Meratus LineLawanDayu Novita Indraswari

Meratus Line, berkedudukan di Jalan Aloon Aloon Priok No. 27Surabaya, diwakili oleh FRANK MANARO selakuDirektur, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDody Purnamajaya, S.H., dan Eko Hari Purnomo,S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat D.PURNAMAJAYA & PARTNERS beralamat kantor diPerumahan Griya Kebraon Utara IIVAB21 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016sebagai Penggugat;Lawan:Dayu Novita Indraswari, bertempat tinggal di Dusun Grogol RT.01RW.06, Kel.

Meratus Line) dibagian Pool Admin atau sekretaris PT. Meratus Line Cabang Surabaya;Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat dengan cara menandatangani blangko Cash OutHalaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2016/PN SdaVoucher/COV atau BKK (Bukti Kas Keluar) dengan meniru tanda tanganDirektur Cabang PT. Meratus Line (Sdr. Slamet Rahardjo) sehingga tandatangan tersebut seolaholah benarbenar tanda tangan Sdr.

Meratus Line CabangSurabaya yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan 85 (delapanpuluh lima) lembar blanko Cash Out Voucher (COV) atau BKK (Bukti KasKeluar) dengan cara meniru tanda tangan dari Budi Mulyono setelahdilakukan audit adalah sebesar Rp. 1.395.000.000,00 (satu milyar tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah);Bahwa, sedangkan pengambilan uang atau dana dari PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TRUST LINE MARINE, tersebut;

PT TRUST LINE MARINE VS TUTI SUNARTI

PUTUSANNomor 1394 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TRUST LINE MARINE, berkedudukan di Gedung MenaraAnugerah Lantai 23 Kantor Taman E, 3.3, Jalan Dr. Ilda AgungGede Agung, Kuningan Jakarta Timur, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Tn.

TRUST LINE MARINE,sehingga antara Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam suatuhubungan kerja, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 100/MENA/1/2004 tentangKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antarapengusaha dan

Trust Line Marine membayarkan hak hakpekerja Sdr. Tuti Sunarti atas pemutusan hubungan kerja, yaitu:a. Uang pesangon2 x 3 x Rp7.500.000,00 = Rp45.000.000,00b. Uang penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan15% x Rp45.000.000,00 = Rp6.750.000,00c. Upah belum dibayar (Agustus 2016)1 x Rp7.500.000,00 = Rp7.500.000,00d. Kekurangan THR tahun 201650% x Rp7.500.000,00 = Rp3.750.000,00e.

Tergugatuntuk diakhiri dengan putusan pengadilan; Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaianterhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan untuk tidak tunduk padapemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT Trust Line

SARI INDO PRIMA LINE;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

SARI INDO PRIMA LINE, berkedudukan di Apartemen Permata Hijau, Tower Lantai 9 Suite 1091, Permata Hijau, Jakarta Selatan, suatu badanhukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta PendirianNo. 63 tanggal 16 Desember 2014, yang dibuat di hadapanNotaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN, yang dalam hal ini diwakilioleh Drs. H. Achmad Rowa, Warga Negara Indonesia, selakuDirektur Utama PT.

Sari Indo Prima Line, beralamat di ApartemenPermata Hijau, Tower Lantai 9 Suite 1091, Permata Hijau,Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 jo Pasal 20 AktaPendirian PT. Sari Indo Prima Line No. 63, untuk selanjutnyadisebut Sebagai PENGGUGAT;MelawanMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : SU 10 Tahun 2015, tanggal 11 Mei2015, memberikan Kuasa. Kepada, t+==

TANTO LUTIN LINE "GUDANG B. TANTTO"

TANTO INTIM LINE "Gedung Tanto",berkedududkan di Jalan Perak Barat No.41 43Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya yang bernama : 1. JOHN A. CHRISTIAAN,SH, 2. DEWI RAHAYU, SH., M. Kn. dan 3.

TANTOINT IM LINE/pihak pengusaha sedangkan Penggugatadalah karyawan PT. TANTO INTIM LINE/pihakpekerja ;. Bahwa Penggugat' diterima bekerja oleh Tergugatsebagai karyawan tetap terhitung sejak tanggal 27Mei 2004, dengan jabatan terakhir sebagai MarkonisKapal dan upahterakhir yang diterima sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga dengan demikian masa kerja Penggugatadalah 5 (enam) tahun ;.

Tanto Intim Line mengenai perselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;. Bahwa pekerja diterima di PT. Tanto Intim Linedengan system perjanjian kerja waktu tertentu ;. Bahwa mengenai ketentuan perjanjian waktu tertentu(PKWT) atas kontrak kerja telah diatur dalam UndangUndang No.13 Tahun 2003 Jo. Keputusan MenakertransNo.100/MEN/V1/2004 ;.

Pemohon:
1.JONNI
2.VAN SER LINE

WAHANA UNGGUL UTAMA LINE vs PT. TRIKINA

WAHANA UNGGUL UTAMA LINE, berkedudukan di RukoEnggano Megah Nomor 5S, Jalan Enggano Raya, Tanjung Priok,Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: CAPT. TEKKYTOREH, SH.,MM.,M.Mar, dan kawan, para Advokat, berkantor diJalan Pulomas Barat Xl Nomor 22, Jakarta Timur 13210,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2009, PemohonKasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:PT.

Wahana Unggul Utama Line/Tergugat untuk mengangkut barangberupa batabara milik Penggugat yang akan dipindahkan ke Mother Vessel MV.MOKARA COLOSUSEta;Bahwa berdasarkan atas pencharteran tersebut pada tanggal 23 Mei2008, berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut (disingkat "SPAL") untukpenggunaan 2 (dua) pengapalan barang berdasarkan No.029/SPAL/WUULTR/V/2008 untuk TB. Entebe Power 1/BG. FINANCIA 52 ditandatanganipada tanggal 23 Mei 2008 (Bukti P1) dan No. No.030/SPAL/WUULTR/V/2008untuk TB.

WahanaUnggul Utama Line/Tergugat sebagai Pemilik/Operator kapal tongkang;Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1783 K/Pdt/2012Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 kapal tongkang Interindo 255 telahcompleted loading, dan langsung dilanjutkan Finacia 52 untuk start loading padatanggal 27 Mei 2008 jam 10.00;Bahwa pada kenyataannya kapal tongkang Interindo 255 tiba dan memuatbarang ke di Mother Vessel/MV.

Wahana Unggul Utama Line/Tergugatsebagai Pemilik/Operator kapal tongkang";diperbaiki menjadi:Bahwa pencharteran kapal tersebut telah dituangkan dalam perjanjian antaraPenggugatdan Tergugat sebagai berikut:a. Surat Perjanjian Laut (selanjutnya disebut SPAL) No. 029/SPAL/WUULTR/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 untuk TB Entebe Power 1/BG Finance 52(Bukti P1)b.

WAHANAUNGGUL UTAMA LINE tersebut ;Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1783 K/Pdt/2012Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 oleh Made Tara, SH. Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Habiburrahman, M.Hum. dan Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

GATEWAY CONTAINER LINE, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

GATEWAY CONTAINER LINE lawan ALEX DEMON

BARUNA SHIPPING LINE tersebut;

BARUNA SHIPPING LINE VS HENRYKO SITOMPUL

BARUNA SHIPPING LINE, berkedudukan di Komp. GrandAncol Jalan RE. Martadinata Blok B Nomor 1 Jakarta Utara,14430 Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada HenryBadiri Siahaan, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, padaLaw Office Henry Badiri Siahaan & Partners, beralamat di JalanDuren Sawit Raya Nomor 28, Duren Sawit, Jakarta Timur14370,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2013,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanHENRYKO SITOMPUL, beralamat di Kav.

Baruna Shipping Line atas pemutusan hubungankerja terhadap pekerja Sdr. Henryko Sitompul agar membayarkansecara tunai hakhak pekerja berupa:(i) Uang pesangon1 x 4x Rp5.500.00. = Rp22.000.000,(ii) Uang penghargaan masa kerja1 x2 x Rp5.500.000, = Rp11.000.000,(iii) Uang penggantian perumahan serta pengobatan danperawatan15% x (Rp22.000.000, + Rp11.000.000,) = Rp 4.950.000,(iv) Upah yang belum dibayar (Agustus, September, Oktober2011)2 x Rp5.500.000, = Rp16.500.000.

