Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desatentang APB Desa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Peraturan Desa. tentang Perubahan APB Desa danPertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang PelaksanaanPerturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;e.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;d. Menetapkan bendahara desa;e. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa; danf. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milikdesa;g. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa;Halaman 86 dari 150 Putusan No.32/Pid.SusTPK/2018/PN. Palh.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,Peraturan Desa tentang APB Desa Rancangan Peraturan Desatentang Perubahan APB Desa, Peraturan Desa tentang PerubahanAPB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentangPelaksanaan Perturan Desa tentang APB Desa dan PerubahanAPB Desa;e.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, PeraturanDesa tentang APB Desa Rancangan Peraturan Desa tentangPerubahan APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desadan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang PelaksanaanPerturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;e.

Honny Maitimu) selama menjadi Ketua PengurusPPPSRS Kebagusan City memiliki kepribadian tidak jujur, melakukantindakan arogansi, tidak bertanggung jawab dan lebih banyakmenguntungkan pribadi dan kelompoknya bukan untuk kepentinganpara penghuni yang telah memenuhi kewajiban membayar iuran setiapbulan, sehingga selalu menimbulkan konflik dengan kepentingan parapenghuni serta menghambat program enam paket kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkandaya beli masyarakat

Honny Maitimu)memiliki kepribadian yang tidak jujur, bertindak arogansi dalammenyelesaikan setiap masalah, dan lebih mengutamakan kepentinganpribadi / kelompoknya dari kepentingan para penghuni dan menghambatprogram enam paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk menciptakanlapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.PEMBAHASAN .Berdasarkan ketentuanketentuan hukum yang dilanggar oleh tergugat1, Tergugat 2 dan tergugat 3 serta alasanalasan penggugat 1, dan Penggugat2mengajukan gugatan

Bila tergugat 1 dantergugat 2 memaksakan tindakan pemutusan aliran listrik dan air akandikenakan kepada pemilik dan penghuni yang tidak ada kaitan dengankewajiban pembayaran iuran tiap bulan , maka Tergugat 1, tergugat 2 danTergugat 3 telah menghambat program enam kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaandan meningkatkan dayabeli masyarakat.

Honny Maitimu) selaku Ketua PengurusPPPSRS Kebagusan City adalah hanya menjabat dalam satu periode tahun2013 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 09 Juli 2013 karenaselama menjabat telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PPPSRS Kebagusan City, sehingga selalumenimbulkan konflik dengan para penghuni serta Tergugat Il adalah salahsatu. penghambat utama program enam paket kebijakan ekonomipemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan dayabeli masyarakat.hal

Honny Maitimu) selaku Ketua Pengurus PPPSRS KebagusanCity adalah tidak sah, karena bukan pemilik unit, hanya sebagai penghuni unitsaja dan selama menjabat telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PPPSRS Kebagusan City, sehingga selalumenimbulkan konflik dengan para penghuni serta Tergugat Il adalah salah satupenghambat utama program enam paket kebijakan ekonomi pemerintah untukmenciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.Bahwa terdapat perubahan

Menetapkan kebijakan operasional Bank.TANGGUNG JAWAB :1. Direktur Utama dalam =melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnyabertanggungjawab kepada Bupati/RUPS melalui Dewan Pengawas;2. Pertanggungjawaban Direktur Utama dilakukan secara tertulis.Bahwa Direksi PD.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas Antar Kantor dan AntarBank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telah diterapkanserta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasi berdasarkan hasilrealisasi .10.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas Antar Kantor dan AntarBank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telah diterapkanserta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasi berdasarkanhasil realisasi .10. Menindaklanjuti saransaran yang disampaikan Kepala Bidang Kredit dan KepalaBidang Dana.11.

BKKEromoko .v Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD.

Merumuskan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan .7. Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengaturan Likuiditas antar Kantor danAntar Bank .8. Memastikan bahwa kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan telahditerapkan serta dilaksanakan secara konsisten .9. Bertanggungjawab atas pencapaian Rencana Kerja dan mengevaluasiberdasarkan hasil realisasi .10. Menindaklanjuti saransaran yang disampaiakan Kepala Bidang Kreit dan KepalaBidang Dana .11.

TENTANG MUTAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut mutah sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannyamenyatakan keberatan dan memohon kebijakan dari Majelis Hakim.;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatdalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutannya.

TENTANG NAFKAH IDDAHMenimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) setiap harinya selama Penggugat menjalanimasa iddah.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, Tergugatdalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan memohon kebijakan dariMajelis Hakim.

TENTANG NAFKAH ANAK :Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sampaidewasa atau mandiri sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan,dan terhadap tuntutan ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidaksanggup dan memohon kebijakan Majelis Hakim karena Tergugat hanyaberpenghasilan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketuntuan Pasal 41 huruf (b)Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf(c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan

Asas Kepastian HukumYang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas didalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiappengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraanpemilinan.

dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yangsangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan,padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkankeikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai denganperaturan penyelenggaraan pemilinan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, makaobjek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukanserangkaian kebijakan

Dengan demikian dalam perkara a quo keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan UndangUndang tidak menjadi wewenang dari PengadilanTata Usaha Negara Medan;Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan denganpenyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telahmengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagisemua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal iniPeradilan Tata Usaha Negara.

ditunjuk selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkanKeputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.343Huk/2006 tanggal 29Juni 2006 tentang Perubahan ke empat atas lampiran Keputusan GubernurBanten Nomor: 902/Kep.68Huk/2006 tentang Penetapan PenggunaAnggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD ProvinsiBanten TA.2006, Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan

Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuKepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :e Membantu dan merencanakan kebijakan pimpinan dalam bidangkebutuhan perlengkapan Sekretariat Daerah ;e Melaksanakan pengadaan atau penyediaan alat perlengkapan kantorPemerintah Provinsi Banten, sarana dan prasarana ;Sedangkan tugas dan tangggung jawab Terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten yaitu :Mengelola belanja operasi dan belanja modal ;

InCasu antara lain : Merencanakan kebijakan kebutuhan perlengkapan Sekretaris Daerah ,dan mengadakan pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana,dan alatalat perlengkapan kanitor ;. Bahwa, diakui benar, Terdakwa berdasarkan hakhakdan kewajibannyatelah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, kepada Nuraisah,S.IP selaku Pemegang Kas Biro Perlengkapan Provinsi Banten, yakni SuratNo: 900/981LK/2009., tanggal 28 September 2006 ; .

Bahwa pada bulan September 2014, TERGUGAT 2 membujuk denganmenawari pekerjaan untuk menjadi PNS kepada anak Penggugat yaituHalaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN MtrAstari Prima Setyorini, kareena TERGUGAT 1 mendapat jatah dari Jakartamelalui jalur khusus/kebijakan dan sanggup membantu untuk masukmenjadi PNS;Bahwa untuk mencari kebenaran informasi tersebut, kKemudian padatanggal 10 September 2014 anak Penggugat Astari Prima Setyo Rinibersama PENGGUGAT ingin datang ke rumah

Bukti Surat system seleksi CPNS Nasional 2014;Bukti formulir persyaratan masuk CPNS melalui jalur kebijakan;Bukti Surat pengantar nota dinas CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Register CPNS Pusat dan Daerah;Bukti Daftar Nominatif listing Kategori Pusat dan Daerah atas namagoao tdASTARI PRIMA SETYORINI;f.

Butki P8 berupa Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dari ASDI GITA MUKTIFANI, SE& ASTARI PRIMA SETYORINI, SH. untuk pembayaran tambahan DPHalaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pat.G/2018/PN MtrCPNS Jalur Kebijakan Tahun 2013 2014, menunjukkan bahwa Tergugattelah menerima uang dari Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermatisuratsurat bukti tersebut di atas ( bukti P1, P2, P7 dan P8 ) yangdikaitkan dengan

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai Surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 4.

Tambun Utara tertanggal27 Maret 2012 adalah kebijakan / kejujuran tergugat sebagai pengusahatanah kavling sesuai surat perjanjian tertanggal 21 Juni 2010 dalam pasal II(dua) : PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Akta jual beli tanah dan SPPT atasnama konsumen (pembeli) yang harus diurus oleh PIHAK PERTAMAapabila angsuran telah lunas biaya Akta jual beli ditanggung bersama 3.

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.e Sedangkan Terdakwa II M. Ali Afni,S,Sos selaku Bendahara BelanjaHibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1.

Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kotae Terdakwa Il M. Ali Afni selaku Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periodetahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan mengujikebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuaidengan perintah bayar atasan langsung bendahara.2.

/bulan,sedangkan KPU Provinsi tidak mengeluarkan kebijakan atau ketetapan atau SuratPerintah kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan pembayaran honorariumBendaraha Pembantu dengan honorarium yang ditetapkan dalam Surat KeputusanGubernur, maka dalam hal ini pihak KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dibebanitanggub jawab sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantuyang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur, melainkan hal ini merupakantanggung jawab KPU Provinsi Bengkulu, dengan perkataan

Objek sengketa bertentangan dengan Azas Kepastiuan Hukum,yaitu sebagaiman diuraikan di atas bahwa jelas tergugat dalammenerbitkan Objek sengketa tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara;2).

yang berwenangkepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c)Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana yangdimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018;Serta kebijakan

Mtr.pidana yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulanDesember 2018,Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur SipilNegara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberibatas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNSdimaksud sampai tanggal 30 April 2019.

Menetapkan kebijakan dalam pimpinan dan pengurusan Perusahaan.2.

No. 273 K/TUN/2009.i,KolusidanNepotisme.Karena : Asas Umum Pemerintahan yang baik tersebut meliputi asas sebagaiberikut :1Asas Kepastian Hukum yaitu, asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggara Negara ;Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraanumum

Undangundang Nomor. 9Tahun 1969 Tentang Penetapan Perpu Nomor. 1 Tahun 1969 Tentang BentukBentukPerusahaan Negara (dan segala aturan turunannya) dengan Undangundang Nomor.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (dansegala aturan turunannya) sebatas menyangkut tentang Pegawai Perusahaan Negarayang diidentikkan atau dipersamakan dengan Pegawai Negeri setelah berlakunyaUndangundang Nomor. 8 Tahun 1974 juncto Undangundang Nomor. 43 Tahun1999, maka hal tersebut merupakan kebijakan

dariTergugat tidak didukung bukti yang cukup sehingga hanya berita palsyHalaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Padt.G/2015/PN.Cjryang sengaja direkayasa oleh Tergugat dikarenakan ada kepentinganpersonal;18.Bahwa dasar dari pembayaran ganti kerugian adalah permohonan dariKepala Desa Mulyasari yang sebelumnya sebagaimana yang tertuang didalam surat Nomor : 573.2/418/08/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012,yang mana seharusnya Tergugat (Kepala Desa Mulyasari yang sekarangmenjabat) harus meneruskan kebijakan

CjrBupati dalam menjalankan kebijakan di bidang pertanahan maupun dalamhal menganggarkan terkait dengan kebijakan pertanahan di daerahsehingga dengan demikian dengan adanya kewenangan / tugas & fungsiyang dimiliki organisasi tersebut maka sudah sepatutnya BagianPemerintahan Umum & Otda ditarik pula sebagai pihak dalam perkara aquo..

posita dalam gugatan makaPenggugat telah mengungkit / membahas mengenai hal hal yangberkenaan dengan tugas & fungsi dari Bagian Pemerintahan Umum DanOtda berkenaan dengan permasalahan tanah objek sengketa namunPenggugat sama sekali tidak menjadikan organisasi tersebut sebagai pihakdalam perkara a quo namun langsung menunjuk kepada Bupati Cianjursebagai salah satu Pihak dalam gugatan, padahal sebenarnya keberadaanBagian Pemerintahan Umum & Otda a quo bertugas untuk membantuBupati dalam menjalankan kebijakan

di bidang pertanahan maupun dalamhal menganggarkan terkait dengan kebijakan pertanahan di daerahsehingga dengan demikian dengan adanya kewenangan / tugas & fungsiyang dimiliki organisasi tersebut maka sudah sepatutnya BagianPemerintahan Umum & Otda ditarik pula sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa selain itu gugatan menjadi kurang pihak apabila Penggugat tidakmelibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Pihak dalamperkara a quo, padahal lembaga tersebut merupakan perwakilanmasyarakat Desa

;Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E Tendering :Tata Cara ETendering II. Aktivitas Pemilinan Metoda ETendering Nomor 2.Pelaksanaan Pemilihan huruf a.

;Bahwa lebih dari itu, memperhatikan ketentuan teknis PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa PemerintahNomor 18 Tahun 2012 Tentang E Tendering khususnya pada ketentuanPasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan:Pasal 1 angka 1E Lelang adalah metoda pemilihan penyedia barang / pekerjaankontruksi / jasa lainya secara elektronik untuk semua pekerjaanyang dapat diikuti oleh semua penyedia barang / pekerjaankontruksi / jasa lainya yang memenuhi syarat."

Putusan Nomor : 57/G/2018/PTUN.BDG"Masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi SederhanaPerorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasilPelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahanbanding selama 3 (tiga) hari kerja setelan menerima jawabansanggahan. ; Bahwa jauh dari itu, berkenaan dengan masa sanggah juga diaturdalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Nomor 18/2012 Tentang E Tenderingberkenaan dengan tata cara e tendering

;Disamping itu penyusunan jadwal masa sanggah telah sesuai pula denganLampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / JasaPemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E Tendering Bagian II AktifitasPemilinan Metode E Tendering angka 2 Pelaksanaan Pemilihan huruf aPembuatan Paket dan Pendaftaran yang menyatakan : 4) Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan harikalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yangdiatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Putusan Nomor : 57/G/2018/PTUN.BDGdalam peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP)sesuai penjelasan pasal 109 ayat (8) Perpres Nomor 4/2015, bahwa berdasarkantahapan tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di atas, makatahapan pelaksanaan lelang diakhiri dengan pelaksanaan kontrak, hal tersebutjuga terjadi dalam perkara aquo yang mana apabila Tergugat telah menyampaikanhasil pemenang lelang maka ditindaklanjuti dengan tahapan pelaksanaan kontraksehingga atas dasar

Citra Aditya Bakti Bandung 1997:533);Menimbang, bahwa apabila sikap perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkanJurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 536 K/Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007 yangdalam pertimbangannya menyatakan : "Panitia Anggaran adalah Alat KelengkapanDewan yang bertugas melaksanakan kebijakan dan keputusan Dewan atau PimpinanDewan. Apakah suatu ketaatan terhadap mekanisme organisasi (dalam hal ini KeputusanRapat Pimpinan Dewan yang diperluas) merupakan sebuah pelangaran?

menjadi 2 (dua) yaitu bersifat pengaturan danpenetapan, yang kemudian dalam hal penetapan oleh Pasal 3 ayat (2) dibagi lagi menjadi2 (dua) bentuk yaitu meliputi Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerahdan secara eksplisit ditegaskan pula dalam Penjelasan Umum butir 7 UU No. 32 Tahun2004 yang menjelaskan "Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakantugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya, serta atas kuasa peraturanperundang undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan

,MH., dalam menilai suatu kasus yang menurut Majelis Hakim cukupidentik dengan perkara a qou yang mana beliau berpendapat "Diskresioner atau wijsheidmerupakan wewenang yang dimiliki oleh Aparatur Negara termasuk Dirjen Bea danCukai dalam menentukan persetujuan pembebasan dan atau keringanan pada 17perseroan terbatas, bahkan seringkali terjadi kebijakan ini dilaksanakan denganmekanisme atau tidak menempuh prosedur atau cara cara yang ditempuh dalamkeadaan normal (kewenangan aktif) demikian wijsheid

dan peraturan kepala daerah" danPasal 145 ayat (2) UU W. 32 Tahun 2004 yang menyatakan "Perda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atauperaturan perundangundangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah "sertaPenjelasan Umum butir 7 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan "Penyelenggarapemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dantanggungjawabnya, serta atas kuasa peraturan perundangundangan yang lebih tinggidapat menetapkan kebijakan

Selama kriteria yang dimaksud belum adasecara formal dan mengikat, sulit akan terciptanya "pedoman pengendalian konflik",apalagi mengingat perlunya klasifikasi konflik, untuk menentukan kepentingan manayang harus dimenangkan dan yang mana dikalahkan" (vide "Kebijakan Publik" olehProf.DR.M.Solly Lubis, SH., Penerbit. CV.

WIRA USAHA mendapat ganti rugi sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Bahw Saksi pernah melakukan pembayaran ganti rugi lahan milik masyatakat;Bahwa syarat sah untuk mendapatkan ganti rugi lahan tanam tumbuh, yaitudokumen / suratsurat harus ditandatangani oleh pemohon, apabila dokumen /SuratSurat tidak ditanda tangani oleh pemohon maka tidak sah dan tolak olehperusahaan;Bahwa perusahaan mempunyai kebijakan dalam ganti rugi lahan tanamtumbuh tersebut;Bahwa yang mendapat ganti rugi lahan saja, tanam

WUL yang saat itu dijabat oleh Sadr.RUDY HARMADAN karena sepenuhnya kebijakan persetujuan pembayarandilakukan oleh Sdr.

WIRA USAHA TAMA LESTARI;Bahwa menurut Saksi perubahan data reil yangdilakukan dilapangan atas kebijakan Pak RUDY HARMADAN sebagaipimpinan;Bahwa aslinya P3B yang ditanda tangani semua, petaini yang ada di komputer, pohon ini yang ada di survei dilapangan untukmenemukan pihak perusahaan dengan pemilik tanah ternyata pohon ini tidakada:halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN KIkBahwa apabila beje dan purun tidak dihargaiPerusahan maka masyarakat tidak mau menjual, kalau dibayar ganti rugilahannya

WUL, karena galam jenistanaman liar;Bahwa perusahaan mempunyai kebijakan dalam gantirugi lahan tanam tumbuh milik masyarakat;Bahwa yang mendapat ganti rugi lahan saja, dan bejetidak mendapat ganti rugi dari Perusahan PT. WUL;Bahwa jumlah lahan tanam tumbuh yang mendapatganti rugi yang Saksi ketahui dari perusahaan PT. WIRA USAHA LESTARIsekitar 60 Hektar;Bahwa 1 Hektar lahan yang tidak ada purun dan bejedilahan tersebut dihargai oleh perusahaan PT.

memberikan keterangan sebagaiberikut : Bahwa Saksi bekerja di PT WUL sejak tahun 2013sampai dengan Tahun 2016; Bahwa Saksi pernah diperintah oleh terdakwa RUDYHARMADAN agar data tanam tumbuh yang tidak termasuk areal ganti rugidipindah ke areal yang terdapat ganti rugi; Bahwa awalnya saksi sempat mempertanyakanmengapa data tanam tumbuh yang awalnya tidak ada menjadi adatersebut harus dibuat dan Terdakwa RUDY HARMADAN menerangkanbahwa terdakwa akan bertanggung jawab sebagai Manager yangmengambil kebijakan

Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya pada halaman 2 yang menyatakan :Bahwa jumlah jam mengajar dan bimbingan penggugat terhadap mahasiswatidak lagi sesauai dengan peraturan, digantikan oleh dosen yang lain tampa adapemberitahuan kepada Penggugat terlebih dahulu.Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum,karena sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas adalah Ini kebijakan Ka.Prodi karena yang bersangkutan tidak masuk kerja, jika kebijakan tersebut tidakdilakukan

danadanya pemotongan gaji penuh pada bulan November 2015 sedangkan padamasa itu penggugat dalam masa tugas belajar.Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum,karena tidak benar ada penahanan gaji November 2015 melainkan gaji tersebuttidak dibayarkan karena yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja dalam bulanNovember 2015 satu bulan penuh dan telah disepakati oleh Penggugat dalamberita acara pertemuan tanggal 2 Desember 2015., yang hasil pertemuannya jugamemberikan kebijakan

;Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah benar, karena kebijakan tersebut diambilOleh Yayasan Ceria Buana sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Perjanjian KerjasamaNo. 001/SPK/YCB/VI/LBS2013 pada tanggal 26 Juni 2013, yang menyatakan :Qoute :Apabila pihak kedua telah mendapatkan biasiswa BPPDN maka pihak keduabersedia mengembalikan sejumlah biaya kuliah yang telah dikeluarkan oleh PihakPertama;Unqoute.Berdasarkan alasanalasan Tergugat pada butir 15 (sembilan) tersebut diatas,maka berdasarkan hukum dalil gugatan

Penggugat tersebut dikesampingkan,karena Penggugat dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, dan bahkan mengadaada;16.Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya pada halaman 3 yang menyatakan :Bahwa terhitung mulai bulan Februari penggugat tidak lagi hadir dikarenakangaji bulan januari 2016 ditahan oleh pimpinan;Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar, tapi kebijakan tersebutdilakukan oleh STIKes Ceria Buana berdasatkan hukum, dengan alasan :e Bahwa terhitung awal 1 Februari 2016 sampai

Bahwa atas kesepakatan tersebut oleh Bupati terdahulunya telahmelakukan kebijakan atas kehendak tersebut diatas yaitu penunjukkantempat/lokasi baru sebagai pengganti tanah Beirafu di KelurahanUmanen Km 4 Jurusan Sesekoe sesuai dengan Surat Bupati Dati II Belutanggal 7 Agustus 1996 Nomor : Bap / 050 / 206 / VIII / 1996 Perihal :Rencana Pembangunan Kantor Makodim 1605 Belu yang baru.11. Bahwa oleh karena permasalahan ini tetap tidak jugaterselesaikan Pada tahun 1984 oleh Pemda Kab.

SedangkanPejabat yang paling berwenang dan penentu kebijakan (Stake Holder) sertaPemegang Administrasi terhadap selurun Barang Milik Negara adalahMenteri Keuangan Republik Indonesia, dalil tersebut sejalan denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 Tentang PenataanPemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia.

pembangunan yang dilakukanoleh Kodim 1605 yang belum mendapatkan izinnya pada saatitu, dan teguran tersebut tidak terkait dengan PemerintahanDaerah mengenai status hak Kepemilikan atas tanah yangdikuasai Tentara Nasional Indonesia Angkat Darat (TNI.AD)/Kodim 1605 Belu;Bahwa Bupati Dati II Belu terdahulu dalam Surat Nomor: Bap/050/206/VIII/1996 tanggal 7 Agustus 1996 Perihal RencanaPembangunan Kantor Makodim 1605 Belu yang terbaruterletak di Kelurahan Umanen Km. 4 Jurusan Dusun Sesekoelama, adalah Kebijakan

oleh Bupati Dati II BeluAtas Permohonan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat(TNI AD) dalam hal ini Kodam IX ~ Udayana untukPembangunan Kantor Makodim 1605 Belu, guna untukKepentingan Umum demi keamanan nasional sesuai Undang Undang Nomor :2 Tahun 2012 tentang Pengadaan = Tanahbag Pembangunan untuk Kepentingan dan ini merupakanTugas dan Wewenang Pemerintah Dati Il Belu yang beradadiwilayah daerah;Bahwa dalam Surat Bupati Dati Il Belu) tersebut memuat 3(tiga) hal penting yang dijadikan dasar Kebijakan

Dati Il Belu telah dilakukan teguran jangan membangun karena bangunantersebut tidak punya IMB sesuai dengan recana tata kota Atambua.Menimbang, bahwa Bupati Belu terdahulunya (Tergugat II) telahmelakukan kebijakan yaitu penunjukkan tempat/lokasi baru sebagai penggantitanah Beirafu di Kelurahan Umanen Km 4 Jurusan Sesekoe sesuai denganSurat Bupati Dati Il Belu tanggal 7 Agustus 1996 Nomor : Bap / 050 / 206 / VIII /1996 Perihal : Rencana Pembangunan Kantor Makodim 1605 Belu yang barudan oleh karena

Pengelola, penyelenggaraan dan kebijakan"perusahaan" dilakukan oleh pihak Reno Halsamer. Pihak Reno Halsamerhal. 3 dari 70 halaman putusan Nomor 300/Pid.B/2014/PN Dpssebagai operator wajib menjalankan perusahaan dengan baik.

Pengelola, penyelenggaraan dan kebijakan"perusahaan" dilakukan oleh pihak Reno Halsamer. Pihak Reno Halsamersebagai operator wajib menjalankan perusahaan dengan baik.

adalah perjanjian kerjasama pengelolaantanah dan bangunan antara terdakwa selaku pihak pertama dengansaksi Reno Halsamer selaku pihak kedua, dimana pihak pertamadalam kerjasama tersebut menyediakan Modal berupa tanah danbangunan yang berlokasi di Jalan Setia Budi no 10 Kuta Badungdengan Sertifikat No. 36 / Desa Kuta seluas 4900 M2 atas namaACHMAD HARRIS dan bangunan yang dalam keadaan rusak / tidaklayak pakai, dan suatrn saksi selaku pihak pengelola akan melakukan" Wpengelolaan, penyelenggaraan, dan kebijakan

Dalam opininya majalah Tempomenulis, pemerintah mesti memikirkan cara agar kebijakan yangdiambil menguntungkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Berikut inikutipannya: Keberadaan taksi berbasis teknologi digital selayaknyaHalaman 12 dari 148 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/201810.tidak dilihat dari perspektif yang sempit.

