- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAFA JALIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila dengan tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 12 Jo82 Ayat (1)huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberatasanPerusakanHutan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, olehkarena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana dendasebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP diaturapabila pidana denda tersebut tidak dibayar

-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanapenjara selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;5.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

- .Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlahRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan;3. Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;5.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

dengan memperhatikan halhal tersebut, makadipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dantidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwadijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalamperkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuaidengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bilaputusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar

oleh terdakwa, makaterdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yangtidak dapat dibayar tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAFRIN Bin (Alm) TARMIZItersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 32bukan tanaman jenis shabushabu yang beratnya melebthi 5 (lima)gram, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlahRp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar

., Ltd;g. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyebutkanbahwa:(4) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan total pembayaran atas barang yang diimpor,yang telah dibayar atau akan dibayar oleh pembeli kepada penjual atau untukkepentingan penjual;h. bahwa sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa,"yang bersangkutan tidak

atau yangseharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk dieksporke Daerah Pabean...."

;bahwa menurut Terbanding, dengan demikian nilai transaksi adalah harga yangsebenarnya dibayar kepada penjual, bukan pada pihak ketiga lainnya yang tidak diketahuiasal usulnya yang selalu tibatiba muncul pada saat akan dilakukan pembayaran olehPemohon Banding kepada supplier yang berhubungan dengan Pemohon Banding;bahwa menurut Terbanding, berdasarkan halhal tersebut, maka Terbanding tidak dapatmeyakini bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 041032 tanggal 1 Februari2013 adalah harga yang

bersangkutan;atau3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadaptransaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang imporyang bersangkutan tidak dapat ditentukan Nilai Pabeannya;c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecualiproceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayaratau yang seharusnya dibayar

dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari beamasuk yang kurang dibayar";bahwa mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan PenjelasanPasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan SanksiAdministrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan, disebutkan antara lain: dalam haldenda yang dasar perhitungannya adalah persentase kekurangan bea masuk, ternyata beamasuk atas barang yang dilakukan pelanggaran tersebut tarif atau tarif akhirnya 0% (nolpersen), maka sanksi

Orang Asing Dua telah melakukanpemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan Pemohon Banding sehubungandengan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Masa Pajak Januari Desember 2004.Sebagai hasil pemeriksaan pajak, KPP Badan Dan Orang Asing Dua padatanggal 26 Juni 2009 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23/26 Final Nomor: 00001/245/04/081/09 tanggal 26Juni 2009 Masa Pajak Januari Desember 2004 dimana ditetapbkan bahwaPemohon Banding masih memiliki pajak yang masih harus dibayar

KoreksiNo Uraian Banding (Rp) tea (Rp) 1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar0,00 850.887.863,00 850.887.863,00Pengenaan Pajak2 PPh Pasal 23/26 Final yangTerutang 0,00) 170.177.573,00) 170.177.573,003 Kredit Pajak : 0,00 0,00 0,004 Kompensasi kelebihan dari tahun 0,00 0,00 0,00sebelumnya5 Pajak yang tidak/kurang dibayar 0,00) 170.177.573,00) 170.177.573,006 Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 81.685.235,00 81.685.235,00 6 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih)dibayar 0,00) 251.862.808,00) 251.862.808,00

bahwa atas Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sebesarRp251.862.808,00 telah dibayarkan Pemohon Banding pada tanggal 6 Oktober2009;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas, PemohonBanding telah mengajukan surat permohonan Keberatan kepada pihak KantorPelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing Dua, dimana surat keberatantersebut telah diproses oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Kliusus dan sebagaihasilnya, pada tanggal 9 Maret 2010 telah diterbitkan : utusan TerbandingNomor:

Surat keputusan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 9 Maret2010;bahwa dalam Keputusan tersebut, Terbanding menetapkan untuk menolakkeberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00001/245/04/081/09 tanggal 26 Juni2009 Masa Pajak Januari Desember 2004 dengan nilai pajak yang masihharus dibayar sebesar Rp251.862.808,00 dengan perincian sebagai berikut: 3 Semula pian MenjadiUraian (Rp) EE (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 850.887.863,00 0,00

850.887.863,00PPh Terutang 170.177.573,00 0,00 170.177.573,00Kredit Pajak 0,00 0,00 0,00Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak 0,00 0,00 0,00Sebelumnya 170.177.573,00 0,00 170.177.573,00pPh Kurang(Lebih) Bayar 81.685.235,00 0,00 81.685.235,00Sanksi AdministrasiJumlah PPh ymh (lebih) dibayar 251.862.808,00 0,00 251.862.808,00 Alasan dan Penjelasan Permohonan Banding Pemohon BandingMenurut Terbandingbahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 26 ayat (4)sebesar Rp 850.887.863,00 dengan

HALIMI dengan mas kawin berupauang sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan;4. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada pertalian senasab,pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untukmelangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihakpihak lain yang keberatandengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut;5.

