M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli Nomor 472 tanggal 27 Mei 2005 atas nama MUNAWIR IDRIS, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon Nomor

472 atas nama MUNAWIR IDRIS yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik nama Kapal di:(i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Kedua POSH CONSTANT yang telah hilang; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek Kedua MARITIME EAST yang telah hilang.-------------------------------------------------------------------3.

Sebuah kapal motor bernama POSH CONSTANT, yang dimiliki danterdaftar atas nama PT MANDIRI ABADI MARITIM, berkedudukan diJakarta Utara (PT MAM) berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran KapalNo. 7682 tanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh PejabatHal idari 8 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTRPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta pada DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia, telah dijaminkan oleh PT MAM kepada Pemohonsebagaimana dibuktikan

Sebuah kapal tongkang bernama MARITIME HOPE, yang dimiliki danterdaftar atas nama PT MAM berdasarkan Grosse Akta PendaftaranKapal No. 2555 tanggal 18 November 2011 yang diterbitkan oleh PejabatPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telah dijaminkan oleh PTMAM kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan Grosse AktaHipotek Kedua No. 373/2013 tanggal 27 September 2013, yangditerbitkan

Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok, untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikanmasingmasing Grosse Akta Hipotek Kedua POSH CONSTANT, GrosseAkta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek KeduaMARITIME EAST yang telah hilang tersebut di atas.Bahwa berdasarkan

Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohonkepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenanuntuk memberikan Penetapan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik namaa(i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Hal 3dari 8 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTRKementerian Perhubungan

Republik Indonesia di Jakarta untukmenerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan GrosseAkta Hipotek Kedua POSH CONSTANT yang telah hilang; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok untukmenerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan GrosseAkta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek KeduaMARITIME EAST yang telah

ARTHA MINA BAROKAH Nomor 6850 Tanggal 28 Agustus 2007 dengan surat ukur nomor 832/Ia tanggal 11 Nopember 2005 dengan panjang 14,83 meter, lebar 5,47 meter, dalam 1,75 meter, isi kotor 30, isi bersih 9 tanda selar GT. 30 No.832/Ia yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atas nama pemilik MAS ARIS SUGIHARTO berkedudukan di Desa Pandean RT 003/RW 003 Kec.Rembang Kab.Rembang telah hilang;3.

Memerintahkan Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti terhadap Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6850 tanggal 28 Agustus 2007 yang hilang tersebut;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

ARTHA MINA BAROKAHNomor 6850 Tanggal 28 Agustus 2007 dengan surat ukur nomor 832/latanggal 11 Nopember 2005 dengan panjang 14,83 meter, lebar 5,47meter, dalam 1,75 meter, isi kotor 30, isi bersih 9 tanda selar GT. 30No.832/la yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang;2.

Bahwa Pemohon juga telah mengurus Akta Pengganti yang hilangtersebut di Departemen Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganLaut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapidiisyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;5. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini;6.

ARTHA MINA BAROKAHNomor 6850 Tanggal 28 Agustus 2007 dengan surat ukur nomor 832/latanggal 11 Nopember 2005 dengan panjang 14,83 meter, lebar 5,47meter, dalam 1,75 meter, isi kotor 30, isi bersinh 9 tanda selar GT. 30No.832/la yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang atas nama pemilik MAS ARIS SUGIHARTO berkedudukan diDesa Pandean RTI 003/RW 003 Kec.Rembang Kab.Rembang telahhilang dalam perjalanan dari kantor

Memerintahkan Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang untuk menerbitkan Grosse Akte Kapal Pengganti Nomor 6850tanggal 28 Agustus 2007;4.

Fotocopy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (bukti P.9);10.Foto Copy Surat Keterangan No. PK. 670/4/2/KPL.

Menteri Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat diterima;2. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II Muh. Nasir Waladi,ST,MT

Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Kesuma BangsaSamarinda;Dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Suroto,SH,Radiansyah,SH.M.Hum, dan kawan, Aparatus Sipil Negara(ASN) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur padaKantor Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/1528HK/2017 tanggal 6 April 2017 danSurat Kuasa Khusus Nomor 553.3/0286/Dishub.PN/IV/2017tanggal 11 April 2017 ;Para Pemohon Kasasi juga sebagai Para Termohon KasasiI;LawanMuh.

