;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertiandari kata meliputi adalah mencakup, sedangkan salah satu pengertiankata mencakup adalah merangkum beberapa hal. Berdasarkanpengertian kata meliputi tersebut maka menurut Majelis arti katameliputi secara substansi bukan merupakan suatu pembatasan yangbersifat absolut;Bahwa menurut Majelis dalam suatu undangundang ketentuan yangmempunyai daya ikat secara juridis adalah ketentuan yang dinyatakanpada pasalpasal dalam batang tubuhnya.

pajak;Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Positif DasarPengenaan Pajak PPN sebesar Rp1.518.000.000,00 inimerupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakah Mangaantermasuk jenis barang hasil pertambangan yang dikenai PPN atautidak;Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim tidakmempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesarRp1.518.000.000,00 dengan pertimbangan antara lain sebagaiberikut:Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satupengertian dari kata meliputi adalah mencakup

, sedangkan salahsatu pengertian kata mencakup adalah merangkum beberapahal.

Hal ini sejalandengan pengertian kata meliputi dalam kamus BesarBahasa Indonesia yaitu diantaranya adalah mencakup,sedangkan mencakup sendiri dalam Kamus Besar BahasaIndonesia mempunyai arti diantaranya adalah merangkumbeberapa hal, dalam hal ini adalah beberapa hal yangdisebutkan;Dengan demikian, pengertian kata meliputi dapatdisimpulkan kurang lebin adalah mencakup ataumerangkum beberapa hal yang disebutkan saja, artinyabahwa hanya berkenaan terhadap halhal yang disebutkansaja, bukan dimaknai sebagai

Suatukajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku DasarDasar HukumPidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa katakata penggantidalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah "tidak sah".Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangandengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen,Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan denganhak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanoa hak yang adapada diri seseorang" (Hoge Raad

), dan mencakup juga pengertian "tanpakewenangan" (HazewinkelSuringa);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimanatersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 10 Juli sekira pukul 10.00 Wibbertempat di rumah saksi korban SAYUTI Bin Alm.

Suatukajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku DasarDasar HukumPidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa katakata penggantidalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah "tidak sah".Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangandengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen,Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan denganhak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang adapada diri seseorang" (Hoge Raad

;bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertiandari kata meliputi adalah mencakup, sedangkan salah satu pengertiankata mencakup adalah merangkum beberapa hal. Berdasarkanpengertian kata meliputi tersebut maka menurut Majelis arti katameliputi secara substansi bukan merupakan suatu pembatasan yangbersifat absolut;bahwa menurut Majelis dalam suatu undangundang ketentuan yangmempunyai daya ikat secara juridis adalah ketentuan yang dinyatakanpada pasalpasal dalam batang tubuhnya.

pajak;Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Positif DasarPengenaan Pajak PPN sebesar Rp6.336.600.000,00 inimerupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakah Mangaantermasuk jenis barang hasil pertambangan yang dikenai PPN atautidak;Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim tidakmempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesarRp6.336.600.000,00 dengan pertimbangan antara lain sebagaiberikut:bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satupengertian dari kata meliputi adalah mencakup

, sedangkan salahsatu pengertian kata mencakup adalah merangkum beberapahal.

Hal ini sejalandengan pengertian kata meliputi dalam kamus BesarBahasa Indonesia yaitu diantaranya adalah mencakup,sedangkan mencakup sendiri dalam Kamus Besar BahasaIndonesia mempunyai arti di antaranya adalah merangkumbeberapa hal, dalam hal ini adalah beberapa hal yangdisebutkan.Dengan demikian, pengertian kata meliputi dapatdisimpulkan kurang lebih adalah mencakup ataumerangkum beberapa hal yang disebutkan saja, artinyabahwa hanya berkenaan terhadap halhal yang disebutkansaja, bukan dimaknai

Perkataansecara tidak sah sudah mencakup pengertian bertentangan denganhukum objektif, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, danvan Hattum, juga mencakup pengertian bertentangan dengan hak oranglain (Noyon), serta mencakup pengertian tanpa hak yang ada pada diriseseorang (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian tanpakewenangan (HazewinkelSuringa);Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN BIbMenimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut teorihukum pidana yaitu sikap atau

Yaitu adanya beberapa faktor kesebandinganyang ternyata berbeda;bahwa karakteristik barang yang dijual tidak hanya meliputi spesifikasi fisik saja,tetapi juga mencakup volume atau kwantitas. Sedangkan dalam analisa fungsi harusjuga dievaluasi factor resiko yang dihadapi masingmasing pihak;bahwa dari Comparable Analysis Matrix yang dibuat Terbanding dapat dilihat bahwaSales Volume kepada pihak afiliasi berjumlah 19.359 MT dan kepada pihakindependen 10.499 MT ( jumlah keseluruhan : 29.858 MT).

