ini.Telah mendengar :e Keterangan dari para pihak yang bersengketa ;e Keterangan Saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat dibawah sumpahdipersidangan.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Mei2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, padatanggal 27 Mei 2013, dibawah Register perkara Nomor : 82/G/2013/PTUN.SBY. kemudiandiperbaiki dan diterima pada tanggal 24 Juni 2013, yang mendalilkan hal hal sebagaiberikut : 1 Bahwa obyek sengketa incasu

Surat Tergugat incasu Kepala Desa Karangrejo,Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : 4521/6/421.606.007/2013,tanggal 27 Februari 2013, Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan yangdiajukan oleh Penggugat No. : 10/GKJW/I/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal21 Februari 2013, telah Penggugat terima pada tanggal 27 Februari 2013, dengandemikian gugatan ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukanoleh Undang Undang yaitu belum melampaui batas tenggang waktu selama 90 hariterhitung

sejak Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo diterima oleh Penggugat,sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahanatas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;2 Bahwa yang dimaksud dengan surat Penggugat incasu Panitia Pembangunan tempatibadah Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pepanthan Kromengan No. 09/GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013, pada pokoknya adalah menanyakantentang tindak lanjut atau tanggapan Tergugat terhadap surat permohonanPenggugat No. 01/GJKW/IX/2012, tanggal

30 September 2012 dan SuratPenggugat No. : 04/GKJW/IX/2012, tanggal 30 September 2012 ; (Vide bukti : P a Bahwa yang dimaksud dengan Surat Permohonan Penggugat No. 01/GKJW/TX/2012, tanggal 30 September 2012 adalah perihal PermohonanPengesahan dukungan masyarakat dari Desa Karangrejo dariTergugat incasu Kepala Desa Karangrejo, KecamatanKromengan ...........Kromengan, Kabupaten Malang atas dukungan masyarakat dari DesaKarangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang terhadap Pembangunantempat ibadah

Nomor : 9 Tahun 2006 / Nomor : 8 Tahun4 Bahwa permohonan ijin sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) diatas, karena telahterpenuhinya jumlah Jemaat dari tiga desa sebanyak 140 orang Jemaat dan telahdipenuhinya pula dukungan dari masyarakat Desa Karangrejo KecamatanKromengan Kabupaten Malang di sekitar tempat bangunan sebanyak 77 orangterdiri 60 orang beragama Islam, 9 Orang Katolik dan 8 orang5 Bahwa obyek sengketa incasu Surat Tergugat sebagaimana tersebut di atas (angka 1)sangat merugikan kepentingan

tanggal 07 APRIL 1989 , padahal penulisan dari nama, tanggal,bulan, dan tahun Kelahiran Pemohon tersebut adalah salah/keliru karena yangbenar nama Pemohon adalah FIA KURNIASARI serta Tanggal, Bulan danTahun Kelahiran tertulis dan terbaca 09 DESEMBER 1993 sebagaimanadokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon seperti Akta Kelahiran,jazah, Kutipan buku nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milikPemohon.Menimbang bahwa terlepas dari keberadaan dari Pasal 126 huruf ctentang UU Keimingrasian incasu

Penetapan No. 133/Pdt.P/2019/PN.KalMenimbang bahwa dalam ketentuan peraturan perundangundanganterkait keimigrasian tersebut, Hakim belum menemukan dasar hukum dariketentuan yang menyebutkan bahwa Pengadilan diberikan kKewenangan untukmerubah identitas seseorang/subjek hukum terkait nama, tanggal, bulan, dantahun Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor.Menimbang bahwa kembali kepada permohonan dari pemohon terkaitadanya perbedaan data identitas dari pemohon incasu terkait nama, tanggal

sendiri, sedangkanpihak kantor Imigrasi adalah sebagai institusi yang bersifat melayani dalampengertian apabila semua persyaratan pembuatan paspor terpenuhi, makakantor Imigrasi akan menerbitkan Paspor yang menjadi hak dari pemohonPaspor.Menimbang bahwa terlebih lagi Permohonan yang diajukan olehPemohon adalah untuk kepentingan pemohon sendiri dan tidak menimbulkankerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturankeimigrasian, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut,incasu

permohonan untuk perubahan/perbaikan nama, tanggal, bulan, dantahun Kelahiran Pemohon pada Paspor, menurut pertimbangan hakim dapatdikabulkan karena pada prinsipnya telah didukung dengan pembuktian yangrasional dari Pemohon incasu Pemohon telah dapat membuktikan dipersidangan melalui alat bukti Surat yaitu Akta Kelahiran, ljazah, Kutipan bukunikah, KTP, Kartu.

berhakmencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;n Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya disampaikansebelum Gugatan dibacakan atau sebelum perkara diperiksa dipersidanganHm 2 dari 4 hlm, Penetapan Perkara Perdata No.3/Pdt.G.S/2021/PN Bylsedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan makadianggap pemeriksaan belum berlangsung sehingga kepentingan Tergugat danTergugat II dalam hal ini belum terganggu atau belum dirugikan sehingga terhadappencabutan gugatan dalam perkara incasu

, maka Permohonan Pencabutan secara lisan Gugatan Sederhana olehPenggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, makaPermohonan secara lisan Pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugattersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;non Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas olehkarena pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebutdikabulkan maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sah pencabutangugatan sederhana dalam perkara incasu

Pemohon Keberatan) untuk memohon pelaksanaan eksekusi atauHalaman 5 Putusan Nomor 169/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapmengajukan tuntutan/gugatan hukum kepada Debitur (incasu TermohonKeberatan) berdasarkan Perjanjian ini dimuka Pengadilan lain dalamwilayah Republik Indonesia.Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 002/F/821P8/01/14 tanggal 17Januari 2014 Pasal 14 ayat 14.11 dinyatakan sebagai berikut :Mengenai Peranjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilihtempat kedudukan hukum yang tetap dan

Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untukmemohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatanhukum terhadap Debitur berdasarkan Perjanjian ini di muka pengadilanlain dalam wilayah Republik Indonesia.Bahwa fakta hukumnya adalah Para Pihak (incasu Konsumen dan PelakuUsaha) telah bersepakat dalam menandatangani Perjanjian Kredit aquodan Para Pihak cakap bertindak dalam hukum sehingga syarat subyektifsuatu perjanjian telah terpenuhi.Demikian pula tentang syarat objektifnya yaitu

Namundemikian, tidak ada satu pun dalil Konsumen yang menyatakan bahwaHalaman 6 Putusan Nomor 169/PdtSus/BPSK/2016/PN RapPelaku Usaha telah melakukan perbuatan yang melanggar dari ketentuanUU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.Adapun hubungan hukum antara Konsumen (incasu.

TermohonKeberatan) dengan Pelaku Usaha (incasu Pemohon Keberatan) adalahberdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 002/F/821P8/01/14 tanggal 17Januari 2014, sehingga kedudukan hukum masingmasing pihak secaraberturutturut adalah Debitur dan Kreditur.Oleh karena itu, sesungguhnya pengaduan yang dilaporkan olehKonsumen (in casu Debitur) merupakan murni sengketa keperdataanyang timbul sebagai akibat wanprestas/ Debitur kepada Kreditur (incasuPelaku Usaha) untuk memenuhi seluruh angsuran kreditnya sesuaidengan

dalil gugat alenia 1 halaman 3 putusan); Dalam SOP Pemohon Keberatan diatur secara jelas dan profesionalbahwa setiap dokumen perjanjian (incasu termasuk Perjanjian Kreditaquo) selalu dijelaskan secara detail mengenai hak dan kewajibanmasingmasing pihak (incasu Kreditur dan Debitur) sebelum dilakukanproses penandatanganan dan pada akhirnya ditanyakan kembaliapakah para pihak sudah mengerti mengenai hak dan kewajibannya,setelah itu) baru. dilakukan penandatangan perjanjian denganmembubuhkan paraf

Bahwa jika diperhatikan Pertimbangan Hukum Putusan a quo padahalaman 35 s.d. 36 yang telah mempertahankan koreksi Terbanding(incasu. Termohon Peninjauan Kembali) terhadap bunga pinjamansubordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00 yang berdasarkan ketentuanPasal 26 ayat 1 huruf b UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(UU PPh) adalah tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.2.

Penerima hasil adalah Wajib Pajak Luar Negeri.Dengan demikian pendapat Majelis Hakim yangmembenarkan koreksi Terbanding (incasu.

Dengan hanya melihat pada objek pajaknya yaitubunga obligasi a quo maka langsung saja dikenakan PPhPasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa Majelis Hakimkelinatannya seperti menerapkan sistim pengenaan PajakObjektif (seperti halnya PPN) karena pajak yang seharusnyajadi beban si penerima bunga di Cayman Island harusditanggung oleh Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali).

(incasu.

Karena tindakan Terbanding (incasu TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga a quo sungguh merugikanPemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPh Pasal 26a quo telah mendistorsi usaha Pemohon Peninjauan KembaliBahwa perkara a quo ternyata memiliki kasus posisi yangsama dengan perkara yang pernah dihadapi oleh PT.CIMBNiaga, Tbk (ex.

Bank Bali Tok yang hak tagihnyadiambilalih oleh Tergugat tersebut;Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dijalankan lebih dahulumeskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi(uitvoerbaarbijvoerraad) ;Biaya menurut hukum;Dalam Pokok Perkara:1.2s3.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga putusan provisi tersebut;Menyatakan hutang pokok Debitur almarhum Tuan Darwinto yang harusdibayar oleh para ahli warisnya incasu Para Penggugat kepada

Menyatakan biaya administrasi pengurusan piutang Negara yangditetapbkan oleh Tergugat incasu PUPN Cabang DKI Jakarta NomorPJPN18/PUPNC.10.01/2016 sebesar 10 (Ssepuluh) persen dari sebesarRp4.776.226.131,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta duaratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang masihakan dibebankan lagi kepada Debitur Almarhum Tuan Darwinto tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan mengikat;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1011 K/Pdt/20217.

