Ditemukan 44529 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 17-03-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2022
Tanggal 22 April 2022 —
116 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE., III. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK;
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 09-03-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkb
Tanggal 29 Juni 2021 — PETER UNGGUL SUTANTIO, DKK lawan EDI BASTIAN SALEH
165 — 112
  • Bahwa dalam pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa Memelihara tanahtermasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannyaadalah kewajiban tiaptiap orang, Badan Hukum atau instansi yangmempunyathubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikanpihak yang ekonomis lemah. Jadi Penggugat memiliki kKewajiban untukHalaman 37 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2021/PN Pkbmenjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya.
    Hak Kebendaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu HakKebendaan yang memberikan jaminan (gadai, Hipotek, Hak Tanggungan danFidusia)dan Hak Kebendaan yang memberikan kenikmatan (hak milik);Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 570 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa Hak milik adalah hak untukmenikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itusecara bebas sepenuhnya dan sebagaimana ketentuan Undangundang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    pengadilan atau) pihak yang memohon' mencabutpermintaannya tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan Majelis Hakimbahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, makaPenggugat berhak mendaftarkan tanahnya tersebut kepada Turut Tergugatuntuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas haknya tersebutdalam bentuk Sertifikat Hak Milik yang mana haknya tersebut dijamin olehhukum sebagaimana ketentuan Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria
    seluruhnya, makaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, olehkarenanya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan mengenai besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Halaman 87 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2021/PN PkbMemperhatikan, ketentuan Pasal 162, Pasal 192 ayat (1) RBg, KitabUndangundang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undangundang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/TF/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
161 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/PDT/2021
Tanggal 22 Februari 2021 — KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
161 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
    ., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat(LBHSulbar), beralamat di BTN Marwah 2, Blok B.1, Nomor 6,Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewallMandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Agustus 2020;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSISULAWESI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 PK/PDT/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 15-05-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
1.FATIMAH
2.MUH YUSUF
3.MARFUAH
4.TAMSINI
5.SOLEMAN
6.BADAR
Tergugat:
1.SUYONO
2.H. DAMI
3.KISWATI binti SUYADI
4.KHOLIK bin PARWI
5.MUSTA'ADAH binti PARWI
6.IKHAH binti PARWI
7.ROFIK bin PARWI
8.MUHAMMAD AKID bin PARWI
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Pati
2.R SUSILO AGUS RIYANTO SH Notaris
3.Kepala Desa Grogolan
4.AHMAD ROIS
5.SULASTRI
6.SUKINAH
304 — 7
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Putus : 15-04-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PDT/2013/PTK
Tanggal 15 April 2013 — - LAURENS AMNAHAS vs EMALIN TABELAK MUNI, Cs.
67 — 27
  • Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kupang, (Dahulu Kantor PertanahanKabupaten Kupang) ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MarthaLudji, SH, Soleman Benu, SH, dan Frans Mila, SHuntuk bertindak atas nama pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 31/Sk53.04/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;Semula sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IT j ===sssnoneenseeeNegeri Kupang Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 8 Desember 2011serta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
107 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
    MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), dahuluKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempatkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;ll. PT GUNTUNG IDAMANNUSA, tempat kedudukan diSpring Tower 0222, Jalan KL Yos Sudarso, KelurahanTanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,dan beralamat di Tanjung Simpang, Pelangiran, IndragiriHilir, Riau, yang diwakili oleh Ir.
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2021di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor5864/SK/RB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria
    TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu KepalaBadan Pertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa,seluas 12.547 (dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha,terletak di Kecamatan Pelangiran, Mandah, dan Gaung, KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2003;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat KeputusanMenteri Agraria Tata
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2021Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2020/PTUN.JKTtanggal 15 Desember 2020;dan mengadili sendiri:1Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasiseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu Kepala BadanPertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian HakGuna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, ProvinsiRiau, atas nama PT Guntung Idaman
    Nusa, seluas 12.547 (dua belasribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha, terletak di Kecamatan Pelangiran,Mandah, dan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26September 2003;Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) KepalaBadan Pertanahan Nasional (dahulu Kepala Badan PertanahanNasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian Hak GunaUsaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2019
Tanggal 25 April 2019 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS SITA KRISTIANA, DKK;
242 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS SITA KRISTIANA, DKK;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang padaKementerian Agraria dan Tata Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor11/Sk/IV/2018 tanggal 9 April 2018;Pemohon Kasasi IV;Lawan1. SITA KRISTIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA (Diwakili oleh : Ir. Yoyong Haryono Dan Nono Sampono);;
215 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA (Diwakili oleh : Ir. Yoyong Haryono Dan Nono Sampono);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 24-05-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2023
Tanggal 29 Agustus 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA., 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
223 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA., 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH;
724 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: KetutMangku, jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanahdan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 21/SkuKH.03.02/VII/2019 tanggal03 Juli 2019:ll.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2020Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 989/HGB/BPN/93 tanggal 18 Agustus 1993 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT.
