Ditemukan 44599 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 547/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 9 Juni 2020 — Saleh Wiratmadja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang BPN ATR Kota Bekasi
100 — 25
  • Saleh Wiratmadja
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang BPN ATR Kota Bekasi
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 28-02-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Spt
Tanggal 22 Januari 2020 — TEGUH SEMPURNA
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang ,Kepala BPN Prop. Kalteng
3.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kotim Prop. Kalteng
97 — 26
  • TEGUH SEMPURNA
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional
    2.Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang ,Kepala BPN Prop. Kalteng
    3.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kotim Prop. Kalteng
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 18-03-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm
Tanggal 20 September 2022 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
65 — 18
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 369/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
EMIR BARAMULI, MBA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA BPN RI
26 — 10
  • Penggugat:
    EMIR BARAMULI, MBA
    Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
    2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA BPN RI
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 27-10-2022 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Bgl
Tanggal 8 Maret 2023 — Penggugat:
RIKI NOFIANSYAH
Tergugat:
ASMI JAMBAK
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bengkulu
80 — 31
  • Penggugat:
    RIKI NOFIANSYAH
    Tergugat:
    ASMI JAMBAK
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bengkulu
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat: SAHRIL MAHMUD Tergugat: 1.UMI SALAMA 2.WAHYUDIN DARIS Turut Tergugat: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA
82 — 29
  • Penggugat:SAHRIL MAHMUDTergugat:1.UMI SALAMA2.WAHYUDIN DARISTurut Tergugat:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHANKOTATERNATE, beralamat di Jalan SKSD Palapa Lingkungan Tanah MasjidKelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah KotaTernate,selanjutnya disebut sebagai... ee LURUTTERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggalNomor : 57/Pdt.G/2020/PN.Ttetanggal 04 Nopember 2020 tentang PenunjukkanMajelis Hakim
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 22-06-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 158/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 7 Agustus 2018 — PT CIKENCRENG; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU;
106 — 40
  • PT CIKENCRENG; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SUMATERA SELATAN; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU;
    Ica Erdyanti, S.HS jabatan Analis Perkara TanahS Oo7 dan RUANG, pp ~nnnnnnnnnnennnnnn= ayoy SSM BAOY agg REWVENg Are ganAan Indonesia, PegawaiNenana pada Kantor Menteri Agraria dan TataRerhamKepala Badan Pertanahan Nasional, berageeoot kan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKiIN2018,;anggals 21 Februari 2018, untuk selanjutnya disbut sebagaiG al& TERGUGAT I/TERBANDING I; 5=Ss Ry2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALSs SYrad PROPINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan diSe &oe Jalan Pom IX Kenge No
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Bau
Tanggal 28 Februari 2018 — ABDUL MAJID
2.JUNARDIN
3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
88 — 19
  • ABDUL MAJID
    2.JUNARDIN
    3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANKOTA BAUBAU, dengan alamat Jalan Sijawangkati Nomor 9 KelurahanLamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs. UDDIN, SULTRA WIRAWAN, SH dan VIVI TRIANAISHAK, beralamat di jalan Sijawangkati Nomor 09 berdasarkan Suratkuasa khusus anggal 24 Agustus 2017, dan telah diregister padakepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 September 2017dengan register dibawah No. 96/SK/2017/ PN.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Tanah
Register : 26-01-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Kln
Tanggal 14 Nopember 2016 — Hendricus Subecti,SH 3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
71 — 17
  • Hendricus Subecti,SH3.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
    Menteri Agraria Dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, yangberalamat di JI.
    Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jendral Agraria Nomor :BTU.10.614/1077 tanggal 26 Oktober 1977, apabila diperlukantambahan lembar akta, dapat ditambah sesuai dengan keperluan dandapat pula menggunakan ruang kosong untuk pencoretan / tambahan /renvoiDengan demikian menurut hemat Tergugat dan IlBahwa Pengertian BAKU bukan harga mati seperti itu, tetapi apabiladiperlukan dapat dilakukan penambahan / pencoretan / renvoi sesuaidengan kebutuhan.18.Bahwa dalam Akta Jual Beli nomor 147/TRC/08
    Bahwa Tergugat Ill (Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten) dalam halini sifatnya hanya melaksanakan pencatatan administrasi saja dantidak berhak menguji kebenaran materiil Akta Peralihan Hak atastanah tersebut, karena pengajuannya telah sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tanah jo.Pasal 114 Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentangketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah berkaitan tentang Pendaftaran HakTanggungan
    Estri Gino Pawiro (Tergugat );2.Tn.Henricus Subekti, S.H., selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) KabupatenKlaten (Tergugat Il);3.Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional cq.
    Pasal 114Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaanPeraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berkaitandengan Pendaftaran Hak Tanggungan, sehingga gugatan Penggugat tidakdapat diterima/ditolak;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dan Il dalam jawabannyamenyatakan bahwa jual beli antara Tergugat dengan Almarhum Kartodiharjoalias Darsi dengan Akta Jual Beli Nomor: 147/TRC/08/1999 tanggal 14 April1999 yang dibuat di hadapan NotarisPPAT Henricus Subekti,
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 13-07-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 48/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 4 Juli 2017 — Modernland Realty, Tbk. 2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG, (dahulu Badan Pertanahan Nasional/BPN) Kota Tangerang.
123 — 52
  • Modernland Realty, Tbk. 2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG, (dahulu Badan Pertanahan Nasional/BPN) Kota Tangerang.
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG, (dahulu BadanPertanahan Nasional/BPN) Kota Tangerang, beralamat di JalanPerintis Kemerdekaan Kav. 5 Cikokol, Kota Tangerang.
    MODERNLAND REALTY, TBK saat itusebagai Tergugat XIll TERGUGAT sekarang (Teddy) saat itu sebagaiTergugat VIll dan TURUT TERGUGAT sekarang (Kantor BPN/sekarangKantor Agraria dan Tata Ruang Kota Tangerang) dahulu sebagai TurutTergugat Il;Bahwa dalam gugatannya, ahli waris Nasir Bin Imbar telah mendalilkanbahwa tanah miliknya seluas 4940 M?
    denganamar antara lain adalah menolak gugatan Pengqgugat (Ahli Waris Nasir bin Imbar) untuk seluruhnya; Bahwa dengan ditolaknya gugatan ahli waris Nasir bin Imbar sebagaimanaregister No. 300/Pdt.G/2012/PN.TNG yang didalamnya termasuk TEDDYsebagai pihak Tergugat VIIl (saat itu Teddy tidak hadir dan telah dianggapMajelis Hakim melepaskan haknya untuk mempertahankankepentingannya), yang bukti kepemilikan TERGUGAT diajukan sebagaibukti oleh TURUT TERGUGAT (Kantor Pertanahan Kota Tangerang/sekarang Kantor Agraria
    UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Kepres No. 26 Tahun1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa KantorPertanahan adalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenanguntuk menerbitkan suatu tanda bukti hak atas tanah;.
    Bahwa setiap penerbitan maupun permohonan Sertipikat hak atas tanahtelah diproses melalui mekanisme dan prosedur sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksuddalam : Undangundang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria dalam Bagian kedua tentang KetentuanketentuanKonversi. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran TanahHal 22 dari 32 Hal.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-01-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 30-03-2022
Putusan PN MALANG Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 29 Maret 2022 — Penggugat:
ROY RAFIDIANTA
Tergugat:
1.DARNO
2.DJUMAIKAH
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan tata Ruang kota malang
22 — 6
  • Penggugat:
    ROY RAFIDIANTA
    Tergugat:
    1.DARNO
    2.DJUMAIKAH
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan tata Ruang kota malang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-06-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 16 Nopember 2015 — Hasan Anoez Sebagai Penggugat II Intervensi Melawan : - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tergugat I - Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar Sebagai Tergugat II - Peter David (Pieter David Phie) Sebaai Tergugat II Intervensi
375 — 315
  • Hasan Anoez Sebagai Penggugat II IntervensiMelawan :- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tergugat I- Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar Sebagai Tergugat II- Peter David (Pieter David Phie) Sebaai Tergugat II Intervensi
    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di jalanNn nA FP W NWNCendrawasih No. 438 Makassar;Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya masingmasingbernama :Gunawan Hamid, A.Ptnh, MH;Muhammad Nur Fajar Infansyah, SH; Dwi Juanita, SH;Waliana Mattewakang, S.ST;A.
    Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanKota Makassar, Berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani No.8 Makassar; DalamDan:3. Peter David123hal ini diwakili kuasa hukumnya masingmasingbernama :1. Muhallis Mence,S.Sit,MH; 2. Yuyun Novisal;3.
    (Delapan Ratus Enam Puluh MeterPersegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 atas nama DokterHasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertipikat dan Buku Tanah atas namakerena Cacat HukumAdministrasi ;KEDUA :KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
    Margaretha Tjandra ditandatangani oleh Kepala KantorKementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar (vide buktiP4=bukti T.II1) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankanurusan pemerintahan, sehingga syarat dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara telah pulaterpenuhi ;3.
    Kewenangan Pengadilan; Menimbang, bahwa mengenai Obyek Sengketa ke 1 bahwa setelah mencermatilebih lanjut sengketa a quo, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukumyang menerangkan bahwa Obyek Sengketa I ditandatangani untuk dan atasnama Tergugat in casu (Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan bernama Dr.H.S.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 11-10-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 402/PDT/2023/PT SMG
Tanggal 25 Oktober 2023 —
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Boyolali.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Karanganyar.
28 — 0

  • Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Boyolali.
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Karanganyar.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 01-09-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 26 Februari 2024 — Penggugat:
RIVAI SUTAN MANGKUDUN
Tergugat:
1.MUSLIWARTI
2.ROSMAWAR
3.HASAN ZAINI (SUAMI ROSMAWAR)
Turut Tergugat:
Kepala Pertanahan Kota Pekanbaru
30 — 28
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bukti yang diajukan Penggugat berupa Kwitansi Jual Beli dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat III Sah dan Berharga;
    3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III tersebut terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Pekanbaru atas nama
    MUSLIWARTI (Tergugat I) yang terletak di Jalan Hang Jebat KP Kelapa No 52 A RT 005 RW 006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dari Tergugat III sebagai pemiliknya adalah Sah dan Berharga;
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Pekanbaru atas nama <
    Hang Jebat KP Kelapa No 52 A RT 005 RW 006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
  • Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Putusan Ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru selaku Turut Tergugat untuk mencatatkan, memproses peralihan hak atas tanah objek jual beli dengan membalik namakan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-07-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, dk VS HERMA MAKALEW, dkk
139 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dan 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, PADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI, tersebut;
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, dk VS HERMA MAKALEW, dkk
    PUTUSANNomor 1652 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cqBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESIUTARA cq PANITIAPEL AKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL MANADO BITUNG , berkedudukan di Jalan 17Agustus Menado, diwakili oleh Ir.
    Nomor 1652 K/Pdt/2017 Bahwa dengan demikian maka permohonan keberatan dari Para PemohonKeberatan tersebut harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlumempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwaterdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasdari Para PemohonKasasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cg BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PEL AKSANA
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIAPEL AKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dan2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT~ cqSATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENT ERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALANTOL MANADOBITUNG, PADA BALAI PELAKSANAAN JALANNASIONAL XI, tersebut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DAME Br SIRAIT, DKK lawan ROBINSON TAMBUNAN dan KEPALA DESA LUMBAN HUALA
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS AGUNG MANURUNG), dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR, tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ~ cqMENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBASAMOSIR, diwakili oleh Eduard Hutabarat, S.H., selakuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,berkedudukan di Balige, dalam hal ini memberi kuasakepada Daniel Sepdiares Sagala, S.SiT., S.H., dan kawankawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara KantorPertanahan
    Nomor 1177 K/Pdt/2016Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dan dahululeluhur Para Termohon Kasasi hanya mempunyai hak numpang karang dilokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013;Bahwa menurut hukum adat termasuk hukum adat Batak sebagai theliving law in society, seseorang pemilik tanah dapat mengjijinkan oranglain mendirikan rumah di atas tanah pemilik tanah yang disebut sebagaihak numpang karang;Bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia didasarkan pada hukumadat:Bahwa
    hukum agraria dan hukum adat tersebut berdasarkan asaspemisahan horizontal, bukan asas vertikal dalam bidang pertanahan;Bahwa dengan demikian pendirian rumah leluhur Para Termohon Kasasidi atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013 tidak sertamerta melahirkan hak milik atas tanah dimana rumah tersebut didirikan,sehingga tanah bersertifikat Nomor 19 Tahun 2013 adalah milik ParaPemohon Kasasi sedangkan rumah yang berdiri di dalam areal tanahbersertifikat tersebut merupakan milik Para Termohon
    Kasasi:;Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama di Pengadilan Negeri Baligejelasjelas telah menciderai hukum agraria dan hukum adat yang berlakudi Indonesia;Bahwa dalam fakta persidangan saat sidang lapangan terlihat jelasberdiri tugu lelunur Para Pemohon Kasasi (dahulu ParaPembanding/Para Tergugat asal) di areal tanah perkara.
