Ditemukan 25664 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 408/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 17 Mei 2016 — SRI HEDY YATI LAWAN SEKRETARIS JENDRAL PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT, DKK
5023
  • SRI HEDY YATI LAWAN SEKRETARIS JENDRAL PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT, DKK
Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982 K/PDT/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
3815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Negara Jawa Timur, Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Surabaya, dkk.
Putus : 22-04-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 22 April 2020 — RAGIL NUGROHO alias RAGIL alias JENDRAL RUSTAM LUBIS bin (alm) JULIAH ANSOR
331102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAGIL NUGROHO alias RAGIL alias JENDRAL RUSTAM LUBIS bin (alm) JULIAH ANSOR
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAGIL NUGROHO aliasRAGIL alias JENDRAL RUSTAM LUBIS bin (Alm) JULIAH ANSORdengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkanseluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh para Terdakwa dandenda masingmasing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)Subsidair masingmasing selama 6 (enam) bulan kurungan penjara,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.
    Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa RAGIL NUGROHO aliasRAGIL alias JENDRAL RUSTAM LUBIS bin (Alm) JULIAH ANSOR olehkarena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dendasejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
    Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Mec cc cece cee e eee e eb eeeeeeeeeeseseeaeeeeeeeseeeeesasaeneeteaaeeeewees Menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana:RAGIL NUGROHO alias RAGIL alias JENDRAL
Register : 07-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bgr
Tanggal 6 Mei 2019 — Jendral Rustam Lubis Bin Alm. Juliah Ansor
22767
  • Menyatakan Terdakwa RAGIL NUGROHO Alias RAGIL Alias JENDRAL RUSTAM LUBIS Bin (Alm) JULIAH ANSOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan mengedarkan Uang Palsu sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAGIL NUGROHO Alias RAGIL Alias JENDRAL RUSTAM LUBIS Bin (Alm) JULIAH ANSOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
    Jendral Rustam Lubis Bin Alm. Juliah Ansor
    Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAGIL NUGROHO Alias RAGILAlias JENDRAL RUSTAM LUBIS Bin (Alm) JULIAH ANSOR denganpidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan seluruhnyadengan pidana yang telah dijalani oleh para terdakwa dan denda masingmasing sebesar Rp 1.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidair masingmasing selama 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan perintah paraterdakwa tetap ditahan;3.
    Teguhmengatakan kalau mempunyai dana Rp 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah), kKemudian saksi menyuruh Teguh untuk ijin dulukepada Jendral Rustam Lubis setelah disetujui, lalu saksimenyuruh Teguh untuk membuat surat pernyataan yang isinyatentang pemesanan uang palsu sebanyak 15.000.000.000, (limabelas milyar);Bahwa setelah sdr.
    Teguhsetiawan sekitar bulan Desember 2017, saksi ditelepon ragil yangsaat itu mengaku sebagai jendral Rustam Lubis yang menyuruhsaksi untuk menemui Teguh Setiawan di Mall Off Indonesia kelapaGading untuk menunjukan uang palsu, selanjutnya saksiberangkat bersama terdakwa makslimilianus.
    Teguh mengatakan kalau mempunyai danaRp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), kemudian saksimenyuruh Teguh untuk ijin dulu kepada jendral Rustam Lubissetelah disetujui, lalu saksi menyuruh Teguh untuk membuat suratpernyataan yang isinya tentang pemesanan uang palsu sebanayk15.000.000.000, (lima belas milyar);Bahwa setelah sdr.
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAGIL NUGROHO Alias RAGILAlias JENDRAL RUSTAM LUBIS Bin (Alm) JULIAH ANSOR oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019./PN Bgr3.
Register : 05-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
EDWARD
Tergugat:
KONSULAT JENDRAL AMERIKA SERIKAT di Surabaya
460
  • Penggugat:
    EDWARD
    Tergugat:
    KONSULAT JENDRAL AMERIKA SERIKAT di Surabaya
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Tjk
Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon:
FREDDI GUNAWAN
Termohon:
Direktorat Jendral Bea dan Cukai
3311
  • Pemohon:
    FREDDI GUNAWAN
    Termohon:
    Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Register : 24-08-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 19/PDT/2015/PTBGL
Tanggal 3 Nopember 2015 — SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN KEHUTANAN RI MELAWAN BUPATI KEPAHIANG
10495
  • SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN KEHUTANAN RI MELAWAN BUPATI KEPAHIANG
    PUTUS ANNomor19/PDT/2015/PTBGL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara:MenteriKehutanan Republik Indonesia,Cq Sekretaris Jendral KementerianKehutanan Republik Indonesia dengan alamat diKementerian Kehutanan Republik Indonesia GedungManggala Wanabakti Jl.
    Jendral Gatot Subroto diJakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepadaKRISNA RYA, S.H., M.H., SUPARDI, S.H., Drs.AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., YUDI ARIYANTO,S.H., M.T., RASYID JOHN UNO, S.H., M.Hum.,SUMITRA GUNAWAN, S.HUT., M.Sc., ASHARI, S.H.,SLAMET HARYANTO, M. ZAENURI, ~~ S.H.
Putus : 08-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 89 / Pid.B / 2016 / PN Pbg
Tanggal 8 Agustus 2016 — MUHAMAD SULAEMAN Alias TEDI Alias DEDI Alias ATET Alias JENDRAL Bin ABDULLAH
252
  • Menyatakan terdakwaMUHAMAD SULAEMAN Alias TEDI Alias DEDI Alias ATET Alias JENDRAL Bin ABDULLAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBANTU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SULAEMAN Alias TEDI Alias DEDI Alias ATET Alias JENDRAL Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;3.
    MUHAMAD SULAEMAN Alias TEDI Alias DEDI Alias ATET Alias JENDRAL Bin ABDULLAH
    PUTUSANNomor 89/ Pid.B / 2016/ PN PbgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkaraperkara pidana dengan acara biasapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:N : MUHAMAD SULAEMAN Alias TEDI Alias DEDI Alias ATET Aliasama JENDRAL Bin ABDULLAHLengkapTamp : SukabumiatLahirUmur : 58 tahun / 25 Desember 1958/TanggalLahirJenis : LakilakiKelamin Halaman dari 27Putusan No :89 / Pid B / 2016 / PN
    JENDRAL Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana pembantuan dalampencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke3, 5 KUHP Jo.Pasal 56 ke1 KUHP surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa MUHAMAD SULAEMAN Als.TEDI Als. DEDI Als. ATET Als.
    JENDRAL Bin ABDULLAH selama 10 (sepuluh) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan supaya terdakwaditahan di Rutan Purbalingga ;4 3.Menyatakan barang bukti berupa :Halaman3dari 27Putusan No :89 / Pid B / 2016 / PN Poge 1 (satu) lembar STNK KBM Honda Jazz warna kuning mutiara dengan Nopol. : R115VYan. ARIS ADI PURNOMO, Alamat Merden RT 03 RW 04 Penaruban KaligondangPurbalingga;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda VARIO warna hitam silver dengan Nopol.
    Di kos tersebut uang hasilgadai tersebut di bagi oleh Panji Bin Ijrom, terdakwa Muhamad Sulaiman Alias TediAlias Atet Alias Jendral Bin Abdullah, Soni dan Ipang kemudian saksi oleh keempatorang tersebut diberi imbalan sebesar Rp.850.000,00;Bahwa setelah Panji Bin Irom, terdakwa Muhamad Sulaiman Alias Tedi Alias AtetAlias Jendral Bin Abdullah, Soni dan Ipang pergi saksi mendapati jika surat buktigadai tersebut masih disimpan oleh Susiyati Binti Rakiman;Bahwa saksi kemudian menghubungi temannya yang
    Pasal 56 ke1 KUHP dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwaMUHAMAD SULAEMAN Alias TEDI Alias DEDI Alias ATETAlias JENDRAL Bin ABDULLAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana*MEMBANTU PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SULAEMAN Alias TEDI AliasDEDI Alias ATET Alias JENDRAL Bin ABDULLAH dengan
Register : 15-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 07-07-2022
Putusan PN BLITAR Nomor 163/Pid.B/2018/PN Blt
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
TRIYONO.SH
Terdakwa:
JENDRAL NASUTION Als TION Bin SHOLIKIN
2317
  • Penuntut Umum:
    TRIYONO.SH
    Terdakwa:
    JENDRAL NASUTION Als TION Bin SHOLIKIN
Register : 13-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Sgn
Tanggal 24 Januari 2018 — Penuntut Umum:
SUWARTI, SH
Terdakwa:
PARMONO Alias JENDRAL BinATMO MIHARJO, Alm
184
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa PARWONO Alias JENDRAL Bin ATMO MIHARJO (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
  • Menyatakan Terdakwa PARWONO Alias JENDRAL Bin ATMO MIHARJO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARWONO Alias JENDRAL Bin ATMO MIHARJO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara
    Penuntut Umum:
    SUWARTI, SH
    Terdakwa:
    PARMONO Alias JENDRAL BinATMO MIHARJO, Alm
Register : 22-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
Wibiyono Al Dagdo
Tergugat:
KONSULAT JENDRAL AMERIKA SERIKAT di Surabaya
9324
  • Penggugat:
    Wibiyono Al Dagdo
    Tergugat:
    KONSULAT JENDRAL AMERIKA SERIKAT di Surabaya