Menyatakan hutang pokok Debitur almarhum Tuan Darwinto yangharus dibayar oleh Para Ahli Warisnya incasu Para Penggugat kepadaKreditur Eks PT. Bank Bali Tok yang hak tagihnya diambilalih olehTergugat adalah sebesar Rp2.018.790.810,62 (dua milyar delapanbelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sepuluh ribukoma enam puluh dua rupiah) sudah termasuk bunganya dan dihitungsampai dengan permohonan eksekusi yang diajukan di PengadilanNegeri Jakarta Timur tanggal 20 Agustus 1998;3.

pemberitahuan pabeanekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikansebelum keberangkatan sarana pengangkut", maka jelas terhadapekspor barang curah atas pemberitahuan pabean ekspornya dapatdisampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, carapenyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditi yangterkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) cara sebagaimanadiuraikan di atas, dan pemilinannya diserahkan kepada Eksportir (incasu

Oleh karena itu, apabila terdapat eksportasi komoditi yangterkena Bea Keluar yang masih terdapat kewajiban membayar BeaKeluar namun tetap dilayani eksportasinya oleh Pejabat Bea dan Cukai(pejabat pemeriksa dokumen), maka Pemohon Peninjauan Kembali (incasu Direktur Jenderal Bea dan Cukai) akan menggunakankewenangannya dalam rangka pengawasan dan evaluasi melaluimekanisme penetapan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 12Ayat (1) PP 55/2008 untuk menagih Bea Keluar yang seharusnya ataukurang dibayar

Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangPengenaan Bea Keluar Ternadap Barang Ekspor", sehingga telah nyatadan jelas bahwa PP 55/2008 merupakan pengaturan lebih lanjutsebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2A Ayat (3) UU 17/2006.Berdasarkan halhal tersebut diatas, PMK 214/2008 adalah PeraturanMenteri Keuangan yang sah dan merupakan pengaturan lebih lanjutsebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangundangan (incasu

KMK Nomon 1731KM.4/2010 tanggal 31 Januari2011 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar,yang berlaku tanggal 1 s.d. 28 Februari 2011.Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimanayang dilakukan Pemohon Pertinjauan Kembali adalah merupakankewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan (incasu Pasal 12 PP 55/2008 jo.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, carapenyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditi yangterkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) cara sebagaimanadiuraikan di atas, dan pemilinannya diserahkan kepada Eksportir (incasu Termohon Peninjauan Kembali) untuk menggunakan mekanismebiasa atau mekanisme barang curah.c.

Perkebunan XXIXXIl (Persero) incasu TERGUGAT, yangdisaksikan oleh PENGGUGAT 2. (vide bukti P4)Bahwa, pengajuan pembelian Obyek Sengketa tersebut diajukan kepadaKementerian Pertanian, mengingat pada saat itu aset tanah dan bangunan rumahdinas a quo merupakan milik Kementerian Pertanian di Jakarta.Bahwa, sekitar Tahun 1983, ADI JUWONO, B.Sc.

(almarhum) incasu PARA PENGGUGAT, olehkarena itu, apabila diperhitungkan pada saat ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1)Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 20162017 adalah sebesar Rp.508.973.485, (lima ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empatratus delapan puluh lima rupiah) (vide bukti P5), dengan perincian danperhitungan sebagai berikut : Gaji Golongan 4C Masa Kerja Faktor Nilai(95 %) Santunan Hari Tua9.558.185 20 Tahun 2 (20 x 2 x 9.558.185) =382.327.5009.558.185 4 Tahun 3 (4

(almarhum) maupun ahliwarisnya incasu PARA PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya dan adil menuruthukum apabila Yang Mulia Meajelis Hakim Pemeriksa perkara a quomemerintahkan TERGUGAT untuk menerima uang Santunan Hari Tua yangmerupakan hak dari ADI JUWONO, B.Sc. (almarhum) sebagai pembayaranatas permohonan pembelian Obyek Sengketa yang pernah diajukan ADIJUWONO, B.Sc.

(a/marhum) incasu PARA PENGGUGAT.Bahwa, mengingat PARA PENGGUGAT belum menerima uang Santunan HariTua, maka sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Yang Mulia MajelisHakim Pemeriksa perkara a quo memerintahkan TERGUGAT untuk menerimauang Santunan Hari Tua yang merupakan hak dari PARA PENGGUGATsebagai pembayaran atas permohonan pembelian Obyek Sengketa danmengembalikan sisanya sebesar Rp. 248.573.485, (dua ratus empat puluhdelapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh

(almarhum) maupun ahli warisnya incasu PARA PENGGUGATmasih memiliki harapan yang sangat besar untuk dapat membeli dan memilikiObyek Sengketa.Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT, pada akhirnya ADIJUWONO, B.Sc. (almarhum) incasu PARA PENGGUGAT menderita kerugiansecara materiil yaitu melakukan penjualan rumah dan tanah seluas 814 M? yangada di Mojokerto milik ADI JUWONO, B.Sc.

(dua belas ribuHalaman 2 dari 24 Putusan No. 29/Pat/2015/PT.AMB.empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama ZAKARIASRERESSSY incasu Tergugat dengan batasbatas sebagai berikut : Timur dengan ATANASIUS SAMPONU. Barat dengan ZAKARIAS LAMERE. Utara dengan tanah milik Penggugat.

Menyatakan proses penerbitan sertipikat hak milik nomor Nomor 3 tanggal21 Juni 2004 seluas 12.467 M2 (dua belas ribu empat ratus enam puluh tujuhmeter persegi) atas nama ZAKARIAS RERESSSY incasu Tergugat adalahcacat dan tidak sah menurut hukum.5. Menyatakan sita jaminan (Konserfatoir Beslah) adalah sah dan berharga.6.

Apabila Pembanding dahulu Tergugat mendalilkan bahwa manamungkin Terbanding dahulu Penggugat incasu VINSENSIUSNGILAWANE memiliki tanah Hak Adat seluas + 500.000 M?

Bahwa Putusan aquo tidak sedikitoun mengganggu stabilitaskeamanan di Desa Sifnana oleh karena fakta bahwaTerbanding dahulu Penggugat incasu) VINSENSIUSNGILAWANE memiliki tanah hak adat di Desa Sifnana danHalaman 18 dari 24 Putusan No. 29/Pat/2015/PT.AMB.mendapat pengakuan dari masyarakat luas, terutamaMasyarakat Desa Sifnana.b.

Oleh Terbanding dahulu Penggugat belum Pernah mengeluarkanatau membuat bukti alas hak berupa surat Pelepasan Hak Atastanah kepada Pembanding dahulu Tergugat incasu ZAKARIASRERESSY sebagai dasar dan syarat mutlak untuk prosespenerbitan Sertipikat2. Tidak Pernah dilakukan Survei, Pengukuran dan peninjauan/pemeriksaan fisik atas tanah yang disertipikatkan.3. Diatas tanah Objek Sengketa tidak ada PatokPatok Betonsebagaimana disebutkan dalam sertipikat Nomor : 3 tanggal 21Juni 2004.4.

hasil tambang lain menjadi hak milik pihak pertama incasu Penggugat;(Up.

Bukti P.I. pasal 9 )Pihnak pertama incasu Penggugat menerima hasil penggalian yangdirencanakan oleh pihak kedua incasu Tergugat berupa batu PHOSPATdengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter kubik; (Up.BuktiP.I. pasal 10.a)Il.

KUH.Perdata: "Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yangmembuatnya".1.Bahwa didalam Perjanjian kerjasama sebagaimana yang tertuangdidalam Akta Nomor: 97, tanggal 29 Juni 2006, adalah perjanjiankerjasama antara Penggugat dengan Tergugat incasu sebagaipersoonlijk.Bahwa tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dan tanpasepengetahuan Penggugat incasu Pihak Pertama, ternyata Tergugattelah mengalihkan haknya kepada Pihak Ketiga lain, yaitu P.T.

EKA DWISELO UNGGUL yang tidak pernah Penggugat kenal ;Bahwa pengalinan hak yang dilakukan secara melawan hukum olehTergugat tersebut baru Penggugat ketahui setelah adanya pengrusakanterhadap pintu portal jalan milik Penggugat, yaitu adanya Surat IzinUsaha Pertambangan up) di atas lahan milik Penggugat yang dikeluarkan olehBupati Gresik Nomor: 503.11/01/403.64/2007, tanggal 14 Maret 2007,incasu IUP atas nama Goenawan, Direktur P.T.

EKA DWI SELO UNGGUL Bahwa pengalihan hak yang dilakukan secaramelawan hukum oleh Tergugat tersebut baru Penggugat ketahui setelah adanyapengrusakan terhadap pintu portal jalan milik Penggugat, yaitu adanya Surat Izin UsahaPertambangan up) di atas lahan miik Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Gresik Nomor:503.11/01/403.64/2007, tanggal 14 Maret 2007, incasu IUP atas nama Goenawan,Direktur P.T.

Dan Para Penggugat Incasu adalah sebagai Pihak yang di kalahkan,dan Para Penggugat Incasu mengajukan Banding terhadap PutusanPengadilan Agama Semarang yang Teregister dalam Perkara Xxxxxxx/Pdt.G/2011/PA.Smg aquo, sehingga saat ini Perkara tersebut masih dalamPemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi AgamaSemarang), di mana belum ada Putusan dari Pengadilan Agama Semarang,maka dengan demikian tindakan Para Penggugat mengajukan Gugatan aquo adalah suatu Gugatan yang Premature.Ill.

Bahwa apabila seseorang ingin mempermasalahkan / menggugat Hartapeninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia (Pewaris InCasu Almarhummah Xxxxxx), maka yang pertama harus di lihat danharus dibuktikan adalah, hubungan hukum, maupun hubungan kewarisan(hubungan darah) dengan Almarhumah Xxxxxx selaku Pewaris maupundengan Tergugat selaku pihak yang di gugat.4.

Bahwa mengenai permasalahan harta Peninggalan ( Harta Warisan ) dariAlmarhumah Xxxxxx, perlu Tergugat terangkan, bahwa telah terjadi sengketayang diadili oleh Pengadilan Agama Semarang, dimana Para Pihaknya adalahsama yaitu Para Penggugat Incasu sebagai Penggugat, dan Tergugat Incasusebagai Tergugat, yang Teregister dalam Perkara xxxxxx/ Pdt.

Di mana Para Penggugat Incasu adalah sebagai Pihakyang di kalahkan, dan Para Penggugat Incasu mengajukan Banding terhadapPutusan Pengadilan Agama Semarang yang Teregister dalam Perkara xxxxxx/Pdt.G/2011/PA.Smg aquo, sehingga saat ini Perkara tersebut masih dalamPemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi AgamaSemarang).Halaman 59 dari 59 hal. Puts. Nomor 0403/Pdt.G/2014/PA.Smg4.

