Ditemukan 44599 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — HASAN ISMAIL VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HASAN ISMAIL VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Taman JatibaruNomor 1, Jakarta Pusat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R.E.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
ADANG, dkk
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
195 — 140
  • Penggugat:
    ADANG, dkk
    Tergugat:
    1.Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
    2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
    Bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar dan menunjukankebingungan Para Penggugat saja karena keputusan objek gugatan a quotelah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1995 yang berartisebelum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tersebut berlaku sehingga dalammenerbitkan keputusan objek gugatan a quo Tergugat tidak mendasarkanpada peraturan tersebut, dengan demikian Tergugat tidak terbukti telahmelanggar Peraturan Menteri Negara Agraria
    Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional,Perihal : Keberatan atas Keputusan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Tanggal 11 Agustus 1995 Nomor : 60XI1995tentang Pembatalan Pendaftaran 11 Hak Milik Cimong dkk. di DesaKadu Jaya Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang tertanggal 23Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Bahwa, untuk mempertahankan dalildalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi materai cukupserta
    TELAGA PELITAKENCANA sebagai Pihak Kedua tanggal 7 Februari 1992 (Fotokopisesuai dengan fotokop)i);Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 81 / Kadujaya tanggal 18Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 14297 tanggal 05 Juni 1996,Luas 17.220 M2 (Tujuh belas ribu dua ratus dua puluh meter perseg)tercatat atas nama PT Telaga Pelita Kencana (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Atas nama Menteri PertanianDan Agraria Nomor : B.150/VIII/50/1964 tanggal 31 Desember 1964(Fotokopi
    Selanjutnya bukti surat PP2 tersebut dinubungkan dengan bukti surat T2 berupa Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1938 tanggal 8Juli 1992 dan bukti surat T12 berupa Keputusan Kepala Inspeksi Agraria JawaBarat atas nama Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 31 Desember 1964,diperoleh fakta bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Kadujaya tersebutmerupakan bagian dari 11 (Sebelas) Sertifikat Hak Milik
    melalui Proyek OperasiNasional Agraria (Prona) yang bersumber dari redistribusi tanah objek /andreformdan didasarkan pada Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas namaMenteri Pertanian dan Agraria tanggal 31 Desember 1964 Nomor B.150/VIII/50/1964Nomor urut 1402;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti Surat T2 berupa Surat dariKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat kepadaKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1938 tanggal 8 Juli 1992 dan buktisurat
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 20-11-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 26 Februari 2024 — Flora Mariance
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
54 — 0
  • Flora Mariance
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 18-03-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm
Tanggal 20 September 2022 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
65 — 18
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-11-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2970 K/Pdt/2020
Tanggal 2 Nopember 2020 — MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN, II. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYISUMEDANG-DAWUAN 1 DAN JALAN TOL SOREAN Lawan SALMAN FAISOL
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWABARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG-DAWUAN dan Pemohon Kasasi II MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq.
    MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN) REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTORWILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWABARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PANITIAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUNYI SUMEDANG DAWUAN, II. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYISUMEDANG-DAWUAN 1 DAN JALAN TOL SOREANLawanSALMAN FAISOL
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 14-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 41/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : NURYADI Diwakili Oleh : NURYADI
Terbanding/Tergugat : MASTAM
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
84 — 18
  • Pembanding/Penggugat : NURYADI Diwakili Oleh : NURYADI
    Terbanding/Tergugat : MASTAM
    Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pwt
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.TISUN
2.TOWIYAH
Tergugat:
LIEM KIEM ING
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
42 — 5
  • Penggugat:
    1.TISUN
    2.TOWIYAH
    Tergugat:
    LIEM KIEM ING
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    KementerianKarangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan,Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Agraria dan Tata Ruang RI, CQ. Kantor WilayahBPN Provinsi Jawa Tengah, CQ. Kepala BadanPertahanan Nasional Kabupaten Banyumas,beralamat di JI. Jenderal Soedirman No. 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.
    SriWinarno, dengan jabatan Pengadministrasian UmumPermasalahan Pertanahan Kementerian Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanhan Kabupaten Banyumasberdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta sSuratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN
    angka 8 (delapan) yangmemohon kepada Pengadilan untuk menyatakan membebankan biayaperkara menurut hukum, oleh karena menurut hukum pihak yang kalah harusdibebani membayar biaya, yang dalam hal ini pihak yang kalah adalahTergugat maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugatdikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 22-02-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN DEMAK Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dmk
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
Samsi
Tergugat:
Umayah
Turut Tergugat:
1.Atminah
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Demak.
18 — 0
  • Penggugat:
    Samsi
    Tergugat:
    Umayah
    Turut Tergugat:
    1.Atminah
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Demak.
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-09-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat SUDAR Tergugat Presiden RI Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI Menteri Perhubungan RI Ir. Areyanti MAPPI PT ADHI Karya Persero Tbk Siti Fatimah
137 — 113
  • PenggugatSUDARTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkSiti Fatimah
    Areyanti, MAPPI (Cert), atas permintaan : Pemberi Tugas: TergugatDua/Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
    Areyanti, MAPPI (Cert), atas permintaan :Pembe das: Terqugat Dua/Kementerian Agraria Dan TataRuang / BadanPertanaha asional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsiJawa Barat.PenggunaLaporan: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan TergugatTiga/Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Nomor SPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019, Tujuan Penilaian :Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
    Tergugat Il berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruangjo.
    Areyanti, MAPPI (Cert), atas permintaan :Pemberi Tugas: Tergugat Dua/Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan TergugatTiga/Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Nomor SPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019, Tujuan Penilaian :Pengadaan anah Untuk
    Surat ditujukan Kepada Yth,Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi PropinsiJawa Barat ("Pengguna Laporan) tanggal 18 Mei 2020. P3KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI PROVINSIJAWA BARAT, CIKARANG, 5 JUNI 2020. NOMOR : 409/50032.16/PT/VI/2020, PERIHAL : PENJELASAN. DITUJUKAN KEPADA :YTH.
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 21-06-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mnk
Tanggal 12 Nopember 2021 — Penggugat:
Ny Merry Gosal
Tergugat:
1.Ny Suzy
2.Yayasan Sangha The Ravada
3.Susanto
4.Slamet Abhayanando
5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Manowari
Turut Tergugat:
5.Ny Norce Mandacan
6.Tn. Samuel Mandacan
86 — 29
  • Penggugat:
    Ny Merry Gosal
    Tergugat:
    1.Ny Suzy
    2.Yayasan Sangha The Ravada
    3.Susanto
    4.Slamet Abhayanando
    5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Manowari
    Turut Tergugat:
    5.Ny Norce Mandacan
    6.Tn. Samuel Mandacan
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 01-04-2022
Putusan PN POSO Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Pso
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
FRANS NICODEMUS WILLEM
Tergugat:
ASIA JALIL
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali
78 — 2
  • Penggugat:
    FRANS NICODEMUS WILLEM
    Tergugat:
    ASIA JALIL
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 14-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 174/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 15 Agustus 2017 — Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia
207 — 84
  • Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia
    Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia, dalam hal inidiwakili oleh kuasa : Deddy Setiady, SH, M. Fatan Fahir, SH.MH, JuandaHermawan, SH, Reska Hartati,SH, Farina Swantoro,SH.
    Manalusendiri atau BPNBogor, atau Menteri Agraria, adalah tidak sah menurutKUHPer Pasal 551 untuk dipindahtangankan.Maka layaklah Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan mencabut/membatalkan sertifikat atas nama Manalu yang sudah almarhum, dan ahi warisnya wajib menyerahkan / mengembalikan tanah itu tanopasyarat kepada Penggugat pemilik tanah semula yang sah.
    Tidak menjadi rintangan sertifikat itu asli atau palsu, sesuaidengan fakta, Kementerian Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional telahmenerbitkansertifikatatas nama Manalu. Tindakan ini tetap merupakan tanggung jawab JuridisFormil Terqugat sebagai Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang, karena tanah itu diperoleh dengan kekerasan dan ancaman langgar KUHP danHAM maka tidak sah dan batal demi hukum.
    Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang, bertangqung jawab penuh atas jaminan pelaksanaan projek termasuk administrasi ganti rugi/ tukar guling tanah korban. Kenyataannya Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) , mengalihkan haksertifikat tanah tukar guling untuk Penggugat malah diberikan kepada Karl Pondang B.
    Memerintahkan kepada Tergugat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk mencabut sertifikat atau perizinan pengelolaan tanah seluas 3000m? semula milik Prof. Dr. Wimanjaya Liotohe, yang dikuasaimantan Kepala RT setempat bernama Dari Bin Nurdin atau oknum warga lainnya yangdirestui dan difasilitasi Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk bawahannya BPN Kabupaten Bogor. 3.
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pya
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
SULAIMAN alias HAJI SULAIMAN
Tergugat:
ENUM
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
151 — 0
  • Penggugat:
    SULAIMAN alias HAJI SULAIMAN
    Tergugat:
    ENUM
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 547/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 9 Juni 2020 — Saleh Wiratmadja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang BPN ATR Kota Bekasi
100 — 25
  • Saleh Wiratmadja
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang BPN ATR Kota Bekasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DAME Br SIRAIT, DKK lawan ROBINSON TAMBUNAN dan KEPALA DESA LUMBAN HUALA
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS AGUNG MANURUNG), dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR, tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ~ cqMENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBASAMOSIR, diwakili oleh Eduard Hutabarat, S.H., selakuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,berkedudukan di Balige, dalam hal ini memberi kuasakepada Daniel Sepdiares Sagala, S.SiT., S.H., dan kawankawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara KantorPertanahan
    Nomor 1177 K/Pdt/2016Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dan dahululeluhur Para Termohon Kasasi hanya mempunyai hak numpang karang dilokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013;Bahwa menurut hukum adat termasuk hukum adat Batak sebagai theliving law in society, seseorang pemilik tanah dapat mengjijinkan oranglain mendirikan rumah di atas tanah pemilik tanah yang disebut sebagaihak numpang karang;Bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia didasarkan pada hukumadat:Bahwa
    hukum agraria dan hukum adat tersebut berdasarkan asaspemisahan horizontal, bukan asas vertikal dalam bidang pertanahan;Bahwa dengan demikian pendirian rumah leluhur Para Termohon Kasasidi atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013 tidak sertamerta melahirkan hak milik atas tanah dimana rumah tersebut didirikan,sehingga tanah bersertifikat Nomor 19 Tahun 2013 adalah milik ParaPemohon Kasasi sedangkan rumah yang berdiri di dalam areal tanahbersertifikat tersebut merupakan milik Para Termohon
    Kasasi:;Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama di Pengadilan Negeri Baligejelasjelas telah menciderai hukum agraria dan hukum adat yang berlakudi Indonesia;Bahwa dalam fakta persidangan saat sidang lapangan terlihat jelasberdiri tugu lelunur Para Pemohon Kasasi (dahulu ParaPembanding/Para Tergugat asal) di areal tanah perkara.
    Juga sudah menjadiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bahwa ruma gorga hanyadapat dimiliki oleh pemilik tanah atau sipukka huta, namun hukum adatyang masih berlaku ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh JudexFacti di tingkat pertama dan juga tingkat banding;Bahwa Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yang menyatakan bahwa:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 369/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA BPN RI
26 — 10
  • Penggugat:
    EMIR BARAMULI, MBA
    Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
    2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA BPN RI
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 27-10-2022 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Bgl
Tanggal 8 Maret 2023 — Penggugat:
RIKI NOFIANSYAH
Tergugat:
ASMI JAMBAK
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bengkulu
80 — 31
  • Penggugat:
    RIKI NOFIANSYAH
    Tergugat:
    ASMI JAMBAK
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bengkulu
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat: SAHRIL MAHMUD Tergugat: 1.UMI SALAMA 2.WAHYUDIN DARIS Turut Tergugat: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA
82 — 29
  • Penggugat:SAHRIL MAHMUDTergugat:1.UMI SALAMA2.WAHYUDIN DARISTurut Tergugat:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHANKOTATERNATE, beralamat di Jalan SKSD Palapa Lingkungan Tanah MasjidKelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah KotaTernate,selanjutnya disebut sebagai... ee LURUTTERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggalNomor : 57/Pdt.G/2020/PN.Ttetanggal 04 Nopember 2020 tentang PenunjukkanMajelis Hakim
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 22-06-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 158/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 7 Agustus 2018 — PT CIKENCRENG; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU;
106 — 40
  • PT CIKENCRENG; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SUMATERA SELATAN; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU;
    Ica Erdyanti, S.HS jabatan Analis Perkara TanahS Oo7 dan RUANG, pp ~nnnnnnnnnnennnnnn= ayoy SSM BAOY agg REWVENg Are ganAan Indonesia, PegawaiNenana pada Kantor Menteri Agraria dan TataRerhamKepala Badan Pertanahan Nasional, berageeoot kan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKiIN2018,;anggals 21 Februari 2018, untuk selanjutnya disbut sebagaiG al& TERGUGAT I/TERBANDING I; 5=Ss Ry2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALSs SYrad PROPINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan diSe &oe Jalan Pom IX Kenge No
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bau
Tanggal 28 Februari 2018 — ABDUL MAJID
2.JUNARDIN
3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
88 — 19
  • ABDUL MAJID
    2.JUNARDIN
    3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANKOTA BAUBAU, dengan alamat Jalan Sijawangkati Nomor 9 KelurahanLamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs. UDDIN, SULTRA WIRAWAN, SH dan VIVI TRIANAISHAK, beralamat di jalan Sijawangkati Nomor 09 berdasarkan Suratkuasa khusus anggal 24 Agustus 2017, dan telah diregister padakepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 September 2017dengan register dibawah No. 96/SK/2017/ PN.