Ditemukan 44599 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Unr
Tanggal 31 Maret 2021 — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
133 — 17
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 23-02-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 169/Pdt.G/2016/PN.Plg
Tanggal 30 Mei 2017 — KOKO GUNAWAN THAMRIN -LAWAN- SUNDUS, DKK
86 — 8
  • .: ap.000/51/TB/II/1981 tanggal 14 Pebruari 1981, Gambar Situasi Nomor 207/1981, tanggal 23 Pebruari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin.b.Sebidang tanah usaha seluas 25.820 M2 (lebih kurang dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang dimiliki Zainal Abidin berdasarkan surat persetujuan pelepasan tanah, tanggal 13 Pebruari 1981, yang diketahui oleh Kerio Kepala Ds.Sukamulia/Talang Betutu Nomor:OP.000/38/TB/II/1981 tanggal 14 Pebruari 1981
    ,Gambar Situasi Nomor 198/1981, tanggal 23 Pebruari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin.c.Sebidang tanah usaha seluas 17.710 M2 (lebih kurang tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang dimiliki Zainal Abidin berdasarkan surat persetujuan pelepasan tanah, tanggal 13 Pebruari 1981, yang diketahui oleh Kerio Kepala Ds.Sukamulia/Talang Betutu Nomor:OP.000/39/TA/II/1981 tanggal 14 Pebruari 1981, Gambar Situasi Nomor 201/1981,tanggal 23 Pebruari 1981
    yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin.d.Sebidang tanah usaha belum bersertifikat seluas 45.320 M2 (lebih kurang empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang dimiliki Zainal Abidin berdasarkan surat persetujuan pelepasan tanah, tanggal satu September seribu Sembilan ratus delapan puluh (1-09-1980),yang diketahui oleh Kerio Ds.Sukarami Marga Talang Kelapa Nomor : AG.20/39/119/80 tanggal 29 September 1980, Gambar Situasi Nomor 200/1981,tanggal 23
    Pebruari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin.4.Menghukum para tergugat selaku ahli waris dari Zainal Abidin untuk membayar kerugian kepada penggugat:a.Sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);b.Bunga sebesar 18 % setahun dihitung dari Rp.300.000.000,- dihitung semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; 5.Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.761.000,00
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 21-06-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Mnk
Tanggal 12 Nopember 2021 — Penggugat:
Ny Merry Gosal
Tergugat:
1.Ny Suzy
2.Yayasan Sangha The Ravada
3.Susanto
4.Slamet Abhayanando
5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Manowari
Turut Tergugat:
5.Ny Norce Mandacan
6.Tn. Samuel Mandacan
86 — 29
  • Penggugat:
    Ny Merry Gosal
    Tergugat:
    1.Ny Suzy
    2.Yayasan Sangha The Ravada
    3.Susanto
    4.Slamet Abhayanando
    5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Manowari
    Turut Tergugat:
    5.Ny Norce Mandacan
    6.Tn. Samuel Mandacan
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 14-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 41/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : NURYADI Diwakili Oleh : NURYADI
Terbanding/Tergugat : MASTAM
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
84 — 18
  • Pembanding/Penggugat : NURYADI Diwakili Oleh : NURYADI
    Terbanding/Tergugat : MASTAM
    Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 22-02-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN DEMAK Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dmk
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
Samsi
Tergugat:
Umayah
Turut Tergugat:
1.Atminah
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Demak.
18 — 0
  • Penggugat:
    Samsi
    Tergugat:
    Umayah
    Turut Tergugat:
    1.Atminah
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Demak.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pwt
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.TISUN
2.TOWIYAH
Tergugat:
LIEM KIEM ING
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
42 — 5
  • Penggugat:
    1.TISUN
    2.TOWIYAH
    Tergugat:
    LIEM KIEM ING
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    KementerianKarangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan,Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Agraria dan Tata Ruang RI, CQ. Kantor WilayahBPN Provinsi Jawa Tengah, CQ. Kepala BadanPertahanan Nasional Kabupaten Banyumas,beralamat di JI. Jenderal Soedirman No. 356358Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.
