Ditemukan 44599 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 14-07-2023 — Putus : 12-01-2024 — Upload : 17-01-2024
Putusan PN BOYOLALI Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Byl
Tanggal 12 Januari 2024 — ., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk c.q. P.T Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Kantor Cabang Surakarta
51 — 30
  • ., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
    2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
    3.PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk c.q. P.T Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Kantor Cabang Surakarta
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 23-02-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 169/Pdt.G/2016/PN.Plg
Tanggal 30 Mei 2017 — KOKO GUNAWAN THAMRIN -LAWAN- SUNDUS, DKK
86 — 8
  • .: ap.000/51/TB/II/1981 tanggal 14 Pebruari 1981, Gambar Situasi Nomor 207/1981, tanggal 23 Pebruari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin.b.Sebidang tanah usaha seluas 25.820 M2 (lebih kurang dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang dimiliki Zainal Abidin berdasarkan surat persetujuan pelepasan tanah, tanggal 13 Pebruari 1981, yang diketahui oleh Kerio Kepala Ds.Sukamulia/Talang Betutu Nomor:OP.000/38/TB/II/1981 tanggal 14 Pebruari 1981
    ,Gambar Situasi Nomor 198/1981, tanggal 23 Pebruari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin.c.Sebidang tanah usaha seluas 17.710 M2 (lebih kurang tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang dimiliki Zainal Abidin berdasarkan surat persetujuan pelepasan tanah, tanggal 13 Pebruari 1981, yang diketahui oleh Kerio Kepala Ds.Sukamulia/Talang Betutu Nomor:OP.000/39/TA/II/1981 tanggal 14 Pebruari 1981, Gambar Situasi Nomor 201/1981,tanggal 23 Pebruari 1981
    yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin.d.Sebidang tanah usaha belum bersertifikat seluas 45.320 M2 (lebih kurang empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang dimiliki Zainal Abidin berdasarkan surat persetujuan pelepasan tanah, tanggal satu September seribu Sembilan ratus delapan puluh (1-09-1980),yang diketahui oleh Kerio Ds.Sukarami Marga Talang Kelapa Nomor : AG.20/39/119/80 tanggal 29 September 1980, Gambar Situasi Nomor 200/1981,tanggal 23
    Pebruari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin.4.Menghukum para tergugat selaku ahli waris dari Zainal Abidin untuk membayar kerugian kepada penggugat:a.Sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);b.Bunga sebesar 18 % setahun dihitung dari Rp.300.000.000,- dihitung semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; 5.Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.761.000,00
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 10-03-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 29 September 2014 — SUYATI melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK dan H. ACH. ZAENAL alias H. DJAELANI
78 — 44
  • Djaelani luas 9.420 m2 , Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria ( sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ); ----------------------------------------------------------------------------------------------3.
    Djaelani luas 9.420 m2 , Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria ( sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ) ; -----------------------------------------4.
    Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria(sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kab.
    Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat telah membawa dampakpada luas tanah SHM nomor 207 milik Penggugat, karena luas tanah Obyeksengketa telah terjadi overlaping, sehingga patutlah Tergugat dikatakan telahmelanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) da (2) UU RI No. 5Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yaitu tidak menjaminkepastian hukum atas luas tanah SHM 207 milik Penggugat ;Bahwa kesalahan yang dilakukan Kantor Agraria (sekarang BadanPertanahan
    (5) Apabila atas suatu bidang tanah yang diukur ulangsebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan (4) sudah diterbitkan sertipikat, selaindilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran jugadilakukan perubahan pada surat ukurnya ;Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut diatas, maka Kepala KantorPertanahan (Tergugat) wajib memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh KepalaKantor Agraria (sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kabupaten
    Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan didalam Pasal 97 ayat (8), (4)dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,karenaTergugat tidak menjalankan kewajiban yaitu proses pemeriksaan sertipikatNomor 207 (checking) ;Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) PeraturanMenteril Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
    Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang undang Pokok Agraria, bahwasurat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 Undang undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA VS H. SYAFRUDDIN, DT, DKK
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA VS H. SYAFRUDDIN, DT, DKK
    MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANTOR WILAYAHPERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTORPERTANAHAN BULUKUMBA, berkedudukan di jalan Durian No.9Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASRIAMERU,SH.,MH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik danperkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, beralamat padaKantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba jalan Durian No.9Bulukumba, Pemohon Kasasi dahulu turut Tergugat H/Pembanding;melawan:1 H.