HALIMI, sedangkan maharnya adalah berupa Uangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tuna;Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islamdan tidak pernah bercerai, dan kini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku KutipanAkta Nikah, oleh karenannya sangat membutuhkan Penetapan PengesahanNikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan

HALIMI dengan mas kawin berupa Uangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohonuntuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki buktitertulis tentang pernikahannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undangundang Nomor 7 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undangundang No. 3Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam halpernyataan tentang

HALIMI, dengan maskawin berupa uangUang sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai telah dibayar tunai,dengan status jejaka dan perawan, keduanya samasama menerangkan bahwaantara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaanbaik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini,tidak ada pula pihakpihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohonsehingga telah

SARKAWI (ayah kandungPemohon Il) dan maskawin berupa uang Uang sebesar Rp20.000, (dua puluh riburupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta disaksikan oleh YUNAN dan M.

dirugikan atasperbuatan Tergugat I yaitu klaim simpanannya yang belum dibayar olehTergugat I;.

Simpanan yang layak dibayar; dan;b.

Simpanan yang tidak layak dibayar;(2).LPS dapat menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan pihak lainuntuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS;(3).Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudahdiverifikas1;(4).Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasidan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 90(sembilan

puluh) hari kerja terhitung sejak izin Bank dicabut;Bahwa dengan demikian maka batas waktu 90 (sembilan puluh) hari kerjatersebut bukan batas waktu untuk pembayaran klaim nasabah akan tetapibatas waktu untuk menentukan simpanan yang layak dibayar;.

Bahwa LPS berwenang untuk menentukan status simpanan milik nasabahyang layak dibayar maupun tidak layak dibayar ataupun statuspembayarannya ditunda;Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 status simpanan dari TermohonPeninjauan Kembali sudah ditunda pembayarannya karena pada saat ituPemohon Peninjauan Kembali sedang melakukan proses audit investigatifdan penundaan tersebut telah diumumkan secara terbuka di Bank yangdilikuidasi, dengan alasan terkait dugaan kredit fiktif di PT BPR TripancaSetiadana yang

dalam 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanyakwitansi tersebut (terakhir pada 25 April 2013) dan oleh karena tagihantersebut tidak dibayar oleh Termohon PKPU sampai terlewatinya jangkawaktu tersebut bahkan hingga saat ini maka tagihan tersebut menjadi utangHalaman 4 dari 24 hal.

Ganti rugi materiil, karena pembayaran Penggugat tidak diakui olehTergugat sehingga telah merugikan Penggugat sebesarRp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)ditambah dengan bunga 6 % per tahun dihitung sejak surat gugatan inididaftarkan sampai seluruhnya dibayar lunas;b.

:Sehingga pembayaran yang belum dilakukan adalah ruko sebesarRp1.375.168.128,00 dan sisa cicilan belum dibayar Rp4.448.144.707,00Rp2.950.000.000 = Rp1.498.144.707,00 dan oleh karenanya tersisatagihan Rp2.873.312.835,00;Bahwa dalam posisi Tergugat demikian, mohon perhatian majelis hakimuntuk mencermati eksepsi yang diajukan oleh tergugat yakni exceptiononpecuniae numeratai atau eksepsi sangkalan tertagih bahwa uang yangdijanjikan untuk dibayar tidak pernah diterima sehingga apabila tergugatmampu membuktikan

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 6%(enam persen) dari Rp3.750.000.00000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) untuk setiap tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap sampai dengan seluruh ganti rugi materiilnya dibayar lunas;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);6.

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugatsebesar 6% (enam persen) dari Rp3.750.000.000, 00 (tiga milyar tujuhratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahun terhitung sejak putusanini mMempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan seluruh ganti rugimaterilnya dibayar lunas;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;4.

0Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Rp0,0Pajak berikutnya 0PPN yang kurang dibayar RpO,0eee eee e eee e eae eee ea eeeeeeeaaeeeaeaeaeeaesaaeeesaeaaeaeeaeeeeeeaaeaeaeeaaaas 0Halaman 2 dari 8 halaman.

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP972/WPJ.31/2014 tanggal 31 Oktober 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor: 00005/207/12/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 21.050.669.7922.001, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4A ayat (2) huruf a UndangUndang PajakPertambahan NilaiBahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Rp 0,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri ... Rp 0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ....................

