berdasarkan Pasal 8 ayat (4)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dinyatakan:"Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengansyarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajakWajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporantersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telahdisampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:pajakpajak yang masih harus dibayar

"bahwa lebih lanjut Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam Pasal 8 ayat(5) peraturan yang sama mengatur bahwa "Pajak yang kurang dibayar yangtimbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajakyang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporantersendiri dimaksud disampaikan.

tersebut.bahwa Pasal 1 Angka 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai mengatur bahwa "Pajak Masukan adalah PajakPertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha KenaPajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa KenaPajak dan atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luarDaerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean dan atau impor Barang

dengan NPWP sendiri cfmPemohon Banding adalah sebesar Rp.23.033.418,00 yang merupakan nilaiyang tercantum dalam SPT Pembetulan.bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2009 nilai sebesar Rp.23.033.418 diakui oleh Terbandingsebagai nilai yang Dibayar dengan NPWP sendiri cfm Terbanding.bahwa dengan demikian dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Pajak April 2009(butir 2.d), nilai jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) cfmTerbanding adalah sebesar Rp

.121.507.727,00 (Rp.2 98.474.309,00+Rp.23.033.418,00).bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Pajak April 2009, nilai yangJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan cfm Terbanding sebesarRp.121.507.727,00 yang diakui oleh Terbanding sebagai pengurang dari nilaiPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri senilaiRp.447.567.330,00 sehingga nilai Jumlah PPN Kurang Bayar adalahsebesar Rp.326.059.603,00 (Rp.447.567.330,00 Rp.121.507.727,00).bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Masa Pajak April 2009, atas

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.6. JumlahJumlah Pajak yang dapat diperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) BayarKelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnyaDikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)c.

dapat dikreditkan; Bahwa menurut Pemohon Banding, Koreksi atas Pengkreditan PajakMasukan dengan DPP PPN Rp.10.468.999.700, dan PPN Masukan sebesarRp1.046.899.970, seharusnya dibatalkan;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas,maka perhitungan PPN yang masih harus dibayar Masa Pajak September 2008menurut Pemohon Banding seharusnya adalah NIHIL, dengan rincian sebagaiberikut: Jumlah RupiahNo.

Jumlah seluruh penyerahan 109.107.726.689 Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri6.136.739.070b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.218.274.202b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.6.

Jumlah 6.218.274.202Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.218.274.202Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) BayarKelebihan Pajak yang sudah: (81.535.132) Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 71.293.092Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) 10.242.040Jumlah (a+b) 81.535.132PPN yang kurang bayarSanksi administrasi:Bunga Pasal 13(2) KUPKenaikan Pasal 13(3) KUPJumlahJumlah PPN yang masih harus dibayar Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 304/B/PK/PJK/2017 Bahwa demikian permohonan

Thamrin Kav 22 No.51, Gondangdia, Jakarta Pusat, 10350,sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 109.107.726.689,00Pajak Keluaran Rp 6.136.739.070,00Kredit Pajak (Rp 6.218.274.202,00)PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 81.535.132,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 81.535.132,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 00,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (2)

Tergugat merumahkanPara Penggugat pada bulan November 2019 sampai dengan desember 2019.Para Penggugat saat dirumahkan akan dibayar upahnya sebesar 50%. Olehpara Penggugat menerima status dirumahkan pada Saat itu.. Bahwa setelah dirumahkan ternyata pihak Tergugat hanya membayar upah ParaPenggugat pada bulan November 2020.

Para Penggugat telah dibayar dibawah upahminimum tahun 2019. Pada Tahun 2019 upah minimum kota kendari sebesarPara Penggugat yang telah dibayar dibawah upah minimum yaitu;a. Muslihun bekerja selama 6 tahun 11 bulan diberi Tergugat upah tahun 2019sebesar Rp. 2.362.000, dikurangi upah minimum kota kendari tahun 2019Rp. 2.551.463,. = Rp. 189.463,Hal. 4 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN kdib.

