Ditemukan 360058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo M.m. Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi 1/pid.pra/2015/pn.rtg Andi sianto Dkk melawan kejaksaan negeri cabang reo Pra peradilan Pn ruteng Martini Dkk vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten bengkalis. 2. bupati bengkalis. 3. kejaksaan negeri bengkalis;; 5 pidana praperadilan 2015 edmundus fallo kejaksaan agung ri tinggi provinsi nusa tenggara timur kepala negeri kefamenanu korupsi robertus haekase 1 pidana praperadilan 2015 jhon lauw kejaksaan agung ri tinggi nusa tenggara timur negeri kefamenanu praperadilan korupsi robertus yustinus haekase 6 perdata perlawanan 2016 edmundus fallo pemerintah republik indonesia kejaksaan agung tinggi ntt negeri kefamananu emilia susanti fotis oki
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — SULIHONO ; KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
58 — 29
  • SULIHONO ;KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
    Maxitech, setelah terdakwadipanggil olen Kejaksaan Negeri Banyuwangi sekitar bulan September 2013.Kemudian terdakwa meminta SK penunjukan sebagai TPM kepada ANGGRITMARDJOKO, tetapi tidak diberi dengan alasan SK katanya terselip sehingga terdakwa hanya diberi foto copynya saja.Hal 85 dari 114 Putusan No.93/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.SbyBahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku TPM antara lain mendatamasyarakat yang mendapatkan BSPS, mengumpulkan masyarakat penerimaBSPS di kelurahan Banjarsari untuk
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 10 April 2015 — PURNYOTO KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
59 — 11
  • PURNYOTOKEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
    Bareng Kabupaten Jombang ;Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Pendidikan : SMP ; e Penyidik tidak dilakukan Penahanan;e Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Nopember 2014s/d 29 Nopember 2014; e Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014; e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 17 Pebruari 2015; e Perpanjangan
    Pasal 18 UndangUndang Nomer 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan Atas UndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;3 Menyatakan dan membebaskan Terdakwa PURNYOTO dari segaladakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan bebas murni(vrijspraak);4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombanguntuk segera mengeluarkan
    menindaklanjuti untuk pengembalian aset DesaNegrimbi yang lama; Bahwa benar pada tahun 2011 ada musyawarah di Balai Desa Ngrimbi laluterdakwa PURNYOTO menyampaikan di forum bahwa tanah aset DesaNrimbi yang luasnya 1,7 ha (satu koma tujuh hektare) dijual kepada siapasaksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi ada menerima uang dari saksiSUMARMI selaku Kades Ngrimbi sebesar Rp.154.000.000, (seratus limapuluh empat juta rupiah) yang mana uang tersebut saat ini telah saksiserahkan / disita oleh pihak Kejaksaan
    ,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadirioleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd. Ttd.SUKADI, SH.,MH., SRI HERAWATI, SH.,MH.,Ttd.SANGADI, SH.,Panitera PenggantiTtd.HARIJANTO, SH.,MH.,113
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 237/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — Ali Solikin; Kejaksaan Negeri
73 — 18
  • Ali Solikin;Kejaksaan Negeri
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 16 Nopember 2015 — SUMARGO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
168 — 70
  • SUMARGO ;KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
    adanyakomitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Bahwa saksi pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaanPenyidik sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan Jalan MERR II C di KelurahanGununganyar Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya oleh Dinas PU Binamarga dan PematusanKota Surabaya Tahun Anggaran 2012 dan 2013.Dasar penugasannya adalah: Surat Kepala Kejaksaan
    ,H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsitersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan dihadiri pulaoleh Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;HakimHakim Anggota Ketua MajelisSANGADL S.H. MARATUA RAMBE, S.H., M.H. ATOT NOERJANTO PRAJIT H., M.HPanitera PenggantiBUDI MULYONO, S.,H., M.,H., Hal. 1979 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN. Sby
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-01-2007 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134K/Pid/2005
Tanggal 29 Januari 2007 — Mulianto ; Kejaksaan Negeri Selong
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mulianto ; Kejaksaan Negeri Selong
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 179/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Nopember 2016 — MUNTOHIR Kejaksaan Negeri Tuban
46 — 17
  • MUNTOHIR Kejaksaan Negeri Tuban
    tanggal 26 September 2016 dan telah didaftar pada Register KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27092016 Nomor :253/HK.07/09/2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan segala suratsurat yang berhubungan ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti ;Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundangundangan yangterkait penggunaan Dana Bantuan Revitalisasi Pasar Desa PlumpangKecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun 2019 ; Melakukan penilaian atas kecukupan data/buktiidokumen yang digunakansebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara ; Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen serta membandingkandengan ketentuan yang berlaku ; Melakukan klarifikasi/konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihakpihakterkait bersama Penyidik Kejaksaan
    Negeri Tuban ; Melakukan penelaahan terhadap ketentuanketentuan yang dilanggar ; Melakukan penelaahan terhadap BAP dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tuban ; Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh ; Melakukan ekspose ; Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/bukti/dokumentersebut, dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit ;Bahwa Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang abhlilakukan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepala
    biaya keamanan sebesar Rp. 4.000.000. ( empat juta rupah ) ; Harian Ongkos Kerja (HOK ) Panitia sebesar Rp. 40.000.000, ( empat puluhHalaman 140 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYjuta rupiah ) ; Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 704.573.000, ( tujuh ratus empat jutalima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ) sedangkan sisanya sebesarRp. 195.427.000, ( seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluhtujuh ribu rupiah ) masih di Rekening Koppas Sukamaju sekarang sudah disitaoleh Kejaksaan
    yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :179/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.SURABAYA, tanggal 13 September 2016, putusan manaHalaman 174 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandibantu oleh DIANA RATNAWATI, S.H, M.H, Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri PALUPI WULANDARI,S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2012 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 74/ Pid.sus/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 19 Desember 2012 — IBRAHIM Kejaksaan Kraksaan
53 — 9
  • IBRAHIM Kejaksaan Kraksaan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Juli 2015 — ANWARI ; KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
51 — 14
  • ANWARI ;KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
    Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2Maret 2015 dengan nomor : 121/HK/III/2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut Telahmembaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 35/PID.Sus/Tpk/2015/PN.SBY, tanggal 17 Pebruari 2015 tentang PenunjukanMajelis Hakim ; Hal dari 84 Perk No. 35/Pid.Sus/Tip/2015e Penetapan Majelis Hakim No. 35/PID.Sus/Tpk/2015/PN.SBY, tanggal 17Pebruari 2015 tentang Penetapan hari sidang ; e Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan
    Hukuman serta mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono ) demi tegaknya keadilan ;Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Jaksa Penuntut Umun telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan padatanggal 5 Juni 2015, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan atas Repliktersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap padapembelaannya ; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 04-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Pra/2016/PN Gto
Tanggal 4 April 2016 — - ZUS TAMBENGI LAWAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO dan KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA
373 — 107
  • - ZUS TAMBENGI LAWAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO dan KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA
    DAHLAN PIDO, SH dan ORI RAHMAN, SH,beralamat di kantor Dahlan Pido & Partners di Jalan Sultan Botutihe Nomor 371Kelurahan Tamalate Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 16 Maret 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANKEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO dan KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA,dalam hal ini KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO diwakili oleh 1).PETRUS J. SUMELANG, SH, 2). ORCHIDO BELLAMARGA, SH, 3).
    Cacat Formil Dalam PenahananBahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam proses penahanan yang dilakukan PenyidikKejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Suwawa (Termohon) terhadapPemohon, terbukti cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan denganketentuan Pasal 20 jo Pasal 21 KUHAP ;Cacat Materil Dalam Penahanana.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti :Penangkapan terhadap Pemohon TIDAK sesuai ketentaan pasal 17 KUHAP yangmenyatakan: "Perintah penangkapan
    Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Pamohon, terbuktibahwa Termohon (Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang telah menahan 20 haripertama tanggal 3 s/d 22 Maret dan kemudian melimpahkan lagi ke KejaksaanNegeri Suwawa untuk penahanan kedua dari tanggal 22 Maret s/ d 9 April 2016)tidak memiliki alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP,seperti : (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk,dan (5) keterangan terdakwa ;Bahwa para saksi dalam pemeriksaan
    sama sekali tidak dapat dijadikan petunjukatas sebuah tindak pidana yang disangkakan Termohon kepada Pemohon (ZusTambengi), karena sesuai ketentuan Pasal 188 ayat 2 KUHAP, petunjuk hanyadapat diperoleh dari: (1) keterangan saksi, (2) surat dan (3) keterangan terdakwa ;Namun semua itu jauh dari apa yang diungkapkan para saksisaksi dan bukti suratyang ada ;Disamping itu, keterangan yang ada dihimpun dari para saksi yang dihadirkan olehTermohon (Kejaksaan Tinggi Gorontalo) dikonfirmasi/ diperlihatkan
    Inibertentangan dengan penahanan yang dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Suwawa.Roeslan Saleh dalam bukunya 'Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana"mengatakan bahwa memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidakada artinya.Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidanasepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isirumusan tindak pidana yang didakwakan.Pada halaman 4 dalam bukunya DR.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 29 April 2016 — UDDY SAIFUDDIEN KEJAKSAAN BATU
58 — 27
  • UDDY SAIFUDDIENKEJAKSAAN BATU
    Sebnayak Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk Rapat pergantian pengurusPHRI Desember 2014, dan sisanya Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus riburupiah) diserahkan ke kejaksaan sebagai barang bukti (BB);e Bahwa ketika ditunjukkan kwitansi SPJ untuk fee marketing PHRI senilai Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah) untuk 14 (empat belas) orang, Istijonomenolak kwitansi tersebut.
    Saksi baru tahu posisinyatersebut setelah dilapori Syamsul Bakri dan kasus ini sudah masuk kejaksaan;Bahwa karena tidak tahu posisinya dalam Tim Fasilitasi, saksi tidak pernahikut kerja;Bahwa pada saat pembahasan di Timgar belum ada pihak penyelenggara yangditunjuk. Anggaran Rp.3.700.000.000, (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah)sesuai pengajuan SKPD / BPM. Disetujui Banggar karena SKPD ybs mampumempertahankan argumennya tentang penggunaan anggaran tsb.
    , Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita AcaraPenyitaan tanggal 10 Juni 2015.24 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 senilai Rp.113.900.000,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatanganioleh JOHAN AGUS WAHYUDI, SE.
    /PN SBY004, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Batu seperti tersebut pada Berita AcaraPenyitaan tanggal 10 Juni 2015.23 1 (satu) lembar invoice 008/RBS/XI/2014 tanggal 12 Nopember2014 senilai Rp. 113.900.000,00 (seratus tiga belas jutasembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHANAGUS WAHYUDI, SE.