.:::06 Rp 0,00Kompensasi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya................00ccccccccceeececeeseeeeeeeeeeeeeesRp 0,00PPN yang kurang dibayar .................ccccccceeeceee ee Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp41.392.698.757,007. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp111.538.778.091 ,008.

Putusan Nomor 2204/B/PK/Pjk/2018 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 111.538.778.091,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 111.538.778.091,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (70.146.079.334,00)Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 70.146.079.334,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember

Putusan Nomor 2204/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor Rp 19.237.970.473,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 417.298.462.612,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh

pemungut PPN Rp 117.537.387.445,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.255.692.230,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00 Jumlah seluruh penyerahan Rp 555.329.512.760,00Penghitungan PPN kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 41.392.698.757,00Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 111.538.778.091 ,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 111.538.778.091 ,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar

Rp (70.146.079.334,00)Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya RpPPN yang kurang dibayar Rp70.146.079.334,000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal

Menurut Pemohon BandingUraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 101.770.020Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 6.546.145.673Jumlah Seluruh Penyerahan 6.647.915.693Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.177.002Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.025.373.906PPN kurang (lebih) bayar (6.015.196.904)Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya 6.015.196.904PPN kurang (lebih) bayar 0Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah PPN

yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116826.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00254/KEB/WP4J.04/2017 tanggal 21 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Putusan Nomor 696/B/PK/Pjk/2019oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding menjadisebagai berikut: Uraian NilaiDasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 101.770.020,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 6.546.145.673,00Jumlah Seluruh Penyerahan 6.647.915.693,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.177.002,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.025.373.906,00PPN kurang (lebih) bayar (6.015.196.904,00)Kompensasi lebih bayar pada masa

berikutnya 6.015.196.904,00PPN kurang (lebih) bayar 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 3.

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.309.229.136,00, dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah Seluruh PenyerahanPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN kurang (lebih) bayarKompensasi lebih bayar pada masa berikutnya6.647.915.69306.647.915.693664.791.5706.025.373.906(6.015.196.904)6.015.196.904 PPN kurang (lebih) bayar654.614.568

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2018/PA.TTEHalmahera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama :Malik Bin Senen,dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan yang menjadi Munakih (yangmenikahkan) adalah Malik Bin Senendengan sakasi nikahbernama;Pembantu PPN Desa Bobanehena;2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan setempat;3.

Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2018/PA.TTEKecamatanJailolo, Kabupaten Halmahera Barat ; bahwa yang menjadiwaliPemohon II bernamaMalik Bin Senen; bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pembantu PPNbahwamas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus riburupiah)dibayar tunai; bahwa Pemohon danTermohon IIberstatusperjakadangadisdansampaisekarangtidakpernahbercerai ; bahwa Pemohon danPemohon Itidakadahubunganmuhrimatausaudarasesusuan ; bahwa selamapernikahanPemohon danTermohon Itidakadapihak

1999, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah Pemohon II bernamaMalik Bin Senen, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratusribu rupiah)dibayar tunal, dan yang menjadi saksi nikah adalah Pembantu PPN;Menimbang, bahwaPemohon dan Pemohon Iltelah membina rumahHal.5dari9 hal.

menghadirkan dua orangsaksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formilkedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materilketerangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut padapokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Pemohon IlItelan menikahdiwilayahhukum Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten HalmaheraBarat, pada tanggal 03 Mei 1999, dengan wali nikah Pemohon II bernama MalikBin Senen, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, ( Seratus riburupiah)dibayar

II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan buktisaksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah diwilayahhukumKantor Urusan Agama KecamatanJailolo, Kabupaten Halmahera Barat,pada tanggal 03 Mei 1999;2. bahwa Pemohon dan Pemohon IImenikah dihadapan petugas PPNKantor Urusan Agama KecamatanJailol, Kabupaten Halmahera Barat, walinikah bernama Malik Bin Senen, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah)dibayar

Halmahera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama : Taher Bin Abas,dengan mahar berupa Uang Sebesar Rp.50.000,(Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunaidengan sakasi nikahbernama;Pembantu PPNDesa Bobanehena;2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan setempat;3. Bahwa sewaktu akan menikahPemohon lberstatus Jejaka dalam usia 24tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;4.

Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2018/PA.TTEmas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,(Limapuluhribu rupiah)dibayar tunai; bahwa Pemohon danTermohon Iberstatusperjakadangadisdansampaisekarangtidakpernahbercerai ; bahwa Pemohon danPemohon Itidakadahubunganmuhrimatausaudarasesusuan ; bahwa selamapernikahanPemohon danTermohon Itidakadapihak lain yang keberatan; bahwa tujuannyaadalah untuk mendapatkan buku Nikah;Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon dan PemohonIltersebut, Pemohon dan Pemohon

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Ilsebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon IImengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan dalildalil bahwa Pemohon danPemohon IItelah melangsungkan pernikahan di wilayahhukum Kantor UrusanAgama KecamatanJailolo, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 14Februari 2002, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah Pemohon IIbernama Taher Bin Abas, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,(Lima puluhribu rupiah)dibayar

dua orangsaksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formilkedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materilketerangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut padapokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Pemohon Ilitelan menikahdiwilayahhukum Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten HalmaheraBarat, pada tanggal 14 Februari 2002, dengan wali nikah Pemohon II bernamaTaher Bin Abas, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,(Limapuluhribu rupiah)dibayar

dinubungkan dengan hasil pemeriksaan buktisaksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagaiberikut :1. bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah diwilayahhukumKantor Urusan Agama KecamatanJailolo, Kabupaten Halmahera Barat,pada tanggal 14 Februari 2002 ;2. bahwa Pemohon dan Pemohon IIlmenikah dihadapan PembantuPPNKantor Urusan Agama KecamatanJailol, Kabupaten HalmaheraBarat,wali nikah bernama Taher Bin Abas, dengan mahar berupa uangsebesar Rp. 50.000,(Lima puluhribu rupiah)dibayar

berdasarkan penjelasan di atas, Perhitungan PajakPenghasilan Badan yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2013adalah sebagai berikut: Uraian JumlahPeredaran Usaha 8.221.029.637.178Harga Pokok Penjualan 7.650.663.519.831Laba Bruto 570.366.117.347Biaya Usaha 525.903.818.551Penghasilan Neto Dalam Negeri 44 .462.298.796Penghasilan Dari Luar Usaha 8.815.481.781Penyesuaian Fiskal 29.101.188.531Penghasilan Kena Pajak 82.378.969.000PPh Terutang 20.594.742.250Kredit Pajak 40.834.111.277Pajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 1539/B/PK/Pjk/2019Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, sehingga jumlah yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut: Penghasilan Neto 97.322 .835.245,00; ; RKompensasi Kerugian 0 0,00RPenghasilan Kena Pajak p 97.322.835.245,00PPh Terutang 24.330.708.750,00Dikurangi:Kredit Pajak 40.834.111.277,00PPh yang Kurang / (Lebih) Dibayar OSE.Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00Jumlah PPh yang masih harus /(lebih) R (16.503.402.527,00dibayar p )Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00459/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 1 Juli 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00001/206/13/092/15, tanggal16 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.369.518.4092.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar

ayat (3)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Chapter VI dan VII OECDTransfer Pricing Guidelines;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp16.503.402.527,00 dengan perinciansebagai berikut: Penghasilan Neto 97 .322.835.245,00Kompensasi Kerugian 0,00Penghasilan Kena Pajak 97 .322.835.245,00PPh Terutang 24.330.708.750,00Dikurangi :Kredit Pajak 40.834.111.277,00 PPh yang Kurang / (Lebih) Dibayar (16.503.402.527,00)Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 Jumlah PPh yang masih harus /(lebih) dibayarGAS DSFADSCD GASADGCDOD(16.503.402.527,00)Halaman 6 dari 8 halaman.

keterangannya di muka persidangan yang padapokoknya sebagai berikut;1.Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan diKABUPATEN PAMEKASAN pada tanggal 08 Oktober 2003 ;Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah padasaat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan yangmengakad nikahkan adalah, PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni :SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa Seperangkat alatSholat, dibayar

Pemohon karena saksi tetangga dariPemohon.; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diKABUPATEN PAMEKASAN padahari Rabu tanggal 08 Oktober 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon IJ bernama WALI NIKAHdan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupaSeperangkat alat Sholat, dibayar tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikahadalah SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon

Islam, pekerjaan SWASTA,bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dariPemohon.; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diKABUPATEN PAMEKASAN pada tanggal 08 Oktober 2003;Halaman 3 dari 6 halamanBahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAHdan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupaSeperangkat alat Sholat, dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikahadalah SAKSI NIKAH 1 DAN SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya ;Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 27 tahun danperawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, danselama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteridan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PARA PEMOHON, kelahirantanggal 27 Januari

Pemohon, dan keterangan saksisaksi, sertabukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafakta kejadian sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2003 di KABUPATEN PAMEKASAN, telah terjadiakad nikah/ perkawinan antara Pemohon I ( PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernamaWALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1DAN SAKSI NIKAH 2 serta para undangan lainnya dengan maskawin berupaSeperangkat alat Sholat, dibayar