    rekayasa hukum;12 Bahwa Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama SangatKelirn besar untuk mengabulkan gugatan Penggugat baik di tingkat pertamamaupun di tingkat banding, yang pada kenyataannya adalah sanggatbertentangan aturan hukum perdata, karena obyek tersebut samasekaliPenggugat tidak pernah menguasai fisik dan tidak pernah memiliki data yuridisyang tercatat dan terdaftar adalah nama SYAFRIDO sesuai Sertifikat Hak MilikNo. 22/Desa Matekko yang diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria
    MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL R.I Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHANPROPINSI SULAWESI SELATAN Cq.
    Cq.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq.KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq.KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/turut Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu tanggal 27 Juli 2011 oleh Dr. H.
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Tanah
Register : 22-01-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pli
Tanggal 25 Nopember 2015 — ANANG ADENANSI (Alm) - BUPATI TANAH LAUT, KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH LAUT, MENTERI AGRARIA
139 — 128
  • ANANG ADENANSI (Alm) - BUPATI TANAH LAUT, KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH LAUT, MENTERI AGRARIA
    MENTERI AGRARIA, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai sonenace. w+ 4 RNIN v9 8a WSIS 4 4 6B BEIONOIIES 6 4b 8 aeRO. 64 Fo SONATE Wo N RiNRINERIEN 6 eH Wisse TERGUGAT IV ; Pengadilan Negeri Tersebut ;Membaca surat gugatan Penggugat ;Membaca Berita Acara persidangan dan suratsurat dalam berkas perkara Aquo ;Memperhatikan jawaban, Replik dan Duplik para pihak di persidangan ;Mendengar pihakpihak yang berperkara di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang bahwa Penggugat dengan
    terutama Pasal 18 dinyatakan "UntukKepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentinganbersama Rakyat hakhak atas tanah dapat di cabut, dengan memberikan Ganti Kerugianyang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang dan pasal 19 ayat 3UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi padakenyataannya walaupun sudah ada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi samasekali tidak pernah diberikan kepada Orang Tua Penggugat (Alm.
    Anang Adenansi)dan bagi Penggugat ini sangatlah merugikan, hal ini bisa dibuktikan kalau Penggugatsama sekali tidak pernah menerima ganti rugi atas tanahtanah tersebut adalah denganmasih di kuasai sertifikat asli (SHM No. 31 dan SHM No. 69) oleh Penggugat, padahalmenurut Pengumuman Direktorat Agraria Nomor; 1210/UM/PT 1987 dinyatakanbahwa semua sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dibatalkan ditarik dari peredaran.Bahwa dengan dikeluarkannya semua peraturanperaturan tersebut di atas, menurutPenggugat
    terutama Pasal 18 dinyatakan "Untukkepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentinganbersama rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan Ganti Kerugianyang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang dan Pasal 19 Ayat 3UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi padakenyataannya walaupun sudah ada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi samasekali tidak pernah diberikan kepada orang tua Penggugat (Alm.
    terutama Pasal 18dinyatakan "Untuk kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa danNegara seta kepentingan bersama rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut,dengan memberikan Ganti Kerugian yang layak dan menurut cara yang diaturdengan Undangundang dan Pasal 19 Ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi pada kenyataannya walaupun sudahada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi sama sekali tidak pernahdiberikan kepada orang tua Penggugat (Alm.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Unr
Tanggal 31 Maret 2021 — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
133 — 17
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 28-03-2023 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PT MANADO Nomor 75/PDT/2023/PT MND
Tanggal 9 Mei 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
49 — 7
  • Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
FANNY WIDIANTI
Tergugat:
1.TAN SAMUEL
2.ALLENTIN TANUJAYA
3.AMELIANA TANUJAYA
4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
6.NANIRICH TANUJAYA
7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
10.PT.
