Kepada Pekerja atas nama Hotma Jese Silitonga: Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp27.629.071 =Rp497.323.278,00 Uang PMK: 1 x 7 x Rp27.629,071 Rp193.403.497,00Rp690.726.775,00 Uang Penggantian Hak: 15% xRp690.726.775 =Rp103.609.016,25 Sisa cuti 16 hari:16/30 x Rp27.629.071 =Rp 14.735.505,00Jumlah yang dibayar = Rp809.071.296,25b.

Kepada Pekerja atas nama Ali Fauzan: Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp14.603.967 =Rp262.871.406,00 Uang PMK: 1 x 3 x Rp14.603.967 Rp 43.811.901,00Rp306.683.307,00 Uang Penggantian Hak: 15% xRp306.683.307 =Rp 46.002.496,00 Sisa cuti 16 hari:16/30 x Rp14.603.967 =Rp 7.788.782,00Jumlah yang dibayar = Rp360.474.585,00c.

Kepada Pekerja atas nama Datmey Rickson, S.Sos: Uang Pesangon: 2 x 7x Rp9.146.000 =Rp128.044.000,00 Uang PMK: 1 x 3 x Rp9.146.000 Rp 27.438.000,00Rp155.482.000,00 Uang Penggantian Hak: 15% xRp306.683.307 =Rp 46.002.496,00 Sisa cuti 16 hari:16/30 x Rp9.146.000 =Rp 4.877.867,00Jumlah yang dibayar = Rp183.682.167,00d.

Kepada Pekerja atas nama Nanang Fauzi: Uang Pesangon: 2 x 3 x Rp10.326.600 =Rp61.959.600,00 Uang Penggantian Hak: 15% xRp61.959.600 =Rp 9.293.940,00 Sisa cuti 16 hari:16/30 x Rp10.326.600 =Rp 5.507.520,00Jumlah yang dibayar = Rp76.761.060,005. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebin dahulu, meskipundiajukan perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 164 PK/Padt. SusPHI/20186.

Pemohon, nama anak Pemohon disanatertulis AMBRI ADI.Bahwa didalam ljazah anak Pemohon, nama anak Pemohon disana tertulisAMRIADI, sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalamakte kelahiran anak pemohon tersebut.Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untukmengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam kutipanAkta kelahiran nomor 1371CLT1403201120841 yang mana nama anakPemohon disana tercantum AMBRI ADI diganti/diubah menjadi AMRIADI.Bahwa untuk dapat melakukan penggantian

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka halhal yangterjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acarapemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapunlagi dan mohon penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah untuk memberi izinkepada pemohon supaya setelah diperlihnatkan turunan dari Penetapan iniuntuk dapat dipergunakan dalam mengurus perobahan dan penggantian

bukti P. 1 sampai dengan P. 5 serta 2 (dua)orang saksi yaitu saksi YASNI CAN dan MARTINA ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dariketerangan saksi apabila dinubungkan dengan bukti surat P. 1 s/d P. 5 makaterhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon ternyata Pemohoningin merubah dan mengganti nama anak pemohon dalam Akte KelahiranPemohon Nomor 1371CLT1403201120841 tanggal 21 Maret 2019 nama yangtercantum disana AMBRI ADI diperbaiki / diubah menjadi AMRIADI ;Menimbang, bahwa penggantian

Anak Pemohon, nama Pemohon disanatertulis IRWAN RUSMAN; Bahwa didalam ljazah dan Buku Nikah Pemohon, nama Pemohon disanatertulis IRWAN, sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantumdalam akte kelahiran anak pemohon tersebut; Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untukmengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan AktaKelahiran Nomor 1371LT040520040118 yang mana nama Pemohondisana tercantum IRWAN RUSMAN diganti/diubah menjadi IRWAN; Bahwa untuk dapat melakukan penggantian

;Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka halhal yangterjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acarapemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapunlagi dan mohon penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah untuk member izinkepada pemohon supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan iniuntuk dapat dipergunakan dalam mengurus perobahan dan penggantian