Dengan demikian volumepenjualan kepada afiliasi mencakup 65,8% dari seluruh penjualan, dan penjualankepada pihak independen 34,2%;bahwa penjualan kepada pihak independen, yang digunakan sebagai InternalComparable oleh Terbanding, dilakukan kepada 20 (dua puluh) perusahaanpelanggan, dengan volume bervariasi mulai dari 13 MT kepada PT Karya Merpati s/d1.089 MT kepada PT Yuan Sejati Perkasa, dengan tingkat margin yang jugaberbedabeda, mulai dari minus 13,43% sampai yang tertinggi 27,90% Hal inimenunjukkan

Salah satu anggota grupperusahaan yang memerlukan jasa tertentu bisa saja memperoleh jasa tersebut dariperusahaan jasa independen, atau dari salah satu perusahaan afiliasinya dalam satugrup (intragroup services);bahwa Intragroup services mencakup juga jasajasa yang umum dapat disediakanoleh perusahaan jasa independen, misalnya jasa akuntansi atau jasa di bidanghukum, dll;bahwa dua masalah utama terkait analisa transferpricing untuk Intragroup servicespertama adalah eksistensi jasa tersebut, dan kedua

adalah mencakup, sedangkan salah satupengertian kata mencakup adalah merangkum beberapa hal.Berdasarkan pengertian kata meliputi tersebut maka menurutMajelis arti kata meliputi secara substansi bukan merupakan suatupembatasan yang bersifat absolut;Bahwa menurut Majelis dalam suatu undangundang ketentuan yangmempunyai daya ikat secara juridis adalah ketentuan yangdinyatakan pada pasalpasal dalam batang tubuhnya.

Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim tidakmempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesarRp1.584.000.000,00 dengan pertimbangan antara lain sebagaiberikut:bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satupengertian dari kata meliputi adalah mencakup, sedangkansalan satu pengertian kata mencakup adalah merangkumbeberapa hal. Berdasarkan pengertian kata meliputi tersebutmaka menurut Majelis arti kata meliputi?

Hal ini sejalan denganpengertian kata meliputi dalam kamus Besar BahasaIndonesia yaitu. diantaranya adalah mencakup,sedangkan mencakup sendiri dalam Kamus BesarBahasa Indonesia mempunyai arti diantaranya adalahmerangkum beberapahal, dalam hal ini adalahbeberapa hal yang disebutkan.Dengan demikian, pengertian kata meliputi dapatdisimpulkan kurang lebih adalah mencakup ataumerangkum beberapa hal yang disebutkan saja, artinyabahwa hanya berkenaan terhadap halhal yangdisebutkan saja, bukan dimaknai sebagai

Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada bukuDasarDasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa katakatapengganti dalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah tidak sah.Perkataan secara tidak sah sudan mencakup pengertian bertentangandengan hukum objektif, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe,dan van Hattum, juga mencakup pengertian bertentangan dengan hak oranglain (Noyon), serta mencakup pengertian tanpa hak yang ada pada diriseseorang (Hoge Raad), dan mencakup

(Alm) Sobari Ahmad Kosasih tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata ; 22222 n2n nn nnn nnn nnn nee non nnn ne neBahwa Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan menyatakan: Dengan berlakunya UndangUndang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009harus dimaknai sebagai ; a. penetapan tertulis yang juga mencakup

perundangundangan dan AUPB ; d. bersifat final dalam arti lebih luas ; e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ ataukeputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; Bahwa dengan demikian setiap unsur dari keputusan Tata UsahaNegara (TUN) tersebut adalah : Penetapan tertulis ; Bahwa Objek Sengketa berisikan tulisan dengan tinta berupa hurufdan angka serta gambar atau logo dalam bentuk surat ataudokumen yang dapat dibaca dan memiliki makna atau arti, makaunsur ini telah terpenuhi ; Mencakup

Kemudian,Tergugat telah mengambil alin dan menyerahkannya kepadaPenggugat, mulamula melalui Kepala BKD, lalu Kepala BKDteruskan kepada Kepala Bappeda sebagai atasan langsung,kemudian Kepala Bappeda menyerahkan kepada Penggugat,sehingga Penggugat telah terima pada saat itu juga, dengandemikian penetapan tertulis tersebut telah mencakup juga tindakanfaktual, maka unsur ini telah terpenuhi; Keputusan badan dan/ atau pejabat TUN di lingkunganeksekutif, legislatif, judikatif, dan penyelenggaran negaralainnya

Bahwa dari uraianuraian tersebut, simpulannya, Objek Sengketaadalah kewenangan Tergugat mencakup tindakan faktual sebagaikeputusan pejabat TUN dalam lingkup eksekutif berdasarkan ketentuanperundangundangan dan AUPB yang bersifat final dalam arti lebih luasdan berlaku bagi Penggugat yang tersebut di dalamnya sebagaimanadimaksud Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan. ; 222222 222 2o enn nee cee nne eeeV. ALASAN GUGATAN ; 20000 20 ne one nnn nnn nnn nnn ene nee eee1.