    Araya Bumi Megah;Memerintahkan kepada:1)Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 989/HGB/BPN/93, tanggal 18Agustus 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas namaPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU VS 1. YAP LING LI., 2. UMAR;
188 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU VS 1. YAP LING LI., 2. UMAR;
    atasnama UMAR terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten KamparProvinsi Riau karena cacat hukum administrasi;Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XI1/2019tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas LaporanHalaman 83 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021Hasil Audit Tujuan Tertentu;3.
    atasnama UMAR terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten KamparProvinsi Riau karena cacat hukum administrasi;c) Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan HasilAudit Tujuan Tertentu;4.
    atas nama Umar terletak di Desa KubangJaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena cacat administrasi; Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil AuditTujuan Tertentu;5.
    Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 271/900/XII/2019taanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan HasilAudit Tujuan Tertentu;3.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, II. KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Ill. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU;Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/20212.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 09-03-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kfm.
Tanggal 9 September 2015 — BANA sebagai PENGGUGAT - PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu sabagai TERGUGAT II
114 — 36
  • BANA sebagai PENGGUGAT- PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I- Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu sabagai TERGUGAT II
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 05-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/TUN/2022
Tanggal 23 Februari 2022 — INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NAISONAL PROVINSI RIAU;
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NAISONAL PROVINSI RIAU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 11-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 —
203 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG., III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)., IV. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK;
    ., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia ParaAdvokat pada Kantor Lembaga Bantuan HukumPersatuan Pekerja Informal selurunh Indonesia (LBHPERPISI) Sumatera Utara, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/VII/TUN/2019, tanggal 24 Juli 2019:Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELISERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 10-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 116/PDT/2012/PTK
Tanggal 10 Juli 2013 — - BAMBANG IRAWAN vs - MICHAEL HERTANTO SASTERO, Cs.
64 — 13
  • MenteriNegara Agraria/Kepala BPN cq.Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi NTT, cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-12-1970 — Upload : 12-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 698K/Sip/1969
Tanggal 23 Desember 1970 — Menteri Agraria; J.Rs. Pringgojoewono
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Agraria; J.Rs. Pringgojoewono
    Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dalam halini diwakili oleh Menteri Agraria, sekarang Departemen DalamNegeri/Direktorat Jenderal: Agraria dan Transmigrasi, JalanSingamangaraja, Kebayoran Baru Jakarta,2. J.Rs. Pringgojuwono, bertempat tinggal di Jalan Kyai Maja No. 31Blok C Kebayoran Baru, Jakarta,penggugatpenggugat untuk kasasi, dahulu tergugattergugatterbanding,melawan:C.V, Perusahaan Pengiriman dan Penerbitan Buku Persatuan Tenaga" atau disingkat C.V.
    Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat adalah pembeli yang sahdari sebidang persil hak temurun (erfpacht) perponding nomot 1352,terletak dalam Kotapraja Jakarta, setempat dikenal sebagai JalanPekalongan 7, yang dimaksudkan dalam surat.hak tanah tertanggal 7Juli 1936 nomor 1923, surat ukur tertanggal 25 Januari 1933 nomor 38,luas 631 meter petsegi, berikut segala sesuatu yang didirikan danditanam diatas persil tersebut;2, Membatalkan Surat Keputusan Menteri Pictantan dan Agraria tertanggal 27 April
    MenteriAgraria, sekarang Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderral Agraria:1, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 179/1967 P.T.
    Soerjone sebagaiKepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Jakarta yang telah memberikan kesaksiannya pada sidang PengadilanNegeri Jakarta selama hakim mengadili perkara ini ;bahwa menurut hemat penggugat untuk kasasiI dalam hal penggugatuntuk surat kasasil mengembil kebijaksanaan dengan pengeluaransurat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.
    Negara Republik Indonesia qq Menteri Agraria sekarang DepartemenDalam Negeri/Direktorat Jenderal Agraria tersebut ;Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasiIl :J. #3. Pringgofuwono tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Januari1969 No.179/1967 P.T. Perdata ;Dan dengan mengadill sendiri :Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggai 16 Mei..1967No.548/1965 G.
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Register : 07-12-2022 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 24-01-2024
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr
Tanggal 5 Juli 2023 — Penggugat:
HJ.MUNA ALIAS HJ. KAMMUNA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG/BUPATI SIDRAP
2.PEMERINTAH KECAMATAN WATANG SIDENRENG/CAMAT WATANG SIDENRENG KAB. SIDRAP
3.PEMERINTAH DESA TALUMAE/KEPALA DESA TALUMAE, KEC. WATANG SIDENRENG, KAB. SIDRAP
Turut Tergugat:
DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG/KETUA DPRD KAB. SIDRAP
65 — 33
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 13-08-2010 — Putus : 08-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MEDAN Nomor 62/G/2010/PTUN-MDN
Tanggal 8 Maret 2011 — SUHARTOYO ,DKK : MENTERI NEGARA AGRARIA CS
105 — 37
  • SUHARTOYO ,DKK : MENTERI NEGARA AGRARIA CS
    MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA,dahulu) dan sekarang KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA ; berkedudukan di JalanSisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruJakarta Selatan, Dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya masing masing ;1. R.B.Agus Widjayanto,SH.,M.Hum.