1 sampai dengan P. 5 serta 2 (dua)orang saksi yaitu saksi RANGGA KURNIAWAN YUSYAF dan SYAFNIMUHARLIZA ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dariketerangan saksi apabila dihubungkan dengan bukti surat P. 1 s/d P. 5 makaterhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon ternyata Pemohoningin merubah dan mengganti nama pemohon dalam Akte Kelahiran anakPemohon Nomor 1371LT040520040118 nama pemohon yang tercantumdisana IRWAN RUSMAN diperbaiki/diubah menjadi IRWAN ;Menimbang, bahwa penggantian

TJIANG diubah menjadi HARIONO sesuai dengan KTP, KK, dan Surat Keterangan dari keluarhan Pemohon;

tanggal 7 Oktober 1955disitu tertulis nama telah dilahirkan PEK TJIANG diubah menjadi HARIONOsesuai dengan KTP, KK, dan Surat Keterangan dari keluarhan Pemohon; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang gunadidaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatanpinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuaiperubahan/penggantian

permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, dan terhadapPermohonan ini patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka haruslah Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada PegawaiPencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malangguna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatanpinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuaiperubahan/penggantian

Memerintahkan kepada Pemohonuntuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang gunadidaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatanpinggir pada CKutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesualperubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersediauntuk itu;4.

jenis kelamin lakilaki, lahir di Padang tanggal 7 April 2004,sesual dengan Akta Kelahiran Nomor 1399/1920/2004 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang Bahwa nama anak pemohon tersebut yaitu DAFFA PRASANA diganti menjadiDAFFA ARKAN PRANAJAYA; Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut dikarenakannama DAFFA PRASANA tersebut kurang cocok dengan anak pemohon dananak pemohon sering sakitsakitan memakai nama tersebut ; Bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan penggantian

April 2004, sesuai dengan AktaKelahiran Nomor 1399/1920/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Padang ; Bahwa terhadap nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akte KelahiranNomor 1399/1920/2004 pemohon bermaksud untuk menggantinya dari DAFFAPRASANA lahir tanggal 7 April 2004 diganti dengan nama DAFFA ARKANPRANAJAYA ; Bahwa maksud pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut dikarenakannama DAFFA PRASANA sering sakit sakitan ; Bahwa untuk dapat nya pemohon melakukan penggantian

.1371111401080091 atas nama Kepala Keluarga JUMBADI tertanggal 17September 2013 ;Menimbang, bahwa jika dihubungkan berdasarkan surat bukti dari pemohonP1 sampai P4. serta keterangan saksi saksi di persidangan diperoleh faktabahwa anak pemohon diganti namanya dari DAFFA PRASANA lahir tanggal 7 April2004, diganti namanya menjadi DAFFA ARKAN PRANAJAYA;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas,maka Pengadilan Negeri Padang berpendapat bahwa permohonan pemohon tidakberalasan Hukum tentang penggantian

Menyatakan, bahwa penggantian nama anak Pemohon yang semula AKMAL NARAYANA EFENDI menjadi nama MUHAMAD AKMAL MAULANA adalah sah menurut hukum;------------------------------------------4.

Menyatakan, bahwa penggantian nama anak pemohon yangsemula AKMAL NARAYANA EFENDI menjadi MUHAMAD AKMALMAULANA:;4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, untuk melakukanCatatan Pinggir tentang pergantian nama pada Kutipan AktaKelahiran Nomor 3208LU100520130047, tertanggal 13 mei2013 dan dalam daftar kelahiran tahun yang sedang berjalanmenyatakan : Bahwa, nama AKMAL NARAYANA EFENDI telah berubah namamenjadi MUHAMAD AKMALMAULANA ;3.

Pemohon adalah Warga NegaraIndonesia maka berdasarkan pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun62006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan atasaktaakta termasuk perubahan nama dalam akta kelahiran harusdiajukan ke Pengadilan Negeri dimana diterbitkan akta tersebut danakta kelahiran Pemohon diterbitkan di kuningan, maka pengadilanNegeri Kuningan berwenang memeriksa dan menetapkanpermohonan ini; 7222 one nnnMenimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah padapokoknya pemohon bermaksud mengajukan penggantian

Menyatakan, bahwa penggantian nama anak Pemohonyang semula AKMAL NARAYANA EFENDI menjadi namaMUHAMAD AKMAL MAULANA adalah sah menurut4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, untuk melakukanCatatan Pinggir tentang Pergantian Nama tersebut Nomor3208LU100520130047 tertanggal 13 Mei 2013 padadaftar kelahiran, dalam tahun yang sedang berjalan, yangmenyatakan : Bahwa nama AKMAL NARAYANAEFENDI telah berubah nama menjadi MUHAMAD AKMALMAULANA5.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;IV. Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Smg, telah mengemukakan hal hal sebagaiberikut :e Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal, 14 Pebruari 1972, ternyata padaAkte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Semarang No. 3374LT270420160019 ;e Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon padaakte kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca :TUGIRI diganti menjadi: ERICK RASHWA ;= Bahwa ou... cece cece cece cece eee e eeee Bahwa penggantian nama Pemohon

Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan inikepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian namatersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalamakta kelahiran yang bersangkutan ;IV.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan inikepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian namatersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalamakta kelahiran yang bersangkutan ;IV.Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 191.000,00( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;Demikianlah Penetapan ini ditetapkandalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari : SELASA, Tanggal : 31 Mei 2016, oleh BAMBANG

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan,setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ; 4.

Oktober 1958 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa TjatatanSipil di Pekalongan:2 Bahwa nama kecil Pemohon semula bernama TIKNO diganti menjadi SUTIKNONJOTORAHARDJO:3 Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan juga agar sama dengaDokumen kependudukan yang sudah ada, maka pemohon bermaksud akanmengganti nama kecil pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohontersebut;4 Bahwa oleh karena nama kecil pemohon telah terdaftar Pegawai Luar BiasaTjatatan Sipil di Pekalongan maka dengan adanya penggantian

mengganti nama kecil Pemohon yang ada dalamAkte Kelahiran Pemohon Nomor : 767/1958 tanggal 15 oktober 1958 yaitu dari TIKNOdiganti menjadi SUTIKNO NJOTORAHARDIO ;3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yangditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelahkepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, untuk mencatat penggantian

mengganti nama kecil Pemohon yang ada dalamAkte Kelahiran Pemohon Nomor : 767/1958 tanggal 15 oktober 1958 yaitu dari TIKNOdiganti menjadi SUTIKNO NJOTORAHARDIO ;3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yangditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan,setelahkepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap,untuk mencatat penggantian

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama yaitu yang semula bernama Made Satria Unra Arnata sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/Ist/Bll.1995 tertanggal 27 April 1995 menjadi Made Satria Undra Arnata;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian/perubahan nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu KeluargaPemohon maka Pemohon hendak mengganti/merubah nama pemohon padadokumen tersebut dari Made Satria Unra Arnata menjadi Made Satria Undra Arnata ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, telah terungkap bahwaperubahan nama pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Pemohon adalah dimaksudkan untukkepentingan administrasi dan oleh karena dilakukan untuk kepentingan Pemohon,maka Penggantian

Pemohon tersebut tidaklah bertentangandengan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti/merubah namaPemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargadari Made Satria Unra Amata menjadi Made Satria Undra Arnata, sebagaimanadalam petitum kedua, patut untuk dikabulkan menurut hukum;Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, pemohon pada pokoknyamenginginkan pencatatan yang sah atas penggantian

Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian/perubahannama ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng danselanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan AktaKelahiran Nomor : 84/Ist/BIl.1995 tertanggal 27 April 1995;4.

alasan yang jelas dan tanpaadanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalahbatal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan kepada Penggugat sebesarRp84.935.088,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh limaribu delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut: Uang Pesangon2 x 9 x Rp2.500.000,00 = Rp45.000.000,00 Uang Penghargaan Masas Kerja2 x 5 x Rp2.500.000,00 = Rp25.000.000,00 Uang Penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebesar Rp53.132.024,00 (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribudua puluh empat rupiah);4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp456.000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada negara;5.

SusPHI/2020pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Penggugat berhakmemperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuaiketentuan pasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuanpasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuanpasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar olehJudex Facti dalam putusannya;Menimbang

AL 675.0299727 tanggal 6 September 2017 tertulis WenangSaputra1 Bahwa karena alasan sakitsakitan nama Wenang Saputra mohondiganti Muhammad Rizky;1 Bahwa oleh karena kurang pengertian dan pengetahuan Pemohonmengenai pembetulan nama tersebut, maka baru sekarang Pemohonmengajukan pergantian nama ke Pengadilan negeri.0 Bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, makadiperlukan adanya penetapan penggantian ke Pengadilan Negeri sragenBerdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth

Priyanto Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Prih Hartini;Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Sgn Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Prih Hartinidikarunial 2 (dua) orang anak, yang pertama namanya Rehan Saputradan yang kedua namanya Wenang Saputra Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohonyang kedua yang tertulis dalam Akta kelahiran sebagai Wenang Saputra,untuk diganti menjadi Muhammad Rizky; Bahwa anak Pemohon yang kedua tersebut sering sakit; Bahwa Penggantian

Saksi Sunthi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan tetangga ; Bahwa Pemohon telah menikah dengan Prih Hartini; Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Prih Hartini, Pemohon memiliki2 (dua) anak yaitu yang pertama bernama Rehan Saputra dan yangkedua bernama Wenang Saputra; Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohonyang kedua yaitu Wenang Saputra menjadi Muhammad Rizky Bahwa alasan penggantian nama Wenang Saputra menjadiMuhammad

Bahwa Penggantian Nama tersebut Pemohon lakukan karena identitas yangada di Pasport dan KTP/KK/IJAZAH yang sebenarnya tidak sesuai;Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt. P/2021/PN Sel.5.

Bahwa untuk penggantian Nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harusmendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;Berdasarkan halhal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohonkehadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan sertamengeluarkian suatu Surat Penetapan tentang penggantian NamaPemohon tersebut yang amarnya berbunya sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2. Menetapkan bahwa Nama JOHARIAH yang tercantum dalam Pasport Nomor3.

M E N G A D I L DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat I Maskuri Umar untuk sebagian ; Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat I Maskuri Umar secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon sejumlah Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang penggantian

Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13 tahun2003 pasal 156 ayat 4 ;2. Agar perusahaan membayarkan selisih upah yang diberikan kepada pekerja terhitungmulai tahun 2011 hingga pembayaran terakhir yang diberikan, Karena definisi UMPadalah Upah Pokok tambah Tunjangan Tetap bukan Upah Keseluruhan.3. Agar Perusahaan juga memberikan upah penuh terhadap pekerja selama prosesperundingan ini berlangsung.4. Agar Perusahaan memberikan hak cuti pekerja.5.

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , Agar perusahaan membayarkanselisih upah yang diberikan kepada pekerja terhitung mulai tahun 2011 hingga tahun2013 kepada Penggugat dengan Penghitungan Upah sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu jutatigaratus ribu rupiah) berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : 626/KepGub/Dissosnakertrans/2012 tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2013. dengan perinciansebagai berikut :1 Nama : Maskuri UmarUang Pesangon : Rp. 23.400.000,00Uang Penghargaan masa kerja : Rp. 6.500.000,00Uang Penggantian