Bahwa mengenai perkara sengketa hukum antara Penggugat incasuPoin 6.sebagai Penggugat dan Tergugat incasu sebagai Tergugat, yangteregester dalam perkara xxxxxx/Pdt.G/2011/PA.Smg, dan selanjutnyabanding atas perkara tersebut pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang,perkara tersebut adalah murni tentang harta peninggalan (warisan)Pewaris Almarhum IR.

incasu kepada Para ahliwaris AlmarhumSAMIAN bin MAEN yang berhak atas tanah tersebut yaitu kepada SAMUNbin SAMIAN (orang tua kandung Turut Tergugat I) dan kepada ParaPenggugat/orang tua Para Penggugat in casu;Bahwa menurut Tergugat II incasu. dalam gugatannya Nomor103/Pdt.G/2003/PN.Bks bahwa sebagian tanah harta peninggalanAlmarhum SAMIAN bin MAEN yang tercatat dalam Girik C Nomor 2251Persil 221 S.IV yaitu seluas 10.300 m?

Bahwa pengakuan Tergugat II incasu dalam gugatannya Nomor103/Pdt.G/2003/PN.Bks yang menyatakan Tergugat telah membeli tanahGirik C Nomor 116 atas nama : AMPRING bin HEDJO ternyata jugatidak benar, karena faktanya Girik C Nomor 116 atas nama AMPRING binHEDJO seluas 5.750 m? tersebut tidak terdaftar dalam Buku Letter C DesaSukadanu, oleh karena itu jika di persidangan incasu terdapat Girik CHalaman 18 dari 95 hal. Put.

WASITO dari AMPRING binHEDJO (yang berada di sebelah b arat dari lokasi tanah milik ParaPenggugat dengan Turut Tergugat ) akan diakui juga oleh Tergugat II = incasu sebagai tanah miliknya;48.

Bahwa berdasarkan penerapan hukum tersebut di atas, maka Tergugat Il incasu secara yuridis formil tidak diperbolehkan bertindak main hakim sendirimengambil alin secara paksa tanah obyek sengketa dalam Perkara Nomor103/Pdt.G/2003/PN.Bks dari kekuasasan Para Penggugat dengan TurutTergugat in casu;72.

Menyatakan menurut hukum Para Turut Tergugat II incasu selaku ahlliwaris/ ahli waris pengganti dari Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN tidakberhak atas tanah obyek sengketa seluas + 15.532 m? yang sebagian yaituseluas 785 m? telah dijual kepada Turut Tergugat III in casu;7.

MARIONO bin LEGIYO dengan NY.KAMTINI tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai anak tiribernama NUR CHOLIS (incasu Tergugat / Pembanding sekarangPemohon Kasasi ), maka seandainyapun NY. KAMTINI tidak menerimahibah dari SUROKADI al. MARIONO bin LEGIYO, dengan meninggalnyaSUROKADI al. MARIONO bin LEGIYO pada tanggal 28 Oktober 1981maka NY. KAMTINI sebagai janda adalah ahli waris dari almarhumHal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2112 K/Pdt/2009suaminya (incasu SUROKADI al.

MARIONO bin LEGIYO), danmempunyai hak untuk menjual harta asal dari almarhum suaminya(incasu SUROKADI al. MARIONO bin LEGIYO), karena NY.

KAMTINI semasa hidupnya menjualsebagian tanah kepada MUSTAHAL (incasu Tergugat Il / Pembanding Ilsekarang Pemohon Kasasi Il) bukan merupakan perbuatan melawanhukum, karena NY. KAMTINI sebagai janda tanoa anak kandung adalahahli waris dan berhak mewaris seluruh harta peninggalan almarhumsuaminya (incasu SUROKADI al. MARIONO bin LEGIYO, baik hartapencaharian maupun harta asal, terlebih lagi Hibah dari almarhumSUROKADI al. MARIONO bin LEGIYO kepada almarhumah NY.

Terbukti fakta bahwa yang menjual tanah kepada MUSTAHAL selakupembeli (incasu Pemohon Kasasi Il semula Pembanding Il/Tergugat Il )adalah NY. KAMTINI (ahli waris) yakni, janda dari almarhumSUROKADI al. MARIONO bin LEGIYO, yang berhak atas barangbarang peninggalan almarhum SUROKADI al.

MARIONO bin LEGIYO dan NY.KAMTINI, maka harta bersama yang berhak mewarisinya adalah NURCHOLIS (incasu Pemohon Kasasi semula Pembanding / Tergugat ). Menurut hukum kedudukan dari saudara kandung almarhumSUROKADI al. MARIONO bin LEGIYO dan almarhumah NY. KAMTINItelah tertutup dengan adanya hak mewaris dari anak angkat (incasuNUR CHOLIS) tersebut.

Bahwa apabilamasyarakat Kampung Jelmu Sibak selaku pemilik tanah dan hutanwarisan secara turun temurun maka seharusnnya yang memberikanKuasa adalah seluruh warga masyarakat Kampung Jelmu Sibak.Oleh karena itu Para pemberi Kuasa incasu Para Penggugattidak berhak dan/atau tidak berwenang (unauthorized person) untukmelakukan tindakan hukum bagi kepentingan masyarakat KampungJelmu Sibak;b.

Jikajelas pewarisnya maka seharusnya seluruh ahli waris atas tanah danhutan warisan turun temurun, yang berhak melakukan upaya hukumdan/atau memberikan kuasa kepada Advokat sebagai kuasa hukumhalaman 8 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMRbukan Para Penggugat incasu Panus Sukog, Lukas Alpius, Ledeniusdan Misran;b) Bahwa di satu sisi Penggugat mengatasnamakan masyarakatJelmu Sibak memiliki tanah dan hutan warisan secara turun temurunseluas 432 Ha.

Bahwa Tergugat Konpensi incasu PT Citra Palma Pertiwi dengantegas menolak dalildalil Para Penggugat Konpensi yang dinyatakan dalamgugatannya, kecuali halhal yang memang diakui secara tegas dalamJawaban ini;3.

Tergugat Konpensi incasu PT Citra Palma Pertiwi menolak dalildalil Gugatan Penggugat yang mencantumkan bahwa Tanah dan hutanwarisan secara turun temurun.Bahwa dengan tidak disebutkannya dasar kepemilikan oleh ParaPenggugat atas tanah dan hutan warisan turun temurun tersebuttermasuk siapa yang merwariskan/Pewaris maka syarat substansilgugatan Para Pengugat Konpensi tidak jelas dan tidak terperinci.Oleh karena itu. gugatan Para Penggugat Konpensi tidakmemenuhi syarat substansil gugatan karena tidak

Adapun dalil Para Penguggat Konpensi pada halaman 2 angka 5,Tergugat Konpensi menolak dengan tegas oleh karena TergugatKompensi telah memperoleh Landasan Hukum untuk membebaskanLahan di wilayahn Kampung Jelmu Sibak yaitu adanya ljin LokasiPerkebunan Kelapa sawit , Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB)Kelapa Sawit dan Ijin Pembukaan Lahan ata nama Tergugathalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR6.Konpensi incasu PT Citra Palma Pertiwi dari Pemerintah KabupatenKutai Barat.d.

Putusan No.2094/Pdt.G/2020/PA.Dpk19.perbaikan terhadap objek in casu sehingga pada saat sekarang objek incasu tersebut mempunyai nilai yang tentunya akan berbanding terbalikjika dibiarkan begitu saja tanpa adanya perawatan yang maksimal.Bahwa selain posita sebagaimana tertuang pada posita 18 diatas, makadengan mengacu kepada ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menter!

adanya hubungan hukum antara PT.Nurama Indotamadengan Terlawan, sehingga dengan mengacu kepada Pasal 195 ayat(6) HIR sebagai dasar hukum dilakukannya perlawanan incasu jelasmenunjukan bahwa Pelawan adalah pihak luar dari adanya hubunganhukum antara Terlawan dengan PTNurama Indotama;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Terlawanyang mendalilkan perlawanan incasu harus mendalilkan adanyahubungan hukum dengan para pihak adalah tidak berdasarkan hukumsehingga eksepsi Terlawan patut

ditolak;Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Replik Pelawan sebagaimanatersebut diatas, maka kepentingan dari diajukannya perlawananincasu adalah terhadap pelaksanaan sita eksekusi yang tidak Ssesualdengan ketentuan hukum, sehingga dengan demikian yang diajukansebagai para pihak adalah Terlawan yang dalam hal ini bertindaksebagai Pemohon Eksekusi serta Turut Terlawan yang dalam hal iniberkaitan untuk dapat memberikan jawabanjawaban tentang sejauhmana proses lelang eksekusi Hak Tanggungan incasu telah

Putusan No.2094/Pdt.G/2020/PA.Dpkdengan adanya putusan terhadap perlawanan incasu, maka pihak TurutTerlawan wajib mematuhinya;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya jelas terdapathubungan hukum Turut Terlawan dalam perlawanan incasu, sehinggaeksepsi Turut Terlawan baik yang mengenai error in persona dan yangberkaitan tentang obscure libel sangat tidak beralasan dan patut untukditolak;2.

incasu sehinggaeksepsi Turut terlawan baik yang mengenai error in persona dan yangberkaitan tentang obscure libel sangat tidak beralasan dan patut untukditolak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi Terlawan danTutut Terlawan serta jawaban eksepsi Pelawan, Majelis Hakim berpendapatsebagai berikut:Halaman51 dari 68 halaman.

dan Fredian Rusili (incasu Penggugat 7) No. 122/PPJB/XI/10 tanggal 2 Desember2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Irma Bonita, S.H No.267/L/XII/2010/R2 tanggal 2 Desember 2010.Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerjasama atasSatuan Kondotel di SwissBelhotel Segara antara PT AsiapacPancamakmur Abadi (in casu Tergugat I) dan Djono (in casuPenggugat 8) No. 037/PPJB/VI/11 tanggal 09 September 2009yang dilegalisasi oleh Notaris Irma Bonita, S.H No.119/W/IX/2009/R2 tanggal 14 September 2009.

dan Evy Maritje (incasu Penggugat 9) No. 101/PPJB/V/10 tanggal 18 Mei 2010yang dilegalisasi oleh Notaris Irma Bonita, S.H No.161/L/V/2010/R2 tanggal 18 Mei 2010.Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerjasama atasSatuan Kondotel di COZY condotel @ nusa dua antara PTAsiapac Pancamakmur Abadi (in casu Tergugat ) dan IvanRyadi (in casu Penggugat 10) No. 017/PPJB/II/09 tanggal 19Febuari 2009 yang dilegalisasi oleh Notaris Andi Fatma Hasiah,S.H.

