Bahwa berdasarkan posita angka 4 (empat), Tergugat (pbemegang saham)mengambil suatu keputusan atau kebijakan untuk mengganti Direksi karenaadanya Surat Rahasia Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/8/KEP/GBI/Pdg/2013/Rahasia tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fitand Proper Test) Sebagai Calon Direksi PT. Bank Perkreditan RakyatMutiara Nagari;.

Padatanggal 11 Maret 2013 Tergugat memberikan jawaban dengan surat Nomor012/Kt7/BPRMN/UM/03 2013, yang menyatakan Penggugat dilarangmelakukan kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan lain yangmempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuanganperusahaan;. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 pihak Tergugat menjelaskan berdasarkanhasil rapat umum pemegang saham luar biasa, Penggugat mulai diHal. 2 dari 35 hal. Put.

S.H., DilarangMelakukan Tugas sebagai Direksi dalam kegiatan Operasional BPRdan/atau Kegiatan Lain yang Mempunyai Pengaruh Signifikanterhadap Kebijakan dan kondisi Keuangan BPR; Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia tersebut diatas makapara pemegang saham PT. BPR Mutiara Nagari menindak lanjutihasil keputusan tersebut guna menghindari sanksi penurunan nilaikesehatan BPR;Hal. 26 dari 35 hal. Put.

hukumPengadilan Negeri Tanah Grogot meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumidan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi standard danmutu yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari Saksi IMAMHAMBALI dan Saksi JOKO SUPRIADI yang kedua Saksi tersebut adalah anggotaPolsek Penajam Paser Utara melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13(tiga belas) prioritas kebijakan

UtaraKalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanah Grogot Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BahanBakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal dari Saksi IMAMHAMBALI dan Saksi JOKO SUPRIADI yang kedua Saksi tersebut adalah anggotaPolsek Penajam Paser Utara melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13(tiga belas) prioritas kebijakan

ARMAN dan SaksiJOKO SUPRIADI Bin TUKIDJO yang merupakan anggota Polsek Penajam PaserUtara yang sedang melaksanakan tugas giat operasional pemberantasan 13 (tigabelas) prioritas kebijakan Kapolri termasuk pemberantasan tindak pidana dibidangBahan Bakar Minyak illegal;e Bahwa Saksi IMAM HAMBALI Bin H. M. ARMAN dan Saksi JOKO SUPRIADIBin TUKIDJO sering melihat kapal Speed Boad milik perusahaan PT.

LIMPASEMO selaku Kepala Desa Timpaus Kecamatan BokanKepulauan Kabupaten Banggai Laut bertentangan dengan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa :e Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasastransparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran.e Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan

Limpasemo selaku kepala Desa TimpausKecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa Pasal 3 Ayat (2) mempunyai kewenangan sebagai berikut : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ; Menetapkan PTPKD ; Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ; Menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDes

Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ; Menetapkan PTPKD ; Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa ; Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDes ; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDes ;Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatankegiatan pekerjaantersebut diatas sebagaimana pada Tahun

MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.Bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, kebijakan yang dilakukan PemohonKasasi adalah kewenangan yang bersifat aktif, berupa kKewenangan untukmelaksanakan kebijakan dalam mengatasi segera dan secepatnya;Bahwa akan tetapi apabila pelaksanaan kewenangan tersebut tidaksesuai dengan tujuan ditetapbkannya kewenangan tersebut, makatermasuk dalam ruang lingkup pidana (Indrianto Seno Adji, 2007,Scientific evidence

dalam proses pembuktian hal. 16 dan 39);Bahwa dalam kaitannya dengan pengertian tersebut di atas tindakanPemohon Kasasi untuk menggunakan sisa dana untuk pengembangansekolah bersifat aktif, dalam mengatasi segera dan secepatnya, dalampelaksanaan kegiatan tersebut tidak terbukti kewenangan yangdigunakan oleh Pemohon Kasasi bertujuan untuk memperkaya diri danmerugikan keuangan negara;Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi adalah merupakan kebijakan yangdiambil dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Terdakwa

TUBS DevelopmentPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 38 dari 116sehingga saksi juga tidak ada pelaporan dari bagiankeuangan kepada Saksi.e Bahwa benar saksi tidak mengetahui atas kebijakan siapakewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib PajakBadan PT. TUBS DEVELOPMENT tahun 2008 tidakdisampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak PratamaPurwakarta.e Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui atas kebijakanSiapa kewajiban penyampaian SPT Masa PPN masa pajakJanuari s.d.

Menurut teori pertanggung jawaban korporasibahwa yang mempunyai kewenangan atas dasar kuasakewenangannya dapat dipertangung jawabkan, atau yang memilikiperanan yang penting dalam mengambil keputusan/kebijakan, posisiini biasanya Pucuk Pimpinan/Direksi/Direktur ini terkait denganpertanggung jawaban pelimpahan (vicarious liability).

melakukan suatu perbuatan melawan hukum, danada indikasi keinginan atau niat secara sadar disertai motivasi untukmencari keuntungan' korporasi atau kepentingan pemenuhanpencapaian perusahaan dapat dikualifikasi untuk dijadikan dasaradanya unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 ayat (1) huruf c UU KUP.Bahwa benar dengan adanya fakta yang mengindikasikan bahwabenar dari pihak pengurus atau Direksi telah melakukan pembiaran,bahkan tidak melakukan pencegahan sesuai dengan prosedur,kebijakan

TUBS DEVELOPMENT yang memiliki posisisebagai penentu kebijakan korporasi dan memiliki kKewenangan sahuntuk melakukan perbuatan yang menjadi kewajiban PT.

TUBS DEVELOPMENT sejak November 2007 sampaidengan Oktober 2009, adalah orang yang memiliki posisi sebagaipenentu kebijakan perusahaan atau memiliki kewenangan sah untukmelakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menjadi kewajibanperusahaan, sehingga dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakan PT.

,Denbgan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;23. Fotocopy Dokumen Permohonan Pengadaan Tanah Perluasan BandaraNomor :AP.1.01/HM.01/2013/GMD.; 24. Fotocopy Dokumen Standar Dokumen Secara Elektronik (DokumenPemilinan) Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Untuk Metode ESeleksi Umum Denbgan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;25. Fotocopy Dokumen Kwitansi Pembayaran GantiKerugian ;26.

Fotocopy DokumenStandar Dokumen Pengadaan Secara ElektronikPengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Untuk Metode ESeleksi UmumDenbgan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / JasaPemerintah; 23. Fotocopy Dokumen Permohonan Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Nomor :AP.!.01/HM.01/2013/GMD;24.

Fotocopy DokumenStandar Dokumen Pengadaan SecaraElektronik Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Untuk Metode ESeleksi Umum Denbgan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan PengadaanBarang /Jasa Pemerintah;23. Fotocopy Dokumen Permohonan Pengadaan Tanah PerluasanBandara Nomor AP.1.01/HM.01/2013/GMD.;24.

Kondisi tersebut trentu dapat menyebabkan pejabatpublic takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akandikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak padastagnasi proses penyelenggaraan Negara, rendahnya penyerapan anggaran, danterganggunya pertumbuhan investasi.

Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapatperbedaan permaknaan kata dapat dalam unsur merugikan keungan Negara dalamHal 89 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS..

pemberian bantuanberas dan bantuan perumahan/uang pengganti perumahan yang telah disusunTergugat dengan kriteria dan persyaratan yang harus terpenuhi dalam perkara aquo, sebagaimana yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya,untuk itu perlu kiranya Tergugat jelaskan kembali mengenai kebijakan pemberianbantuan beras bagi keluarga dan bantuan perumahan/uang pengganti perumahantersebut sebagaimana uraian berikut :> Bahwa, pemberian bantuan beras bagi keluarga maupun bantuanperumahan/uang

GandaerahHendana), pada kenyataannya tidak semua karyawan yang mendapatkanbantuan beras bagi keluarga maupun bantuan perumahan/uang gantiperumahan sesuai kebijakan perusahaan Tergugat sebagaimana tertuangdalam SK.

Kriteriakriteria ini sudah jelas terteradalam Kebijakan Management Perusahaan Tergugat dan sudah diketahui olehsemua karyawan dan telah dilaksanakan termasuk Para Penggugat sendiri.

Bahwa Para Penggugat tidak memahami secara benar atas dasarkonsep kebijakan pemberian bantuan beras dan bantuan perumahan / uangpengganti perumahan yang telah disusun oleh Tergugat dengan kriteria danpersyaratan yang harus terpenuhi sebagaimana yang menjadi tuntutan ParaPenggugat dalam gugatannya.

Bahwa Tergugat tidakmemberikan bantuan beras dan perumahan kepada Para Penggugat berdasarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) yang dibuat dan ditandatangani oleh ParaPenggugat dan berdasarkan Kebijakan managemen perusahaan Tergugat. Bahwatindakan Tergugat yang memberikan sejalan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2)UU No.13 Tahun 2003. Bahwa Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau,kecuali atas persetujuan pihak .

Merumuskan program kegiatan bagian hukum berdasarkanPeraturan PerundangUndangan yang berlaku dan sumberdata yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;2.Menjabarkan perintah Atasan melalui = pengkajianpermasalahan dan Peraturan PerundangUndangan agarpelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dankebijakan Atasan ;3.Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang PeraturanPerundangUndangan, Bantuan Hukum dan DokumentasiHukum ;4.

WAHAB:Hal 73 dari 156 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2014/PN Smg Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Mantan BupatiKendal, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Kesra Pemkab Kendal sejaktanggal 03 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober2010; Bahwa Bupati Kendal waktu itu adalah Terdakwa Siti Nurmarkesi; Bahwa tugas pokok sebagai Kabag Kesra antara lain melaksanakansebagian tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan dalammerumuskan kebijakan, mengkoordinasikan

Ada alat bukti pada bulan Juni 2010 dilakukan tindakantindakan untuk memenuhi persyaratan administrasi, tetapidibuat surut; Bahwa Diskresi(Kebijakan) pengelolaan keuangan Negara bisa tanpaprosedur perundangundangan adalah dalam hal ada bencana alamataupun kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak ;Hal 121 dari 156 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2014/PN SmgBahwa menurut pendapat Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hariej, SH.,Mhum., Ahli yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknyamenyatakan:1.

Bahwa kebijakan atau beleid adalah suatu tindakan yangdilakukan atau diambil oleh seorang Pejabat baik dalam bentukkeputusan maupun dalam tindakan yang nyata yang didasarkanpertimbanganpertimbangan dari peraturan perundangundangan yang berlaku ataupun berdasarkan asas asas umumPemerintahan yang baik berdasarkan kewenangannya ;3.

Bahwa bisa juga kebijakan tersebut dikeluarkan tanpamenggunakan peraturan perundangundangan yang berlakutetapi didasarkan atas pertimbanganpertimbangan subyektifdari Pejabat yang bersangkutan dan memang perlu dilakukan ;Hal 124 dari 156 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2014/PN Smg4.

TENTANG MUTAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut mutah sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannyamenyatakan keberatan dan memohon kebijakan dari Majelis Hakim.;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatdalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

TENTANG NAFKAH IDDAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) setiap harinya selama Penggugat menjalanimasa iddah.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugatdalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan memohon kebijakan dariMajelis Hakim.

TENTANG NAFKAH ANAK :Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sampaidewasa atau mandiri sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan,dan terhadap tuntutan ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidaksanggup dan memohon kebijakan Majelis Hakim karena Tergugat hanyaberpenghasilan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketuntuan Pasal 41 huruf (b)Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.e Sedangkan Terdakwa II M. Ali Afni,S,Sos selaku Bendahara BelanjaHibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1.

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kotae Terdakwa Il M. Ali Afni selaku Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periodetahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan mengujikebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuaidengan perintah bayar atasan langsung bendahara.2.

/bulan,sedangkan KPU Provinsi tidak mengeluarkan kebijakan atau ketetapan atau SuratPerintah kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan pembayaran honorariumBendaraha Pembantu dengan honorarium yang ditetapkan dalam Surat KeputusanGubernur, maka dalam hal ini pihak KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dibebanitanggub jawab sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantuyang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur, melainkan hal ini merupakantanggung jawab KPU Provinsi Bengkulu, dengan perkataan

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 4.

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 3.

ditunjuk selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343Huk/2006 tanggal 29Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor: 902/Kep.68Huk/2006 tentang Penetapan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD ProvinsiBanten TA.2006, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidangkebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;e Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantorPemerintah Provinsi Banten, sarana dan prasarana ;Sedangkan tugas dan tangggung jawab Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;

InCasu antara lain : Merencanakan kebijakan kebutuhan perlengkapan Sekretaris Daerah ,dan mengadakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana,dan alatalat perlengkapan kanitor ;. Bahwa, diakui benar, Terdakwa berdasarkan hakhakdan kewajibannyatelah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, kepada Nuraisah,S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Provinsi Banten, yakni SuratNo: 900/981LK/2009., tanggal 28 September 2006 ; .

Menetapkan kebijakan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan.2.

No. 273 K/TUN/2009.i,KolusidanNepotisme.Karena : Asas Umum Pemerintahan yang baik tersebut meliputi asas sebagaiberikut :1Asas Kepastian Hukum yaitu, asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggara Negara ;Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum

Undangundang Nomor. 9Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 1969 Tentang BentukBentukPerusahaan Negara (dan segala aturan turunannya) dengan Undangundang Nomor.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (dansegala aturan turunannya) sebatas menyangkut tentang Pegawai Perusahaan Negarayang diidentikkan atau dipersamakan dengan Pegawai Negeri setelah berlakunyaUndangundang Nomor. 8 Tahun 1974 juncto Undangundang Nomor. 43 Tahun1999, maka hal tersebut merupakan kebijakan

Asas Kepastian HukumYang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas didalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiappengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraanpemilinan.

dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yangsangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan,padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkankeikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai denganperaturan penyelenggaraan pemilinan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, makaobjek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukanserangkaian kebijakan

Dengan demikian dalam perkara a quo keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan UndangUndang tidak menjadi wewenang dari PengadilanTata Usaha Negara Medan;Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan denganpenyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telahmengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagisemua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal iniPeradilan Tata Usaha Negara.

Objek sengketa bertentangan dengan Azas Kepastiuan Hukum,yaitu sebagaiman diuraikan di atas bahwa jelas tergugat dalammenerbitkan Objek sengketa tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara;2).

yang berwenangkepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c)Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana yangdimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018;Serta kebijakan

Mtr.pidana yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulanDesember 2018,Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur SipilNegara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberibatas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNSdimaksud sampai tanggal 30 April 2019.

Bahwa pada bulan September 2014, TERGUGAT 2 membujuk denganmenawari pekerjaan untuk menjadi PNS kepada anak Penggugat yaituHalaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN MtrAstari Prima Setyorini, kareena TERGUGAT 1 mendapat jatah dari Jakartamelalui jalur khusus/kebijakan dan sanggup membantu untuk masukmenjadi PNS;Bahwa untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kKemudian padatanggal 10 September 2014 anak Penggugat Astari Prima Setyo Rinibersama PENGGUGAT ingin datang ke rumah

Bukti Surat system seleksi CPNS Nasional 2014;Bukti formulir persyaratan masuk CPNS melalui jalur kebijakan;Bukti Surat pengantar nota dinas CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Register CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Daftar Nominatif listing Kategori Pusat dan Daerah atas namagoao tdASTARI PRIMA SETYORINI;f.