    SriWinarno, dengan jabatan Pengadministrasian UmumPermasalahan Pertanahan Kementerian Agraria danTata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanhan Kabupaten Banyumasberdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta sSuratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN
    angka 8 (delapan) yangmemohon kepada Pengadilan untuk menyatakan membebankan biayaperkara menurut hukum, oleh karena menurut hukum pihak yang kalah harusdibebani membayar biaya, yang dalam hal ini pihak yang kalah adalahTergugat maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugatdikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-09-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat SUDAR Tergugat Presiden RI Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI Menteri Perhubungan RI Ir. Areyanti MAPPI PT ADHI Karya Persero Tbk Siti Fatimah
137 — 113
  • PenggugatSUDARTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkSiti Fatimah
    Areyanti, MAPPI (Cert), atas permintaan : Pemberi Tugas: TergugatDua/Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
    Areyanti, MAPPI (Cert), atas permintaan :Pembe das: Terqugat Dua/Kementerian Agraria Dan TataRuang / BadanPertanaha asional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsiJawa Barat.PenggunaLaporan: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan TergugatTiga/Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Nomor SPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019, Tujuan Penilaian :Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
    Tergugat Il berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruangjo.
    Areyanti, MAPPI (Cert), atas permintaan :Pemberi Tugas: Tergugat Dua/Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan TergugatTiga/Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Nomor SPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019, Tujuan Penilaian :Pengadaan anah Untuk
    Surat ditujukan Kepada Yth,Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi PropinsiJawa Barat ("Pengguna Laporan) tanggal 18 Mei 2020. P3KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI PROVINSIJAWA BARAT, CIKARANG, 5 JUNI 2020. NOMOR : 409/50032.16/PT/VI/2020, PERIHAL : PENJELASAN. DITUJUKAN KEPADA :YTH.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 22-07-2021 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 29-03-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 163/Pdt.Bth/2021/PN Smn
Tanggal 22 Maret 2022 — ACHMAD MAULANA
Turut Tergugat:
1.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIA disebut juga INDONESIA EXIMBANK
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
44 — 19
  • ACHMAD MAULANA
    Turut Tergugat:
    1.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIA disebut juga INDONESIA EXIMBANK
    2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 28-03-2023 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PT MANADO Nomor 75/PDT/2023/PT MND
Tanggal 9 Mei 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
49 — 7
  • Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
FANNY WIDIANTI
Tergugat:
1.TAN SAMUEL
2.ALLENTIN TANUJAYA
3.AMELIANA TANUJAYA
4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
6.NANIRICH TANUJAYA
7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
10.PT.
81 — 38
  • Penggugat:
    FANNY WIDIANTI
    Tergugat:
    1.TAN SAMUEL
    2.ALLENTIN TANUJAYA
    3.AMELIANA TANUJAYA
    4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
    5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
    6.NANIRICH TANUJAYA
    7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
    8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
    9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
    10.PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 28-06-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 216/Pdt.Bth/2021/PN Mks
Tanggal 27 Januari 2022 — Abdul Malik
2.Nuraeni
Tergugat:
5.Soedirjo Aliman
6.EDDY ALIMAN
7.PT.TIMURAMA
8.Ricky Tandiawan
Turut Tergugat:
5.SRI HARTINI WIDJAJA
6.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NAsional C.Q kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
7.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Naional C.q. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan C.q.
242 — 91
  • Abdul Malik
    2.Nuraeni
    Tergugat:
    5.Soedirjo Aliman
    6.EDDY ALIMAN
    7.PT.TIMURAMA
    8.Ricky Tandiawan
    Turut Tergugat:
    5.SRI HARTINI WIDJAJA
    6.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NAsional C.Q kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
    7.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Naional C.q. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan C.q.
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    8.Drs. Andi Syamsuddin Tenri Sessu
    9.Rukiah Binti Haji Mansyur
    10.Aisyah Binti Haji Mansur
    11.Hadijah Binti Haji Mansyur
    12.Abdullah Bin Haji Mansyur
    13.Abdul Kadir Bin Haji Mansyur
    14.Jonny Jauri
    15.DRS. ANDI JINDAR PAKKI.,
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum
Register : 18-07-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 98/Pid.C/2022/PN Kis
Tanggal 18 Juli 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Muhammad Fauzi
Terdakwa:
Besrontak Sitompul
19 — 8
  • tersebut, bukan merupakan suatu tindak pidana (Onslaag van recht vervolging);
  • Melepaskan Terdakwa : BESRONTAK SITOMPUL tersebut dari segala tuntutan hukum;
  • Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan atas nama Lokka Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria
      Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 73/Pard/SK/1969 atas nama Lius Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu) Eksemplar Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan atas nama Hammad Sibuea yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Daerah Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai;
    • 1 (satu
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Putus : 02-08-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 426/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 2 Agustus 2018 — - Nengah Koreya, Dkk - Wayan Tincap
36 — 13
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas batas tanah :Sebelah utara : tanah milik Wayan TincapSebelah timur : pangkung dan tanah milik
    mengakui tanah milik Penggugat tanpa alas hak, dengan memagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampai dengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat, yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Penggugat, tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dipagari kurang lebih selebar 2 meter dari jalan raya, sepanjang batas tanah dari sebelah barat sampai dengan batas akhir sebelah timur tanah milik Penggugat, yang merupakan bagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M atas nama I WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 - 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Nomor 426/Pat.G/2017/PN.SgrNegeri Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalamRegister Perdata di bawah Nomor: 426/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telahmengemukakan tentang halhal sebagai berikut :1Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak MilikNomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria
    Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang atas tanah Sertifikat Hak MilikNomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur / uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986 yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng, dengan batas batastanah :Sebelah utara : tanah milik Wayan TincapSebelah timur : pangkung dan tanah milik yang dikerjakan olehBapak BagiaSebelah selatan : Jalan rayaSebelah barat
    Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang mengakui tanah milikPenggugat tanpa alas hak, dengan memagari kurang lebih selebar 2meter dari jalan raya , sepanjang batas tanah sebelah barat sampaidengan batas tanah sebelah timur milik Penggugat, yang merupakanbagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Selat, sesuai surat ukur /uraian batas tanggal 16 08 1978 No. 886 / 1978, seluas 7.100 M2 atasnama WAYAN TINCAP (Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikattanggal 23 12 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
    atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng yang dikuasaipara Tergugat tanpa alas hak.
    atas nama WAYAN TINCAP(Penggugat), sebagaimana penerbitan Sertifikat tanggal 23 12 1986yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buleleng dalamkeadaan lasia tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alatnegara (kepolisian).5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada ParaTergugat sejumlah Rp. 2.536.000, (Dua Juta Lima Ratus Tiga PuluhEnam Ribu Rupiah);6.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 31-01-2020 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Psp
Tanggal 4 Februari 2020 — Pemohon:
Ani
12 — 0

  • M E N E T A P K A N

    1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu: Felix Devoryan (14 Tahun), dan Carissa (7 Tahun) Untuk menjual / mengagunkan dan/ atau mengalihkan tanah berupa Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00619 Tahun 1987 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sitamiang
    SOCHARTONO yang berasal dari warisan orang tua Sochartono berupa sebidang tanah beserta bangunannya yaitu;
    • Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor 00619 Tahun 1987 dan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan keseluruhan Luasnya : 300 M2 ( tiga ratus meter persegi).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-10-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 17-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 386/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 6 Februari 2023 — Penggugat:
PT Kayan Hydro Energy
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. Pembangkit Indonesia Eta diwakili oleh Danar Widagdo
554 — 278
  • >
  • Menyatakan menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak Penggugat;

Dalam Eksepsi

  • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria
    Pembangkit Indonesia Eta;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/419-200/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT.
    Penggugat:
    PT Kayan Hydro Energy
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Intervensi:
    PT. Pembangkit Indonesia Eta diwakili oleh Danar Widagdo
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 28-12-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 6 April 2023 — Penggugat:
Muslim Nuri
Tergugat:
1.Ferawati
2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
3.Kementerian PUPR
16 — 0
  • Penggugat:
    Muslim Nuri
    Tergugat:
    1.Ferawati
    2.Pemerintah RI,Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    3.Kementerian PUPR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-05-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I., III. WALIKOTA SURABAYA;
169 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I., III. WALIKOTA SURABAYA;
    MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja, Nomor 2, Jakarta Selatan;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA Il,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D, Nomor10, Kompleks Citra Raya Sambikerep Surabaya;lll.