Hak >: RP. 4.485.000,00Kekurangan Gaji tahun 2013, : ~=Rp. 7.150.000,00Kekurangan Gaji tahun 2012. : Rp. 5.904.000,00Kekurangan Gaji tahun 2011 : Rp. 4.536.000,00Cuti : Rp. 624.000,00Gaji Bulan November 2013. :~ Rp. 1.300.000,00Jumlah : Rp. 53.899.000,002 Nama : HamkaUang Pesangon : Rp. 23.400.000,00Uang Penghargaan masa kerja : Rp. 5.200.000,00Uang Penggantian Hak : RP. 4.290.000,00Kekurangan Gaji tahun 2013, : ~=Rp. 7.150.000,00Kekurangan Gaji tahun 2012. : Rp. 5.904.000,00Kekurangan Gaji tahun

Hak : Rp. 4.485.000,00Kekurangan Gaji tahun 2013 : Rp. 7.150.000,00Kekurangan Gaji tahun 2012 : Rp. 5.904.000,00Kekurangan Gaji tahun 2011 >: Rp. 4.536.000,00Cuti : Rp. 624.000,00Gaji Bulan November 2013 : Rp. 1.300.000,00Jumlah : Rp. 53.899.000,002 Nama : HamkaUang Pesangon : Rp. 23.400.000,00Uang Penghargaan masa kerja : Rp. 5.200.000,00Uang Penggantian Hak : Rp. 4.290.000,00Kekurangan Gaji tahun 2013 : Rp. 7.150.000,00Kekurangan Gaji tahun 2012 : Rp. 5.904.000,00Kekurangan Gaji tahun 2011 : Rp

Manuar manager SPBU tetap untuk bekerja dan para Penggugathanya diam dan kemudian mengajukan laporan pengaduan keDisosnakertrans untuk dimediasi, fakta demikian membuktikan keinginanpara Penggugat untuk di PHK, sehingga dapat dikwalifikasikan PengunduranDiri, sehingga tidak mendapatkan uang pesangon dan hanya mendapatkanUang Penggantian Hak (pasal 156 ayat (4) sub (a) UU No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan).11 Bahwa selanjutnya Tergugat juga menolak dengan tegas poin 13, 14 dan 15,karena tidak

Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah : Rp. 49.770.656,- (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).5.

Agar pengusaha kagum fashion membayarkan hakhak pihak pekerjaKurniawanto sebagai berikut :Uang pesangon 2 X 9 X 3.091.345,56 = 55.644.220,08Uang Penghargaan Masa Kerja 1 X 5 X 3.091.345,56 = 15.456.727.80Uang Penggantian Hak 15% X 71.100.947,88 = 10.665.142,18Upah selama proses(Januari 2018 Mei 2018 ) 5 X 3.091.345,56 = 15.456.727,80Jumlah Total = 97.222.817,86Total uang pesangon, penghargaan masa kerja , penggantian Hak dan upahselama proses perselisihnan hubungan Industrial yang harus diterima

hak,upah selama proses yang total keseluruhannya adalah sebesarRp.142.709.954, (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribusembilan ratus lima puluh empat rupiah ) dengan perincian sebagai berikut:A Uang Pesangon9x 2x Rp.3.339.580,61 = Rp. 60.112.451,e Uang Penghargan Masa Kerja5 x Rp.3.339.580,61 = Rp. 16.697.903,+ Putusan No. 8/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 12 Rp. 76.810.354,Uang Penggantian Hak15% x Rp. 76.810.354, Rp. 11.521.553,1 +Jumlah Rp.88.331.907,1B . selisih kekurangan upah Penggugat

hak, dari tuntutantersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penggugat dapat menerimatindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sepanjangdipenuhinya hakhak Penggugat berkaitan dengan akibat hukum dari dilakukannyapemutusan hubungan kerja a quo, oleh karena dalam gugatan ini terdapat tuntutanpembayaran uang pesangon dan uang penggantian hak sedangkan mengenai haltersebut hanya dapat diperiksa dan dipertimbangkan setelah ada kepastian hukummengenai berakhirnya hubungan kerja

Penggantian hak:Perumahan & pengobatan :15% x Rp. 43.278.832, =Rp. 6.491.824 +Jumlah = Rp. 49.770.656.Terbilang (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus limapuluh enam rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugatmembayar selisih kekurangan upah Penggugat, agar dapat dipahami oleh para pihaklembaga yang berwenang untuk menentukan adanya kekurangan upah adalahpegawai pengawas dibidang Ketenagakerjaan berupa nota pengawasan, menurutMajelis

Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunaidan sekaligus berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah : Rp.49.770.656, (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratuslima puluh enam rupiah).5.

Tetap : Rp 9.680.071,00~ Uang Pesangon = Rp 174.241.278,009 x 2 x Rp 9.680.071,~ Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 106.480.781,0011 x Rp 9.680.071,~ Uang Penggantian HakHalaman 4 dari 15 hal.Put.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terdapat fakta hukumyang tidak terbantahkan, bahwa perselisinan a quo adalah perselisihanyang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaanpelaksanaan atau penafsiran terhadap besaran Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dimaksud Pasal 74ayat (2) huruf a dan huruf d;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)perselisihan akibat

PKB antara PT.BASPBA Tahun 20142016, telah mengatur danmenetapkan hak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja dan Uang Penggantian apabila Pegawai meninggal dunia akibatmengalami kecelakaan kerja yaitu:~ Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat adalah Badan Usaha MilikNegara (BUMN), yang mempedomani Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Tahun 2014 2016 sebagai suatu ketentuan yangmelindungi hak dan kewajiban antara Pegawai dengan PT.

Nomor 1 K/Pdt.SusPHI/2017dan Uang Penggantian apabila Pegawai meninggal dunia akibatmengalami kecelakaan kerja;Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan perselisihan pelaksanaan norma dalam PKB adalahPerselisihan PHK merupakan kekeliruan yang nyata, olehkarenanya Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dantelah melanggar hukum yang berlaku, sehingga menyebabkanputusan a quo sangat pantas untuk dibatalkan;b.

Pokok Perkara Perselisinan Ini Disebabkan Adanya PerbedaanPelaksanaan Atau Penafsiran Terhadap Ketentuan Tentang BesaranUpah Sebagai Dasar Perhitungan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 74Ayat (2) PKB PT.BASPBA Tahun 20142016;~Bahwa yang menjadi pokok perkara hingga di ajukannyaperselisihan ini disebabkan adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan tentang besaran upah sebagaidasar perhitungan pembayaran Uang Pesangon (UP), UangPenghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak(UPH

Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) sebesar 15%x Rp22.000.000, Rp3.300.000,4.

karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat bukan karena habisnya masa berlakunya perjanjian kerjaatau bukan pula karena kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, makaputusnya hubungan kerja yang demikian ini dapatlah dikategorikan sebagaipemutusan hubungan kerja karena efisiensi, sehingga terhadap pemutusanhubungan kerja tersebut haruslah Tergugat dibebani untuk membayar secaratunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan penggantian

Bahwa hak Pesangon karena Pemutusan Hubungan kerja karena efisiensiyang harus diterima oleh Penggugat dan belum dibayarkan oleh Tergugatadalah :a) Uang Pesangon sebesar Rp2.710.000, x 2x6 = Rp32.520.000,b) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp2.710.000,x 2 = Rp5.420.000,c) Uang Penggantian Hak 15% x Rp37.940.000, = Rp5.691.000,)d) Cuti yang belum diambil 12 x Rp69.600, 2013 = Rp 835.200,) Cuti yang belum diambil 12 x Rp88.000, 2014 = Rp1.056.000,f) Cuti yang belum diambil 12 x Rp108.400, 2015 = Rp1.300.800

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dansekaligus kepada Penggugat :Uang Pesangon sebesar Rp2.710.000, x 2x6 Rp32.520.000,)2) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp2.710.000, x 2 = Rp5.420.000,3) Uang Penggantian Hak 15% x Rp37.940.000, = Rp5.691.000,4) Cuti yang belum diambil 12 x Rp69.600, 2013 = Rp 835.200,5) Cuti yang belum diambil 12 x Rp88.000, 2014 = Rp 1.056.000,6) Cuti yang belum diambil 12 x Rp108.400, 2015 = Rp 1.300.800.TOTAL Rp46.823.000,Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 301

Menghukum Tergugat untuk membayar Hak hak Penggugat atas putusnyahubungan kerja sebesar Rp22.446.000, (Terbilang : Dua Puluh Dua JutaEmpat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan perincian sebagaiberikut; Pesangon :4 x Rp1.740.000, = Rp6.960.000, Penghargaan masa kerja : 2 x Rp1.740.000, = Rp3.480.000, Penggantian hak 15% x Rp58.584.000, =Rp 1.566.000.= Rp12.006.000, Upah yang belum terbayar : 6 x Rp1.740.000, = Rp10.440.000,Jumlah = Rp22.446.000,(Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat

Perselisihan hak seperti uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang penggantian hak, uang cuti dan uang THR tidakdiajukan dan dipermasalahkan oleh Penggugat sebagai perselisihan hakpada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Seharusnya saat ituPenggugat mengajukan dulu sebagai perselisihan hak (uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang cuti dan uangTHR) untuk dilakukan perudingan dan apabila tidak tercapai kesepakatanmelalui mediasi, mediator telah mengeluarkan anjuran tertulis dan parapihak tidak melaksanakan atau menolak anjuran tersebut, maka salah satupihak baru dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke PengadilanHubungan Industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Pasal 14dan

Disini sangat jelasgugatan Pengggugat prematur;e Bahwa terlebih lagi Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah dilibatkanoleh Penggugat dalam proses Mediasi pada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Palu yang seharusnya ditarik sebagai pihak, karena apabiladalam proses Mediasi terjadi kesepakatan maka para pihak Tergugat IVmenandatangani Perjanjian Bersama;Dengan demikian maka gugatan Penggugat tentang tuntutan uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang cuti tahunan danuang

,tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus demi hukumsejak putusan diucapkan;Menghukum Tergugat I untuk membayar hakhak normatif Penggugat denganrincian sebagai berikut:Uang Pesangon Rp1.510.333,00 x 9 bulan Rp13.592.997,00Uang Penghargaan Masa Kerja Rp1.510.333x4 bulan Rp6.041.332.00Jumlah Rp19.634.329,00Uang Penggantian hak sebesar 15%xRp19.634.329 Rp 2.945.149,00Uang proses

Exceptio Oilatoria (Gugatan Prematur).Gugatan Penggugat tentang tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak, uang cuti tahunan dan uang THR yang belumdilakukan proses perundingan melalui mediasi pada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Palu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14dan Pasal 83 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, haruslah dinyatakan tidak sah/cacat hukumsehingga gugatan Penggugat tidak

Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri para PENGGUGATharus dilaksankan, maka menghukum TERGUGAT untuk membayar hakpara PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak paraPENGGUGAT berupa : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang penggantian hak cuti, kekurangan upah, kerja waktu lembur, jaminanHalaman 4 dari 20 hal Putusan No.12/Pdt.SusPHI/2020/PN.Ptkhari tua (JHT), dan kekurangan THR tahun 2018 yang berjumlah sebesarRp.812.279.660 dengan rincian sebagai berikut :1.