    adalah pekerja lokal Tergugat, sejak tanggal19 Mei 2003 sampai dengan tahun 2019, dengan upah terakhir sebesar RpRp.11.406.630, per bulan; 2922222 nne nnn n nnn en eenn Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, setelah MajelisHakim memeriksa secara cermat dan teliti buktibukti yang diajukan oleh Penggugat,sesuai dengan bukti P3, berupa Surat keterangan dari Kedutaan Besar AmerikaSerikat tertanggal 19 Agustus 2019, yang pada dasarnya menyatakan bahwaPenggugat adalah pegawai di Konsulat Jendral
    Dayringer jabatan Management Counselor tertanggal19 September 2019, bahwa Kepala Misi (COM) menguatkan pemutusan hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat (Cq.Konsulat Jendral Surabaya) tersebut,dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar Tanggung Jawab dan PegawaiThe 3 FAM 4100 yang dinyatakan dalam Buku Panduan Nasional Dinas Luar NegeriBab 12 dan Kebijakan pada Perintah Umum Petugas Jaga; nn Menimbang bahwa selain pada pertimbangan tersebut diatas, Penggugat jugatelah menyatakan dalam posita
Register : 01-11-2022 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 08-05-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 387/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 8 Mei 2023 — Penggugat:
PT ANUGERAH CITRA CENDADA
Tergugat:
Direktur Jendral Bea dan Cukai
31971
  • Penggugat:
    PT ANUGERAH CITRA CENDADA
    Tergugat:
    Direktur Jendral Bea dan Cukai
Register : 27-12-2011 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 209/B/2011/PT.TUN.MDN
Tanggal 18 Januari 2012 — YAYASAN UNIVERSITAS GENERASI MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN MEDAN VS DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI RI
5628
  • YAYASAN UNIVERSITAS GENERASI MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN MEDANVSDIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI RI
Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — LIPPO BANK, Tbk) vs DIREKTUR JENDRAL PAJAK
5426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LIPPO BANK, Tbk) vs DIREKTUR JENDRAL PAJAK
    Imam Bonjol 7678, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 052/Ska/Dir/V /2013, tanggal 30 Mei2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDRAL PAJAK, tempat kedudukan JI. Jend. GatotSubroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak.Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor. 118/B/PK/PJK/20142.
Register : 27-05-2008 — Putus : 04-09-2008 — Upload : 16-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 4 September 2008 — Ni Kadek Kori Saraswati;Direktur Jendral Admnistrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI
8643
  • Ni Kadek Kori Saraswati;Direktur Jendral Admnistrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI
Register : 23-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Jmr
Tanggal 20 Mei 2019 — JENDRAL BIN SUKAJI
237
  • JENDRAL BIN SUKAJI
Register : 23-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Jpa
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ALFI NUR FATA, SH
Terdakwa:
KISWANTO Alias JENDRAL BIN MURJAN.
236
    1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto alias Jendral bin Murjan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
    Penuntut Umum:
    ALFI NUR FATA, SH
    Terdakwa:
    KISWANTO Alias JENDRAL BIN MURJAN.
Register : 30-08-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 237/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2023 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Direktur Jendral Bea dan Cukai
Terbanding/Penggugat : PT ANUGERAH CITRA CENDADA
550
  • Pembanding/Terbanding/Tergugat : Direktur Jendral Bea dan Cukai
    Terbanding/Penggugat : PT ANUGERAH CITRA CENDADA
Register : 27-09-2022 — Putus : 17-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 339/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 17 Januari 2023 — Penggugat:
PB PT MSI
Tergugat:
1.Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
2.Komisaris Jendral Polisi (PURN) Drs. Oegroseno, SH
Intervensi:
PERKUMPULAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA
22394
  • Penggugat:
    PB PT MSI
    Tergugat:
    1.Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
    2.Komisaris Jendral Polisi (PURN) Drs. Oegroseno, SH
    Intervensi:
    PERKUMPULAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA
Register : 22-01-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Gsk
Tanggal 2 Maret 2020 — Pemohon:
NAJIB ABDURRAUF BAHASUAN
Termohon:
DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
594384
  • Pemohon:
    NAJIB ABDURRAUF BAHASUAN
    Termohon:
    DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK