Ditemukan 7225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor29 nomor12 nomor01 nomor11 nomor.c nomor20 nomor23
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 15 Februari 2016 — ADNI, S.T. Bin ISHUD
120 — 19
  • Sarolangun senilai Rp.2.410.150.000, (dua milyar empat ratus sepuluhHalaman 130 dari 180 halaman Putusan Nomor 31/PID.SusTPK/2015/PN.Jmb.juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun.Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan pendapat kepada JaksaPenyidik pada kejaksaan Negeri Sarolangun yaitu yaitu berdasarkan SuratTugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Nomor21.a/ST/XVIILJMB/2/2015 tanggal 27 Februari 2015 menjadi keterkaitan Ahlidengan kegiatan pengaspalan Jalan Desa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
530 — 293
  • Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHUAH.01.060005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, S.H.30.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 630/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 4 Maret 2021 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
NASRULLAH BinH. MANDAK
130 — 35
  • PRIADImengajukan pembiayaan di Bank Mandiri SyariahJambi Sipin dengan menggunakan 5 nama orang lain, M.RAHMANmengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah JambiSipin dengan menggunakan 4 (empat) nama orang lain, danNASRULLAH mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah JambiSipin dengan menggunakan 4 nama orang lain, dan menggunakandana pencairan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi,adalah perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai mana yangdimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor21
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Perbankan
Register : 25-03-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 337/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum: 1.OLIVIA BR. SEMBIRING, SH. 1.BUDI KURNIAWAN, SH. 2.ULI SONDANG, SH. Terdakwa: LEO CHANDRA
1155 — 464
  • Si pelaku dengansengaja tidak mau melaksanakan larangan yang lahir karenakewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan.Bahwa memperhatikan unsurunsur yang termuat dalam rumusanPasal dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimanadikemukakan dalam butir8 di atas, maka menurut ahi:a).
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
95 — 38
  • 90 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapatmenunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya Ssesuai dengan PeraturanPerundangundangan ; Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturanperudangundangan;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko ada dana BantuanKhusus, dan benar Terdakwa ada menggunakan dana Bantuan Khusustersebut, berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Jo PermendagriNomor 57 tahun 2009 jo Permendagri Nomor21
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
252 — 85
  • Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentangOrganisasi dan Tata kerja Kementrian PerumahanRakyat;12.3.
    Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentangOrganisasi dan Tata kerja Kementrian PerumahanRakyat;12.3. Petikan Keputusan Menteri Negara PerumahanRakyat Nomor : 47/KPTS/M/2006 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat eselon Ildi Lingkungan Kemenitrian Perumahan Rakyattanggal 14 September 2006;12.4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor02/PERMEN/M/2005 Tanggal 29 Agustus 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja KementrianPerumahan Rakyat;12.5.
    sebesar Rp. 2.862.500.000.SMP tahap Ill sebesar Rp. 4.925.000.000.SMP tahap IV sebesar Rp. 900.000.000.SMP tahap V sebesar Rp. 3.321 .000.000.SMP tahap VI sebesar Rp. 6.552.000.000.Barang bukti yang ditunjukan penuntut umum kepadasaksi di depan persidangan :12.112.2.12.3.Petikan Keputusan Menteri Negara PerumahanRakyat Nomor 02 4Tahun 2011 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat eselon Ildi Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyattanggal 12 Januari 2011;Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1798 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS ; SYAHRUL RAMADHAN alias ADAN bin H. ABDUL RAHMAN (alm)
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SBin SENDANG, MUHAMMAD NASIR tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolahanKeuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih serta tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pejabat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
95 — 23
  • /03/I/PK/2011 tanggal 07 Maret 2011;RPK Nomor : 004/03/I/PK/2011 tanggal 07 Maret 2011;:005/03/I/PK/2011 tanggal 08 Maret 2011;:009/03/I/PK/2011 tanggal 10 Maret 2011;:010/03/I/PK/2011 tanggal 11 Maret 2011;:011/03/I/PK/2011 tanggal 11 Maret 2011;:017/03/I/PK/2011 tanggal 15 Maret 2011;Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 132/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg8) RPK Nomor9) RPK Nomor10)RPK Nomor11)RPK Nomor12)RPK Nomor13)RPK Nomor14) RPK Nomor15)RPK Nomor16)RPK Nomor17)RPK Nomor18)RPK Nomor19)RPK Nomor20) RPK Nomor21
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2013 — Upload : 03-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 50/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda
Tanggal 21 Maret 2013 — KUSDINAR,S.Pd Bin Israfil
79 — 38
  • 10Oktober 2011, karena menunggu laporan SPJ Bosda Triwulan I Tahun2011 sehingga Dana Bosda Triwulan IT Tahun 2011 baru dicairkan Tanggal 10Oktober Tahun 2011 sedangkan Untuk Dana Bosda Triwulan II dan IV Tahun 2011baru dicairkan tanggal 13 Desember 2011.Bahwa SDN 001 Pulau Derawan Belum melaporkan SPJ Dana Bosda tahun 2011 TriwulanII dan III, namun karena saat itu dia akhir tahun yang apabila Dana Bosda tidak disalurkanakan dikembalikan ke kas daerah maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Mei 2017 — EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG
301 — 174
  • Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1)teKUHP dalam Dakwaan Pertama Dakwaan Penuntut Umum, yakni : Beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisehingga merupakan beberapa kejahatan , JUGA telah dapat terpenuhi danterbukti secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruhunsurunsur Pasal 4 Jo Pasal 48 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
175 — 29
  • tindakpidanayang dilakukan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperolehfakta yuridis bahwa dalam tugas Terdakwa selaku Ketua UEKSP Kelurahan DuriTimur priode 06 Desember 2011 sampai dengan 30 Agustus 2014 telahmenyebabkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 161.427.000,(Seratusenam puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimanatercantum dalam laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis ataskegiatan penggunaan Dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Nomor21
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
310 — 270
  • tindakpidana.Bahwa uraian pasal dan peranan Pemohon dalam perbuatan yangdisangkakan akan diuraikan dalam resume berkas penyidikan ataudi dalam surat dakwaan yang akan disampaikan/dilimpahkan kepengadilan perkara pokok, sehingga dalil Pemohon tidak tepat jikamempermasalahkan uraian Pasal dan peran dari Termohon didalam surat perintah penyidikan.Bahwa sesungguhnya lingkup kewenangan Praperadilan secaralimitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — YOHANES DEDY,SE.,M.Si.,
113 — 54
  • Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesarRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penesihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 28 Nopember 2017 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 28 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bandingberdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES DEDY, SE. M.Si Diwakili Oleh : Dekie GG Kasenda SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ASHARI SYAM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ABDUL RAHMAN, SH
147 — 91
  • Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penesihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 28 Nopember 2017 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 28 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bandingberdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : = 21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.PIk
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 7 Juli 2015 — H. SAGIYO H.S bin HADI SUMARTO (Alm)
86 — 12
  • SAGIYO HADI SUMARTO BIN HADISUMARTO (Alm) selaku Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa TrimulyoKecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Camat Jetis Kabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor21/KPTS/CMT/JTS/1993.Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Camat JetisKabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor : 21/KPTS/CMT/JTS/1993 tanggal 9Oktober 1993, terdakwa H.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-08-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 22 Desember 2014 — YULINAZRA,SP.MT
68 — 15
  • ;e Bahwa BeritaBerita Acara Bencana Alam tersebut tidak dapat dibenarkankarena tidak melalui prosedur yang seharusnya, sebab tidak ada Tim yangberkompeten yang melakukan survey lokasilokasi tersebut sehingga dapatdipertanggung jawabkan;e Bahwa sesuai dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor21 Tahun 2008 diputuskan berdasarkan SK yang menentukan adalah Bupati;e Bahwa khusus Abrasi Pantai pada Tahun 2012 secara khusus tidak adamengeluarkan status Bencana Alam;e Bahwa berdasarkan laporan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 02-08-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 16 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ENJANG SLAMET, SH.
Terdakwa:
NAJIB, S.Sos
182 — 214
  • Kdimemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :Pasal 18 ayat (3)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 08-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terdakwa:
NIZAM MUHAMAD, B.Sc
170 — 32
  • MUHAMAD, B.Sc.Tempat Lahir : GorontaloUmur/Tanggal Lahir : 68 tahun/ 24 Februari 1952Jenis Kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : BTN Palupi Permai Kelurahan Palupi KecamatanTatanga Kota PaluAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa ditahan sebagai Tahanan Kota Palu, oleh :1.Majelis Hakim, Penetapan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2020/PN Pal tertanggal14 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni2020;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
397 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa salah satu dampak dari pembentukan norma baru yangdibentuk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 adalah berkaitan dengan tidak adanya upayahukum yang dapat dilakukan terhadap kesalahan, kekeliruan,ataupun kekhilafan hakim tunggal praperadilan yang membatalkanpenetapan tersangka oleh penyidik.4. Bahwa untuk lebih jelasnya, diuraikan terlebih dahulu mengenaikewenangan lembaga praperadilan yang diatur secara tegas danjelas dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 jo.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 108/PID.SUS/2021/PT BTN
Tanggal 18 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUSTRI HARTONO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO ALM
234 — 158
  • sehingga jelas unsurunsur daripasal 2 Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut, dan menurut ketentuanpasal 48 ayat 1 Undang Nomor 21 tahun 2007 menyebutkan Setiapkorban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memperolehrestitusi.Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat MajelisHakim tersebut karena Majelis Hakim tidak memiliki dasar dan menyalahiketentuan, karena apabila Majelis Hakim membaca secara cermat baikterhadap isi pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor21