Ditemukan 44858 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2013 — Upload : 12-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1260 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2013 — LIM PO LI als KADIMAN >< BADAN OTORITA BATAM/BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM, dk
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan Pendaftaran Tanah sebagaibukti Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah dan telah sesuai denganapa yang diatur didalam UndangUndang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960Pasal 19 ayat 1 menyebutkan:"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuanketentuan yangdiatur dengan Peraturan Pemerintah "Bahwa dengan telah didaftarkan dan telah dilakukan pembayaran pajakIPEDA jelas dan terang pemerintah
    Bahwa dengan demikian jelas faktanya bahwa tanah yang menjadi objeksengketa dalam perkara a quo sudah dikuasai dan digarap oleh KeluargaPemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat jauh sebelum berlakunyaUndangundang Pokok Agraria yang baru diundangkan tanggal, 24September 1960;.
    Bahwa sesuai ketentuan Undangundang Pokok Agraria No. 5 Tahun1960 yang baru diundangkan dan berlaku pada tanggal 24 September1960, jelas di sebutkan bahwa untuk semua peraturan tentang hakkebendaan didalam Buku Il KUHPerdata (kecuali mengenai hypotheek)dinyatakan dicabut, termasuk pula peraturan mengenai pemilikan atastanah berdasarkan verjaring (Pasal 1946 s/d 1966 KUHPerdata) jugadicabut;Namun demikian penerapan hukumnya dan sudah menjadiYurisprudensi, dalam hal bilamana timbul sengketa mengenaiPemilikan
    mengingatpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telahsalah dan keliru menilai Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugattidak dapat mengklaim terhadap tanah objek sengketaBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam pertimbanganhukumnya halaman 35 alinea 2 putusan, mempertimbangkanMenimbang, ...oahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 berupa SuratTanda Pendaftaran (Registrasi) Nomor KAD.49/STP/BTM/1969 danNomor KAD.50/STP/BTM/1969, masing masing tertanggal 9 Agustus1969 yang dikeluarkan Kantor Agraria
Pengadilan PTA MALUKU UTARA Perdata Waris
Register : 01-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTA MALUKU UTARA Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.MU
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pembanding vs Terbanding
272 — 172
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agraria danTata Ruang Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia KepalaKantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara, Cq. Kementerian Agraria danTata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor PertanahanKabupaten Halmahera Utara dahulu sebagai Tergugat Il. Sekarangturut Terbanding Il Dahulu dijabat oleh Sdr. Ruslan Pauwah, S.IP;3. DPP Muhammadiyah Cg.
    Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Vide, Alinea KeIll, Hal. 92 Hal. 95, Alinea ke Il) Jo.
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-07-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 58/Pdt.P/2014/PAJU
Tanggal 16 Juli 2014 — PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III
25 — 4
  • . , Jakarta Utara, atas tanah telah diterbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 446 tertanggal18021982 yang kemudian ditingkatkan statusnyamelalui Surat Keputusan Mentri Agraria/KepalaBPN No.9 tanggal 2 Juli 1997 menjadi SerifikatHak Milik No. 697 tanggal 5 September 1997 atasnama almarhum PEWARIS dengan batasbatassebagaimana tercantum dalam Surat UkurNo. 1640/1982;b. Rekening Tabungan pada Bank BRI sesuaiRekening Koran yang dilegalisir pihak Bank BRItertanggal07072011 4;~ ===c.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-11-2019 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 488/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 2
  • KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR/BPN) BADAN PERTANAHAN KOTABANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.586Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu KotaBandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca berkas perkara;Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkarayang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat datang diwakili olehdalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD TBRONI,SH.CLI dan PANJI UTAMA,SH.Advokat pada Lembag
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Krg
Tanggal 15 Juli 2021 — Bank Syariah Bukopin Surakarta
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
85 — 9
  • Bank Syariah Bukopin Surakarta
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
    :::::cceeeeceeeeeeeeeeteeeees TURUT TERGUGAT I;Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yangberalamat di JI. Lawu No. 202 Tegalsari, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar;Yang selanjutnya disebut SDagal .............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-04-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — YOHANNA DE MEYER VS I. GUBERNUR JAWA TIMUR., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SIDOARJO;
94 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur (sekarangKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur)tanggal 29 Juli 1978 Nomor D.A/C.1/SK/15/GG/1978 tentang PemberianHak Milik kepada Moch. Umar, dkk. (153 orang);Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan(disqualificatoir exception) karena:a.
    Keputusan objek sengketa merupakanpemberian hak milik terhadap tanah HakPakai bekas Hak Gogolan Tidak Tetap yangtelah sesuai dengan kriteria yang diatur dalamKeputusan Bersama Menteri Agraria danHalaman 53 dari 79 halaman.
    (pemberian hak atas tanah) kepada para Gubernur/ Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kedudukan tugasdan fungsinya selaku alat pemerintah (pusat) yang didalam penyelenggaraannya seharihari dilakukan olehinstansiinstansi agraria di daerahdaerah;Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yangdiberikan kepada para Gubernur/Bupati/WalikotamadyaKepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagaialat pemerintah dalam pelaksanaannya harus tetapdilakukan oleh instansi Agraria di daerahdaerahberdasarkan
    Peraturan Perundangundang Agraria yangberlaku;b.
    Nomor 2Tahun 1960 tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan UndangUndang tentang PokokPokok Agraria Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4jJuncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat,maka Penggugat/Pemohon Kasasi sudah terputus hubunganhukumnya dengan tanah yang di atasnya diterbitkan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa;Halaman 89 dari 79 halaman.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 08-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2792/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DARWIS, SH
Terdakwa:
NOVI ARIFIANTI BINTI ZAINUL ARIFIN
149 — 17
  • Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Menyatakan barang bukti berupa :

    • - 6 lembar fotocopy legalisir bukti transfer

    - 9 lembar fotocopy legalisir surat pernyataan

    - 5 lembar slip transfer dan tanda terima

    - 2 lembar print foto

    - 1 bendel rekening koran Bank Mandiri

    - 1 bendel bukti percakapan

    - 3 lembar hasil pengumuman dari Kementrian Agraria

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1613 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — MUHAMMAD bin USMAN, dkk vs NEGARA RI.,Cq. PEMERINTAH RI.,Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.,Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI, dkk
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembar bin Arifin;Bahwa, ternyata pada tanggal 7 Mei 1979, Tergugat secara melawan haktelah menerbitkan Surat Keputusannya Nomor Dirag 16/64/Hp/Us1979,sehingga pada tanggal 21 Mei 1979, Tergugat IV (yang pada waktu itumasih bernama Sub Direktorat Agraria) telah menerbitkan Sertipikat HakPakai Nomor 6/Sim. III Siping dengan luas 76.750 m?
    Soegondo menyatakan padatahun 1965 pernah melakukan upaya pengurusan statuskepemilikan tanah dengan mengirim surat ke Agraria untukpembuatan sertifikat, namun tidak satupun bukti surat yangdapat diajukan oleh Termohon Kasasil/Tergugat dan/atauTurut Termohon Kasasil/ TergugatIl untuk menunjuk danmembuktikan bahwa nama Drh.
    Nomor 5 Tahun1960 Tentang Agraria : hak pakai dapat diberikan selamajangka waktu) yang tertentu. atau. selama tanahnyadipergunakan untuk keperluan yang tertentu. yang berartipenggunaan tanahnya telah berakhir dan diakhiri. Apalagitanah yang dikuasai Termohon Kasasil/Tergugat! dan/atauHal. 61 dari 102 Hal.
    Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria : Hakpakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atauselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yangtertentu. yang berarti penggunaan tanahnya telah berakhirdan diakhiri.
    Nomor 5Tahun 1960 Tentang Agraria : hak pakai dapat diberikan selamajangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakanuntuk keperluan yang tertentu. yang berarti penggunaan tanahnyatelah berakhir dan diakhiri.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-07-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 42/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat:
AMRI
Tergugat:
kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang
Intervensi:
THE KRISTIANDRA
227 — 137
  • Bahwa sesuai yang telah diuraikan diatas bukti penguasaan tanah berdasarkanadanya peralihan hak kepemilikan terhadap objek sengketa sudah kuat dansempurna sesuai pasal 26 ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentangUndangundang Pokok Agraria yaitu jual beli, penukaran, penghibahan, pemberiandengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur denganperaturan pemerintah;7.
    42/G/2021/PTUN.SRG8. bahwa dalil posita gugatan Penggugat yang pada intinya Tergugat telah melanggarPeraturan PerundangUndangan yang berlaku sehingga dengan terbitnya sertipikata quo mangakibatkan proses permohonan pengukuran dan pemetaan kadasteralatas nama Penggugat tidak dapat dilanjutkan, dengan ini Tergugat menanggapinyasebagai berikut:a. bahwa Tergugat dalam penerbitan dan pemeliharaan data atas sertipikat aquo mempedomani UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria
    Bahwa Tergugat Il Intervensi dalam mengajukan permohonan hak danTERGUGAT dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek sengketaadalah sudah sesuai dengan peraturan perundangundang yang berlaku,yaitu Pasal 19 dan Pasal 23 Undangundang No. 5 Tahun 1096 tantangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria jo Pasal 24 dan Pasal 26Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah JoPeraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Halaman 35 dari 80.
    Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan obyek sengketa Sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) atas nama TERGUGAT INTERVENSI II telah sesuaidengan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 19 danPasal 23 Undangundang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria bab Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Berdasarkan
    Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkan denganObjek Sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tangerang in casu Tergugat terbukti secara hukum berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 5/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : INTAN TAMPUBOLON Diwakili Oleh : ERIKA LT. HUTABARAT, SH
Terbanding/Tergugat : Victor Tampubolon,SH.,MM.
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Dolok Jior
55 — 80
  • Bahwa Edison Tampubolon dan Naek Bachtiar Tampubolon adalahsaudara kandung (adik/kakak kandung) dari Tergugat, oleh karenanyaberdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 76 ayat(2), (3) maka seharusnya Edison Tampubolon dan Naek BachtiarTampubolon tidak dapat dijadikan saksi dalam penerbitan sertifikat Tergugat;12.
    Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.121/Tahun 2017tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan :Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaldan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengansosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantumdalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala
    dilakukan penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 121/Dolok Jior/2017 atas nama Tergugatpada tanggal 21 Juni 2017 dan Surat Ukur Nomor 67/Dolok Jior/2017tanggal 21 Juni 2017, atas tanah seluas 1.023 m2 (seribu dua PuluhTiga meter persegi), yang terletak di Desa Dolok Jior, KecamatanSigumpar, Kabupaten Toba Samosir;Bahwa perlu juga ditegaskan dalam penerbitan sertipikat aquo Turut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Ketentuan Dasar PokokPokok Agraria
    PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti Pembanding /Terbandingsemula Penggugat yaitu bukti P6, P7,P8 dan P9 hanyalah berupa bukti suratHalaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2020/PT MDNPernyataan dibawah tangan yang menurut hemat majelis Hakim tingkatbanding juga bukanlah merupakan bukti kepemilikan sebagaimana didalilkanoleh
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim tingkat banding berpendapatbahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding/Pembanding semula Tergugattelah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya yaitu sebagai pemilik atasobyek terperkara sebagaimana tercantum dalam Sertipikat
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 53/PDT.G/2013/PN.CBN
Tanggal 17 Maret 2014 — Perdata Pengugat: - ROBERTUS HADINATA GUNAWAN Tergugat: - OEY KIM HAN - KHOE MOE ING - BUDI SANTOSO
151 — 9
  • Bahwa, GOUW YOK THIM meninggal dunia pada Hari Kamis 12 Juni 1975karena sakit, sepanjang hidupnya HOUW YOK THIM tetap memilihkewarganegaraan asalnya yaitu Warga Negara Tiongkok, sehinggadikategorikan sebagai Warga Negera Asing (WNA) ;Bahwa, sedangkan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria dinyatakan hanya warganegaraIndonesia yang dapat mempunyai hak milik ;Bahwa, pada Pasal 21 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar
    Pokokpokok Agraria lebih tegas lagi dinyatakan bahwa :Orang asing yang sesudah berlakunya Undangundang ini memperoleh hak milikkarena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan,10demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelahberlakunya Undangundang ini kehilangan kewarganegaraannya wajibmelepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak itu didalam jangka waktu tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.
    Bahwa, tindakan GOUW YOK THIM sebagai Warga Negara Asing yangmenjual tanah dan bangunan tersebut kepada GOUW KWAT TJIAW NIO(Setiawati) dan selanjutnya GOUW KWAT TJIAW NIO (Setiawati) menjualkembali kepada Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Para Tergugat selakupenyewa yang sah selama kurang lebih sudah 77 tahun dan akan memutuskanbegitu saja hak sewa yang masih melekat atas tanah dan bangunan tersebutadalah melanggar Undangundang Pokok Agraria dan Undangundang No.4Tahun 1992 tentang Perumahan dan
    Bahwa, GOUW YOK THIM meninggal dunia pada Hari Kamis 12 Juni 1975karena sakit, sepanjang hidupnya HOUW YOK THIM tetap memilihkewarganegaraan asalnya yaitu Warga Negara Tiongkok ;Bahwa, sedangkan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria dinyatakan hanya warganegaraIndonesia yang dapat mempunyai hak milik ;13Bahwa, pada Pasal 21 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria lebih tegas lagi dinyatakan bahwa
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
DRS. H. AHMAD SAYUTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
ARIFIN WIJAYA
196 — 147
  • Amat bin Busamah memiliki tanah empangseluas 34.270 Myang terletak di Desa Tanjung Pasir, KecamatanTeluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat (Sekarang telahberubah menjadi Propinsi Banten), sebagaimana Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria No. 76/VIII/Insp.C/50/1964 tanggal 31 Desember 1964,dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Empang Haji Sue (Sekarang PT.
    Amat bin Busamah memiliki objektanahberupa tanah empang seluas 34.270 M/*berdasarkan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.76/VIII/Insp.C/50/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang terletak di DesaPutusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.Srg.Halaman 9 dari 80 halamanTanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, PropinsiBanten (dahulu Propinsi Jawa Barat);e. Bahwa sampai dengan meninggalnya H.
    Amat bin Busamah(Kakek Penggugat) adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanahobjek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria No.76/VIII/Insp.C/50/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang sekarangmenurut Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor218/Tanjung Pasir tertanggal 27 November 1996, Gambar SituasiNomor 10907 tertanggal 03 Juli 1995 seluas + 34.270 M?
    Arifinwijaya bukan berasal sari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria No.76/Vill/Insp.C/50/1964 tanggal 31 Desember1964, maka permohonanpembatalan sertipikat hak milik atas nama Sdr. Arifin Wijaya sangatlahtidak berdasar dan PENGGUGAT telah salah menggugat.
    JawaBarat tanggal 31 Desember 1964 No.76/VIll/Insp.C/50/1964, dan lampiran Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember1964 No. 76/VIII/Insp.C/50/1964;(Fotokopi dari fotokopi);Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda TandaPembayaran Ipeda Tahun 1983 No.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-07-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 73/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
ZAKA NUR ALAMSYAH RITONGA, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.TEKARDJO ANGKASA
2.MARIANA LIM
3.DRS.BENNY BASRI DAN MIE MIE MARIANI
271 — 195
  • PUTRI NADHIRA, S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat pada KantorKementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, berkedudukan di STM No.7Kampung Baru) Medan di kota medan, ProvinsiSumatera Utara dengan alamat domisili elektronikpmppkotamedan@gmail.com berdasarkan surat kuasaNomor :437/Sku12.71.MP.02/VIII/2021, Tanggal 5Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagaiweesescncecoes TERGUGAT ;2.
    Azas Kepastian Hukum Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat,bertentangandengan UU No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Knususnya Pasal 19 angka 1, 2Halaman 22Perkara No.73/G/2021/PTUNMDNdan 3 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga Objek Gugatanbertentangan dengan PP No.24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Khususnya Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 karena Tergugat sudahmenerbitkan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik yang sudah dijelaskan diawalSurat
    Pasal 4 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentang UndangUndangPokok Agraria dan hingga saat ini tidak ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap menyatakan Grant Sultantersebut merupakan hak atas tanah dalam ke5 (lima) objeksengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.3.10.Bahwa sedangkan~ dalil Penggugat yang menyatakanberdasarkan keputusan Pepelrada No.
    Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya padahalaman (11) dan (12) alasan gugatan Penggugat padapokoknya;2.1..Menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur, kesalahanpenerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidakbenar dan kesalahan lainnnya bersifat administratif,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo. 107 PeraturanMenteri Agraria / Kepala BPN No.9 tahun
    Pasal 4 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentang UndangUndangPokok Agraria dan hingga saat ini tidak ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap menyatakan Grant Sultantersebut merupakan hak atas tanah dalam ke5 (lima) objeksengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.3.10. Bahwa sedangkan~ dalil Penggugat yang menyatakanberdasarkan keputusan Pepelrada No.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-09-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 739/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 7 April 2021 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA JAKARTA SELATAN
119 — 63
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA JAKARTA SELATAN
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAJAKARTA SELATAN, beralamat di JI. H.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-07-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 17 Maret 2020 — KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE
116 — 26
  • KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional RI di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional PropinsiMaluku Utara, Cg. Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate,beralamat di JIn.
    dapatdilaksanakan harus disesuaikan wilayah administrasi terlebih dahulu termasukpenyesuaian nomor haknya dan pada posita jawaban point 7 (tujuh) Turut TergugatIl menyatakan bahwa kurang tepat apabila Turut Tergugat Il mencoretcoretsertifikat No. 5837/1993, lebih tepatnya memperbaiki dan mencoret untuk digantinomor haknya karena pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah KotaTernate No. 5 Tahun 2007, yang salah satunya Kelurahan Bastiong Karance,, halini sesuai Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 13-09-2022 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Arm
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat:
ARTHUR J OKEM
Tergugat:
nuraini zaitun k luntungan
Turut Tergugat:
1.Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara
2.HUKUM TUA DESA KUWIL KECAMATAN KALAWAT
3.HUKUM TUA DESA KAWANGKOAN KECAMATAN KALAWAT
64 — 24
  • Penggugat:
    ARTHUR J OKEM
    Tergugat:
    nuraini zaitun k luntungan
    Turut Tergugat:
    1.Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara
    2.HUKUM TUA DESA KUWIL KECAMATAN KALAWAT
    3.HUKUM TUA DESA KAWANGKOAN KECAMATAN KALAWAT
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN KALIANDA Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2020 — Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.Suryadi Angga Kusuma
2.Jessica Windy
3.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Akta Tanah KecamatanKatibung
2.Kepala Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang
349 — 44
  • Sulaiman Amancik
    Tergugat:
    1.Suryadi Angga Kusuma
    2.Jessica Windy
    3.Hand Pick
    Turut Tergugat:
    1.Pejabat Pembuat Akta Tanah KecamatanKatibung
    2.Kepala Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN SOLOK Perdata
Register : 10-08-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN SOLOK Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Slk
Tanggal 7 Februari 2024 — Penggugat:
1.BACHTIAR glr PONO MAHARAJO
2.YUSDI
Tergugat:
1.ANIKE SANTIANE PUTRI
2.Pemerintahan Republik Indonesia Cq Mentri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
59 — 46
  • Penggugat:
    1.BACHTIAR glr PONO MAHARAJO
    2.YUSDI
    Tergugat:
    1.ANIKE SANTIANE PUTRI
    2.Pemerintahan Republik Indonesia Cq Mentri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 12-01-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 9/PDT/2024/PT PBR
Tanggal 20 Februari 2024 — MITRA UNGGUL PUSAKA
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pertanian Republik Indonesia
22 — 18
  • MITRA UNGGUL PUSAKA
    Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pertanian Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-08-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — BUPATI SIKKA vs MARIUS F. DA SILVA, dkk
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa perihal surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Maumere menyatakan sebagai Gugatan Hak Milikadalah tidak berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yakni perubahankonversi hak atas tanah di Indonesia.;Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengenal penguasaantanah oleh Pemda sebagai Hak Milik akan tetapi Pemda hanya bolehmendapat hak pakai dan Hak Pengelolaan.
    ;Dengan gugatan hak milik ini membuktikan Penggugat berkehendakmemunculkan kembali hak eigendom Negara (dalam hal ini PemdaSikka) atas tanah hak milik adat yang oleh UU Pokok Agraria makatidak mungkin lagi diterbitkan hakhak baru atas tanah yang tundukpada hukum barat.;Dengan demikian setiap ada perbuatan suatu hak baru atas tanahyang tunduk atau yang akan ditundukkan pada sistim hukum yanglama (sebelum berlakunya UU Pokok Agraria) adalah batal dan tidakberkekuatan hukum.