaten yaitu kantor Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Puncak

MATIUS BANGUN, M.Si berdasarkan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kemudianmenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatanPengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Knusus dan Dana Pendamping DAk)pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 denganSurat Nomor: 523.3/20/V1/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyediauntuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana AlokasiKhusus dan Dana Pendamping

MATIUS BANGUN, M.Si berdasarkan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kemudianmenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatanPengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Knusus dan Dana Pendamping DAk)pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 denganSurat Nomor: 523.3/20/V1I/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyediauntuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana AlokasiKhusus dan Dana Pendamping

DAK) Nomor : PP. 062 / VI /2014, tanggal 12 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 061 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 063 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 064 / VI /2014

Primamandiri Satria Perkasa Nomor : 188.6 / 1141 / VII /2014, tanggal 4 Juli 2014.Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 188.7 / 1141.1 / VII / 2014, PaketPekerjaan : Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus danDana Pendamping DAk), tanggal 04 Juli 2014.Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.3 / 20 / VI / 2014, tanggal20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus danDana Pendamping DAk).Dokumen Pengadaan Nomor

DAK) Nomor : PP. 062 / VI /2014, tanggal 12 Juni 2014.Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 061 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PTMDN10) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT(Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 063 / VI /2014, tanggal 16 Juni 2014.11) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk > 30GT