Ditemukan 15608 data
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
NYK LINE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 502/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NYK LINE INDONESIA, beralamat di Plaza BIl Menara 2Lantai 17, Jalan M.H.
NYK Line Indonesia, NPWP 01.070.944.2058.000, Jenis UsahaPerusahaan Angkutan Laut, beralamat di Plaza BIl Menara 2 Lantai 17,Jalan MH.
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2624/WPJ.07/2011 tanggal 20 Oktober 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2008 nomor 00056/201/08/058/10 tanggal 30 Juli 2010atas nama PT NYK Line Indonesia NPWP 01.070.944.2058.000adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;3.3.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT NYK LINE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H.
34 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
SITI MASLUCHAHLawanPT CIPTA SAMUDRA SHIPPING LINE
111 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
K LINE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
K LINE INDONESIA, beralamat di Summitmas II Lantai 4,Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162, Senayan, Jakarta12190, dalam hal ini diwakili oleh JONATHAN RAYMONDKAUNANG, jabatan Direktur PT. K Line Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190, dalamhal ini memberikan kuasa kepada:1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak;2.
K Line Indonesia, NPWP: 01.071.571.2058.000, alamat:Summitmas Il Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162 SenayanJakarta 12190, dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 7 dari 26 halaman.
K Line Indonesia (KLI) sebagai Pemohon Peninjauan Kembaliadalan sebuah perusahaan PMA yang berdiri sejak tahun 1996berdasarkan Akte Notaris H.
K Line Indonesia (KLI) Pemohon PeninjauanKembali adalah merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari suatuperusahaan di luar negeri;Kesimpulan yang merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanPengadilan Pajak bahwa KLI adalah merupakan BUT dari suatu perusahaan diluar Indonesia adalah tidak benar dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:Halaman 15 dari 26 halaman.
(K Line). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembaliberupa pengenaan PPN atas penghasilan yang berasal dari kegiatankeagenan perkapalan Pemohon Peninjauan Kembali yang berjumahRp40.388.437.532, tidak dapat dipertanhankan dan harus dibatalkan;Kesimpulan1.Berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa PT.
151 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TRUST EADYRA LINE tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-PHl/2017/PN.Jkt.Pst.tanggal 12 Juni 2017
PT TRUST EADYRA LINE VS TUTUN DAKIAHTUN SA'ADA ROSYAD
PUTUSANNomor 1226 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TRUST EADYRA LINE, yang diwakili oleh Direktur UtamaMateus Darmawan Lesmana, berkedudukan di Gedung MenaraAnugerah Lantai 23 Kantor Taman E, 3.3, Jalan Dr.
Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sebagaikaryawan tetap terhitung sejak Januari 2015 dengan jabatan sebagaiQHSE Coordinator dengan upah terakhir yang diterima sebesarHalaman 2 dari 20 hal.Put.Nomor 1226 K/Pdt.SusPHI/2017Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagaimana berdasarkan SuratPerjanjian Kerja tanggal 30 Januari 2015 tentang penerimaan karyawantetap PT Trust Eadyra Line, sehingga antara Penggugat denganTergugat, terikat dalam suatu hubungan kerja, sebagaimana yangditegaskan
Agar perusahaan PT Trust Eadyra Line membayarkan hakhakpekerja Sdr. Tutun Dakiahtun Sa'ada Rosyad atas pemutusanhubungan kerja, yaitua. Uang pesangon2 x 2 x Rp 7.000.000,00 = Rp28.000.000,00b. Uang penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan15 0/0 x Rp 28.000.000,00 = Rp4.200.000,00c. Upah selama proses PHK (September Desember 2016)4 x Rp 7.000.000,00 = Rp28.000.000,00Jumlah = Rp60.200.000,00terbilang: sembilan puluh tiga juta rupiahIl. Agar pekerja sdr.
dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanNegeri harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses semulaRp42.000.000,00 menjadi Rp14.000.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PTTRUST EADYRA LINE
104 — 21
TANTO INTIM LINE
110 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARI INDO PRIMA LINE;
SARI INDO PRIMA LINE, berkedudukan di Apartemen PermataHalaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 126 PK/TUN/2017Hijau, Tower Lantai 9 Suite 1091, Permata Hijau, Jakarta Selatan,diwakili oleh Drs.
Sari Indo Prima Line,beralamat di Apartemen Permata Hijau, Tower Lantai 9 Suite1091, Permata Hijau, Jakarta Selatan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat in person Drs. H.Achmad Rowa, S.H.,Sp.N, dalam jabatannya sebagai PresidenDirektur PT. Target Energy Indonesia, beralamat di Menara Palma5th Floor, Suite 03, Jl. H.R.
