Ditemukan 44595 data
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
91 — 27
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko
Intervensi:
PT. ALNO AGRO UTAMA
184 — 68
Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko
Intervensi:
PT. ALNO AGRO UTAMA
MAKHRUSIN
Tergugat:
I RAI ARTHA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
9 — 0
Penggugat:
MAKHRUSIN
Tergugat:
I RAI ARTHA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
KIAN MUNTHE
Tergugat:
1.DOLIS SIHOMBING
2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
111 — 26
Penggugat:
KIAN MUNTHE
Tergugat:
1.DOLIS SIHOMBING
2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
Bambang Sri Wahyudi
Tergugat:
Umi Hardati
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kantor Kabupaten Magelang
29 — 12
Penggugat:
Bambang Sri Wahyudi
Tergugat:
Umi Hardati
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kantor Kabupaten Magelang
Terbanding/Penggugat : JUMIN
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
48 — 18
Pembanding/Tergugat : Mega Mulyati
Terbanding/Penggugat : JUMIN
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
BAKRI
Tergugat:
HASNA DG CINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar
10 — 4
Penggugat:
BAKRI
Tergugat:
HASNA DG CINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar
PILI
Tergugat:
1.ADE SAPUTRA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, â¦.. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.
24 — 17
Penggugat:
PILI
Tergugat:
1.ADE SAPUTRA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, .. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman.
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indones
1.Cut Badriah
2.Cut Asmiati AG
3.Keumalawati
4.Asmadi
5.Mas Intan
6.Syahril
7.Aldi Feriyal Farid
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
171 — 97
Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
- Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
76 — 33
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
163 — 63
Yulivan Nurullah
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota BandarlampungKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia c.g. Kantor Wilayah Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung c.g. KantorAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota BandarLampung, berkedudukan di Jalan Dr.
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
29 — 20
Gani bin Ali
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
SITTI SUMIYATI
Tergugat:
Edwin Sutono
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
24 — 0
Penggugat:
SITTI SUMIYATI
Tergugat:
Edwin Sutono
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Supriyanti
Tergugat:
Soedarto
Turut Tergugat:
1.Purwo
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kabupaten Sragen
28 — 21
Penggugat:
Supriyanti
Tergugat:
Soedarto
Turut Tergugat:
1.Purwo
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kabupaten Sragen
Terbanding/Penggugat : PT. Taman Harapan Indah. Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
63 — 20
Pembanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Penggugat : PT. Taman Harapan Indah. Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
ANY SUGIARTI
Tergugat:
SUDARMONO
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA MADIUN
111 — 25
Penggugat:
ANY SUGIARTI
Tergugat:
SUDARMONO
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA MADIUN
3.DADANG KOESBOEDIWIJITJKONO, SH.MKn
4.Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ BPN Propinsi Jawa Timur Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /BPN Kabupaten Sidoarjo
73 — 20
MKn
3.DADANG KOESBOEDIWIJITJKONO, SH.MKn
4.Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ BPN Propinsi Jawa Timur Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /BPN Kabupaten SidoarjoTergugat Ill;Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Agraria DanTata Ruang/ Bpn Propinsi Jawa Timur cq Kepala KantorAgraria Dan Tata Ruang /bpn Kabupaten Sidoarjo, tempatHalaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2020/PN SDAkedudukan Jalan Jaksa Agung Suprapto No 7 KabupatenSidoarjo, Kel. Sidokumpul, Sidoarjo, Kab.
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Turut Tergugat:
KEPALA DESA BOJONG
55 — 5
MEGA NUSANTARA INVESTMENT
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Turut Tergugat:
KEPALA DESA BOJONG
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
120 — 46
Tangguh Sentra Bumi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON
208 — 121
Penggugat:
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan PelaksanaanHalaman 39 dari 87 Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUNBDGPP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, dimana sesuai :Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, menyatakan : Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus
Tanah atau Petugas yang ditunjuk Tergugat telah melaksanakan Pemeriksaan Tanah sebagaimanadiuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)tanggal 28 Mei 2014 No. 1720/2014.Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, menyatakan :Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :a.
TORSINA REDIKON ditujukan secara tertulis padatanggal 10 April 2014 yang memuat keterangan mengenai pemohon danketerangan mengenai tanahnya.Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, mengatur mengenai SyaratSyaratPermohonan Hak Guna Bangunan.Permohonan Hak Guna Bangunan obyek perkara aquo dilampiri dengan:1. Mengenai Pemohon :a. Foto copy KTPb. Foto copy Akta Pendirian2. Mengenai tanahnya :a.
JERRY DANIEL KULAU selaku kuasa dari PT.TORSINA REDIKON telah sesuai dengan syaratsyarat yang diatur dalamPasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999. Tata Cara Pemberian Hak Guna Bangunan obyek perkara aquo telahsesuai dengan Pasal 35 sampai dengan 37 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yaitu :a. Permohonan diajukan kepada Bapak Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung pada tanggal 10 April 2014.b.
Persil Kohir Atas Nama1. 12a.D.1V.seb 1409.seb Awat2. 12a.D.1V.seb 895.seb H.Rusmandar3. 20.D.IV.seb 570.seb Muksin4. 12a.D.1V.seb 1410.seb Ewun5. 12a.D.IV 1411.seb Idah6. 20.s.II 1359 Djamah7. 12.a.D.IV 1486 Abidin Pendaftaran Pertama di Kantor Agraria Kab. Bandung: TglNo.