Ditemukan 44595 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 42/G/LH/2022/PTUN.BKL
Tanggal 5 April 2023 — Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko
Intervensi:
PT. ALNO AGRO UTAMA
184 — 68
  • Penggugat:
    Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko
    Intervensi:
    PT. ALNO AGRO UTAMA
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 12-06-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 05-08-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Nab
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penggugat:
MAKHRUSIN
Tergugat:
I RAI ARTHA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
9 — 0
  • Penggugat:
    MAKHRUSIN
    Tergugat:
    I RAI ARTHA
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 26-06-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TAKALAR Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tka
Tanggal 5 September 2023 — Penggugat:
BAKRI
Tergugat:
HASNA DG CINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar
9 — 4
  • Penggugat:
    BAKRI
    Tergugat:
    HASNA DG CINI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 04-09-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdk
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
KIAN MUNTHE
Tergugat:
1.DOLIS SIHOMBING
2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
111 — 26
  • Penggugat:
    KIAN MUNTHE
    Tergugat:
    1.DOLIS SIHOMBING
    2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 25-08-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Mkd
Tanggal 18 Januari 2024 — Penggugat:
Bambang Sri Wahyudi
Tergugat:
Umi Hardati
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kantor Kabupaten Magelang
29 — 12
  • Penggugat:
    Bambang Sri Wahyudi
    Tergugat:
    Umi Hardati
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kantor Kabupaten Magelang
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 31-05-2022 — Putus : 17-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 139/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 17 Juni 2022 — Pembanding/Tergugat : Mega Mulyati
Terbanding/Penggugat : JUMIN
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
48 — 18
  • Pembanding/Tergugat : Mega Mulyati
    Terbanding/Penggugat : JUMIN
    Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-12-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 45/G/TF/2021/PTUN.BNA
Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
1.Cut Badriah
2.Cut Asmiati AG
3.Keumalawati
4.Asmadi
5.Mas Intan
6.Syahril
7.Aldi Feriyal Farid
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
171 — 97
  • Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  • Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
  • Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 25-05-2022 — Putus : 02-02-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 2 Februari 2023 — Penggugat:
PILI
Tergugat:
1.ADE SAPUTRA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, ….. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.
24 — 17
  • Penggugat:
    PILI
    Tergugat:
    1.ADE SAPUTRA
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, .. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman.
    6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indones
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Nab
Tanggal 14 Maret 2024 — Penggugat:
MARIAM HETARIA
Tergugat:
Oman
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
17 — 11
  • Penggugat:
    MARIAM HETARIA
    Tergugat:
    Oman
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 26/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
Supini
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Intervensi:
Suryani Thamrin
202 — 118
  • Penggugat:
    Supini
    Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    Intervensi:
    Suryani Thamrin
    haltersebut PENGGUGAT menemui SURYANI THAMRIN untuk melakukanklarifikasi masalah dan didapat keterangan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 03241/Sumampir akan diurus peralihan haknya, PENGGUGATberusaha membicarakan baikbaik tentang permasalahan tersebut tetapitidak tercapai kata kesepakatan, karena tidak ada kesepakatan dan terjadiklaim sepihak dari SURYANI THAMRIN, kemudian PENGGUGAT padatanggal 1 Maret 2017 melakukan pemblokiran pribadi Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 03241/Sumampir kepada Kantor Agraria
    Bahwa terhadap posita 4 dan 5, sesuai PP 24 Tahun 1997diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional no. 3 Tahun 1997 pasal(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanahbahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susunakan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikansalinan surat gugatan yang bersangkutan;(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30(tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila
    dan telah dicocokkan dengan Asli atau Fotocopynya, yangdiberi tanda dengan T 1 sampai dengan T4 , sebagai berikut : Akte PPAT Nomor : 95/2017 tanggal 26 Mei 2017 yangdibuat oleh Doktor Agus Pandoman, SH., Mkn; (Copysesual Asli)Buku Tanah HM Nomor 03241 Kelurahan Sumampir,Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;(Copy sesuai Asli)Berita Acara Gelar Mediasi Nomor : 21/SKP/VIII/2017tanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tim MediasiPardjo Wiyono, SH; (Copy sesuai Asli)Peraturan Menteri Negara Agraria
    Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafatan Tanahmenyebutkan :"(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalambuku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan RumahSusun akan dijadikan objek gugtaan di Pengadilan dengan menyampaikansalinan surat gugatan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, khusus mengenaipermohonan Pencatatan
    dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafataran Tanah(Permenag/KABAN No. 3 Tahun 1997), merupakan Peraturan yangmenindaklanjuti perintah ketentuan Paragraf 7 lainlain Pasal 46 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengandemikian
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 76/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 8 Juli 2021 —
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
91 — 27

  • Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 03-01-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 09-09-2022
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sgt
Tanggal 23 Mei 2022 — Penggugat:
SURATI CHAMDANI
Tergugat:
FAHRONI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur
36 — 13
  • Penggugat:
    SURATI CHAMDANI
    Tergugat:
    FAHRONI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-02-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553PK/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — KRAKATAU STEEL ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KRAKATAU STEEL ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisimangaraja No. 2Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,2. BADAN PERTANAHAN KOTA CILEGON dahulu MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANKABUPATEN SERANG, berkedudukan di Jalan K.H.Syamaun No. 3 Cilegon,Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi III/para Tergugat IIIll/oara Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal. 1 dari 27 hal. Put.
