NusantaraWahau Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak diKecamatan Busang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yangditerbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 (vide bukti T Il. Intv2) sertaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.148/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiTahap I kepada PT.

Ridlatama TradePowerindo (incasu.

Penggugat), dan apabila benar terbukti agarmengadukannya ke penegak hukum;e Mempersyaratkan kepada para pemohon agar memiliki ijin pinjam pakaikawasan hutan bila areal kerjanya berada pada kawasan hutan sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;9 Bahwa berdasarkan kesimpulan telaahan staf dari Kepala DinasPertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati KutaiTimur (incasu Tergugat) adalah diperlukan pencabutan terhadap IUP PT.Ridlatama Group (incasu Penggugat) sebagaimana rekomendasi MenteriKehutanan

; 10 Bahwa berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur kepada Bupati Kutai Timur (incasu Tergugat) adalahmendukung pengenaan sanksi bagi perusahaaan yang tidak memenuhiprosedur, ketentuan dan peraturan serta perundangundangan yang berlakudalam hal penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1)UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwaKepentingan pembangunan diluar

Ridlatama Trade Powerindo (incasu Penggugat) ;Hal 17 dari 20 hal. Put.

(alm) dan XXXX alm) adalah sepasang suami isteri yang semasahidupnya memiliki anak kandung dari perkawinannya incasu Para Pemohon, yaitu:1.1. PEMOHON, umur + 40 tahun, bertempat tinggal di XX XX, Tangerang;1.2. PEMOHON, umur + 39 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXX,Kota Surabaya;1.3. PEMOHON, umur + 34 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXX,Kota Bekasi;1.4.

PEMOHON, umur + 28 tahun, Agama Islam bertempat tinggal di XXXX,Kota Surabaya;Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2002, XX XX (alm) meninggal dunia, dibuktikandengan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat yang dikeluarkan oleh pihak RumahSakit Islam Surabaya dengan nomor 19 tertanggal 29 Oktober 2002;Bahwa, sepeninggal XXXX (alm) sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas selainmeninggalkan Suami incasu XXXX. juga meninggalkan 4 (empat) orang anaksebagaimana tersebut pada posita angka (satu) di atas, karenanya

(alm) dan XXXX (alm) telah meninggalkan harta peninggalan incasu hartawaris dengan rincian sebagai berikut:5.1. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di JalanKetintang Timur PTT 3/44 Surabaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 434 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, KotaSurabaya, atasnama XXXX. dan XXXX;5.2.

(alm) dan XXXX(alm) tersebut, Para Pemohon selaku para ahli waris, sepakat atas pembagian hartawaris tersebut baik sebelum maupun setelah dijual untuk dibagi sama rata olehsesama ahli waris incasu Para Pemohon;Berdasarkan atas dalildalil tersebut diatas, Pemohon mohon dengan sangat kepadaBerdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohonkepada Bapak/lbu Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yangmemeriksa permohonan a quo berkenan menetapkan sebagai berikut

baikPara Penggugat maupun Para Tergugat khususnya surat bukti tertanda T1, T2,dan T3 berupa Kwitansi tertanggal 1251987 (vide bukti T1), Surat KeteranganJual Beli tertanggal 12 Mei 1987 (vide bukti T2), dan Akta Jual Beli tertanggal30 Juni 2003 (vide bukti T3), dapat diperoleh fakta bahwa sebelum menjualtanahnya kepada Tergugat dan Tergugat Il, Hasaniah/Cania awalnyamemperoleh tanah obyek sengketa incasu dari Fachruddin Kamil melalui jualbeli yang dilakukannya pada tanggal 12 Mei 1987 dan kemudian

keluarga Fachruddin Kamil(incasu ahli warisnya) harus pula diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara inisebagai Tergugat (vide Putusan MARI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11Nopember 1975), begitu pula dengan keluarga (Almh) Hj.

Salma pernahmemberikan sebagian dari tanah induk tersebut berukuran 10 x 20 m kepadaFachruddin Kamil yang kemudian dijualnya kepada Hasaniah/Cania (incasuTergugat Ill), dengan demikian maka untuk menegaskan pemberian tanahsengketa incasu dan menegas ulangkan kepemilikan tanah yang didalamnyatermasuk obyek sengketa incasu maka tentu ahli waris (Almh) Hj.