Nomor 625 K/Pdt.SusPHI/2013SHIPPING LINE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor222/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 15 April 2013, sehingga amarnya sepertiyang disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihakpihak yangberperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 biaya

BARUNASHIPPING LINE tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 222/PHI.G/2012/PN.JKT.PST.tanggal 15 April 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatsejak putusan ini diucapkan; Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat, sebagai berikut : Uang Pesangon 1x 3x Rp5.500.000, = Rp16.500.000.

KANAKA LINE

K LINE INDONESIA

K LINE INDONESIA, beralamat di Summitmas II Lt. 4, JalanJend.

K Line Indonesia, NPWP 01.071.571.2058.000, alamatSummitmas Il Lt. 4, Jl. Jend.

Pasal 14 ayat (1)Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajakdan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalahdi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempatkegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusahadikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Bahwa faktanya, berdasarkan Kontrak Keagenan yangditandatangani Egyptian International Shipping Company(selanjutnya disebut Line) dan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) (selanjutnya disebut Agen

Bahwa Line akan memberikan penggantian kepada Agenuntuk ongkosongkos berikut ini terkait denganrepresentasinya: (diantaranya)e Pengiklanan dan penerbitan jadwal pelayaran sertapengadaan material lainnya untuk promosi daganglainnya sesuai anggaran dan mendapat persetujuan/pengesahan Line;Bahwa berdasarkan klausul yang tersebut dalam KontrakKeagenan antara Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dengan Egyptian International ShippingCompany (sebagaimana telah disebutkan di atas), dapatdisimpulkan

K Line Indonesia, NPWP01.071.571.2058.000, alamat: Summitmas II Lt. 4, Jl. Jend.

NYK LINE INDONESIA

NYK LINE INDONESIA, beralamat di Plaza BI, Menara 2 Lantai 17,Jalan M. H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.Mahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan PeninjauanKembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Pebruari 2008 No.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahmerupakan agen perusahaan pelayaran di Indonesia yang ditunjuk sebagaiagen yang bertindak untuk dan atas nama Nippon Yusen Kabushiki Kaisha(NYK Line, Jepang) dan sebagai agen umum istimewa .b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengumpulkan atau memungut pembayaran dari customer di Indonesiadalam kapasitasnya sebagai agen umum istimewa untuk dan atas namaNippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line, Jepang).c.

Bahwa seluruh kegiatan atau aktivitas atas jasa keagenan yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seperti kegiatanmengumpulkan atau memungut pembayaran dari customer dan transaksipembayaran ke Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line, Jepang) sertapemotongan Agency Fee, dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau didalam wilayah Daerah Pabean.f.

KARANA LINE ; PT. NATBOUR RESOURCES INDONESIA

KARANA LINE, dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMADHERJANA Manager Chartering, berdasarkan Surat Kuasa dariPresiden Direktur PT. KARANA LINE tertanggal 5 Desember2008, berkedudukan di Jalan Melati No. 123 Koja, Tanjung Priok,Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.

KARANA LINE, dalam hal ini diwakili olehMOHAMMAD HERJANA, Manager Chartering, dan selanjutnya membatalkanputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2010 No. 685/Pdt/2009/PT.DKL yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal13 Agustus 2009 No. 125/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. dan Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yangkalah, maka harus dihukum

Pelayaran Barokah Shipping Line

NYK LINE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2782/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NYK LINE INDONESIA, NPWP: 01.070.944.2058.000,beralamat di Sahid Sudirman Centre, Lantai 16 Unit C, D, H,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Tanah Abang, JakartaPusat (d/h. Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 17 JalanM.H.

NYK LINE INDONESIA, NPWP : 01.070.944.2058.000, beralamatdi Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 17 Jalan MH Thamrin No 51Jakarta 10350:Halaman 2 dari 10 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NYK LINE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT100620.16/2010/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT NYKLINE INDONESIA;2.

NYK LINE INDONESIA

SITI MASLUCHAHLawanPT CIPTA SAMUDRA SHIPPING LINE

NYK LINE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 502/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NYK LINE INDONESIA, beralamat di Plaza BIl Menara 2Lantai 17, Jalan M.H.

NYK Line Indonesia, NPWP 01.070.944.2058.000, Jenis UsahaPerusahaan Angkutan Laut, beralamat di Plaza BIl Menara 2 Lantai 17,Jalan MH.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2624/WPJ.07/2011 tanggal 20 Oktober 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2008 nomor 00056/201/08/058/10 tanggal 30 Juli 2010atas nama PT NYK Line Indonesia NPWP 01.070.944.2058.000adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;3.3.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT NYK LINE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H.

PT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINEMELAWANHARIDI SURYASAPUTRA

adalah Rita Herlina Harianja,Karyawan PT Maju Karsa Perdana Jaya Line;17 Bahwa saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line karena ada suratpermohonan bantuan melalui lembaga saksi; Bahwa saksi tidak mempunya sertifikat auditor dan tidak pernah diambilsumpahnya sebagai auditor, tetapi mempunyai kemampuan audit yang diberinomor register oleh Dep.

Keuangan (Nomor Reg D.10570) sebagai auditor dansaya bekerja di lembaga audit independen dan profesional; Bahwa terhadap hasil audit yang bertanggung jawab adalah managementperusahaan, bukan Haridi; Bahwa saat saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line, saksi dibantustaf saya dan didampingi oleh Sdri Herlina Karyawan PT Maju Karsa PerdanaJaya Line;Saksi 2.

EVA NURIDALIA; Bahwa saksi bekerja di PT Maju Karsa Perdana Jaya Line sejak tahun 2004pada bagian administrasi keuangan dengan tugas mencatat keluar masuknyauang dan mencatat hasil invois; Bahwa tugas Sdr Haridi sebagai kepala operasional adalah mengatur semuakegiatan kantor yaitu mengatur karyawan dan kegiatan lain termasukmemegang masalah keuangan seperti mengatur keluar masuknya uangperusahaan; Bahwa Pemilik PT Maju Karsa Perdana Jaya Line adalah Hasoloan Gultomdengan jabatan sebagai Direktur

: 76dibuat oleh H.A Kadir Usman, Notaris di Jakarta, bukti tersebut membuktikanbahwa HASOLOAN GULTOM selaku direktur PT Perusahaan PelayaranMajukarsa Jaya Line yang bergerak dibidang pelayaran dengan kegiatan usahaantara lain pelayaran kapal dan angkutan laut dengan mengangkut orang dan ataubarang ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakahnPenggugat Hasoloan Gultom selaku direktur PT Perusahaan PelayaranMajukarsa Jaya Line sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 pernahmendelegasikan

MAJUKARSA PERDANA JAYA LINE adalah Penggugat halini sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti P3 danP4 dengan demikian segala aktivitas dan pengendalian Perusahaan adalahtanggung jawab dari Penggugat ;Menimbang, bahwa dari surat bukti P2 mengenai Laporan AuditInvestigasi Untuk Periode Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Drs.

MERATUS LINE Diwakili Oleh : PRASETYO DEKRYANTO, S.H
Terbanding/Tergugat I : PT. BAHANA LINE
Terbanding/Tergugat II : PT. BAHANA OCEAN LINE
Terbanding/Turut Tergugat : EDI SETYAWAN

NYK LINE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2672/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NYK LINE INDONESIA, beralamat di Sinar Mas LandPlaza Menara 2 Lantai 17 Jalan MH Thamrin Nomor 51Jakarta 10350, yang diwakili oleh CJ Soga Gustama jabatanDirektur PT NYK Line Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Putri MettaSuryani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diTangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2672/B/PK/Pjk/2020Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3875/WPJ.07/2015 tanggal17 November 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00048/207/09/058/14 tanggal 29 Agustus 2014 Masa Pajak November 2009atas nama PT NYK LINE

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NYK LINE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT100616.16/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding PT NYKLINE INDONESIA;2.