Menteri Perhubungan Cq. Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan Timur tidak dapat diterima;2. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Muh. NasirWaladi,ST,MT;3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.

Pasifik Abadi,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Surabaya Pelindo III
Terbanding/Turut Tergugat III : Irwansyah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Asep Hartono

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.,DIREKTORAT JENDERAL PERBUHUNGAN LAUT Cq., KANTORKESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA.,berkantor di Jalan Kalimas Baru No.194, Surabaya, Jawa Timur 60165, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUTTERGUGAT I;3. PT.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Baliknama Kapal Asli milik pemohon nomor 6107 atas nama KAMALLUDIN, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Cirebon tanggal 31 Mei 2016 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada

Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Baliknama Kapal milik pemohon nomor 6107, atas nama KAMALLUDIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon di Cirebon;

YULIUS YOGI sebagai Penggugat Lawan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali Kabupaten Paniai sebagai Tergugat I;Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai sebagai Tergugat II;Bupati Kabupaten Paniai sebagai Tergugat III;Wib Yogi sebagai Tergugat IV;Pimpinan PT. Bank Papua Cq Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire sebagai Tergugat V;

Pembanding/Penggugat : Budi Nugroho Selaku Direktur Utama PT Inti Jasa Niaga Diwakili Oleh : Arief Rahman Siregar SH
Terbanding/Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cq PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JenderalPerhubungan laut cq Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan kelas II Cirebon, tempat kedudukan di Jalan DonggalaNomor 3 Cirebon selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1.

Pembanding/Penggugat : Ranap Siallagan Diwakili Oleh : DR.SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : Pemeritah Kabupaten Samosir
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

HARIS RUSLY
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanTanah Abang Nomor 1 Blok C, Lantai V, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. HASAN BASRI, S.H., M.MTr., Jabatan Kepala BagianHukum dan KSLN, Setditjen Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan;2. YUSTINUS DANANG R., S.H., M.Sc., Jabatan KepalaBagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, BiroHukum, Kementerian Perhubungan;Hal. 1 dari 53 hal. Putusan No. 43/G/2020/PTUNJkt3.

., Jabatan KepalaSub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional, SetditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;4. WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H., Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;5. RICHARDO ALFRED S., S.H., Jabatan Penyusun BahanBantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, SeitditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;6. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7.

PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian PersetujuanPenggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak TermasukKegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam KegiatanAngkutan Laut Dalam Negeri (Selanjutnya disebut dengan PM46/2019), yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 4 ayat (4) PM 92/2018 jo.

Putusan No. 43/G/2020/PTUNJkt1.4.15.1.6.Perhubungan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk mencabutKTUN.

Bukti T.ll.IntvIX : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:A.248/AL.824/DJPL, tanggal 25 Februari 2020, TentangPemberian Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air Kepada PT.Yalagada Surya.

WIRYANTO KHONG, dkklawanKEPALA CABANG PELABUHAN SUNDAKELAPA/KALI BARU, DEPARTEMEN PERHUBUNGANPERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II, dkdanPT PUTRA MADYA JAYA GIRI, dkk

PenggugatSISWANTOTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkPurwanto

,SH Kesemuanya adalah PegawaiKementerian Perhubungan RI beralamat di Jalan MedanMerdeka barat No.8 Jakarta Pusat berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2020 No: SU 38tahun 2020 yang telah di daftarkan di KepaniteraanMuda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal14 oktober 2020 No: 776/Leg.srt.KuasaAdvokat/2020/Pn.Ckr untuk ~ selanjutnya disebutSCDAQ Al. . cc ccc ecee eee eeeee nena eneeeneeeeeeneeenaees Tergugat Ill;Ir.

Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perkeretaapian, NomorSPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019,TujuanPenilaian : Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPrasarana LRT Jabodebek.

Sehingga tidak diikutsertakannya PPK Satuan KerjaPengembangan, Peningkatan dan Perawatan PrasaranaHalaman 32 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrPerkeretaapian Tahun Anggaran 2020 di bawah Direktur JenderalPerkeretaapian Kementerian Perhubungan berakibat pada gugatankurang pihak.8. Bahwa M.

Areyanti, MAPPI (cert) atasPermintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2019 ....... dst..b.

Bahwa berdasarkan gugatan aquo Point 4 tersebut diatas sangatjelas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBekasi ProvinsiJawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian adalah pihak yang juga menentukan jumlahbesarnya ganti kerugian bangunan objek sengketa.c.

1. MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus Grosse Akte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang telah hilang kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam.

PT BANK HSBC INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan kamimohon dihapus yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Lautkantor Pelabuhan Batam Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama KapalkKota Batam..

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapalpada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam untuk menghapus GrosseAkte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 berdasarkanLaporan Kehilangan Barang/Suratsurat Penting Nomor : STPL/1662C/V/2017Sek.Ptk.Kota tanggal 15 Mei 2017.4.

Saksi EKA JULIANA , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikutBahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah karyawan pemohonBahwa saksi mengerti sehubungan dengan permohonan pemohon untuk untukmenghapus Grosse Akte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember2008 yang telah hilang kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik NamaKapal pada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut,Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam;Bahwa setahu

Memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus Grosse Akte Hipotek PertamaNomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang telah hilang kepada PejabatPendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan,Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Batam.3.

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapalpada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam untuk menghapus Grosse AkteHipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 berdasarkan LaporanKehilangan Barang/Suratsurat Penting Nomor : STPL/1662C/V/2017 Sek.Ptk.Kotatanggal 15 Mei 2017.4.

Diwakili oleh SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III MELONGGUANE DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Intervensi:
PT. LEILEM JAYA diwakili oleh ROMMY MARTHINUS MANGARO

Niko Arief Setyawan, S.H;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaKementerian Perhubungan RI, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor: 8 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;2. PT.

BuktiP10:Kementerian Perhubungan pada Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,(fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur PT.

Bukti T 15fotokopi);: Dokumen Pemilihan Nomor: 001/DOK.FASPEL MIANGAS/UPP MELONGGUANE.LPPBMN/VIII/2019 tanggal 19Agustus 2019 untuk Replacement Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Miangas (Multi Years Contract) (TenderTidak Mengikat) yang dibuat oleh Kelompok KerjaPemilihan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan KerjaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas ilMelongguane Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan Pada Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang Milik Negara, Tahun

Bukti TIl INTV 10a :Bukti TIl INTV 10b :107/02/19/UPP.MLG2019 tanggal 14 Oktober 2019,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK) antaraPejabat Pembuat Komitmen (PPK) KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan iiMelonguane dan PT.

Nomor 00185tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Perintah Membayar dari Kuasa PenggunaAnggaran Kementerian Perhubungan Nomor 00257Halaman 92 dari 107 halaman, Putusan Nomor 9/G/2020/PTUNJKTBukti TIl INTV 10c :11.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal

Pemohon:
LSM KPK DPW Jawa Barat diwakili RISWAN PASARIBU selaku Ketua LSM KPK DPW Jawa Barat
Termohon:
Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat

PEMOHONKEBERATAN semula PEMOHON INFORMASI ;MELAWANPEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNIT KERJA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor:14/G/KI/2018/PTUN.BDGSukabumi Nomor 1, Kacapiring, Batununggal, KotaBandung ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;Sukowiranto, S.Sos, Jabatan Kepala UPTD PelayananJasa Kebandarudaraan Nusawitu ;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pemerintah Provinsi JawaBarat Unit Kerja Dinas Perhubungan

Bahwa Pemohon keberatan adalah pemohoninformasi publik dalamsengketa informasi publik dengan Register Kepaniteraan Nomor:1557/PA11/PSI/KIJBR/II/2017 ;Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam gugatan keberatan ini adalah Putusan Majelis Komisioner dengan Nomor : 917/PTSNMK.MA/KIJBR/I/2018, yaitu sengketa informasi publik antara LembagaSwadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) melawanPemerintah Provinsi Jawa Barat unit kerja Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat ;Bahwa amar putusan 917

Bahwa Permohonan yang Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasisampaikan kepada termohon keberatan dahulu termohon informasi unit Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah :1.