Butki P8 berupa Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari ASDI GITA MUKTIFANI, SE& ASTARI PRIMA SETYORINI, SH. untuk pembayaran tambahan DPHalaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pat.G/2018/PN MtrCPNS Jalur Kebijakan Tahun 2013 2014, menunjukkan bahwa Tergugattelah menerima uang dari Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatisuratsurat bukti tersebut di atas ( bukti P1, P2, P7 dan P8 ) yangdikaitkan dengan

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;b. Menyususn rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetaobkamdalam APBDesa;d. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban pelaksanaanAPBDesa dan;e.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetaokamdalam APBDesa;d. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban = pelaksanaanAPBDesa, dan;Hal. 14 dari 114 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT JAPe.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;Hal. 22 dari 114 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT JAPc. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapbkamdalam APBDesa;d. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban pelaksanaanAPBDesa, dan;e.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;b. Menetapkan PTPKK (Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganKampung);c. Menetapkan petugas yang melakukan Pemungutan PenerimaanKampung;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBKampung, dan;e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBKampung;f. Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangankampung, dibantu oleh PTPKK.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;b. Menyususn rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapbkamdalam APBDesa;d. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban pelaksanaanAPBDesa, dan;e. Melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan pengeluaranAPBDesa.Hal. 32 dari 114 hal.

.3.290.725, (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuhratus dua puluh lima rupiah), dimana Penggugat dipercayakan denganjabatan sebagai Executive Production dari yang sebelumnya yakni sebagaiSupervisor Production pada perusahaan Tergugat;Bahwa pada Kamis tanggal 01 September 2016, Penggugat bekerja sepertibiasanya, tibatiba Penggugat menerima surat dari perusahaan Tergugatyang isinya adalah mengenai tentang perihal Kenaikan Jabatan, setelahmelakukan beberapa penilaian dan prestasi kerja dan kebijakan

jenis kelamin, warnakulit, agama, dan aliran politik;Menimbang, bahwa Penggugat dianggap memenuhi syarat selanjutnyadianggap mampu mengemban tugas, tanggung jawab serta Jabatan yangdiberikan, maka dirasa perlu untuk menempatkan Penggugat diposisi ExecutiveProduction untuk mencapai hasil yang optimal pada Divisi Operasional terhitungsejak tanggal 01 September 2016, sebagaimana bukti T1 yang diajukan olehTergugat,;Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan evaluasi kinerja karyawandan berdasarkan kebijakan

Duren Sawitsebagai Tergugat Ill dk isinya memerintahkan agar Penggugat dk diberisurat peringatan (SP Ill) selama 6 (enam) bulan dan skorsing selama 2 (duapuluh) hari namun dengan pertimbangan kebijakan dalam masa peringatandan skorsing tersebut Penggugat dk tetap diberi gaji pokok (vide Bukti T6);Hal 8 dari 21 hal. Put. Perk.

berarti terdapatkesewenangwenangan pengurus Rw.014 Taman Buaran Indah Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit karena atas pelanggaran yangdilakukan Penggugat selaku anggota keamanan Rw.014 Taman BuaranIndah Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit melalui internal memoTergugat yang ditujukan kepada Tergugat Ill sebagai KoordinatorKeamanan Rw.014 yang memerintahkan agar Penggugat diberi suratperingatan (SP Ill) selama 6 (enam) bulan dan skorsing selama 20 (duapuluh) hari namun dengan pertimbangan kebijakan

Juga pada tahapan verifikasi administrasi ini, Sistem SIPOLdibatalkan;Bahwa pembatalan sistem SIPOL oleh Komisioner KPU tidak sertamertakepada partai politik calon peserta pemilu 2014 diadakan pemberitahuan tentangprosedur dan kebijakan baru.

Oleh karena itu, semua parpol yang mendaftarmasih tetap mempunyai sistem SIPOL;Bahwa Sesuai fakta di atas, pembatalan prosedur dan atau kebijakan tentangSIPOL dan tidak adanya prosedur baru yang ditetapkan, hal inisecara nyata melanggar atau setidaknya menyimpang dari kewenangan jabatankomisioner KPU. Maka tahapan ini harus dinyatakan cacat hukum;Bahwa kesalahan pada Tahapan Verifikasi Faktual.