Tentunya, kebijakan pemerintah yangberkeadilan menjadi kunci penting untuk meminimalisirkonflik yang bisa kembali terjadi di depan, serta memastikanbahwa seluruh pihak merasakan keadilan yang sama;Di Belgia.Halaman 66 dari 148 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2018Taksi konvensional dan Uber di Belgia pun turut terlibatdalam konflik. Protes yang dilayangkan tentunya tak lain takbukan adalah mengenai ketidakadilan yang ada dalamkompetisi antara keduanya.

Putusan Nomor 15 P/HUM/2018meramu kebijakan yang paling sesuai untuk pihakpihakyang terlibat di dalamnya;e.

Perusahaan tersebutdianggap melakukan layanan yang tidak aman karenamenerapkan ~ kebijakan perusahaan yang longgar.sebagaimana dilansir CNBC, 64 kota dan 39 negara bagiandi AS telah memberlakukan peraturan mengenai perusahaanHalaman 70 dari 148 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/201849.50.51.taksi online. Peraturan tersebut mengharuskan agar masingmasing pengemudi yang terdaftar di perusahaan taksi onlineuntuk memiliki lisensi yang sesuai dengan standarkeamanan;f.

Bahwa pengaturan mengenai angkutan sewa khusus yang akanditetapbkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentangAngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum TidakDalam Trayek merupakan kebijakan yang bersifat nasional,penting, strategis, dan mempunyai dampak luas dimasyarakatserta bersifat lintas sektoral maka pembahasannya dilakukanditingkat Menko Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan padatanggal 9 Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017;66.

Dari sini saksi menemukan adanya suatu kewenangan karena hal ini terkaitdengan pengelolaan keuangan daerah, di dalam pengelolaan keuangan daerah dalamPP No. 58 tahun 2005 di dalam Permendagri No. 59 tahun 2003 dan Permendagri No.13 tahun 2006, Kepala Daerah itu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.Karena memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, maka Kepala Daerah inimemegang kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan penggunaan keuangan daerah,hal itu tentunya dituangkan dalam APBD

Bupati tidak berwenangmengambil kebijakan apapun ;Bahwa pemahaman terdakwa terhadap surat dari Ketua DPRD Jember tanggal27 Juli 2005 No. 179/563.1/436.2/2005 tersebut, bahwa di DPRD tidak adabantuan hukum dan surat tersebut bersifat umum dan kelembagaan dan bukanPerson, lalu terdakwa meminta pertimbangan pada Set.Da apa yang menjadidasar hukumnya dengan memberi acc.

Bupati/terdakwa kepada Kepala Bagian Hukum ;Bahwa pada saat memberi surat kuasa kepada Kabag Hukum, Mujoko sudahmenjabat sebagai Kabag Hukum, menerima kuasa karena jabatannya / ex officio;Bahwa surat kuasa tersebut bukan merupakan kebijakan baru dari terdakwaselaku Pj. Bupati, ini hanya merupakan teknis administrasi, Plt.

Hanyamelaksanakan tugas saja, bertanggung jawab kepada Gubernur ;Bupati difinitif yang punya kebijakan, Bupati difinitif bertnggung jawab kepadaMendagri ;sebelum tanggal 1 Agustus 2005, lalu tanggal 1 Agustus 2005 diganti olehMujoko, hasil dari Baperjakat, terdakwa hanya meneruskan saja ;Bahwa terdakwa tidak ingat pada tanggal 4 Agustus 2005 saat memberi kuasatersebut telah ada perkara, terus terang surat kuasa tersebut dibuat supayatardakwa sebagai Pj.

Kebijakan yang ternyata didukung dan berlandaskan pada Pasal 2ayat (2) butir 22 huruf b Perda 20 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Jember,yang mengatur diberikannya bantuan hukum untuk legislatif dan eksekutif dalam kontekskedinasan ;Bahwa dengan demikian jelas terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan jabatandengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) butir 22 huruf b Perda 20 tahun 2000 tentangKewenangan Daerah Kabupaten Jember tersebut.