Salma adalahorang yang berkepentingan langsung dan karenanya berhak atas tanah tersebutsehingga harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini (vide PutusanMARI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977);Menimbang, bahwa bertitik tolak dari eksepsi aquo Majelis Hakim punberpandangan bahwa untuk menegaskan batasbatas tanah milik ParaPenggugat dan Para Tergugat, maka dengan tidak diikutsertakannya KantorPertanahan Kabupaten Majene sebagai pihak incasu, maka jika kemudian akandilakukan upaya hukum

eksekusi/sita eksekusi atas obyek sengketa tentu akantimbul lagi persoalan hukum karena obyek sengketa incasu berada dan menjadibagian dari Sertipikat Hak Milik No.725 atas nama Salma sehingga nantinyajangan sampai terjadi adanya double sertifikat atau sertifikat diatas sertifikat,karena memang senyatanya sebagian dari tanah bersertifikat tersebut telahdilepaskan haknya oleh pemiliknya yang sah (incasu Hj.

RAMU HAKA alias RAMU dapat ditingkatkan dari Penyelidikan kePenyidikan.Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN TmtKemudian TERMOHON incasu Penyidik Polres Boalemo melakukanPenyidikan terhadap perkara tersebut dengan membuat :a. Surat Perintan Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 47/VI/ RES. 1. 24 /2020 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2020 danb. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas / 135 / VI / RES.1. 24 / 2020 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2020 sertac.

status Terlapor dari SAKSI menjadi TERSANGKAkepada PEMOHON incasu RAMU HAKA alias RAMU.6. berdasarkan Gelar Perkara tersebut diatas, maka TERMOHONincasu.

Tap /46 / VI / Res 1.24/ 2020 / Reskrim tertanggal23 Juni 2020 terhadap PEMOHON incasu RAMU HAKA alias RAMUHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tmtkarena terbukti melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap KetertibanUmum / Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam rumusanpasal 167 ayat (1) KUHPidana.7. karena telah ditetapbkannya PEMOHON incasu RAMU HAKA aliasRAMU sebagai Tersangka selanjutnya TERMOHON incasu Penyidik PolresBoalemo membuat surat panggilan No : S.Pgl / 367 / VI /

RES. 1.24 / 2020 /Reskrim tanggal 23 Juni 2020 kepada PEMOHON incasu RAMU HAKAalias RAMU untuk didengarkan dan dituangkan keterangannya dalam BeritaAcara Pemeriksaan sebagai TERSANGKA pada hari kamis 25 Juni 2020namun PEMOHON incasu RAMU HAKA alias RAMU tidak memenuhipanggilan tersebut tanpa ada alasan yang jelas.8.

Menindak lanjuti Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap(P21) tersebut, TERMOHON incasu Penyidik Polres Boalemo telahmelakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke KejaksaanNegeri Tilamuta terhadap PEMOHON incasu RAMU HAKA alias RAMUdengan Surat nomor : B/ 31.a/ Vil / RES.1.24 / 2020 / Reskrim tanggal 15Juli 2020.POKOK PERKARAAdapun yang menjadi alasan PEMOHON dalam melakukan Praperadilanini adalah sebagai berikut :1.

Hukumbeserta aturanatuannya, Sepanjang halhal tersebut tidak ada hubungandengan masalah peribadahannya;Bahwa dengan adanya kewenangan Negara dalam hubunganindustrial ini, maka Penggugat meneruskan penyelesaian ini ke DinasTenaga Kerja Transmigrasi DKI Jakarta, kemudian dilimpahkan keMediator Hubungan Industrial sampai pada akhirnya ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkaraaquo;Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI Jakarta Incasu

Pekerja incasu PENGGUGAT secara de facto telah mendapatUpah dalam menjalankan Pekerjaanya sesuai perintahTERGUGAT.d. Perintah TERGUGAT, kesemuanya telah dilaksanakan olehPENGGUGAT sesuai yang tercantum pada Bulletin Tiberias WartaMingguan.hal. 5 dari 19 hal. Put.

Bahwa, bersifat kontraktual (perjanjian) dapat diartikan, antaraTERGUGAT dan PendetaPendeta incasu PENGGUGAT yangbekerja dalam melayani jasa rohani terhadap para umatnya,tentunya secara de Jure antara satu dengan yang lainnya memilikihak dan kewajiban incasu memiliki hubungan hukum yangnotabene tidak menutup kemungkinan akan ada akibat hukumbilamana salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.d.

Bahwa lebih menjamin kepastian hukum mengenai adanyahubungan hukum incasu hubungan kerja antara PENGGUGATdan TERGUGAT, secara de facto PENGGUGAT telah mendapatsurat resmi dan TERGUGAT incasu Surat Keterangan/PenggantiSlip Gaji Nomor 220/SGTI/VIII/2005, tanggal 18 Agustus 2005yang ditandatangani oleh Bendahara selaku salah satu Organyang kewenangannya sudah diatur dalam AD/ART.Bahwa, tindakan TERGUGAT memutus hubungan kerja terhadapPENGGUGAT secara sepihak, sangat teramat nyata dan jelas telahmelanggar

delapan) alineakelima dalam Putusannya yang menyatakan; "bahwaberdasarkan bukti saksisaksi yang telah terurai diatas makaMajelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah unsurunsur pekerjaaan, upah, dan perintah telah terpenuhi dalamhubungan antara Penggugat dengan TergugatPertimbangan Judex Facti ini merupakan pertimbangan yangtidak/kurang memberikan pertimbangan karena buktibuktiPEMOHON KASASI secara de facto sama sekali tidak ada yangdipertimbangkan, baik bukti keterangan saksisaksi dibawahSumpah incasu

T.dK/P.dR1 : Sertifikat Hak Pakai No. 6 Tahun 1988 an.DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Ca.PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API (incasu Tergugat dK /Penggugat dR) berikut lampirannya berupa Gambar Situasi No.316/1988 ;2. T.dK/P.dR 2 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0035/40271/D.2/921/CTH/RD/XII/2011, Tanggal 1 Desember 2011, antara PT. KeretaApi Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Ir. NURAMIN (incasu Penggugat 1 dK / Tergugat dR 1) ;3.

T.dK/P.dR 3 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0053/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 23 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Ny.Hj. SRI HARTATI (incasu Penggugat 2 dK / Tergugat dR 2) ;4. T.dK/P.dR 4 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0031/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 19 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Drs.MUKIJAT (incasu Penggugat 3 dK / Tergugat dR 3) ;5.

T.dK/P.dR 5 : Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 0029/40271/D.2/921/CTH/RD/IX/2013, Tanggal 25 September 2013, antara PT.Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) dengan Hj.MILAH KARMAN (incasu Penggugat 4 dK / Tergugat dR 4) ;6. T.dK/P.dR6 : SURAT KETERANGAN tertanggal 23 September2013 atas nama Ny. Hj. SRI HARTATI (incasu Penggugat 2 dK /Tergugat dR 2) ;7. T.dK/P.dR 7 : SURAT KETERANGAN tertanggal 19 September2013 atas nama Drs. MUKIJAT (incasu Penggugat 3 dK / Tergugat dR3);8.

MILAH KARMAN (incasu Penggugat 4 dK /Tergugat dR 4) ;9. T.dK/P.dR9Q : Surat Nomor : 60/PNA/I/D.II2014 Tanggal 28Januari 2014 berikut lampirannya dari PT. Kereta Api Indonesia (incasu Tergugat dK / Penggugat dR) kepada Para Penghuni termasukdidalamnya kepada Para Penggugat dK / Para Tergugat dR ;10.

sebagai berikut :a. opernyataan yang disampaikan oleh Pemohon pada bullet ( ) 4 adalah kabur (ObscuurLibel ) bahkan tidak relevan karena Pemohon tidak memahami dan mengerti bahwayang menjadi objek disini adalah permainan judi (hazardspel ) yaitu tiaptiappermainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnyabergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadibertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan sebagaimanaperbuatan yang dilakukan oleh Pemohon incasu

para tersangka yang diduga kerasdilakukan di tempat umum.b. bahwa kalaupun Pemohon berpendapat bahwa Pemohon /ncasu paratersangka hanya main judi ringan, itu hanyalah menurut kuasa hukumPemohon dan patut untuk dikesampingkan termasuk perihal tidakdidampingi oleh penasehat hukum dapat Termohon jelaskan bahwaTermohon sudah memenuhi hak para Tersangka incasu Pemohondengan mengupayakan pendampingan hukum berdasarkan ketentuanperundangundangan namun dalam pernyataan yang disampaikan olehPemohon incasu

para tersangka tidak mau untuk didampingisebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan dan Berita Acaratidak bersedia didampingi sehingga dalil Pemohon lebih patut lagi untukdikesampingkan.c. bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPemohon incasu para tersangka telah dilakukan pengarahan danpembinaan oleh Termohon melalui pihak Polsek Dulupi oleh Kapolsekdan anggotanya namun tidak diindahkan oleh Pemohon incasu paratersangka sehingga pernyataan Pemohon patut untuk ditolak.