PENGGUGAT (SAMIUN)Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari : Uang pesangon 2x9xRp.2.242.000Rp.40.356.000 Uang penghargaan masa kerja1x6x Rp.2.242.010 Rp.13.425.000 Perumkes 15% x Rp.53.808.000 Rp. 5.470.530 Penggantian hak cuti 12/25 x Rp.2.145.310Rp. 1.076.160 Kekurangan Upah dari tahun 20112019 Rp.34.181.487 Kerja waktu lembur dari tahun 20112019 Rp.98.625.837 Jaminan hari tua (JHT) dari tahun 20112019 Rp. 6.732.231 Kekurangan THR tahun 2018 Rp. 575.000JUMLAH Rp.203.069.915(Dua ratus tiga juta

MARUDUT TAMBA)Jumlah hak yang harus diterima terdiri dari : Uang pesangon 2x9xRp.2.242.000 Rp.40.356.000 Uang penghargaan masa kerja 1 x 6 x Rp.2.242.010 Rp.13.425.000 Perumkes 15% x Rp.53.808.000 Rp. 5.470.530 Penggantian hak cuti 12/25 x Rp.2.145.310 Rp. 1.076.160 Kekurangan Upah dari tahun 20112019 Rp.34.181.487 Kerja waktu lembur dari tahun 20112019 Rp.98.625.837 Jaminan hari tua (JHT) dari tahun 20112019 Rp. 6.732.231 Kekurangan THR tahun 2018 Rp. 575.000JUMLAH Rp.203.069.915(Dua ratus tiga

Rimba Megah Armada adalahperusahaan yang berbeda dengan badan hukum yang berbeda, sedangkantuntutan Para Penggugat berupa pembayaran uang pesangon, penghargaanmasa kerja, perumahan dan kesehatan, penggantian hak cuti, kekurangan upah,kerja waktu lembur, Jaminan Hari Tua (JHT) dan kekurangan THR terhadapTergugat sampai dengan tahun 2019, sehingga dengan demikian gugatan ParaPenggugat tidak jelas, kabur atau obscuur liberls, oleh karena itu telahsepantasnya gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim

Rimba Megah Armada, oleh karena itu tidak tepat tuntutan ParaPenggugat tentang pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja,perumahan dan kesehatan, penggantian hak cuti, kekurangan upah, kerja waktulembur, Jaminan Hari Tua (JHT) dan kekurangan THR tahun 2018 dibebankankepada Tergugat, mohon Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat dalamperkara ini;6.

1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi menentukan Anggota DPRDdiberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa pengusulan pimpinan partai politik dimaksud mempunyai mekanismetersendiri antara partai yang satu dengan partai yang lain yang anggotanyaterwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Bahwa bagi Partai Demokrat tata cara penggantian

Peraturan DPRDProvinsi Jambi No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, juga diatur dalamAD/ART Partai Demokrat;Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Partai Demokratmenyatakan; Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat menyatakan, bahwa;Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/201710.11.12.Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan keputusan Dewan PimpinanPusat;Bahwa penggantian

Masa Jabatan Tahun 20142019 hanyadidasari atas surat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai DemokratProvinsi Jambi;Bahwa mekanisme penggantian antar waktu) Anggota DPRD yangditerapbkan kepada Penggugat adalah cacat prosedur karena tidak terlebihdahulu mendapat persetujuan dan atau diusulkan oleh DPP PartaiDemokrat sebagai pihak yang berwenang untuk mengusulkan penggantianantar waktu Anggota DPRD dari Partai Demokrat;Bahwa benar DPP Partai Demokrat pada awalnya setuju menarikPenggugat sebagai Anggota

DPRD Provinsi Jambi dengan carapenggantian antar waktu, akan tetapi pengsulan penggantian antar waktutersebut tidak dilakukan dan telah dicabut/ditarik kembali oleh DPP PartaiDemokrat;Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.155750 Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016 tentang PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas namaIRMANTO, S.Pd., M.M.

Surat Gubernur Jambi Nomor S161.2/1552/SETDA.PEM4.2/V1/2016,tanggal 27 Juni 2016 hal Usul Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun20142019;2. Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor S.161.153447 Tahun 2014tanggal 162.4/794/DPRD/2016, tanggal 10 Juni 2016 hal PengusulanDrs. H. Hasani Hamid, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) a.n.Irmanto, S.Pd;3.