    ERNA PUJI LESTARI, SH.MH Panitera Pengganti pada PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut, JENDRA FIRDAUS, SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota; Hakim Ketua;HR. UNGGUL WARSOMURTI, SH. MHSAMHADI, SH. MHDr. ADRIANO, SH. MH Halaman 237 dari 238 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/Tpk/2015/PN SBY Panitera Pengganti;Hj. ERNA PUJI LESTARI, SH. MH
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 4 September 2015 — SUHARTO KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
79 — 38
  • SUHARTOKEJAKSAAN NEGERI JEMBER
    Jember, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sebagaisaksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi penyimpangan pelaksanaan Proyek NasionalPertanahan (PRONA) di Desa Mojomulyo sebanyak 300bidang tanah untuk 300 peserta prona pada tahun 2012.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan NegeriJember dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benartanda tangan saksi.Bahwa saksi pernah tahu adanya kegiatan PRONA tahun2012
    Jember, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.e Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sebagaisaksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi penyimpangan pelaksanaan Proyek NasionalPertanahan (PRONA) di Desa Mojomulyo sebanyak 300bidang tanah untuk 300 peserta prona pada tahun 2012.e Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan NegeriJember dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benartanda tangan saksi.Hal23dari/6, Put No. 92 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyBahwa
    Jember, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sebagaisaksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi penyimpangan pelaksanaan Proyek NasionalPertanahan (PRONA) di Desa Mojomulyo sebanyak 300bidang tanah untuk 300 peserta prona pada tahun 2012.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan NegeriJember dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benartanda tangan saksi.Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Kegiatan Prona tahun2012
    Jember, namun saksi tidakmempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sebagaisaksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi penyimpangan pelaksanaan Proyek NasionalPertanahan (PRONA) di Desa Mojomulyo sebanyak 300bidang tanah untuk 300 peserta prona pada tahun 2012.Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan NegeriJember dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benartanda tangan saksi.Bahwa saksi tahu adanya kegiatan PRONA tahun 2012 diDesa
    Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan negeriJember dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd. ttd.DR. GAZALBA SALEH, SH. MH MOESTOFA, SH.MHttd.SAMHADI, SHHal/Sdari/6, Put No. 92 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyPANITERA PENGGANTIttd.MATHEUS DWI SUSANTO HERY, SH. MHum
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 04-06-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Pra-Peradilan/2018/PN Gto
Tanggal 4 Juni 2018 — - ZAINUDIN HASIRU, DK LAWAN - KEPALA KEJAKSAAN RI Cq. KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
532 — 392
  • - ZAINUDIN HASIRU, DKLAWAN- KEPALA KEJAKSAAN RI Cq. KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata
Register : 12-10-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 12/Pdt.Bth/2023/PN Lsm
Tanggal 14 Nopember 2023 — Penggugat:
Nurdiana
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Aceh Cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
60 — 13
  • Penggugat:
    Nurdiana
    Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Aceh Cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 140/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 20 Desember 2016 — - ONGKY SYAHRUL RAMADHONA vs - Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu
112 — 57
  • - ONGKY SYAHRUL RAMADHONA vs - Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu
    Kepala Kejaksaan NegeriKefamenanu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KadekWira Atmaja, S.H., Kundrat Mantolas, S.H., Nyoman AgusPradnyana, S.H., dan Parlindungan, S.H., berdasarkan suratkuasa khusus Nomor : SKK05/P.3.12/Gph.1/04/2016tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 33/LGS.SRT.KHS/IV/2016/PN Kfm,tanggal 18 April 2016, yang semua kuasa tersebut adalahJaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriKefamenanu
    NegeriKefamenanu.Bahwa pada akhir bulan Juni 2015, Tergugat selaku Jaksa Penyidikmelalui Frengki Melkianus Radja, SH., memanggil Penggugat viatelepon untuk diminta datang ke Kantor Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta untuk dimintaketerangannya sebagai saksi dalam perkara tersangka Drs.Vinsensius Saba.
    RI di Jakarta ke Kantor Kejaksaan TinggiNusa Tenggara Timur.
    SH bahwa apa yang dipertanyakan itu adalah rahasia.Bahwa dengan jawaban tersebut jelas menunjukkan arogansi dansikap sewenangwenang Tergugat yang semestinya berdasarkanketentuan Pasal 51 huruf a KUHAP harus dijelaskan tentang apayang disangkakan karena menurut pasal tersebut tersangka berhakdiberitahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor :PRINT14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 Penggugatdengan tangan diborgol dibawa ke Kantor Kejaksaan
    Penggugat dengan diperlakukan tidak semestinya yaitu diborgolsepanjang perjalanan baik didalam mobil tahanan maupun didalam pesawat terbang dari Kantor Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus Kejaksaan RI. di Jakarta ke Kantor KejaksaanTinggi Nusa Tenggara Timur dan dilanjutkan diakukanpenahanan tanggal 2 Juli 2015 (Surat Penahanan TingkatPenyidikan Nomor : PRINT11/P.312/Fd.1/07/2015) sampaiPutusan Nomor 140/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 8 dari 23 Halamandengan tanggal 13 Oktober 2015 dilakukan dengan cara
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Khusus
Register : 21-02-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KEBUMEN Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Kbm
Tanggal 14 Maret 2024 — Pemohon:
Lasminingsih
Termohon:
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
26 — 9
  • Pemohon:
    Lasminingsih
    Termohon:
    KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-04-2012 — Upload : 30-05-2012
Putusan PN KLATEN Nomor 104/PDT.G/2011/PN.KLT
Tanggal 18 April 2012 — HARMAJI VS Kejaksaan Agung Republik Indonesia c/q Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah c/q Kejaksaan Negeri Klaten c/q Kepala Kejaksaan Negeri Klaten
77 — 10
  • HARMAJI VS Kejaksaan Agung Republik Indonesia c/q Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah c/q Kejaksaan Negeri Klaten c/q Kepala Kejaksaan Negeri Klaten
    PENGGUGAT ; Melawan:Kejaksaan Agung Republik Indonesia c/q Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ci/qKejaksaan Negeri Klaten c/q Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, alamat Jl.Pemuda Selatan No. 82, Kabupaten Klaten ;Selanjutnya disebut sebagai ....................
    Kit.Padahal pada prinsipnya Tergugat Kepala Kejaksaan Negeri Klaten sematamata hanya menjalankan peraturan perundangundangan yang berlaku sertamenjalankan kebijakan pimpinan Kejaksaan RI sebagaimana Instruksi JaksaAgung No : OO4/A/JA/ 3/1994 tanggal 09 Maret 1994 tentang PengendalianPerkara Penting Tindak Pidana Umum, vide Peraturan Jaksa Agung RI No :PER036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang StandarOperasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, halini perlu ditegaskan
    GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA/ SALAH ALAMATSesuai dengan alasan kami, gugatan Penggugat selain telah kurang forumternyata gugatannya pun juga telah salah alamat / error in persona, hal mananampak jelas pada surat gugatannya yang telah mendudukkan KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cqKEJAKSAAN NEGERI KLATEN cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN,secara sendirian sebagai Tergugat, namun jika dihubungkan dengan identitaspekerjaan Tergugat, kenyataannya Penggugat telah
    HARMAJI, di mana di dalam perkara tersebutposisi Tergugat adalah atasan dari Penuntut Umum yang ditunjuk untukmenangani perkara, di mana tugas Tergugat selaku pengendalipenanganan perkara tindak pidana yang terjadi di daerah hukum tempatTergugat menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan, sedangkanPenuntut Umum sesuai dengan dictum Surat Perintah No.
    Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Kasi Tindak PidanaUmum Nomor : B2368/0.3.19/Es.1/12/2011, tanggal 07 Desember 2011,perihal Permohonan Eksekusi, yang ditujukan kepada ANDARNUGROHO, SH. DKK Advokat & KonsultanHukum, ( diberi tanda T 16 ) ;Foto copy Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor : 12/Akta.Pid/ 2011/PN.KIt. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-07-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1665 K/Pdt/2020
Tanggal 8 Juli 2020 — I NENGAH NATA WISNAYA lawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI BALI Cq. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, DK
152 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I NENGAH NATA WISNAYAlawanKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI BALI Cq. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, DK
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cg.KEJAKSAAN TINGGI BALI Cq.
    KEJAKSAAN NEGERIKLUNGKUNG, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor56, Semarapura Tengah, Klungkung, Bali, diwakili oleh OttoSompotan, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan NegeriKlungkung, dalam hal ini memberi kuasa kepada CokordaGede Agung Inrasunu, S.H., dan kawankawan, Para JaksaPengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Klungkung,beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 56, Semarapura,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari2019;2. Dr.
    Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Pemeriksaan dan SuratPenggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung NomorPrint13/P.1.12/Fd.1/07/2014, tanggal 17 Juli 2014 dan/atau BeritaAcara Penyitaan, tanggal 6 Nopember 2014 tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;4. Menyatakan hukum bahwa tanahtanah sengketa adalah sahmerupakan hak milik Penggugat yaitu:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN DK VS KUSNANDAR DKK
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cqKEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq KEJAKSAANNEGERI JAKARTA SELATAN DK VS KUSNANDAR DKK
    PUTUSANNomor 1440 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cqKEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq KEJAKSAANNEGERI JAKARTA SELATAN , berkedudukan di J alanTanjung Nomor 1 Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwakili olehKepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Suwanto, S.H., M.H., dan kawankawan serta Rina Idawani, S.H.,
    Nomor 1440 K/Pdt/201757.2.1.3.4.57.2.1.3.5.Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,Demi keadilan dan kebenaranberdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, Jaksa melakukan penuntutandengan keyakinan berdasarkan alatbukti yang sah.
    Dalam hal ini,Tergugat III telah bertindak tidakberdasarkan hukum oleh karena telahmelanggar ketentuan yang diatur dalamKUHAP dan Undang Undang Nomor 16Tahun 2004 Tentang KejaksaanRepublik Indonesia;Menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1)huruf d Undang UndangNomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Dibidang pidana, kejaksaan mempunyaltugas dan wewenang: melakukanpenyidikan terhadap tindak pidanatertentu berdasarkan Undang Undang.Dalam hal ini, Tergugat III telahHalaman 21 dari 85 hal. Put.
    Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Penyidikdapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memilikiHalaman 29 dari 85 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2017keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEJAKSAAN AGUNGREPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cqKEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN , dan Pemohon Kasasi II:BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PUSAT cq BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat III/Pembanding dan PemohonKasasi Il/Tergugat Il/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalamHalaman 84 dari 85 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3449 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Nopember 2014 — KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU cq. KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU vs HENRY NAINGGOLAN, dk
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU cq. KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU vs HENRY NAINGGOLAN, dk
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pdt.Bth./2017/PN.Dps
Tanggal 7 Juni 2017 — I NENGAH NATA WISNAYA melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk.
83 — 74
  • I NENGAH NATA WISNAYA melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI DENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk.
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGIDENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG,yang beralamat di Jalan Gajah Mada, No. 56, SamarapuraTengah, Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebutTERBANTAH ;Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Perdata Bantahan Nomor 45/Pat.Bth./2017/PN.Dps.2. DR. WAYAN CANDRA, S.H., M.H., pekerjaan Swasta, beralamat di DusunCempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan KabupatenKlungkung (Sesuai KTP) dan jalan Prof.
    BANTAHAN/PERLAWANAN PIHAK PEMBANTAH/PELAWAN ERROR INPERSONABahwa Pembantah/Pelawan dalam mengajukan Bantahan/PerlawananNomor : 45/Pdt/Bth/2017/PN.DPS terhadap Kejaksaan Agung RepublikIndonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq.
    Kejaksaan Tinggi Bali Cq. KejaksaanNegeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah VTerlawan adalah beralamat di JIn.
    Kejaksaan Tinggi Bali Cq. KejaksaanNegeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Terbantah VTerlawan adalah beralamat di Jln.
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGIDENPASAR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, yang beralamat diJalan Gajah Mada, No. 56, Samarapura Tengah, Klungkung, Bali, untukselanjutnya disebut TERBANTAH ;2. DR.WAYAN CANDRA, S.H., M.H., pekerjaan Swasta, beralamat di DusunCempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (sesuaiKTP) dan jalan Prof.