81 — 38
  • Penggugat:
    FANNY WIDIANTI
    Tergugat:
    1.TAN SAMUEL
    2.ALLENTIN TANUJAYA
    3.AMELIANA TANUJAYA
    4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
    5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
    6.NANIRICH TANUJAYA
    7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
    8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
    9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
    10.PT.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 22-07-2021 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 29-03-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn
Tanggal 22 Maret 2022 — ACHMAD MAULANA
Turut Tergugat:
1.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIA disebut juga INDONESIA EXIMBANK
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
44 — 19
  • ACHMAD MAULANA
    Turut Tergugat:
    1.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIA disebut juga INDONESIA EXIMBANK
    2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 313/Pdt.G/2022/PN Pbr
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
Andi
Tergugat:
Khoelie Guat Als Waty
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
51 — 13
  • Penggugat:
    Andi
    Tergugat:
    Khoelie Guat Als Waty
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 93/Pdt.G/2020/PN Skh
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
SARMIN MINTO SUPARTO
Tergugat:
Pemerintah Desa Langenharjo
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
79 — 15
  • Penggugat:
    SARMIN MINTO SUPARTO
    Tergugat:
    Pemerintah Desa Langenharjo
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum
Register : 18-07-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 98/Pid.C/2022/PN Kis
Tanggal 18 Juli 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Muhammad Fauzi
Terdakwa:
Besrontak Sitompul
19 — 8
  • tersebut, bukan merupakan suatu tindak pidana (Onslaag van recht vervolging);
  • Melepaskan Terdakwa : BESRONTAK SITOMPUL tersebut dari segala tuntutan hukum;
  • Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan atas nama Lokka Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria
      Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 73/Pard/SK/1969 atas nama Lius Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan atas nama Hammad Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 28-06-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 216/Pdt.Bth/2021/PN Mks
Tanggal 27 Januari 2022 — Abdul Malik
2.Nuraeni
Tergugat:
5.Soedirjo Aliman
6.EDDY ALIMAN
7.PT.TIMURAMA
8.Ricky Tandiawan
Turut Tergugat:
5.SRI HARTINI WIDJAJA
6.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NAsional C.Q kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
7.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Naional C.q. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan C.q.
242 — 91
  • Abdul Malik
    2.Nuraeni
    Tergugat:
    5.Soedirjo Aliman
    6.EDDY ALIMAN
    7.PT.TIMURAMA
    8.Ricky Tandiawan
    Turut Tergugat:
    5.SRI HARTINI WIDJAJA
    6.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NAsional C.Q kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
    7.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Naional C.q. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan C.q.
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    8.Drs. Andi Syamsuddin Tenri Sessu
    9.Rukiah Binti Haji Mansyur
    10.Aisyah Binti Haji Mansur
    11.Hadijah Binti Haji Mansyur
    12.Abdullah Bin Haji Mansyur
    13.Abdul Kadir Bin Haji Mansyur
    14.Jonny Jauri
    15.DRS. ANDI JINDAR PAKKI.,
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 31-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Psp
Tanggal 4 Februari 2020 — Pemohon:
Ani
12 — 0

  • M E N E T A P K A N

    1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu: Felix Devoryan (14 Tahun), dan Carissa (7 Tahun) Untuk menjual / mengagunkan dan/ atau mengalihkan tanah berupa Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00619 Tahun 1987 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sitamiang
    SOCHARTONO yang berasal dari warisan orang tua Sochartono berupa sebidang tanah beserta bangunannya yaitu;
    • Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00619 Tahun 1987 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan keseluruhan Luasnya : 300 M2 ( tiga ratus meter persegi).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-10-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 17-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 386/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 6 Februari 2023 — Penggugat:
PT Kayan Hydro Energy
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. Pembangkit Indonesia Eta diwakili oleh Danar Widagdo
554 — 278
  • >
  • Menyatakan menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak Penggugat;

Dalam Eksepsi

  • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria
    Pembangkit Indonesia Eta;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/419-200/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT.
    Penggugat:
    PT Kayan Hydro Energy
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Intervensi:
    PT. Pembangkit Indonesia Eta diwakili oleh Danar Widagdo
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Skw
Tanggal 17 Juni 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KA. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, BPN KAN.WIL. PROP. KAL.BAR Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA SINGKAWANG
92 — 52
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KA. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, BPN KAN.WIL. PROP. KAL.BAR Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA SINGKAWANG
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Putus : 02-08-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 426/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 2 Agustus 2018 — - Nengah Koreya, Dkk - Wayan Tincap
36 — 13
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas batas tanah :Sebelah utara : tanah milik Wayan TincapSebelah timur : pangkung dan tanah milik
    mengakui tanah milik Penggugat tanpa alas hak, dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat, yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Penggugat, tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dipagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah dari sebelah barat sampai dengan batas akhir sebelah timur tanah milik Penggugat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Nomor 426/Pat.G/2017/PN.SgrNegeri Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalamRegister Perdata di bawah Nomor: 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telahmengemukakan tentang halhal sebagai berikut :1Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak MilikNomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang atas tanah Sertifikat Hak MilikNomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas batastanah :Sebelah utara : tanah milik Wayan TincapSebelah timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan olehBapak BagiaSebelah selatan : Jalan rayaSebelah barat
    Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang mengakui tanah milikPenggugat tanpa alas hak, dengan memagari kurang lebih selebar 2meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampaidengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat, yang merupakanbagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur /uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atasnama WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikattanggal 23 12 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng yang dikuasaipara Tergugat tanpa alas hak.
    atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng dalamkeadaan lasia tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alatnegara (kepolisian).5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada ParaTergugat sejumlah Rp. 2.536.000, (Dua Juta Lima Ratus Tiga PuluhEnam Ribu Rupiah);6.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 28-12-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 6 April 2023 — Penggugat:
Muslim Nuri
Tergugat:
1.Ferawati
2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.Kementerian PUPR
16 — 0
  • Penggugat:
    Muslim Nuri
    Tergugat:
    1.Ferawati
    2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    3.Kementerian PUPR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I., III. WALIKOTA SURABAYA;
169 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I., III. WALIKOTA SURABAYA;
    MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja, Nomor 2, Jakarta Selatan;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA Il,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D, Nomor10, Kompleks Citra Raya Sambikerep Surabaya;lll.
    Kepala Direktorat Agraria tanggal 12 September1987 Nomor 593.51/1593/SK/320/1987. dan tanah dalam Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) Nomor 8 tersebut adalah Tanah Negara BekasSertifikat HGB Nomor 161/Krembangan Utara atas nama: Tedjo Prawiroalias The Swie Hok (Penggugat);Halaman 3 dari 29 halaman.
    Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 54/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak PengelolaanAtas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal8 April 1997;b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/Kelurahan Perak Timur, atas namaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya, terbit tanggal 2September 1997, Gambar Situasi 21 Agustus 1997 Nomor 10480/1997,sebatas seluas1.550 m?
    MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Halaman 15 dari 29 halaman.
    Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 08 April 1997 Nomor 54/HPL/BPN/97 tentang Pemberian HakHalaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2017Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlSurabaya;2.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 14-11-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 218/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 23 Mei 2017 — IRNAINI ACNAH, Dkk melawan H.M YUSUF ZEN
165 — 46
  • Menyatakan secara hukum sebidang tanah tambak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/101/III, tanggal 19 September 1964 No. urut 44 atas nama Iksan seluas 2,955 ha dengan batas- batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah Tambak Moekti dan SungaiSebelah Selatan : Tanah Tambak H. Djen OemarSebelah Timur : Tanah Kering/Tanah Perumahan, Makam, dan Sungai Sebelah Barat : Jalan Lingkar TimurAdalah milik Penggugat;3.
    Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong kepada Penggugat yaitu sebidang tanah sebagimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/101/III, tanggal 19 September 1964 nomor urut 44 atas nama Iksan;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap obyek sengketa;6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;7.