    Juga sudah menjadiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bahwa ruma gorga hanyadapat dimiliki oleh pemilik tanah atau sipukka huta, namun hukum adatyang masih berlaku ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh JudexFacti di tingkat pertama dan juga tingkat banding;Bahwa Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yang menyatakan bahwa:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 21-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Krw
Tanggal 15 April 2014 — HARJANTO WIDJAJA LAWANA 1. Ny. JANI IRJANTI WIDJAJA 2. Drg. LINDA IRAJANI WIDJAJA 3. Ir. HARTANTO WIDJAJA
89 — 22
  • Agraria) Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik No.216/Nagasari, tertanggal 09 Maret 1980, dengan SU/GS No 8, tanggal 03 Maret 1977, seluas 268 m2, atas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten Karawang adalah milik HARJANTO WIDJAJA, JANI IRJANTI WIDJAJA, LINDA IRAJANI WIDJAJA, HARTANTO WIDJAJA yang belum terbagi waris; 5.
    ,atlas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h Agraria) KabupatenKarawang, Sertifikat Hak Milik No. 216 / Nagasari, tertanggal 09Januari 1980, dengan SU / GS No. 8, tanggal 03 Maret 1977, seluas268 M?, atas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h Agraria) KabupatenKarawang adalah milik HARJANTO WIDJAJA, Ny. JANI IRJANTIWIDJAJA, Drg. LINDA IRAJANI WIDJAJA dan Ir.
    , atas namaTUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karavang, Sertifikat HakMilik No. 216 / Nagasari, terlanggal 09 Januari 1980, dengan SU/GSNo. 8, tanggal 03 Maret 1977, seluas 268 M?, atas nama TUTANGWIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karawang dari nama TUTANGWIDJAJA alias TAN WIE TJOAN kepada HARJANTO WIDJAJA, Ny.JANI IRJANTI WIDJAJA, Drg.
    , atas nama TUTANGWIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak MilikHalaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Padt.G/2013/PNKrwNo. 216 / Nagasari, tertanggal 09 Januari 1980, dengan SU / GS No.8, tanggal 03 Maret 1977, seluas 268 M?
    , atas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan (d/h Agraria) Kabupaten Karawang, Sertifikat HakMilik No. 216 / Nagasari, tertanggal 09 Januari 1980, dengan SU / GS No. 8,tanggal 03 Maret 1977, seluas 268 M?
    Agraria) Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik No.216/Nagasari,tertanggal 09 Maret 1980, dengan SU/GS No 8, tanggal 03 Maret 1977,seluas 268 m2, atas nama TUTANG WIDJAJA alias TAN WIE TJOAN yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (d/h. Agraria) Kabupaten KarawangHalaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Padt.G/2013/PNKrwadalah milik HARJANTO WIDJAJA, JANI IRJANTI WIDJAJA, LINDAIRAJANI WIDJAJA, HARTANTO WIDJAJA yang belum terbagi waris;5.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 29-08-2022 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 928/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 12 Juli 2023 — PERTAMINA (Persero)
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA I
53 — 36
  • PERTAMINA (Persero)
    2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA I
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 16-11-2022 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 03-03-2023
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Plk
Tanggal 2 Maret 2023 — Penggugat:
NUR INSAN
Tergugat:
ISMAIL NURALAM
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA dan TATA RUANG KOTA PALANGKA RAYA
57 — 16
  • Penggugat:
    NUR INSAN
    Tergugat:
    ISMAIL NURALAM
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA dan TATA RUANG KOTA PALANGKA RAYA
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 20-12-2022 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Pbr
Tanggal 3 Mei 2023 — WIWI ETI
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
56 — 18
  • WIWI ETI
    2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru