Ditemukan 44529 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-02-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2022
Tanggal 31 Mei 2022 — ., M.Kn VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NAISONAL RI;
206 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Kn VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NAISONAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — CEMERLANG ABADI diwakili oleh FERRY TANUDJAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
802 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CEMERLANG ABADI diwakili oleh FERRY TANUDJAYA VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Putus : 06-05-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Olm
Tanggal 6 Mei 2019 — Betji Manoe, Dk lawan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dkk
163 — 75
  • Betji Manoe, DklawanKepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dkk
    &Partners Advocates and Consultant, yang beralamat di Jalan Banteng Nomor7, RT 20 RW 04, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SKK.Pdt/SH/III/2017, tanggal 23Maret 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan NegeriOelamasi di bawah register Nomor: 44/PDT/SK/3/2018/PN Olm, tertanggal 26Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;1.Lawan:Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Provinsi NTT
    Telah memberikan kuasa khusus Nomor : 323/1853.600/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018, kepada Pipit Dwi Wardani, S.H,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 73/PDT/SK/5/2018/PN Olm, tertanggal 5 Juni2018, selanjutnya disebut Tergugat;Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kabupaten Kupang, beralamat di Civic Center Jalan Timor RayaKM 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang.
    Frans Seda No 70 Kota Kupang . dan(4) menyatakan sah dan berharga sita jaminan (ConservatoirBeslag) Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kabupaten Kupang ,Alamat Civic Certer Jl. Timor Raya KM36 Oelamasi Kabupaten Kupang;6. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar Putusan Perkara inidapat di jalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij Voorraad) meskipunada upaya banding, kasasi maupun Verset;7.
    Jadi dapat dikatakan bahwa upaya untukmewujudkan kepastian terhadap hakhak atas tanahdilaksanakan antara lain dengan penerbitan suatu dokumen yangmempunyai kekuatan hukum yang sempurna yakni sertipikat hakatas tanah;2) Definisi formal sertipikat dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria menegaskan bahwa sertipikat adalah surattanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat.
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PP No. 24 /1997 ( tentang Pendaftaran Tanah ) adanya kepastian danperlindungan hukum, sebagaimana dalam:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA VS PT KAYAN HYDRO ENERGY;;
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA VS PT KAYAN HYDRO ENERGY;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 23-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GRAHA TUNAS SELARAS;
109 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GRAHA TUNAS SELARAS;
    PUTUSANNomor 239 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:NASRUN POPO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Cempaka 4/BJ 15, RT 003 RW 012,Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, KotaBekasi, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja
    , terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatanganiatas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal O4 Desember 2017, tentangPembatalan Hak Atas Tanah Nomor Urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukurtanggal 14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas3.268 m?
    ,terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatangani atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor Urut 3. Sertipikat Hak Milik Nomor3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m?
    Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/Pbt/BPN.32/2017,tanggal 04 Desember 2017, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah,nomor urut 3; Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangka, terbittanggal 08122016, Surat Ukur tanggal 14112016, Nomor1179/Bojongnangka/ 2016, luas 3.268 m2, terakhir tercatat atas namaNasrun Popo, yang ditandatangani atas nama Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala BPN;3.
    Putusan Nomor 239 K/TUN/2019tercatat atas nama Nasrun Popo, yang ditandatangani atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;4. Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il membayarbiaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasiditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2020
Tanggal 22 Desember 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
475 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/SKuHK.03.02/1/2020, tanggal 31 Januari 2019;ll.
    Kalimantan Timur) selama prosespemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perkara ini; danMemerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016,tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat,tertanggal 13 Mei 2003, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, luas19.974,130 Ha, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/2020selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016, tertanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak GunaUsaha Nomor 01/Nunukan Barat, tertanggal 13 Mei 2003, atas namaPT Nunukan Jaya Lestari, luas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. BILLY AMER SITORUS;
127 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. BILLY AMER SITORUS;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili olen kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Pertanahan, dan kawanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 483 K/TUN/2021kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor43/SkuHK.03.02/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020;2.
    KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017, tentang Pembatalan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 Terletakdi Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, KecamatanBuah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni2020;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMHalaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-09-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/TUN/2023
Tanggal 23 Nopember 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. PEMBANGKIT INDONESIA ETA;;
168 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. PEMBANGKIT INDONESIA ETA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. NY. SRI EKO MULYANI;
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. NY. SRI EKO MULYANI;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempatkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,RT.02/RW.01, Selong, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, 12110:Dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 37/SK/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017:Termohon Kasasi ;ll. NY.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — HIU KOK MING VS DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
306 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HIU KOK MING VS DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs I. ONG CHAI HUAT., II. ROBBY BUNING PANGEMANAN;
280 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL vs I. ONG CHAI HUAT., II. ROBBY BUNING PANGEMANAN;
    PUTUSANNomor 35 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di GedungBadan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Budi Susanto, A.Ptnh.
    ,jabatan Kepala Sub Direktorat Penanganan Perkara TanahDan Bangunan pada Kementerian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SKuHK.03.02/X1I/2019, tanggal 3 Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanONG CHAI HUAT, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan TPI Nomor 66, RT.001/RW.007, Penjaringan,Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Akhmad Jazuli, S.H.