Untukkejelesan mengenai hal tersebut akan Termohon sampaikan dalamsidang pemeriksaan saksi.d. bahwa tindakan hukum berupa penahanan yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon incasu para tersangka berdasarkan buktiyang cukup berupa adanya Laporan Polisi, Keterangan Saksi, barangbukti berupa kartu domino, sejumlah uang adanya pengakuan dari paratersangka incasu Pemohon .

dasar seseorang untukdilakukan penahanan, apabila tersangka/terdakwa yang didugamelakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam haladanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan, merusakatau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan.( vide Pasal 21 ayat (2) KUHAP )3. bahwa jika mencermati pernyataan pada uraian fakta dari Pemohon incasupara tersangka maka Pemohon dalam hal ini mengakui telah terjadi perbuatanmelawan hukum berupa perjudian dan tahu perbuatan Pemohon incasu

dan Konsumen telah Sepakat Memilih Domisili HukumPada Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau Pengadilan Negeri laindalam Wilayah Hukum IndonesiaMajelis Hakim Yang Terhormat,Pemohon Keberatan berpendapat bahwa BPSK Kabupaten Batu Baratidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo karena ParaPihak in casu Pelaku Usaha dan Konsumen telah sepakat untuk memilihdomisili hukum dalam pelaksaaan Perjanjian Kredit ini pada PengadilanNegeri Rantau Prapat namun tidak mengurangi hak dan wewenang Bank(incasu

Namun, tidak mengurangi hak dan wewenangBank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukantuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjianini di muka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.Bahwa fakta hukumnya adalah Para Pihak (incasu Konsumen dan PelakuUsaha) telah bersepakat dalam menandatangani Perjanjian Kredit aquodan Para Pihak cakap bertindak dalam hukum sehingga syarat subyektifsuatu perjanjian telah terpenuhi.Demikian pula tentang syarat objektifnya yaitu

Page 6tidak ada satu pun dalil Konsumen yang menyatakan bahwa PelakuUsaha telah melakukan perbuatan yang melanggar dari ketentuan UUPerlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.Adapun hubungan hukum antara Konsumen (incasu.

Tidak berdasar hukum, apa yangtidak pernah didalilkan oleh Konsumen dipertimbangkan dalampertimbangan hukum Majelis BPSK; Pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Baratersebut diatas bertentangan / kontradiktif dengan pengakuanKonsumen sendiri (incasu Termohon Keberatan) yang menyatakan Putusan perkara perdata No.39/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Rap.

Page 16bahwa, fasilitas pinjaman kredit Konsumen tersebut yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen sebagaimanadalam Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani sertatelah disepakati bersama (vide dalil gugat alenia 1 halaman 3putusan); Dalam SOP Pemohon Keberatan diatur secara jelas dan profesionalbahwa setiap dokumen perjanjian (incasu termasuk PerjanjianKredit aquo) selalu dijelaskan secara detail mengenai hak dankewajiban masingmasing pihak (incasu Kreditur dan Debitur)

Abdul Ranie (incasu. Penggugat II);3.1. Rusli Ranie bin H. Abdul Ranie (incasu Tergugat 1);3.1. Dra. Hj. Nuraini Ranie binti H. Abdul Ranie (incasu. Tergugat II);3.1. Drg. Hj. Nurhayati Ranie binti H. Abdul Ranie (incasu Tergugat III);3.1 Syahrul Ranie bin H. Abdul Ranie (incasu Tergugat IV);3.1 Dra. Nurbetty Ranie binti H. Abdul Ranie (incasu Tergugat V);3.1 Ir. Yose Rizal bin H. Abdul Ranie (incasu Penggugat III);Halaman 4 dari 78 halamanPutusan Nomor 708/Pdt.G/2016/PA.

Abdul Ranie (incasu Penggugat IV);Bahwa dari perkawinan almarhum H. Abdul Ranie dengan almarhumahHj. Cut Salmiah (telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2015)dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu:4.1 Syah Iran bin H. Abdul Ranie (telah meninggal dunia pada tahun2006) dari perkawinan dengan Rimawati dilahirkan 2 (dua) oranganak, yaitu:Nur Afifah binti Syah Iran (incasu Tergugat VIII);Afifurrahman bin Syah Iran (incasu Tergugat IX);4.2 Khairahanum binti H.

Mustafa (incasu. Tergugat X); T. Muhammad Azmi bin T. Mustafa (incasu Tergugat X);4.3. Iskandarsyah, SH.Sp.N bin H. Abdul Ranie (incasu Pengugat 1);4.4 Raihani binti H. Abdul Ranie (incasu Tergugat VI);4.5 Darmansyah bin H. Abdul Ranie (incasu Terggugat VII);Bahwa selain meninggalkan keturunan sebagaimana tersebut di atas,almarhum H. Abdul Ranie juga meninggalkan harta kekayaan, berupa:5.1.

Mdn Sebanyak 14% saham terdaftar atas nama almarhumah Hj.Siti Ramlah; Sebanyak 16% saham masingmasing terdaftar atas nama:Sebanyak 2% atas nama Rohani Ranie (Incasu Penggugat II);Sebanyak 2% atas nama Rusli Ranie (incasu Tergugat 1);Sebanyak 2%,atas nama Nuraini Ranie (incasu Tergugat II);sebanyak 2% atas nama Nurhayati Ranie (incasu TergugatII);sebanyak 2% atas nama Syahrul Ranie (incasu Tergugat IV);sebanyak2% atas nama Nurbetty Ranie (incasu Tergugat V);sebanyak 2% atas nama Yose Rizal (incasu

Penggugat III);sebanyak 2% atas nama Safitri Ranie (incasu PenggugatIV), oleh karena sebanyak 100% saham PT.

, dan Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 1091/Desa Petisah Tengah tertanggal 17 September 1991, terdaftaratas nama OESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasuTergugat I) .. ..........15Tergugat ), adalah merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak GunaBangunan No. 631/Petisah Tengah, terdaftar atas nama OESMANHALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat !)

, adalah merupakan pemisahan dariSertipikat Hak Guna Bangunan No. 631/Petisah Tengah, terdaftar atas namaOESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat ), sertaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 631/Petisah Tengah yang diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional No.

Berdasarkan fakta yang didalilkan Penggugattersebut dan dihubungkan dengan azas causalitas dalam hukum"onrechtmatige daad, serta dihubungkan lagi dengan azas "processdoelmatigheid dalam hukum perdata dan praktek peradilan yang beriaku,maka terdapat pihak yang "nollens vollens harus turut ditarik sebagai"processuel partij (Tergugat) incasu yaitu : Dinas Tata Kota dan TataBangunan Kota Medan;3.

Bahwa Tergugat d.k. adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah seluas81 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1346/Desa Petisah Tengah,tertanggal 9 September 2007 adalah merupakan peningkatan hak yang telahada sebelumnya yaitu dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/DesaPetisah Tengah tertanggal 17 September 1991, terdaftar atas namaOESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat !

d.k.)dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1091/Desa Petisah Tengahtertanggal 17 September 1991, terdaftar atas nama OESMAN HALIM dahulubernama ONG ENG LIM (incasu Tergugat d.k.) adalah merupakanpemisahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.631/Petisah Tengah ,terdasftar atas nama OESMAN HALIM dahulu bernama ONG ENG LIM36(incasu Tergugat d.k.), serta Sertipikat Hak Guna Bangunan No.631/PetisahTengah yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional No.SK.500.550.61010

Menyatakan hutang pokok Debitur almarhum Tuan Darwinto yang harus dibayar oleh Para Ahli Warisnya incasu Para Penggugat kepada Kreditur Eks PT.

(incasu Putusan SelaCe ni 2013) dan memori banding dari kiasa PEMBANDING semulaNeus serta kontra memori banding dari TERBANDING semula Penggugat,berpendapat adalah sebagai berikut ; =Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh kuasaPEMBANDING semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Bahwa Pembanding semula Tergugat sSependapat denganpertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sepanjang dalam Provisi,akan tetapi tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara yanghalaman 5 dari

EKS)SI 22 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn ne nnn nn nce neeBahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima pertimbangan hukumdalam perkara incasu, oleh karena itu Terbanding/Penggugat tidak perlumenguraikan lebih lanjut alasanalasan Terbanding/Penggugat incasu ; Dalam Pokok Perkafa ; 222 2220 none eee ccccenne eee Bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima sebagianpertimbangan putusan a quo sebagaimana diuraikan pada putusanhalaman 7 dari 13 Perk.

