Bahwa anak ketiga yang bernama SA'ID adalah seorang Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan Keputusan Bupati Mojokerto No: 821.12/1427/416206/2008dan belum menikah (jejaka);4. Bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 470/34/41630814/2017 tertanggal 20Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala desa Gununganmenerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 telah meninggal dunia atasnama XXXXX dikarenakan SAKIT;5.

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkansebagai Ahli Waris sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) akan digunakan dalamPengurusan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dengan NIP:196512112006041008 atas nama XXXXX (Alm);4. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalampermohonan ini;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon dengan hormat atas perekananKetua Pengadilan Agama Mojokerto c.g.

Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan iniuntuk memutuskan :Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0056/Padt.P/2017/PA.Mr.1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2) Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari alm XXXXxX;3) Menetapkan Para Pemohon berhak untuk mengurus penyelesaian TASPEN(Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dengan NIP: 196512112006041008 atasnama XXXXX (alm);3) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yangseadiladilnyaBahwa

Foto Copy Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SAID Nomor821.12/1427/416206/2008, tanggal 28 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Bupati KabupatenMojokerto (P.11) ;12. Foto Copy Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An.

Fotokopi Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 835/73/BKDtentang pemberian izin gugatan perceraian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 07 Desember 20 1 3,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinyatemyata sesualdan telah bermeteri cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda(Bukti P.2).Bahwa disamping bukti Suratsurat, Penggugat dipersidangan jugatelah menghadirkan 2 ( dua) orang saksi sebagai berikut :1.

danTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimanaposita ( 1 ) yang dikuatkan oleh bukti surat (P. 1), terbukti antaraPenggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, makaPenggugat dan Tergugat adalah pihakpihak yang sah sebagai subyekhukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untukmengajukan gugatan cerai;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang identitaspekerjaan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti Surat (P.2), terbukti bahwaPenggugat adalah sebagai Pegawai

Negeri Sipil di Wilayahn KotaBalikpapan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SipilPasal 3 ayat ( 1 ) yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.Bpp 6 dari 13dahulu dari Pejabat", maka Penggugat telah memenuhi surat perintahtersebut dengan mengajukan

bukti (P.2) sebagai pemberian jjin dariatasannya, sedangkan Tergugat yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipiltidak pemah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat menyampaikansurat keterangan dari atasannya, oleh karenanya perkara ini dapatdilanjutkan dengan pemeriksaan;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut danresmi sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pemah hadirdan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk

MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Kandangan, 09 Mei 1973, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV, tempatkediaman di Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagaiPemohon,melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Karang MasMas, 09 Mei 1979, agamaIslam

Muhammad Noor S.H. ), sebagaimanalaporan mediator tanggal 23 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Termohon setelan mediasi tidak pernah hadir kembalidipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 18Juni 2018 dan relaas tertanggal 28 Juni 2018 sehingga Majelis Hakim tidakdapat mendengar keterangan dari Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri

Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor862/167/SKD/2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara, tanggal26 Maret 2018;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbukti berupa:A.

Dengan demikian,dalam pemeriksaaan perkara a guo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipildengan surat Nomor 862/167/SKD/2018, yang dikeluarkan olen Gubernur NusaTenggara tanggal 26 Maret 2018 ;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon adalah sebagaiberikut: Bahwa Pemohon

Alm, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan GuruSDN, Pendidikan Diploma Il, alamat Kabupaten Banjarsebagai Pemohon;melawanTERMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata , Kabupaten Banjar sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27Maret 2017 telah mengajukan

makaTermohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus denganverstek Sesuai dengan pasal 149 R.Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yangterdapat dalam Kitab A/ Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagaiberikut :aiwJbL asbLs jlo ane ol syloi ol jjnis 5505 UlsHal 6 putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.MtpArtinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, bolehperkara itu diputus dengan buktibukti (persaksian).Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalahpensiunan Pegawai

Negeri Sipil sedangkan Termohon adalah seorang PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak mengatur tentang perceraian bagiPensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil yangdiajukan perceraian, harus mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu dariatasannya;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mempergunakanhaknya dalam memperoleh surat keterangan sebagai bagian darikepentingannya sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan

PUTUSANNomor /Pdt.G/2019/PA.SrlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 10 Desember 1971 (umur 47tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata , tempat kediaman di KabupatenSarolangun, sebagai PemohonmelawanTermohon, tempat dan tanggal

lahir Jambi, 29 Agustus 1969 (umur 49 tahun),agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagaiTermohonPengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon,;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun padatanggal 16 Januari

Bahwa Pemohon adalah sorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatizin dari atasan untuk mengajukan permohon perceraian di PengadilanAgama yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Sarolangun, nomor /2018,tanggal 30 Nopember 2018;10.

Selanjutnya,Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upayamediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.) tanggal30 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa pada sidang berikutnya, Hakim tetap berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namuntidak berhasil:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipildan Pemohon telah mendapatkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian dariBupati Sarolangun, nomor /

(Hakim Pengadilan Agama Sarolangun) dan mediatortersebut dengan suratnya bertanggal 30 Januari 2019 telah memberitahukankepada Hakim bahwa mediasi telah gagal:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon dan Termohonsebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari BupatiSarolangun;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwaPemohon

berperkara, salinanresmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TAtanggal 04 Oktober 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439Hijriyah, setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama kemudian memberikanpertimbangan sebagai berikut:DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa Pembanding yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil menyebutkan yang pada intinya bahwa Pembanding sebagaiTermohon harus mendapatkan Surat Keterangan lebih dahulu dari

Pejabatdengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 26 Juli 2017memberikan penjelasan kepada Termohon sehubungan status Pembandingyang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memberi waktudan kesempatan untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabatsehubungan kedudukannya sebagai Termohon yang berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil, namun kenyataannya Majelis Hakim PengadilanTingkat

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena penundaan sidang untuk jawabanPembanding yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak ada keberatandari Pembanding dan juga tidak ada bantahan dari Terbanding, makapersidangan untuk pemeriksaan dalam perkara ini tanpa terlebih dahuluadanya Surat Keterangan dari Pejabat dimaksud, tidak menjadi batal demihukum, dengan catatan bahwa segala konsekwensi secara administratif atasputusan dalam perkara ini adalah menjadi tanggung jawab Pembandingsendiri yang

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannyatertanggal 09 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Tulungagung tanggal 09 Januari 2017, Pembanding mendalilkanbahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik,rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 mulai goyah, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak bisamengurus keuangan rumah tangga dan Pembanding sering mengambil

Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor880/19/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Diri SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atasnama Mochtar in casu obyek sengketa didasari atas usulan dariBadan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, maka Keputusantersebut sudah bersifat final, sehingga tidak ada lagi kewenanganBadan Pertimbangan Kepegawaian menilai ; 3.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sungguhsungguh melanggar Pasal 8 PP No. 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan melanggar azas umumpemerintahan yaitu : azas kecermatan dan kehatihatian, sehinggamerugikan Penggugat ; 6. Bahwa obyek sengketa adalah memenuhi syarat gugat karenaunsurnya terpenuhi antara lain : a. Tertulis, b. Dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, c. Konkrit, individual dan d.Menimbulkan akibat hukum dan sudah bersifat final.

ennaMenimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapatbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara ini, sehingga gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklraard),dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam obyek sengketa pada dictum alinea kesatu disebutkanbahwa Mochtar (Penggugat/Pembanding) dijatuhkan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai

Negeri Sipil karena yangbersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal (4) ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan Pasal (10) ayat 1, ayat2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ; Bahwa untuk jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksudPasal 7 ayat (4) huruf (d) Peraturan Pemerinttah Nomor 53 TahunHal 9 dari 14 hal.

No. 132/B/2013/PT.TUN.Mks.2010 yakni berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, berlaku prosedurpenjatuhan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1)juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka obyek sengketadalam perkara ini harus diselesaikan lebih dahulu melalui upayaadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK),dan apabila para pihak tidak puas terhadap keputusan

PUTUSANNomor XXxX/Pdt.G/2017/PA.Tte.er) yer Ul pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru), tempat kediaman di Kota Ternate, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepada Muhammad Konoras,SH.

Pengugat/memukul dimana setiap Penggugat pulang kantor terlambat Tergugat selalumencari alasan untuk mencaci maki Penggugat dan terjadi pertengkaran.Penggugat juga dilarang untuk bergaul dengan temanteman guru dandilarang pula bergaul dengan tetangga ;4.bahwa sudah berulang kali Penggugat mencoba untuk menjelaskan tetapi Tergugat tidak mau menerima alasan Penggugat ;5.bahwa selain itu Tergugat juga sering berkata kasar, mengancam akan membunuh Tergugat ;6.bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil, maka bersama ini Penggugat lampirkan surat ijin perceraian atasan langsungPenggugat (dalam hal ini Kepala sekolah) bukti P2 ;7.bahwa sebagai akibat dari tindakan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat menderita lahir batin dan perkawinan antara Penggugat danTergugat tidak dapat diharapkan rukun kembali seperti semula ;Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, Penggugat mohonkiranya Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q.

seadil adilnya ;Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan, kedua belahpihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti PengadilanAgama Ternate masing masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat,dimana Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi SD Negeri 3 Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat, dimana yangbersangkutan telah mengajukan permohonan Izin untuk melakukan prosesPerceraian ;Bahwa oleh karena Pengugat telah mendapatkan surat izin perceraiandari SD Negeri 3 Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat NomorXXX/13/SD/2017 tertanggal 5 Agustus 2017, sehingga telah memenuhi syaratadministratif sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Guru di di SD Negeri 3 HalmaheraBarat untuk berperkara

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan izin dariAtasan Penggugat dengan SK Keputusan Pemberian Izin Cerai nomor 1561/UN47/KP/2014 tanggal 10 Oktober 2014;9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu memaksa kehendaknya,karenana Tergugat selalu memaksa Penggugat pindah ke Surabayamengkuti Tergugat, sementara Penggugat tidak mau pindah karenaPenggugat sebagai Pegawai Negeri sipil/Dosen di Gorontalo;g. Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu meninggalkan Penggugat,kerena Tergugat sering pergi ke surabaya berminggu minggu, bahkanberbullan bulan tanpa menghiraukan Penggugat di Gorontalo.h.

dan Tergugat belum dikaruniaianak/keturunan;Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugatsering bertengkar, dikarenakan Tergugat selalu memaksa kehendaknya,disamping itu sering meninggalkan Penggugat ke Surabaya bermingguminggu bahkan berbulan bulan tidak kembali kepada Penggugat;Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu memaksa kehendaknya,karenana Tergugat selalu memaksa Penggugat pindah ke Surabayamengkuti Tergugat, sementara Penggugat tidak mau pindah karenaPenggugat sebagai Pegawai

Negeri sipil/Dosen di Gorontalo;.

Negeri Sipil Penggugat telahmendapatkan izin dari Atasan Penggugat dengan SK Keputusan Pemberian IzinCerai nomor 1561/UN47/KP/2014 tanggal 10 Oktober 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilanberpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yangbahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yangterdapat dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

PUTUSANNomor 0942/Pdt.G/2016/PA.TnkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaDinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, pendidikan terakhirS2 (Sipil), bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungkarang Timur KotaBandar Lampung

, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaKuasa Hukum XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantorpada Kantor XXXXX dan Rekan beralamat di Kecamatan kemilingKota Bandar lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor043/SKO/ADVYY/IX/2016 tanggal 04 September 2016 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang denganRegister Nomor 192/Kuasa/2016/PA.Tnk tanggal 05 September2016, disebut Penggugat;melawanTergugat, SE, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugatdan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilbelum memperoleh surat izin untuk melakukan Perceraian dari atasanPenggugat walaupun majelis hakim telah memberikan waktu yang cukupberdasarkan peraturan yang berlaku, dan atas pertanyaan

Saksi Il, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaBappeda Kota Bandar Lampung, bertempat tinggal di Kecamatan SukarameKota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa, saksi adalah teman Penggugatsejak tahun 2012;Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak tahukapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu kalauPenggugatdan Tergugat adalah suami

Negeri Sipilbelum memperoleh surat izin untuk melakukan Perceraian dari atasanPenggugat walaupun majelis hakim telah memberikan waktu yang cukupberdasarkan peraturan yang berlaku, dan atas pertanyaan majelis hakim makaPenggugat menyatakan secara tertulis tertanggal 09 Januari 2017 bahwaPenggugat tidak sanggup lagi memperoleh Surat izin untuk melakukanPerceraian dari atasan Penggugat dan bersedia menanggung segala resikomaka secara Administrasi Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukanperceraian

PUTUSANNomor :34/Pdt.G/2016/PNPmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara antara :COSMANERWAN SILALAHI, Jenis Kelamin lakilaki, Tempat/Tanggal LlahirPematangsiantar/03041973, Umur 43 Tahun, Agama Kristen,Pekerjaan Guru (Pegawai Negeri Sipil), Kewarganegaan Indonesia,Alamat Jalan Merek Raya Kelurahaan Siopat Suhu, KecamatanSiantar

Negeri Sipil (PNS) dihubungkan dengan bukti suratPenggugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat bertanda P 5 yaituadanya izin menggugat cerai yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 1Raya, Kecamatan Raya Kabupetan Simalungun tertanggal 14 Maret 2016;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PNPms.Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi sebagai berikut:(1) Pegavai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;(2) Bagi Pegavai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagiPegavai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untukmemperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus mengajukan permintaan

secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yanglengkap yang mendasarinya;Menimbang, bahwa dalam bukti Penggugat bertanda P5 yang isinya padapokoknya persetujuan atasan Penggugat perihal upaya Penggugat dalammengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) harus mendapat izin dari atasan Penggugat untuk melangsungkanperceraian, oleh karena itu bukti surat bertanda P5 tersebut dapat diterima untukmenyempurnakan formalitas pengajuan gugatan ini;Menimbang, bahwa alasanalasan perceraian sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukanlahbersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu darialasanalasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam

., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDosen/Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Kebon Nanas Utara IlNomor 39, RT.014,RW.004, Kelurahan Cipinang Cempedak, KecamatanJatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Rocky Marbun, S.H., M.H.

Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal1 Juni 2009, sebagai Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas NegeriJakarta, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19750712.200801.1.018.berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor341/SP/2009, bertanggal 29 Mei 2009 ;.

Putusan Nomor 554 K/TUN/2016Juni 2009 mengangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL denganJabatan Dosen Fakultas Ilmu Sosial pada Unit Kerja Universitas NegeriJakarta, sebagaimana termuat di dalam Bukti P3;Bahwa, berdasarkan Bukti P3 tersebut, maka Pemohon Banding (dahuluPenggugat) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan tugasi fungsionalsebagai Dosen.

NEGERI SIPIL dengan tugasfungsionalnya pada Jabatan Dosen Fakultas Ilmu Sosial pada Unit KerjaUniversitas Negeri Jakarta;Bahwa, berdasarkan uraianuraian tersebut, maka diketahui dimana dalammenjalankan tugasnya, Pemohon Banding (dahulu Penggugat), adalahmerupakan Pegawai Negeri Sipil, dengan tugas fungsional sebagai Dosen.Dengan demikian, hukum pokok yang menjadi umbrella act (payung hukum)sebagai bahan hukum primer utama adalah UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No

. 5/2014) dan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PPDisiplin PNS);Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalammemperkuat pertimbangan hukum nya dengan memasukkan dalil yangjustru telah ditolaknya sendiri sebagai /ex generalist.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Pemerintan No. 10tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaliNegeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah No : 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan Permohonan IzinBercerai kepada atasan.

orang lain sebagai wakil atau kKuasanya yang sahuntuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan dariPengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0032/Pdt.G/2020/PA.Bbu., yangdibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah danpatut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halanganyang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya pihak Termohon;Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil Nomor : xxx tanggal Xxx tentangPemberian Izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perceraian denganTermohon yang dikeluarkan oleh Bupati Way Kanan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upayaperdamaian dengan cara menasehati Pemohon melalui kKuasa hukumnya agarrukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangansehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik

Negeri Sipil Nomor : xxx tanggal xxx tentangPemberian Izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perceraian denganTermohon yang dikeluarkan oleh Bupati Way Kanan, oleh karenanya Pemohonmendapat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diaturPeraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah No : 45 tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengantatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 0032Pdt.G/2021/PA.BbuKantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan,oleh karena itu.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et Bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugattelah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telahmendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah mengurus ijinperceraian dari atasan dan di dalam persidangan Penggugat menyatakanbahwa atasan Penggugat telah memberi ijin sebagaimana dalam SuratKeputusan Pemberian

saksisaksi dipersidangan;Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, seorang Pegawai

Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harusmemperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimanadikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinHal.7 dari 16 hal Put No. 0329/Pdt.G/2017/PA Rh.Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah siap menanggungsegala resiko kepegawaian

sebagaimana ketentuan pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipi;.Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telahberusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapitidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undangundang

BahwaPenggugatselaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor800/97/BKPSDMD/2017 tertanggal 18 Agustus 2017, oleh karenanyatelah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun1983 jo.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasanalasan di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Banggai Cq.

Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuaidengan aslinya laludiberi kode P.1; Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut, Nomor800/97/BKPSDMD/2017, tanggal 18 Agustus 2017, tentang Pemberianjin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama Syafridan Tagele,S.Pd yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Laut, selanjutnya di berikode (bukti P.2);B. Bukti SaksiSaksi :Hal. 4 dari 15Hal.

Nusriyanti Nursin binti Saidah Nursin, umur 29. tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal diDesa Lampa, Kecamatan Bangai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnyaHal. 5 dari 15Hal.

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA BgiPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugatdidasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

PUTUSAWNNomor 1488/Pdt.G/2018/PA.TmkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:a 1 & 29. 202mIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. pendidikan $2, tempatkediaman di Perum Gnya Muncang Asn Blok C. 27 Rt. 01 Rw. 15Kel. Gunung Gede Kec.

Negeri Sipil telah menyerahkanKepuiusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan BaerahHalaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomeor : 1488/Pot.Gf208/PATmE,Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pemberian Izin Perceraian Sdri NenjNur'aeni, SH tertanggal 29 Juni 2016:Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan

29 Juni 2046,sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990:Menimbang, bahwa ternyata Tergugai, meskipun dipanggil secara resmiGan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal

Negeri Sipil, sehingga sejalan denganketentuan Pasa!

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan ayat (2) Peraturan PemerintahNo. 45 tahun 1980 sebagaimana perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah mendapatkan izin atasannya untuk mengajukan perceraian, oiehkarenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;9.

PUTUSANNomor 561/Pdt.G/2017/PA.PalSEADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Talak antara:Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum),pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KabupatenTojo UnaUna, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial

),pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah membaca keterangan Pemohon dan Termohon serta mendengar parasaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor561/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 23 Agustus 2017 telah mengemukakan halhalsebagai berikut:1.

Negeri Sipil telah memperoleh izinatasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati TojoUnaUna, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untukmenempuh proses mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama PaluDrs.

Saksisaksi:1.Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat kediaman di Kabupaten Tojo UnaUna, di bawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersaudara kandungdengan Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri; Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak tetapimeninggal satu orang jadi yang hidup sampai sekarang 2 orang; Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup

Pasal 73 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa yang menjadi dalildalil Pemohon mengajukanpermohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Pemohon dengan Termohon masingmasing mempunyai pekerjaan tetapsebagai Pegawai Negeri Sipil, yang berbeda daerah tempat kerjanya;Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Atas perbuatan pemohon AMIN MULYA, S.E Als YAYA tersebut patut didugatelah melakukan tindak pidana setiap orang memberi atau menjanjikansesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksudSupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan

YAYA telahmemenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.Sehubungan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap /41 / X /2019 Sat Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 perkara dugaan Tindak Pidanasetiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau Setiap Orangyang memberi sesuatu kepada

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarakarena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau setiaporang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri denganmengingat kekuasaan atau yang melekat pada jabatan atau kedudukantersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 17KUHAP, menerangkan Perintah Penangkapan~ dilakukan terhadapseseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan buktipermulaan

PUTUSANNomor 829/Pdt.G/2014/PA.Mks.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkaracerai gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep,bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya:1. Andi Khaerati, S.H., M.H.2.

Hasnawati, S.H.Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukumyang beralamat di Kota Makassar, selanjutnya disebutpenggugat.melawanTERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil( Dosen Politeknik Pertanian Unhas Pangkep ),bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, selanjutnyadisebut tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan penggugat dan saksisaksi.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat melalui Kuasanya telah mengajukansurat

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus tundukpada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang IzinHal. 3 dari 16 Hal. Put.

No. 829/Pdt.G/2014/PA MksPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka penggugattelah bermohon dan memperoleh izin dari Instansi tempat penggugatbertugas dengan Nomor 820.1/56/KS/V/2014, tertanggal 07 Mei 2014.Bahwa berdasarkan atas halhal yang telah dikemukakan di atas,penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq.MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberiputusan sebagai berikut:Primer :1.

Negeri Sipil, Jo.

Dan atas vonis 1 tahun penjara itu masih bisaatau tidak akan diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS);6. Selain vonis pengadilan tersebut, Penggugat juga telah menerima SanksiAdministrasi atau Hukuman disiplin, yaitu : Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK Halaman 101. Penundaan Kenaikan Pangkat Sudah 7 (tujuh) tahun pangkat PenggugatPi@rTiDin 8/1 Va jana a cite rine tinier2.

Memerintahkan Tergugat untuk merahabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan DaerahSSI Lj ~~ a5.

Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 1Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwaPNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dinukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;b.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April 2019menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS)karena dipidana melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan adalah kontitusionald.

Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April2019 memperkuat surat keputusan bersama (SKB) untuk percepatan Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PTK Halaman 17pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkracht kasus tindakPidana Korupsi (Tipikor); dan 5 e.