    Dalam Permohonan Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 03November 2017, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanahseluas 6.354 m* dan Pembatalan Sertipikat Hak
    Guna Bangunan Nomor427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong ChaiHuat, seluas 6.354 m Terletak di Jalan Suryakencana Nomor 162Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, ProvinsiJawa Barat karena Cacat Administrasi, selama sengketa a quo berjalansampai dengan Putusan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan
    Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor281/HGB/BPN.32/2017, tanggal 3 November 2017, TentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah seluas 6.354 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2020
Tanggal 22 Desember 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
118 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
211 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    ., & Partners (JHSP), beralamat diKabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 02, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2020Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku JabatanDirektur Penangangan Perkara Tanah dan Tata Ruangdan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional di Kebayoran Baru JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor13/SkuHK.03.02/III/2020, tanggal 6 Maret 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan
    Terakhirtercatat atas nama NASRUN POPO yang ditandatangani atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017 Tertanggal 04 Desember 2017 tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor:3446/Bojongnangka, Terbit Tanggal 08122016, Surat Ukur tanggal 14112016 No.1179/Bojongnangka/2016 Luas 3.268 M?
    berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya; Bahwa in casu Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangkaatas nama Penggugat pada dasarnya dari hak tanggungan yangberalih kepada Penggugat sehingga apabila akan dilakukanpembatalan terhadap sertipikat tersebut, berdasarkan Pasal 35Peraturan Menteri Agraria
    Putusan Nomor 126 PK/TUN/2020 Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quoyang hanya menduga adanya pemalsuan tanda tangan AsimSuryadi sebagai Pengoper tanah dan adanya ketidakwajaranpada materai tempel, tanpa didasarkan pada Putusan Pidanayang berkekuatan hukum tetap, merupakan tindakan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan khususnyaPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Penyelesaian KasusPertanahan,;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-09-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/TUN/2023
Tanggal 23 Nopember 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON;;
165 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT PEMBANGKIT INDONESIA ZETA VS PT KAYAN HYDRO ENERGY;;
89 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT PEMBANGKIT INDONESIA ZETA VS PT KAYAN HYDRO ENERGY;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-07-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS MARYANI, DKK;
258 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS MARYANI, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA;
122 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA;
    ,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan RayaKodam Bintaro Nomor 66, RT.006/RW.003, Pesanggrahan,Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kota AdministrasiJakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Ketut Mangku,jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 32/SKuHK.03.02/
    Putusan Nomor 489 K/TUN/2021Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:1Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat atas pelaksanaanObjek Sengketa;Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 23/ HGB/ KEMATR/BPW/ III/2020, Tanggal 6 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak GunaBangunan Atas Nama PT.
    pasal 30 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal53 ayat (2) huruf b, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara; Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi/Tergugat Ilintervensi untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat Peradilan,khusdus untuk peradilan tingkat Kasasi;MENGADILI SENDIRI:DALAM PENUNDAAN Mengabulkan permohonan penundaan Pemohon Kasasi; Memerintahkan agar Termohon Kasasi menunda pelaksanaan SuratKeputusan Menteri Agraria
    administratif; Bahwa terlampauinya tenggang waktu pengajuan upaya administratif 21(dua puluh satu) hari kerja tidak bisa menjadi sebab hilangnya hakPenggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sepanjang diajukanmasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secara formal gugatanPenggugat dapat diterima dan karenanya pokok perkara harusdipertimbangkan; Bahwa Keputusan Menteri Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-05-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PDT/2023
Tanggal 4 Mei 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
47 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm
Tanggal 15 Juli 2019 — NAPA sebagai Tergugat - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
148 — 101
  • NAPA sebagai Tergugat- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq.
    , Daerah Tk.IITimor Tengah Utara Nomor : SDA.236/D.8/PT, perihal PenyelesaianGambar Situasi Tanah tertanggal 31 Oktober 1978 yang selanjutnya disebutsebagai bukti P.2;Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Sub Direktorat Agraria, Daerah Tk.IITimor Tengah Utara Nomor : SDA.330/A.20/SPHT, Perihal panggilanmenghadap tertanggal 2 Januari 1979, yang selanjutnya disebut sebagaibukti P.3;Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Sub Direktorat Agraria, Daerah Tk.IITimor Tengah Utara Nomor : SDA.359/A.20/Pt, Perihal
    Napa (naturlijkperson) dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten Timor TengahUtara (recht person), yang menjadi pokok eksepsi daei Tegugat adalah terletakpada subyek hukum Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten TimorTengah Utara baik dari sisi hirarki Kkewenangan dan penulisan cq.
    sebagai kepala pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam BAB II Organisasi, Bagian Kesatu, SusunanOrganisasi, pasal 4 dengan redaksional Kementerian agraria dan Tata RuangHalaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfmterdiri atas : a.
    Direktorat Jenderal Penataan Agraria, f. Direktorat JenenderalPengadaan Tanah, g. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang danPenguasaan tanah, h. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria,Pemanfaatan Ruang dan Tanah, i. Inspektorat Jenderal, j. Staf Ahli BidangLandreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah, k.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
802 — 459
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • Peraturan Dasar Pokok Agraria
    berdasarkan tujuan dan sendisendi dari pemerintahanjajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangandengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikanrevolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, denganberlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkanatas hukum barat;. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidakmenjamin kepastian hukum;. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam
    segala soal agraria;. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewuj udkan penjelmaandari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan.Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azaskerokhanian Negara dan citacita bangsa, seperti yang tercantumdidalam Pembukaan Undangundang Dasar.. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaandari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalampasal 33 Undangundang Dasar dan Manifesto Politik RepublikIndonesia, sebagai yang ditegaskan
    hukum bagi seluruhrakyat Indonesia.Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsibumi, air dan ruang angkasa sebagai yang di maksudkan diatas dan harus sesuaipula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannyamenurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.
    Azas domein.. yang dipergunakan sebagai dasar dari pada perundangundangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal dalamhukum agraria yang baru.Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesiadan azas dari pada Negara yang merdeka dan modern.
    Ketentuan dalam ayat 2 memberikemungkinan diadakannya suatu "usaha bersama" antara Negara dan Swasta dalambidang agraria.