MARCUN bekerja selama 10 tahun 3 bulan, jabatan Sopir dan di PHK sejakawal tahun 2020;Upah Pesangon sebesar;Rp. 2.768.592, x 9 bulan x 2(kali) = Rp. 49.834.656,Uang Penghargaan Masa Kerja ;Rp. 2.768.592, x 4 bulan = Rp. 11.074.354,Jumlah Rp. 60.909.024,Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan sertapengobatan;15% x Rp. 60.909.024, = Rp. 9.136.354,Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak =Rp.60.909.024.Pembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember

Upah Pesangon dihitung berdasarkan UMK tahun 202sebesar ;Upah PesangonRp. 2.768.592, x 7 bulan x 2(kali) = Rp. 38.760.288,Uang Penghargaan Masa Kerja ;Rp. 2.768.592, x 3 bulan = Rp. 8.305.776,Jumlah Rp. 47.006.064,Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan sertapengobatan;15% x Rp. 47.006.064, = Rp. 7.059.910,Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak=Rp.54.125.974.

MuslihunPembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592. x50% =Rp. 1.275.732,b. MarcunPembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592. x50% =Rp. 1.275.732,c. UddinPembayaran upah selama dirumahkan yang belum dibayar Tergugat;Upah Desember 2019 Rp. 2.768.592. x50% =Rp. 1.275.732,d.

Bahwa harga tanah tersebut keseluruhan Rp.730.000.000, dan sudahterbayar Rp.519.985.000, sedangkan sisanya belum dibayar karena waktutransaksi 22 kapling yang terdiri 4 bidang telah dibayar lunas akandisertifikatkan dulu, ternyata tanah tersebut dikapling tidak atas namaanggota tetapi atas nama terdakwa dan orang lain; Bahwa kerugian koperasi KPRIPLN Area IV karena belum bisa menguasaitanah yang dibeli dari terdakwa sebesar koperasi Rp.519.985.000,; Bahwa tanah yang dibeli koperasi KPRI Area IV pada

Machin uang sejumlah Rp.45.000.000,untuk pengurusan sertipikat 45 tanah kavling dibayar kepada Moch.Hadi tanggal 07 September 2006;e 1 (satu) kwitansi No.3 uang Rp.100.000.000, untuk pembayarak ke 2tanah kavling 22 tanggal 13 September06 dibayar kepada Moch.Hadi;e 1 (satu) kwitansi No.4 uang Rp.202.000.000, untuk biaya pelunasan22 tanah kavling tanggal 15 Sept. 2006 dibayar kepada Moch. Hadi;191 (satu) kwitansi No.6 uang sejumlah Rp.50.000.000, tanggal 22Sept. 2006 dibayar kepada Moch.

Hadi;1 (satu) kwitansi No.8 uang Rp.17.000.000, untjuk pembayaranpertama 23 tanah kavling tanggal 2 Okt 2006 dengan buktipengeluaran kas tanggal 5 Oktober 2006 dibayar kepada Moch.

Machin uang sejumlah Rp.45.000.000,untuk pengurusan sertipikat 45 tanah kavling dibayar kepada Moch.Hadi tanggal 07 September 2006;1 (satu) kwitansi No.3 uang Rp.100.000.000, untuk pembayaran ke 2tanah kavling 22 tanggal 13 September06 dibayar kepada Moch.Hadi;1 (satu) kwitansi No.4 uang Rp.202.000.000, untuk biaya pelunasan22 tanah kavling tanggal 15 Sept. 2006 dibayar kepada Moch. Hadi;1 (satu) kwitansi No.6 uang sejumlah Rp.50.000.000, tanggal 22Sept. 2006 dibayar kepada Moch.

Hadi;1 (satu) kwitansi No.8 uang Rp.17.000.000, untuk pembayaranpertama 23 tanah kavling tanggal 2 Okt 2006 dengan buktipengeluaran kas tanggal 5 Oktober 2006 dibayar kepada Moch. HadiRp.7.000.000,;1 (satu) kwitansi No.9 uang Rp.70.000.000, untuk pembayaran kedua anah kavling tanggal 20 Okt; 2006 dengan bukti pengeluaran kastanggal 20 Oktober 2006 dibayar kepada Mochamad HadiRp.70.000.000,;27dikembalikan kepada Koperasi KPRI PLN Area IV Jin.

Putusan Nomor 431/B/PK/PJK/2012yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 010883 tanggal 16 Mei 2008jenis barang Biycle and Parts (11 Jenis Barang) negara asal Chinasebesar CIF USD 3,776.10. menjadi sebesar CIF USD 6,462.42, sehinggapungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp.44.449.510,00;.

Tidak terdapat proceds yang harus diserahkan pembeli kepadapenjual, kecuali nilai proceds tersebut dapat ditambahkan padaharga yang sebenamya dibayar atau yang seharusnya dibayar;c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufa, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;d.

Putusan Nomor 431/B/PK/PJK/2012yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang; Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barangimpor tersebut;Pasal 7 huruf c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukanterhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukungoleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,Pasal 7 huruf d. pejabat Bea dan

Tidak terdapat proceds yang hams diserahkan pembeli kepada penjual,kecuali nilai proceds terse but dapat ditambahkan pada harga yangsebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a,antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;d.

Putusan Nomor 431/B/PK/PJK/2012yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufa, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.

Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2016(4) Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnyadibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan totalpembayaran atas barang yang diimpor, yang telah dibayaratau akan dibayar oleh pembeli kepada penjual atau untukkepentingan penjual;i.

Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantumCc.dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yangseharusnya dibayar berupa:1) Komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;2) Biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean,pengemas tersebut menjadi bagian yang takterpisahkan dengan barang yang bersangkutan;3) Biaya pengepakan meliputi biaya material dan upahtenaga kerja pengepakan;Nilai dari barang dan jasa berupa:1) Material, Komponen, bagian, dan barangbarangsejenis yang terkandung dalam barang impor

Harganya belum termasuk dalam harga yangsebenarnya atau yang seharusnya dibayar daribarang impor yang bersangkutan;Royalty dan biaya lisensi yang harus dibayar olehpembeli secara langsung atau tidak langsung sebagaipersyaratan jual beli barang impor yang dinilai,sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belumtermasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar daribarang impor yang bersangkutan;Halaman 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2016d.

Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;a. Harga yang sebenarnya dibayar (price actually) adalah hargabarang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkanpemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telahdibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksuddengan harga seharusnya dibayar (payable) adalah hargaHalaman 18 dari 29 halaman.

CNFSGD 99,215.19 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor 031636 tanggal26 Januari 2013 dengan CIF SGD 99,712.49 adalah harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar;VII.

I) dan Bapak EM serta orangyang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa 10 (sepuluh) gramemas dan alat solat dibayar tunai, dan terjadi ijab qabul antara Pemohon dengan wali nikah.3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus Jejaka,Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon dan Pemohon II tidakada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubunganlain yang dilarang oleh Agama maupun UndangUndang yang berlaku diNegara kesatuan Republik Indonesia;4.

Bahwa saksi mengetahul yang menjadi saksi nikahnya adalahok. as Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon II berupa 10 (sepuluh) gram emas dan alat solatdibayar tunai dibayar tunail; Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Pemohon Iltidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungansepersusuan; Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yangkeberatan atas

Bahwa saksi mengetahul yang menjadi saksi nikahnya adalahCk. as: Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon II berupa 10 (Ssepuluh) gram emas dan alat solatdibayar tunai dibayar tunail; Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Pemohon Iltidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungansepersusuan; Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yangkeberatan atas

EE, cisertai dengan mas kawin 10(sepuluh) gram emas dan alat solat dibayar tunai dibayar tunal;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya ParaPemohon telah mengajukan buktibukti berupa bukti Surat P.1, P.2, P.3, P.4 danP.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokop!

I, cisertai dengan mas kawin 10(sepuluh) gram emas dan alat solat dibayar tunai dibayar tunai, sedangkanantara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk melakukanpernikahan secara hukum Islam;Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukanmenurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam,maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2atau 1.d.9) 0b. Dikurangi:b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 0c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKP 0)d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 0e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 03 Kelebihan Pajak yang sudah :a.

Jumlah (a + b) 04 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 05 Sanksi Administrasi :a.