No. 213/Pdt/2014/PT.BDG.perkara incasu No.47/Pdt.G/2013/PN.Cbn. a quo pada bagian pokokperkara mulai halaman 59 alinea ke 5 sampai dengan halaman 65 alineake 4 sepanjang menyatakan Pembanding/Tergugat terobukti melakukanperbuatan melawan hukum ; 222 n2n nen ne nnn nnn ne n=Bahwa namun demikian Terbanding/Penggugat tidak setuju atau tidaksependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangpada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena Tergugat II/TurutTerbanding adalah pihak pembeli yang

berkesimpulanbahwa apa yang telah dilakukan oleh Torus adalah hal yang sahmenurut hukum ; oO won cn nena ncn nena nn nn nn nc nnn nnnneBahwa apabila perbuatan Pembdfcing semula Tergugat kepadaTerbanding semula Penggu takan perbuatan melawan hukum,maka jelas eli objek sengketa yang dilakukaneremannRERS pada Turut Terbanding/Tergugat Il harusdinyatakan tid menurut hukum, maka jelas Majelis Hakimneoton Pertama telah melakukan kesalahan fatal danmel (cf asa keadilan sehingga pertimbangan a quo dan putusana a incasu

Oleh karena Judex Facti PengadilanTinggi dalam mengabulkan gugatan Penggugat incasu TermohonKasasi dengan pertimbangan hukumnya pada halaman lima aleniapertama menyatakan Menimbang ..... jual beli tanah kebun dimaksudyang semula diketahui Kepala Desa, ternyata dibatalkan oleh KepalaDesa yang bersangkutan.

saksi Penggugat menerangkan,Obyek sengketa milik Penggugat berasal dari orang tuanya bernama DG.Kati keterangan saksi yang dikutip oleh Judex Facti tersebut tidak sesuaidengan berita acara pemeriksaan dipersidangan dan keterangan parasaksi Penggugat tersebut didasarkan dengan pemberitahuan dariPenggugat, maka secara hukum keterangannya dapat dikualifisir sebagaisaksi yang bersifat Testimonium De Auditu, dan tidak mempunyai nilaipembuktian serta harus dikesampingkan;Sedangkan bukti surat Penggugat incasu

Oleh karena bukti surat danketerangan para saksi, para Tergugat incasu Pemohon Kasasitersebut dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat/TermohonKasasi. Sebab keterangan para saksi Tergugat incasu PemohonKasasi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tandaT121 T1.23, makaterungkap fakta hukum dipersidangan bahwa para Tergugat/PemohonKasasi mampu membuktikan dalil bantahannya dan melemahkanpembuktian Penggugat/Termohon Kasasi ; Vide BAP dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMHal. 7 dari 8 hal.

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

dapat dikabulkan oleh karenatidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam sebagaihukum agama Penggugat dan Tergugat dan tidak sejalan pula dengan amanatPasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perihal kKeabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga permohonan pengesahannikah incasu

harus dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu tidaksah, mutatis mutandis perceraian incasu tidak dapat dilaksanakan secara sahdan selanjutnya segala hal mengenai perceraian selengkapnya tidak perludiperiksa dan dipertimbangkan untuk diadili dan diputus.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah

hasil gelar perkara, KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara (incasu Termohon Praperadilan)menerbitkan surat ketetapan Nomor : S.

(incasu. Para Pemohon Praperadilan) denganberdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 2 Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana ;Bahwa terjadinya Laporan Pidana oleh Marthin Sembiring yangbertindak selaku direktur PT.

(incasu. Para Pemohon Praperadilan) erat kaitannyadengan perkara gugatan pembatalan Sertifikat atas nama PILIANTAMPUBOLON, SABARUHUM TAMBUNAN, SE, ASWIN, ABDIYANTO, SE, SUDARNI Br SAMOSIR, DRS.

(incasu. Para PemohonPraperadilan) adalah sah menurut hukum, maka berdasarkanketentuan Pasal 77 huruf b Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana jo.