dan Dewi Maria (incasu Penggugat 13) tanggal 16 April 2009.Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerjasama atasSatuan Kondotel di SwissBelhotel Segara antara PT AsiapacPancamakmur Abadi (in casu Tergugat ) dan Evi Linardo (incasu Penggugat 14) No. 062/PPJB/XI/09 tanggal 16 Desember2009 yang dilegalisasi oleh Notaris Irma Bonita, S.H No.166/W/I/2010/R2 tanggal 08 Januari 2010.Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerjasama atasSatuan Kondotel di SwissBelhotel Segara antara PT AsiapacPancamakmur

dan Mona Lisa, SH (incasu Penggugat 23) No. 087/PPJB/II/10 tanggal 26 Febuari2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Irma Bonita, S.H No.128/L/II/2010/R2 tanggal 25 Febuari 2010.Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerjasama atasSatuan Kondotel di SwissBelhotel Segara antara PT AsiapacPancamakmur Abadi (in casu Tergugat ) dan RR.

Runia Arif (incasu Penggugat 24) No. 100/PPJB/V/10 tanggal 18 Mei 2010yang dilegalisasi oleh Notaris Irma Bonita, S.H No.160/L/V/2010/R2 tanggal 18 Mei 2010.Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Perjanjian Kerjasama atasSatuan Kondotel di SwissBelhotel Segara antara PT AsiapacPancamakmur Abadi (in casu Tergugat !)

Donggi Senoro LNG. incasu Penggugat sejak tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 033/PKWT/TD/1/12 dengan jangkawaktu mulai tanggal 24 Januari 2012 sampai 23 Januari 2014 denganjabatan sebagai Technical Trainee dan juga sebagai peserta programHal. 11 dari 44 hal.

Donggi Senoro LNG. incasu Penggugat. Sehingga Tergugat kemudian memberikan kuasa kepadaSerikat Pekerja PT. Donggi Senoro LNG.(SPDSLNG) yang kemudianditanggapi oleh SPDSLNG secara bipartite dengan mengirimkan suratperundingan secara bipartit Nomor:SPDSLNG/S/2019/019 pada tanggal22 November 2019 yang akan diadakan pada hari senin tanggal 25November 2019 sebagaimana berdasarkan UndangUndang No. 2 tahunHal. 14 dari 44 hal.

Donggi Senoro LNG. incasu Penggugat yang besaran/nominalnya disesuaikan dengan masakerja Tergugat;19. Bahwa oleh karena tidak berdasarnya gugatan PT.

Donggi Senoro LNG. incasu Penggugat, maka sudah sepantasnya menurut hukum GugatanPenggugat Ditolak untuk seluruhnya;Bahwa berdasarkan halhal yang didalilkan tersebut diatas, maka dengan iniTergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:A. DALAM EKSEPSI:1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;2.

Sehingga perbuatan Terbanding/Penggugat sangat patutdiakatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Terbandingsemula Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang mengeksploitasiperkerja incasu Pembanding semula Tergugat secara semenamena dantidak berdasarkan hukum.

sekali tidakada dilakukan Penggugat dalam tenggang waktu yang dibenarkanperaturan perundangundangan terhadap putusan verstek aquo;Bahwa menurut hukum acara perdata upaya hukum terhadapputusan verstek adalah verzet (perlawanan) bukan gugatan baru.Mengingat tenggang waktu untuk mengajukan verzet (perlawanan)terhadap Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.G/2013/PAMdn yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjsde) telah berakhirsehingga upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusanverstek aquo incasu

Penggugat aquodapat mengajukan jawaban serta gugatan rekonpensi yang berisikantuntutan mengenai nafkah iddah/masa tunggu, maskan/tempattinggal, kiswah/pakaian, mufah/kenangkenangan, nafkah masalampau, serta biaya nafkah anak terhadap Tergugat aquo incasuPemohon, namun hal dimaksud sama sekali tidak ada diajukanPenggugat aquo incasu Termohon, karena Penggugat aquo incasuTermohon tidak mengindahkan panggilan sidang yang telahdisampaikan secara patut menurut hukum terhadap Penggugat aquohalaman 9 dari43

halamanPutusan Register Nomor 1505/Pdt.G/2014/PA.Mdnincasu Termohon oleh Juru Sita Penggantitersebut bertalian denganSurat Panggilan (Relas)I Perkara Nomor.: 1635/Pdt.G/2013/PAMdnyang telah diumumkan di Harian Sumut Pos halaman 13 kolom 7tanggal 22 Oktober 2013 namun Penggugat aquo incasu Termohonjuga tidak mengindahkan panggilan sidang dimaksud, danselanjutnya Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Medan juga telahmengajukan Surat Panggilan (Relas)H Perkara Nomor.: 1635/Pdt.G/2013/PAMdn telah diumumkan

Nomor.: 1635/PdtG/2013/PAMdn menjatuhkan putusan verstek atas PerkaraNomor.: 1635/Pdt.G/2013/PAMdn aquo, dan lagi pula secara terangbenderang Penggugat mendalilkan alamat Penggugat yang tertulispada gugatan aquo tertanggal 10 September 2014 yang telahdire gistrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor.:1505/Pdt.G/2014/PAMdn Penggugat menyebutkan alamatnya di Jin.Rahmadsyah Nomor.: 165/189, Kelurahan Kota Matsum I,Kecamatan Medan Area, Kota Medan sama persis dengan alamatPenggugat aquo incasu