Bunga Pasal 13 (2) KUP 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.a) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT100614.16/2009/PP/MVIIIB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3872/WPJ.07/2015 tanggal 17November 2015 tentang Keberatan

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 201.580.0002 Penghitungan PPN Kurang BayarP Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 0* 1.a.2 atau 1.d.9)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 0c. Diperhitungkan :c.l. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 0e.

Putusan Nomor 2619/B/PK/Pjk/2020 NO URAIAN (Rp)4 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 05 Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.a) 00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100614.16/2009/PP/MVIIIB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2atau 1 .d.6) 84.753.414.856,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 87.029.398.755,00b.3. STP (pokok Lebih Bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. LainLain 0,00b.6. Jumlah ( b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 87.029.398.755,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 87.029.398.755,00e.

Jumlah (a + b) 2.278.609.845,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.e + 3.c) 2.625.946,005 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 2.625.946,00g. Jumlah 2.625.946,006 Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (4 + 5.g) 5.251.891,00 Halaman 2 dari 12 halaman.

Haryono Kav. 09, Bidara Cina, Jatinegara,Jakarta Timur, Jakarta 13330 sehingga jumlah Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak:Ekspor 13.509.398.294,00Penyerahan PPNnya hrs dipungut sendiri 896.079.768.011,00Jumlah Penyerahan 909.589.166.305,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 89.607.976.801,00 Dikurangi: PM dapat diperhitungkan 87.029.398.755,00 Dibayar dg NPWP sendiri 0,00 Lainlain 0,00Jumlah

87.029.398.755,00Jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar) 2.578.578.046,00Kelebihan Pajak Dikompensasikan ke masapajak berikutnya 2.278.609.845,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 4.857.187.891,00 Halaman 3 dari 12 halaman.

Mengadili dan memutuskan bahwa nilai Pajak Pertambahan Nilaiyang masih harus dibayar oleh Pemohon untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Maret 2009 adalah NIHIL;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 Desember 2018, yang pada intinya putusanPengadilan

PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 0 701.505) 701.505)5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 0 0 05.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 0 701.505 06. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil 1.403.010 0 . KEPUTUSAN KEBERATANKetentuan Formala.

Bahwa dalam proses Keberatan, Terbanding (Tim Peneliti Keberatan)menolak Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlahPajak yang masih harus dibayar Pemohon Banding;.

PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 05.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 05.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 06. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar NihilV.

sendiri Rp. 285.888.036,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.208.825.121,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. (922.937.085,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 922.937.085,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59690/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 23 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 19 Maret 2015

penyerahannya tidakterutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkanKMK575 tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar atas perolehanBKP dan atau JKP dalam rangka menghasilkan TBS (misal, PajakMasukan atas pupuk untuk TBS) yang dihasilkan dari unit perkebunan(kelapa sawit), tidak dapat dikreditkan;Bahwa hal tersebut di atas sudah sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) UUPPN yang mengatur bahwa: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehanBarang Kena Pajak dari/atau

Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 941.535.800,00b. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 451.937.184,00c. Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Rp 1.393.472.984,00Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012. Padahal dalam perkara pidana tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang didakwa.2.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yangpengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayardenda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ...

Muladi, S.H., halaman 64.Dengan demikian, pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/201623.1) pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67457/PP/M.VA/13/2015Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun Pajak : 2003Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah koreksi pajak yang masihharus dibayar sebesar Rp39.410.313.999,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;Menurut Terbanding : Terbanding berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara/Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.dDesember 2003 Nomor: 00001/204/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 dengan pajakyang kurang dibayar sebesar Rp 39.410.313.999,00 ditambah dengan sanksiadministrasi sebesar Rp 18.916.950.720,00

, sehingga terdapat jumlah PajakPenghasilan yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp58.327.264.719,00 dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:1.

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;2. bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor : 00001/204/03/092/13 tanggal 03 Juni 2013 telahsesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB

Pajak berwenang menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebutsebagai dasar penetapan pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.

karena harga yang diberitahukandalam PIB Nomor 265608 tanggal 6 Agustus 2010 tidak dapat ditetapkan dengan metode I,sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode II sampai dengan Metode VI sesuaihirarki penggunaannya;bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan a quo huruf e Terbanding mengatakandokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan ketidaksesuaian data dan belum memadaiuntuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yangsebenarnya atau yang seharusnya dibayar

penelitian Majelis atas dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dapatdiyakini kebenaran nilai transaksi yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 690/KMK.05/ 1996Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan :(1) Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yangbersangkutan.(2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang sebenarnya dibayaratau yang seharusnya dibayar

UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan NilaiPabean untuk perhitungan Bea Masuk adalah Nilai Transaksi dari barang bersangkutan;bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayarMenimbangMengingatMemutuskanatau seharusnya dibayar

atau nilai barang antara bukti pendukung dengan PIBNomor : 265608, tanggal 6 Agustus 2010; bahwa terdapat kesesuaian pembayaran anatara bukti pendukung dengan PIB Nomor :265608, tanggal 6 Agustus 2010;bahwa berdasarkan bukti / dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak,dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIBNomor: 265608, tanggal 6 Agustus 2010, dengan total CIF USD69,040.55, sudah benar danmerupakan nilai transaksi yang sebenarnya dibayar

atau seharusnya dibayar sehingga koreksiTerbanding tidak dapat dipertahankan;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakankuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Mengabulkan seluruhnya

Kota Pontianak;Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikah PemohonI adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak M Umar Yumayang diwakilkan kepada adik kandung Pemohon II yang bernama DomiBellyansyah, karena orang tua Pemohon II sedang berada dalamtahanan kepolisian, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapakDomi Bellyansyah yang mewakili wali Pemohon, dengan Pemohon lI,yang menjadi saksi adalah bapak Sumadi dan bapak Irwan Hasanusidengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dibayar

Rusli Abilio dengan dibimbingBapak Syamsudin melaksanakan ijab qabul antara Domi Belliansyahdan Pemohon ;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi (Sumadi)dan IrwanBahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupasebentuk cincin emas dibayar tunai;Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan PemohonIl berstatus Perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahanPemohon dengan Pemohon Il;Hal. 4 dari

Ptk Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupasebentuk cincin emas dibayar tunai; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan PemohonIl berstatus Perawan; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahanPemohon dengan Pemohon Il; Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan ataspernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il hidup rukun sebagai suamiistri, tidak pernah

RusliAbilio) yang diwakilkan kepada adik kandung Pemohon Il yang bernamaDomi Belyansyah yang ijaob kabulnya dibimbing oeleh munakih yangbernama bernama Bapak Syamsuddin, dengan maskawin berupa sebentukcincin emas dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masingmasingbernama Sumadi dan Irwan, namun Pemohon dengan Pemohon II tidakmemiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatatdi KUA, sementara Pemohon dengan Pemohon II sangat membutuhkanbukti pernikahan untuk berbagai

Ptkbernama Domi Bellyansyah, dengan maskawin berupa sebentuk cincinemas dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masingmasingbernama Sumadi dan Irwan; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluargaatau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahanPemohon dengan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dengan

telahmengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasanalasan sebagaiberikut:1.Bahwa pada tanggal 9 November 2009, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tuaPemohon II di Kelurahan KTLM Kecamatan KTBSL, Kabupaten LampungUtara, yang menikahkan Penghulu bernama SMSD;Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah MTHS, saudaraKandung Pemohon Il, dan saksi nikahnya masingmasing bernama HRMdan PTRN, mas kawinnya berupa uang Rp 500.000, (Lima ratus riburupiah) dibayar

sepupuPemohon ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikahpada tanggal 9 November 2009 di rumah orang tua Pemohon Il diKelurahan KTLM Kecamatan KTBSL Kabupaten Lampung Utara;Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon menikah denganPemohon II adalah MTHS (Ayah kandung Pemohon Il);Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah HRM danPTRN, serta maharnya berupa uang sebesar Rp 500.000, (Lima ratusribu rupiah) dibayar

pengesahan nikahPemohon dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat /pengesahan nikah dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon danPemohon Il dilaksanakan secara Islam pada tanggal 9 November 2009 dirumah orang tua Pemohon II di Kelurahan KTLM Kecamatan KTBSL KabupatenLampung Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikandua orang saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000, (Limaratus ribu rupiah) dibayar

Tunai dibayar Tunai, akan tetapi pernikahan tersebuttidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya permohonan inidiajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukumnegara berdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il tersebuttelah diajukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon danPemohon

DesaKTLM Kecamatan KTBSL Kabupaten Lampung Utara, dengan statustelah menikah (Kawin);e Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang menikahpada tanggal 9 November 2009 di rumah orang tua Pemohon II diKelurahan KTLM Kecamatan KTBSL Kabupaten Lampung Utara;e Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon menikah denganPemohon II adalah MTHS (Ayah kandung Pemohon Il);e Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah HRM dan PTRN, sertamaharnya berupa uang sebesar Rp 500.000, (Lima ratus ribu rupiah)dibayar

Terdakwa diajak TOPAN untuk membeliganja di daerah Leuwiliang pada BAYU sebanyak = setengahkilogram dengan harga Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratusribu) rupiah), namun oleh TOPAN baru dibayar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarsetelah ganja terjual semua.

Keesokan harinya terdakwabertemu kembali dengan TOPAN di kolong jembatan lagi, danTOPAN sudah membawa 6 (enam) paket ganja, dan TOPAN memintaterdakwa untuk mengirim kepada orang lain yang sudah menjadipelanggan TOPAN dan berlangsung hingga bulan Maret 2010.Terdakwa diajak TOPAN untuk ~~ membeli ganja di daerahLeuwiliang pada BAYU sebanyak setengah kilogram dengan hargaRp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namunoleh TOPAN baru dibayar Rp. 700.000, (tujuh ratus riburupiah), sedangkan

= sisanya akan dibayar setelah ganjaterjual semua.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun = dandenda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebuttidak dibayar maka akan diganti dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan ;5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjarayang dijatuhkan ;6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;7.

Putusan Nomor 558 K/PID.SUS/2018juta rupiah), dengan ketentuan apa bila tidak dibayar paling lamadalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka hartabendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelanguntuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;2.

Tanggal, 27 September 2016 yang menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan olehkarena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dandenda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menghukum Terdakwamembayar uang pengganti sebesar Rp44.000.000,00 denganHal. 8 dari 12 hal.

Putusan Nomor 558 K/PID.SUS/2018ketentuan apabila tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulansesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, bilatidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa PenuntutUmum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam haltidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan, olehPengadilan Tinggi Makassar diubah mengenai uang pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa

sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluhdua juta rupiah), dengan ketentuan apa bila tidak dibayar paling lamadalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperolehkekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka harta bendanya dapatdisita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjaraselama 1 (satu) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar,baik mengenai pertimbangan

.- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka digantikan dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.- Memerintahkan barang bukti berupa :- Sepasang sendal merk liberty warna coklat.- 11 (sebelas) paket dengan berat kotor 6,48 gram (berat bersih 4,50 gram).

ENGKOH sekitar pertengahan bulan sebanyak 3 (tiga) kantong (15 gram)seharga 1 kantong Rp. 7.750.000,.Bahwa sabu tersebut dibayar dengan cara mencicil dan sudah dibayarterdakwa sekitar kurang lebih Rp. 1.550.000.,.Bahwa sabusabu sebanyak 3 (tiga) kantong yang telah dijual terdakwasisanya sebanyak berat bersih 4,50 gram.Bahwa benar saksi dan rekan menanyakan ijin dalam kepemilikan Narkotikajenis sabusabu tersebut namun terdakwa menjawab tidak memilikinya.Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.Menimbang

terdakwa dengancara mencicil dan sudah dibayar terdakwa sekutar kurang lebih 21.700.000, jadisisa yang belum dibayar terdakwa kepada Engkoh sebesar Rp. 1.550.000..Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan oleh MajelisHakim, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana fakta tersebut diatas, dilakukanbukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostic danreagensia laboratorium, oleh karenanya atas sabusabu

maka terpenuhilahunsur tersebut.Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa,diperoleh fakta bahwa 11 (Sebelas) paket sabusabu dengan berat kotor 6,48 gram(berat bersih 4,50 gram) yang ditemukan oleh Polisi dirumah terdakwa tepatnyasepasang sendal merk liberty warna coklat yang ditelapaknya didapati narkotikajenis sabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Engkoh sekitarsetengah bulan yang lalu sebanyak 3 (tiga) kantong (15 gram) seharga 1 kantong7.750.000, yang dibayar

terdakwa dengan cara mencicil dan sudah dibayarterdakwa sekutar kurang lebih 21.700.000, jadi sisa yang belum dibayar terdakwakepada Engkoh sebesar Rp. 1.550.000..Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim,bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasaisabusabu.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik NO.LAB : 4301/NNF/2013 tanggal 08 Juli 2013, disimpulkan bahwasabusabu unsurnya menggandung Metamfetamina

dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00090/207/1 1/218/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak April 2011;Bahwa perinciannya sebagai berikut: Semula Ditambah/ MenjadiUraian(Dikurangi)a PPN Kurang/(Lebih) Bayar 418.745.126 418.745.126b Sanksi Bunga 200.997.660 200.997.660c Sanksi Kenaikan 0 0 0d Jumlah Pajak masih harus/dibayar yangoe 619.742.786 0 619.742.786(lebih) dibayar Bahwa adapun alasan permohonan banding Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:Aspek

Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkanSKPKB PPN Nomor 00090/207/1 1/218/13 tanggal 24 Juli 2013untuk Masa Pajak April 2011 adalah sebesarRp619.742.786,00;1.B.9. Bahwa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak padatanggal 23 Agustus 2013 dengan NTPN Nomor0601151508090509, telah dibayar dan dilunasi seluruhnyasebesar Rp619.742.786,00 atas jumlah yang masih harusdibayar berdasarkan SKPKB PPN Nomor00090/207/11/218/13;1.B.10.

sendiri 882.409.976 882.409.976 0PM yang dapat diperhitungkan (882.225.463) (463.480.337) 418.745.126PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (184.513) (184.513) 0Jumlah PM (882.409.976) (463.664.850) 418.745.126JYumlah PPN Kurang Bayar 0 (418.745.126) 418.745.126Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0 0 0PPN yang kurang dibayar 0 418.745.126 418.745.126ISanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0 200.997.660 200.997.660Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 0 0 0umlah PPN yang masih harus dibayar 0 619.742.786

Putusan Nomor 1693/B/PK/PJK/2017 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN1.460.139.0651.460.139.065 JUMLAH40.732.802.04540.732.802.045 PK yang harus dipungut/dibayar sendiri882.409.976882.409.976 PM yang dapat diperhitungkan(463.480.337)(882.225.463) PM diperhitungkan kembali ex PMK 78/PMK.03/2010015.010.673 Dibayar dengan NPWP sendiri (184.513) (184.513)Jumlah PM (463.664.850) (867.399.303)Jumlah PPN Kurang Bayar 418.745.126 (20.246.633)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 0 0PPN yang

Putusan Nomor 1693/B/PK/PJK/2017h)diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannyadapat dikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususandalam pasal 16D;Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal9 ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secarakhusus diatur dimana bukan PKP pun dapat mintakembali PPN yang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal16B ayat (3) juga mengatur

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkanc.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e. Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab.

Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP. Bunga Pasal 13 (5) KUP. Kenaikan Pasal 183A KUP. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUP.

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan. STP (pokok kurang bayar). Dibayar dengan NPWP sendiri. Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkanc.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e. Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab.

Jumlah (a+b)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPg. JumlahJumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0103,367,577,848000103,367,577,8480103,367,577,848oo0000010,336,757,785Oo25,046,533,59500025,046,533,595025,046,533,595(14,709,775,810)14,709,775,810014,709,775,8100ooo0oo Terbilang : NOL RUPIAH IV.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 10.336.757.785,00b. Dikurangi :Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1416/B/PK/PJK/2016Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 25.046.533.595,00 c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 14.709.775.810,00)d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Rp 14.709.775.810,00berikutnyae. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.