    Tergugat Il yang meminta kepada Tergugat agarmenyelesaikan ganti rugi atas tanah ex HGU No. 1/Kubangsari secaramusyawarah, ditegaskan pula bahwa "selanjutnya apabila tidak segeraada penyelesaian, maka Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional (i.c. Tergugat Il) akan memperbaiki SuratKeputusan Pemberian HGB tanggal 7 Maret 1992 No.151/HGB/BPN/1992 yang digunakan sebagai dasar penerbitan SertifikatHGB No. 2/Kubangsari tercatat atas nama PT. Krakatau Steel (i.cTergugat !)
    Bahwa hal tersebut juga didasarkan pada Keputusan KepalaBPN/Keputusan Menteri Negara Agraria No. 24VIIl1999 tanggal2171999 tentang Pembatalan sebagai HGB No. 2/Kubangsari yangtercatat atas nama PT. Krakatau Steel yang sekarang sudahmenjadi milik negara lagi;.
    No. 553 PK/Pdt/2007C).Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukum perkara a quo telahmelakukan kekhilafan yang nyata dan juga sangat tidak cermatsehingga berakibat maksud dan tujuan ditertibkannya SuratKepututsan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional yang tertuang dalam Surat Keputusannya Nomor 24VIIl1999 tanggal 21 Juli 1999 penafsirannya oleh Judex Juris menjadisangat keliru dan/atau menyimpang.
    Krakatau Steel (Persero)tersebut dan mengembalikan statusnya dalam keadaan semulasebagai tanah Negara (Bukti T.5e = T.II1);Bunyi Diktum Kedua Keputusan Menteri Agraria tersebut oleh JudexJuris dikatakan (dikutip) "status tanahnya sekarang sudah menjaditanah milik negara lagi;Bahwa pengertian tanah negara dan tanah milik negara sangatlahberbeda.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
SEPRIDA ERWANTI
Tergugat:
1.Rosmita
2.Arye Suparta
3.Kementrian Agraria dan Tata Ruang badan pertanahan nasional
67 — 12
  • Penggugat:
    SEPRIDA ERWANTI
    Tergugat:
    1.Rosmita
    2.Arye Suparta
    3.Kementrian Agraria dan Tata Ruang badan pertanahan nasional
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN),yang beralamat di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman, disebutTurut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor11/Pdt.G/2020/PN Pmn., tanggal O03 Februari 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraNomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn.;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
THAMRIN
Tergugat:
1.ANDI WIJAYA
2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
31 — 18
  • Penggugat:
    THAMRIN
    Tergugat:
    1.ANDI WIJAYA
    2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata
Register : 27-09-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pbg
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
SUGIRAH
Tergugat:
SUGIMAN
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
86 — 16
  • Kalimanah, Kabupaten Purbalingga antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 175M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 yang terletak di Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;
  • Menyatakan Penggugat berhak membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga di Kantor Kementrian Agraria
    Penggugat:
    SUGIRAH
    Tergugat:
    SUGIMAN
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
    Pandjaitan Nomor 111Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurbalingga tanggal 27 September 2019 Nomor : 157/SK9/2019,S@DAQAl 2 22222 222 === == PENGGUGAT;LAWAN:Sugiman, Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mewek RT. 02 RW. 01, KecamatanKalimanah, Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahulkeberadaannya, Sebagal TERGUGAT:Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kabupaten Purbalingga
    atas telah disepakati Penggugat dan Tergugat,sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah membayar lunas tanah tersebut sebasar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 3Maret 2009 dan Tergugat telah menyerahkan asli Sertipikat hak milik (SHM) No.676 kepada Penggugat ;Bahwa Penggugat berkeinginan membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 atas nama Sugiman (Tergugat) menjadi Sugirah (Penggugat)melalui KantorKementrian Agraria
    Bahwa untuk selanjutnya setelan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sahatas tanah dimaksud, Penggugat mohon diberi izin untuk balik nama sertipikat diKantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga (Turut Tergugat), sehingga Sertipikat tanahyang semula atas nama Sugiman (Tergugat) dibalik nama menjadi atas namaSugirah (Penggugat);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Purbalingga untuk membuka persidangan
    Menyatakan Penggugat berhak membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM)No.676 Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, KabupatenPurbalingga di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga (Turut Tergugat) dari atas namaSugiman (Tergugat) menjadi atas nama Sugirah (Penggugat);5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik(SHM) No.676 atas nama Sugiman (Tergugat) menjadi nama Penggugat(Sugirah);6.
    Namun demikian oleh karenaTergugat tidak diketahui keberadaannya dan untuk tertiobnya administrasi perkara ini,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 PP Nomor 10/1961 j.o PP No. 24/1997,Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 125, Pasal 118 HIR
Pengadilan PN SIGLI Perdata
Register : 18-01-2024 — Putus : 07-06-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sgi
Tanggal 7 Juni 2024 — Gani bin Ali
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
29 — 20
  • Gani bin Ali
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Wilayah Agraria/BPN Aceh cq Kepala Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kab. Pidie.
    2.Pemerintah RI cq Mentri Dalan Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Pidie cq Camat Kec. Titeu cq Keuchik Gampong Alue Tumpudeng
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 715/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2023 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat,Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
72 — 132
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat,Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-09-2022 — Putus : 28-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 572/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 28 Oktober 2022 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
76 — 33
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 102/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 18 Desember 2020 — Yulivan Nurullah
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
163 — 63
  • Yulivan Nurullah
    Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia c.g. Kantor Wilayah Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung c.g. KantorAgraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota BandarLampung, berkedudukan di Jalan Dr.