Termohon dalam perkara Nomor.: 1635/Pdt.G/2013/PAMdn yang diajukan Tergugat aquo incasu Pemohon,sehingga sangatlah tidaklah beralasan menurut hukum Penggugataquo incasu Termohon tidak mengetahui adanya permohonan ceraithalak yang diajukan Tergugat aquo incasu Pemohon dalam PerkaraNomor.: 1635/Pdt.G/2013/PAMdn;Bahwa dalildalil gugatan aquo juga mengakui secara tegas di manaTergugat mengalami sakit gangguan jiwa, namun Penggugatmengajukan gugatan perkara baru terhadap Tergugat yang notabenetidak dapat

Tjia Mei, anak perempuan, lahir di Medan, tanggal 2 Februari 1970 (incasu Penggugat VI);Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2016Kasum Suman, anak lakilaki, lahir di Medan, tanggal 14 Mei 1972 (incasu Penggugat VII)Sumeli, anak perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Januari 1975 (incasu Penggugat VIII);Bahwa karena itu pasangan suami istri Penggugat (in casu Liang Ik Cundisebut dan ditulis dengan Lau Song) dengan alm.

Penggugat II);Suharti Suman dahulu bernama Mei Hoa, anak perempuan, lahir diMedan, tanggal 22 Oktober 1963 (in casuTergugat 1) ;Suberi Suman dahulu bernama Tia Sing, anak perempuan, lahir diMedan, tanggal 26 April 1965 (in casu Penggugat III);Suleiman Suman dahulu bernama Tjia Hok, anak lakilaki, lahir di Medan,tanggal 1 Juli 1967 (in casu Penggugat IV);Tjia Lie, anak perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Juli 1968 (in casuPenggugat V);Tjia Mei, anak perempuan, lahir di Medan, tanggal 2 Februari 1970 (incasu

Penggugat VI);Kasum Suman, anak lakilaki, lahir di Medan, tanggal 14 Mei 1972 (incasu Penggugat VII);Sumeli, anak perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Januari 1975 (incasu Penggugat VIII);Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat (in casu Liang Ik Cun disebutdan ditulis dengan Lau Song) dengan alm.

20164.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.Suharti Suman dahulu bernama Mei Hoa, anak perempuan, lahir diMedan, tanggal 22 Oktober 1963 (in casuTergugat );Suberi Suman dahulu bernama Tia Sing, anak perempuan, lahir diMedan, tanggal 26 April 1965 (in casu Penggugat III);Suleiman Suman dahulu bernama Tjia Hok, anak lakilaki, lahir diMedan, tanggal 1 Juli 1967 (in casu Penggugat IV);Tjia Lie, anak perempuan, lahir di Medan, tanggal 7 Juli 1968 (in casuPenggugat V);Tjia Mei, anak perempuan, lahir di Medan, tanggal 2 Februari 1970 (incasu

Penggugat VI);Kasum Suman, anak lakilaki, lahir di Medan,tanggal 14 Mei 1972 (incasuPenggugat VII);Sumeli, anak perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Januari 1975 (incasu Penggugat VIII);.

Bahwa permohonan incasu adalah permohonan pemeriksaanpraperadilan terkait dengan adanya penghentian penyidikan perkarapencurian sepeda angin mountain bike yang sampai dengan didaftakannyaPermohonan ini, tidak pernah dilakukan pelimpahan Perkara dari Termohonhingga berkas perkara dinyatakan lengkap yang secara terperinci akanPemohon uraikan dalam Pokok Perkara.Bersesuaian dengan hak Pemohon sebagai Lembaga Swadaya Masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Pemohon dan dengan mendasarkanpada

uraian terkait dengan pihak ketiga berkepentingan diatas diselaraskandengan pokok perkara adanya penghentian penyidikan terhadap perkarapencurian sepeda angin mountain bike maka Pemohon telah memiliki kualifikasihukum sebagai Pihak Ketiga berkepentingan dalam permohonan incasu yaitudalam kedudukannya sebagai lembaga swadaya masyarakan atau organisasikemasyarakaratan.Il.

Bahwa dasar diajukannya Permohonan incasu kepada KetuaPengadilan Negeri Klaten dengan mendasarkan pada kedudukan hukumTERMOHON selaku pihakpihak yang telan melakukan tindakanpenghentian penyidikan secara tidak sah terhadap perkara pencuriansepeda angin mountain bike yang keduanya berada di Wilayah HukumPengadilan Negeri Klaten.3.

Bahwa namun, sampai dengan diajukannya Permohonan incasu,baik terhadap Termohon tidak melakukan proses penanganan terhadappelaku pencurian sepeda angin mountain bike sesuai dengan ketentuanyang berlaku sehingga terhadap hal tersebut sama dengan TERMOHONtelah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah dan melawanhukum.11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/PRA/ 2014/ PN.

untuk memanggil parapihak, memeriksa dan memutus perkara incasu yang amarnya adalah sebagaiberikut:PRIMAIRDALAM POKOK PERKARA1.