Kalibata Timur No. 36,Indo Prima Line. Drs. H. Jakarta (LIHAT PASAL.Achmad Rowa, 1.2 dan 1.4 NOVUM 1 danS.H.,Sp.N. ataupun 3)Presiden Direktur PTTarget EnergyIndonesia, Drs. H.Achmad Rowa,S.H.,Sp.N.Penyelenggara Bukan Kementerian PT. PGN Solution atauPelelangan Perhubungan sering disingkat dengannama PT PGAS Solution h.
Pimpinan konsorsium adalah PT Rekayasa Industri dan bukan PT.Target Energy Indonesia (lihat Pasal 4 Novum1) dan juga bukan PTSari Indo Prima Line (Termohon Peninjauan Kembali);c. Perjanjian Konsorsium telah berakhir secara hukum sejak tanggal 13Januari 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 9. (2) PerjanjianKonsorsium Lihat Pasal 9 (2) Novum1;d.
Gugatan perkara Nomor 90 di Pengadilan Tata Usaha Negaradidaftarkan oleh PT Sari Indo Prima Line pada tanggal 20 April 2015atau tepatnya 3 bulan 7 hari setelah berakhirnya PerjanjianKonsorsium antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Target EnergyIndonesia;.
142 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUSTAF HIZKIA DAUD VS PT TANTO INTIM LINE,
382 — 344
BARUNA SHIPPING LINELawanASURANSI JASA INDONESIA (Persero)
Baruna Shipping Line, dan meminta agar segeramemberikan hasil penelitian dari PT. Radita Hutama Internusa selakuAdjuster & Marine Surveyor selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejakditandatanganinya surat tersebut.
Baruna Shipping Line atas nama MV.
Baruna Shipping Line (PENGGUGAT).Tetapi yang terinformasikan pada Jurnal Deck KM. Baruna Mega adalahbahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, pukul 18.00 WIB, NakhodaNangkok Manurung turun (SIGNOFF) dari KM. Baruna Mega.7.
Asuransi JasindoNo.Fax.027/203.4/I/2012, tanggal 5 Januari 2012 kepada PT barunaShipping Line dengan Perihal Klaim Asuransi Marine Hull a/n PT.BARUNA SHIPPING LINE ,di beri tanda P16.17 Foto copy Surat PT. Global Insurance Brokers No.007/GIBDIR/I/2012tanggal 17 Januari 2012 kepada PT. Baruna Shipping Line, perihal klaimAsuransi Rangka KapalKM Baruna Mega, Dol : 9/10/2010 di beri tandaP17.18 Foto copy Surat PT. Asuransi Jasindo No.177/2034/l/2012 tanggal 27Januari 2012 kepada PT.
Baruna Shipping Line, diberi tanda P18 ;19 Foto copy Surat dari kantor hukum Rudyantho & Partners, tanggal 07Februari 2012, kepada PT. Asuransi Jasindo, Perihal Klaim AsuransiMarine Hull an. PT. Baruna Shipping Line, diberi tanda P19 ;20 Foto copy Surat dari kantor hukum Rudyantho & Partners, tanggal 09Februari 2012, kepada PT. Asuransi Jasindo, Perihal Klaim AsuransiMarine Hull an. PT.
246 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
BARUNA SHIPPING LINE
BARUNA SHIPPING LINE, berkedudukan diJalan R. E.
BarunaShipping Line Nomor 47 tertanggal 22 Februari 2008 (bukti P1);Bahwa Penggugat adalah pemilik Kapal KM.
78 — 35
PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK >< PT.DWIBINA PRIMA CS
ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,TBK, beralamat di jalan Abdul MuisNomor 50, Jakarta Pusat 10160, yang dalam hal ini diwakilioleh Surjono Abdullah Suharsono dalam kedudukannyasebagai Direktur Utama dan Mia Sitaresmi Surya dalamKedudukannya sebagai Direktur, memberi kuasa kepada kuasahukumnya Aditia Kirana,SH ,Advokat, pada kantor WWS lawOffice, Jalan Tirtayasa Raya No. 24 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli2015, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semulaPENGGUGAT
Bahwa Penggugat mencoba berkedok seolaholah adanya di dalam Pasal2 tertulis perjanjian tersebut sebagai kuitansi, namun hal tersebut tidakmembuktikan adanya suatu pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat.Karena:Penggugat TIDAK MEMPUNYAI BUKTI APAPUN yang membutikanadanya pembayaran seperti transfer atau rekening koran dari PT ArpeniPratama Ocean Line (Penggugat) kepada PT Dwibina Prima (Tergugat)Hal 15 dari 29 Halaman Put. No.274/ Pdt/2016/PT.DKI162.
Cokroaminoto No. 32,Menteng, Jakarta Pusat.Hal mana terbukti:Penggugat (PT Arpeni Pratama Ocean Line) sendiri melalui pemiliknyayaitu Bapak Oentoro Surya pada tanggal 12 Oktober 1992 dengan181918.memakai nama Tergugat mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunanatas Tanah yang terletak di Jalan H.O.S.
Sedangkan di sisi lain:Penggugat mengakui Tergugat yang berhak atas tanah tersebut dengancara membuat pengakuan di hadapan pejabat pemerintah (BadanPertanahan Nasional) bahwa yang mempunyai tanah adalah Tergugat.Pengakuan di hadapan pejabat negara adalah BUKTI SEMPURNADAN TIDAK DAPAT DIBANTAH oleh Penggugat.Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Bapak Oentoro Surya adalah pemegang saham dariPenggugat (PT Arpeni Pratama Ocean Line) danjuga pernah menjadi pemegang sahamdari Tergugat (PT Dwibina Prima) (T13
Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line,TBK (Penggugat) tidak dapat diterima niet onvakelijk Verklaraad) ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard).2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;2.
Terbanding/Tergugat I : PT. BAHANA LINE
Terbanding/Tergugat II : PT. BAHANA OCEAN LINE
Terbanding/Turut Tergugat : EDI SETYAWAN
407 — 47
MERATUS LINE Diwakili Oleh : PRASETYO DEKRYANTO, S.H
Terbanding/Tergugat I : PT. BAHANA LINE
Terbanding/Tergugat II : PT. BAHANA OCEAN LINE
Terbanding/Turut Tergugat : EDI SETYAWAN
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
K LINE AIR SERVICE INDONESIA;;
92 — 23
Rasy Dony Hany DKK (7 Orang)Lawan PT.Agus Suta Line (ASL).
AGUS SUTA LINE (ASL), beralamat di Jalan P.
AGUS SUTA LINE (ASL) sampai dengan suratgugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda;. Bahwa alasan Mangement PT. AGUS SUTA LINE (ASL), tidakmemberikan pekerjaan dan upah kepada Para Penggugat adalahkarena adanya BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA;. Bahwa sebagai akibat tuduhan tersebut Para Penggugat, sejaktanggal 30 April 2016 telah di Putus hubungan kerja (PHK) secarasepihak oleh Tergugat ;.
AgusSuta Line (ASL) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT);Bahwa dalil Tergugat merupakan dalil yang tidak ada dasarhukumnya mengingat Para Penggugat bekerja terus menerustanpa putus putus, tanpa dibatasi oleh waktu semenjak ParaPenggugat mulai bekerja sesuai dengan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 58, 59,dan 162 ayat (3) jo Kepmen Nomor 100 tahun 2004 tentangketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu(PKWT), Para Penggugat juga dapat membuktikan melaluirekening
AGUS SUTA LINE (ASL) sampai dengan suratgugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda;Bahwa alasan Mangement PT.
AGUS SUTA LINE(ASL) Tergugat membayar hak hak Para Penguggat secaraTunal yaitu :11.1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan UangPengantian Hak kepada nama RASY DONY HANY(Penguggat) :e Masa kerja 4 tahun 6 bulane Upah Rp. 4.720.902,00a. Uang Pesangon(5 x Rp. 4.720.902,00 x 2) = Rp.47.209.020,00b. Uang Penghargaan masa kerja2x Rp. 4.720.902,00 = Rp. 9.441.804,00c.
56 — 9
PT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINEMELAWANHARIDI SURYASAPUTRA
adalah Rita Herlina Harianja,Karyawan PT Maju Karsa Perdana Jaya Line;17 Bahwa saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line karena ada suratpermohonan bantuan melalui lembaga saksi; Bahwa saksi tidak mempunya sertifikat auditor dan tidak pernah diambilsumpahnya sebagai auditor, tetapi mempunyai kemampuan audit yang diberinomor register oleh Dep.
Keuangan (Nomor Reg D.10570) sebagai auditor dansaya bekerja di lembaga audit independen dan profesional; Bahwa terhadap hasil audit yang bertanggung jawab adalah managementperusahaan, bukan Haridi; Bahwa saat saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line, saksi dibantustaf saya dan didampingi oleh Sdri Herlina Karyawan PT Maju Karsa PerdanaJaya Line;Saksi 2.
EVA NURIDALIA; Bahwa saksi bekerja di PT Maju Karsa Perdana Jaya Line sejak tahun 2004pada bagian administrasi keuangan dengan tugas mencatat keluar masuknyauang dan mencatat hasil invois; Bahwa tugas Sdr Haridi sebagai kepala operasional adalah mengatur semuakegiatan kantor yaitu mengatur karyawan dan kegiatan lain termasukmemegang masalah keuangan seperti mengatur keluar masuknya uangperusahaan; Bahwa Pemilik PT Maju Karsa Perdana Jaya Line adalah Hasoloan Gultomdengan jabatan sebagai Direktur
: 76dibuat oleh H.A Kadir Usman, Notaris di Jakarta, bukti tersebut membuktikanbahwa HASOLOAN GULTOM selaku direktur PT Perusahaan PelayaranMajukarsa Jaya Line yang bergerak dibidang pelayaran dengan kegiatan usahaantara lain pelayaran kapal dan angkutan laut dengan mengangkut orang dan ataubarang ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakahnPenggugat Hasoloan Gultom selaku direktur PT Perusahaan PelayaranMajukarsa Jaya Line sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 pernahmendelegasikan
MAJUKARSA PERDANA JAYA LINE adalah Penggugat halini sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti P3 danP4 dengan demikian segala aktivitas dan pengendalian Perusahaan adalahtanggung jawab dari Penggugat ;Menimbang, bahwa dari surat bukti P2 mengenai Laporan AuditInvestigasi Untuk Periode Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Drs.
72 — 30
Bank DBS INDONESIA, CS >< PT.BARUNA SHIPPING LINE
./2015 tanggal 27 Februari 2015 ;Terhadap :e PT.BARUNA SHIPPING LINE, suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamatdi jalan R.E Martadinata Blok B No. 1 Komplek Grand Ancol,Jakarta Utara selanjutnya disebut TERMOHON PKPUe JEO TJIN BOK, beralamat di Jalan Lamlo No. 23 Kelurahan SeiRengas Kecamatan Medan Kota Kota Medan selanjutnya disebutTERMOHON PKPU Il;IV. Pencabutan Permohonan dari Pemohon tertanggal 26 MaretV.
74 — 19
Meratus Line
1.Lexi Malasay
2.Line Kaligis
29 — 1
Pemohon:
1.Lexi Malasay
2.Line Kaligis
179 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
BARUNA SHIPPING LINE
BARUNA SHIPPING LINE, berkedudukan diJalan R. E.
BarunaShipping Line Nomor 47 tertanggal 22 Februari 2008 (bukti P1);Bahwa Penggugat adalah pemilik Kapal KM.
48 — 301 — Berkekuatan Hukum Tetap
NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA,
NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA, diwakili olehABDUL RAHMAN BIN IBRAHIM Jabatan Direktur, WargaNegara Indonesia, berkedudukan di Menara Cakrawala 16"Floor di Jalan M.H. Thamrin No. 9, Jakarta.Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Surat surat yang bersangkutan ;Hal 1 dari 19 hal. Put.
proses penetapan itu dilakukan tanpa memperhatikanKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 545/KMK.04/2000tanggal 22 Nopember 2000, tentang Tata Cara Pemeriksaan diBidang Perpajakan dan karena Pemohon Banding berpendapatbahwa SKPKB PPN masa Mei s.d Nopember 2001 Nomor :00050/207/01/058/03 tanggal 20 Januari 2003 batal demi hukum,namun demikian di bawah ini disampaikan alasanalasan materialyang mendukung permohonan banding Pemohon Banding sebagaiberikut :Ruang Lingkup Pekerjaan PT NTL Naigai Trans Line
NTL Naigai Trans Line Indonesia, NPWP02.005.645.3058.000, alamat : Menara Cakrawala 16" Floor, Jl.
NTLNaigal Trans Line Indonesia, NPWP : 02.005.645.3058.000, karenakesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung pada halaman 34 dari 34,menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :Ekspor Rp. 0,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungutJumlah DPPPajak KeluaranJumlah pajak yang dapat diperhitungkanPajak Pertambahan Nilai Lebih DibayarJumlah pajak yang telah dikompensasikanke masa pajak berikutnyaPajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayarSanksi administrasi
112 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPECTRA TIRTA SEGARA LINE