    Kepala Direktorat Agraria tanggal 12 September1987 Nomor 593.51/1593/SK/320/1987. dan tanah dalam Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) Nomor 8 tersebut adalah Tanah Negara BekasSertifikat HGB Nomor 161/Krembangan Utara atas nama: Tedjo Prawiroalias The Swie Hok (Penggugat);Halaman 3 dari 29 halaman.
    Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 54/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak PengelolaanAtas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal8 April 1997;b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3/Kelurahan Perak Timur, atas namaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya, terbit tanggal 2September 1997, Gambar Situasi 21 Agustus 1997 Nomor 10480/1997,sebatas seluas1.550 m?
    MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Halaman 15 dari 29 halaman.
    Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 08 April 1997 Nomor 54/HPL/BPN/97 tentang Pemberian HakHalaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2017Pengelolaan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlSurabaya;2.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 08-04-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 374/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 20 Juni 2022 — Penggugat:
Hari Wicahyono
Tergugat:
Fifi Yulianti
Turut Tergugat:
1.Bank Central Asia Tbk
2.KPKNL Tangerang II
3.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang
5.PT. Balai Lelang Star
75 — 15
  • Penggugat:
    Hari Wicahyono
    Tergugat:
    Fifi Yulianti
    Turut Tergugat:
    1.Bank Central Asia Tbk
    2.KPKNL Tangerang II
    3.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
    4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang
    5.PT. Balai Lelang Star
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 13-07-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pwt
Tanggal 5 Januari 2023 — Penggugat:
SUFIRIYANTO
Tergugat:
1.PARDINI HADIUTOMO
2.PUJI HARTONO
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas
113 — 23
  • Penggugat:
    SUFIRIYANTO
    Tergugat:
    1.PARDINI HADIUTOMO
    2.PUJI HARTONO
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Purwokerto Kabupaten Banyumas
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 09-10-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 2 Agustus 2018 — CIPTA CAKRA MURDAYA
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN, BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
60 — 11
  • CIPTA CAKRA MURDAYA
    2.Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN, BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) KABUPATEN LAMPUNGSELATAN, berkedudukan di, Jalan Indra BangsawanNomor 2, Kalianda, Lampung Selatan, yang diwakilioleh AHMAD AMINULLAH, S.H., M.Kn., selaku KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada:1) SETOAPRIYADI, S.ST.;2) OKI MARADA PRATAMA, S.H.;3) NINA WINDIALIKA, S.Si., M.Sc.;4) ANDREAS BUTAR BUTAR, S.E., M.Si.
    atas nama pemegang hak pertama RUDIBUNTARMAN (sekarang milik Penggugat) dijahit menjadi satu bersamasama dengan kertas sampul oleh Tergugat Il yang kemudian disebutdengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 seluas 80.000 (delapan puluh ribu)meter persegi dan diserahkan kepada pemilik, yaitu pemegang hak pertamaRUDI BUNTARMAN (sekarang milik Penggugat) sebagai surat tanda buktihak kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    PrinsipRechtsverwerking dalam hukum agraria di Indonesia memberikan prinsipbahwa seseorang dapat kehilangan hak atas tanahnya karenamenelantarkan hak atas tanah yang telah dimilikinya;Prinsip Rechtsverwerking ini terdapat dalam norma pada Pasal 27 huruf(a) angka (3), Pasal 34 huruf (e) dan Pasal 40 huruf (e) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria(UUPA) yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan.Ketentuanketentuan tersebut kemudian diatur lebih
    dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional;2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan bukan kewenanganTergugat II, sebagaimana diatur di dalam:1) Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan HakPengelolaan;2) Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11
    Tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepadaTergugat II adalah Salah Alamat (error in persona/error in subjectum),karena seharusnya yang digugat adalah:1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional;2) Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung;selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabutSertipikat Hak Guna Bangunan