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 Pemohon Keberatan Dahulu Pemohon Informasi mengajukan surat permohonan ke Termohon KeberatanDahulu Termohon Informasi unit kerja Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat ;Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor:14/G/KI/2018/PTUN.BDG10.11.12.Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Pemohon Keberatan/PemohonInformasi mengajukan surat keberatan ke atasan PPID TermohonKeberatan/Termohon Informasi unit kerja Dinas Perhubungan Propinsi JawaBarat ;Bahwa pada hari Rabu, 27 Januari

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapatHalaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor:14/G/KI/2018/PTUN.BDGlain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo et Bono);Bahwa, terhadap permohonan keberatan Pemohon Keberatan tersebutoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah disampaikankepada Termohon Keberatan, dengan surat tertanggal 26 Februari 2018Nomor : W2TUN2/397/HK.O06/II/2018, perihal: Jawaban Atas KeberatanPemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Perhubungan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 862 tanggal 26 April 2012 Nama Kapal Semegah Perkasa yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama pemilik SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi telah hilang sejak tanggal 16 Februari 2019 dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan

mengurus grosse akta pengganti atas Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 862 tanggal 26 April 2012 Nama Kapal Semegah Perkasa yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama pemilik SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VALENT MINA BAHARI 1 dengan nomor : GT.29.GT.No.614/KD ; sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Kapal Motor Nelayanbernama KM Valent Mina Bahari 1, berdasarkan Grosse AktaHalaman1 dari 7 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN.TBN.pendaftaran Kapal GT.29 GT No.614/KD, yang dikeluarkan olehKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang StatusHukum dan Sertifikasi Kapal.. Bahwa Pemohon tidak menyadari, didalam rumah Pemohon, di desaSemangu , Kec. Paciran, Kab.

Bahwa selanjutnya Pemohon, datang ke Kantor KementerianPerhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang StatusHukum dan Sertifikasi Kapal, dengan menunjukan surat keterangankehilangan tersebut pada pont 5, dengan maksud mendapatkan gantigrosse akte yang hilang tersebut, namun disarankan harus adanyaPenetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti grosse akta yang hilangtersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor :PM 13 tahun

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta salinanGrosse Akta Kapal Motor Nelayan KM VALENT MINABAHARI 1 dengan nomor : GT.29 GT.No. 614/KD, atasnama Samsul Arifin, untuk mengganti grosse Akta yanghilang, Kepada Kementerian Perhubungan, DirektoratHalaman2 dari 7 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN.TBN.Jenderal Perhubungan Laut Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukumdan Sertifikasi Kapal.3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untukmengirimkan salinan resmi penetapan ini kepadaKementerian Perhubungan, Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran UtamaTanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum danSertifikasi Kapal, agar diterbitkan salinan grosse AktaKapal Motor Nelayan KM VALENT MINA BAHARI 1dengan nomor : GT.29 GT.No. 614/KD.4.

VALENT MINA BAHARI 1 dengan nomorGT.29.GT.No.614/KD ; sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, KepadaKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukumdan Sertifikasi Kapal.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkansalinan resmi penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan, DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung PerakSurabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi

Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Kedudukan Tergugat II di BandarUdara Sibisa adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di LingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yangberada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;Halaman 103 dari 147 Putusan

Demikian pula Kementerian Perhubungan Republik Indonesia CqDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia Cq Kepala Bandar UdaraDr.

Udara;Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalah sebagai UnitPenyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal : 6981, kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-Api;

3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-Api, agar diterbitkan Salinan Grosse Akta Kapal an KM. HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal : 6981;

4.

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomorpendaftaran kapal : 6981, kepada Kantor KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan SiapiApi;3.

HIKMAH BUNDA 9 GT 90No.380/PPI; Bahwa benar Pemohon telah kehilangan Grosse Akta Kapal an KM.HIKMAH BUNDA 9 GT 90 No.380/PPI, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Bagan SiapiApi; Bahwa kehilangan tersebut diketahui pada saat akan mengurus SuratSurat; Bahwa KM.

HIKMAH BUNDA 9 GT 90No.380/PPI; Bahwa benar Pemohon telah kehilangan Grosse Akta Kapal an KM.HIKMAH BUNDA 9 GT 90 No.380/PPI, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Bagan SiapiApi; Bahwa kehilangan tersebut diketahui pada saat akan mengurus Suratsurat; Bahwa KM.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pat.P/2019/PN BlsKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan SiapiApi, agar diterbitkanSalinan Grosse Akta Kapal an KM.

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan BaganSiapiApi;3.