MAINUDDIN JAYA,TALIASA TELAMBANUA, TADJUDDIN, JOHANNES DANEL CHAN,WAN, SABAR RUSMANTO, EDDY TANOTO (incasu.

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo telahmemutuskan:Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu. Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesar Rp16.861.285.205,00dan karenanya menolak permohonan banding terhadap koreksi a quo;Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/20153.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/2015bukti yang disampaikan Pemohon Banding (incasu Pemohon PeninjauanKembali) maupun Terbanding (incasu Termohon Peninjauan Kembali) danmenentukan/menerapkan Peraturan PerundangUndangan yang akandipakai sebagai dasar hukum secara benar yang kemudian dituangkan dalamalasan/pertimbangan hukumnya sehingga memenuhi prinsip:Motiverings Plicht dalam penyusunan putusan hakim sebagaimana jugadiamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f, g dan h UU Pengadilan Pajakyang selengkapnya

Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/2015d.8.d.9.penerima bunga di Cayman Island harus ditanggung olehPemohon Banding (incasu Pemohon Peninjauan Kembali).Sungguh pertimbangan hukum yang tidak adil.Bahwa yang lebih ironisnya lagi, Judex Facti dalam perkaraa quo tidak hanya sekedar menjadikan pajak subjektif menjadipajak objektif, melainkan telah pula menjadikan PT. BankDanamon Indonesia,Tbk. (incasu.

Karena tindakan Terbanding(incasu. Termohon Peninjauan Kembali) yang dibenarkanMajelis Hakim untuk memajaki pembayaran bunga a quosungguh merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karenapajak PPh Pasal 26 a quo telah mendistorsi usaha PemohonPeninjauan Kembali.Bahwa perkara a quo ternyata memiliki kasus posisi yang samadengan perkara yang pernah dihadapi oleh PT. CIMB Niaga,Tbk (ex.

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak,seharusnya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepadahasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku' serta berdasarkan keyakinan, bukandidasarkan kepada kepentingan salah satu pihak, incasu TermohonPeninjauan Kembali;5.

Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesarRp.16.861.285.205,00. dan karenanya menolak permohonan bandingterhadap koreksi a quo.3.

Bahwa sehubungan dengan itu Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat menerima putusan dan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah mempertahankan koreksi Terbanding(incasu Termohon Peninjauan Kembali) atas Koreksi Positif DPP PPhPasal 26 Masa Pajak Januari 2008 atas beban bunga pinjamanSubordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00;D.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

(incasu PemohonPeninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yangbertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasidi Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT.

sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan :Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebihdari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor, syarat yang terkandung dalam ketentuantersebut adalah permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditordimana debitor mempunyai lebih dari 1 (Satu) kreditor, hal tersebut jelas telah terpenuhikarena kreditor dalam perkara incasu

MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONANPKPU INCASU :Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo.

oleh pemohon danadvokatnya" ;Pasal 3 ayat (1) : "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lainyang berkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskan oleh Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor" ;Bahwa, dengan demikian dikarenakan alamat tempat tinggal/tempat kedudukanPEMOHON PKPU/DEBITOR berada di Propinsi Jawa Timur dan merupakan juridiksiPengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya maka sudah sepatutnyapermohonan PKPU incasu

bunga maupun biayabiaya lain dikarenakan akansangat menyulitkan PEMOHON PKPU untuk melunasi utangutangnya kepada PARAKREDITUR apabila juga tetap dibebani bunga dan biayabiaya lain ;Bahwa, pertimbangan lainnya, adalah karena bidang usaha PEMOHON PKPUmasih memiliki prospek yang sangat bagus dimana emas yang merupakan komoditisavehaven yang sangat dibutunkan pada saat terjadi ketidakpastian dan krisisekonomi, sehingga PEMOHON PKPU juga menyediakan platform pembelian yangaman kepada para customers incasu

dengan debitor mengurus harta debitor", sesuai dengan ketentuan tersebut,mohon kiranya Pengadilan paling lambat dalam 3 (tiga) hari mengabulkan permohonanPKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan menunjuk seorang pengurus yangbersamasama akan mengurus harta kekayaan PEMOHON PKPU, yaitu SaudaraHARTADI HENDRA LESMANA, S.H., M.H. sebagaimana yang PEMOHON PKPUmohonkan dan usulkan dibawah ini;PERMOHONAN PENGURUS/KURATOR DALAM PERKARA INCASU