Keputusan Tata Usaha Negara angka 7,Objek Sengketa adalah kewenangan Tergugat mencakup tindakanfaktual sebagai keputusan pejabat TUN dalam lingkup eksekutifberdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB yang bersifatfinal dalam arti lebih luas dan berlaku bagi Penggugat yang tersebut didalamnya sebagaimana dimaksud Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, maka pokok gugatan inimenyangkut keabsahan tindakan faktual Tergugat mengambil alih danmenyerahkan Objek Sengketa sebagai

Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian"bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons,Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian"bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian"tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup jugapengertian "tanpa kewenangan" (HazewinkelSuringa);Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya mengkategorikan perbuatanterdakwa yang bersifat alternatif yaitu memasukkan ke indonesia

menyaring (screening) agar powder yang sudah dilakukanpengadonan menghasilkan granul yang lebih besar dan homogen sehinggadilasifikasikan ke dalam pos tarif 8479.82.10.00;bahwa pada Penjelasan Explanatory Note Pos 8479 menyatakan Pos initerbatas hanya pada mesin yang mempunyai fungsi tersendiri, yang:a) Tidak tercakup secara lebih khusus oleh suatu pos dalam bab manapun darinomenklatur ini;b) Tidak dapat diklasifikasikan pada pos tertentu lainnya dalam bab ini, karena:i) Tidak adapos lain yang mencakup

dengan melihat metoda kerja, deskripsi, maupun jenisdari mesin tersebut,li) Tidak ada pos lain yang mencakup dengan melihat kegunaan dalam industri yangmenggunakan mesin tersebut,lil) Bisa masuk dalam dua (atau lebih) pos lainnya.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Roller Compactor WP 150 Pharmadiklasifikasikan ke dalam pos tarif 8479.89.30.00.bahwa berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 pada subpos 8479 meliputi: Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsitersendiri, tidak

Bahwa alasan penambahan nama anak pemohon dikarenakan dengannama ADIBA ELIANA yang hanya mencakup dua kata, anak pemohonseringkali mengalami kesulitan dengan administrasi negara terutamayang berkenaan dengan masalah imigrasi seperti yang pernah kamialami beberapa waktu lalu di lain negara dan di kesempatan yangberbeda. 7. Bahwa mantan suami pemohon ( Dheny Widhi Nugroho) tidakkeberatan dengan penambahan nama anak pemohon.8.

AgamaKecamatan Laweyan Surakarta, tapi telah bercerai pada tanggal 19Februari 2008 ;e Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (Satu) orang anakperempuan pada tanggal 16 Juni 2005 yang diberi nama ADIBAELIANA (Vide bukti P4) ; e Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan Aridewo Tunggul Prayogopada tanggal 09 Oktober 2011 (Vide buktiP3) ; e Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama anak Pemohon darinama ADIBA ELIANA menjadi ADIBA ELIANA NUGROHO, dikarenakandengan nama ADIBA ELIANA yang hanya mencakup

Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri tempat tinggal Pemohon ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi DHENY WIDHINUGROHO dan HETTY SULISPIANI, bahwa semula anak Pemohon memangbenar bernama ADIBA ELIANA hal ini dibuktikan dengan bukti P2 dan P4 danPemohon bermaksud akan menambah nama anak Pemohon didalam aktakelahirannya menjadi ADIBA ELIANA NUGROHO dengan alasan nama ADIBAELIANA yang hanya mencakup

adalah mencakup, sedangkan salah satupengertian kata mencakup adalah merangkum beberapa hal.Berdasarkan pengertian kata meliputi tersebut maka menurutMajelis arti kata meliputi secara substansi bukan merupakan suatupembatasan yang bersifat absolut;Bahwa menurut Majelis dalam suatu undangundang ketentuan yangmempunyai daya ikat secara juridis adalah ketentuan yangdinyatakan pada pasalpasal dalam batang tubuhnya.

Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim tidakmempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesarRp4.860.000.000,00 dengan pertimbangan antara lain sebagaiberikut:bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satupengertian dari kata meliputi adalah mencakup, sedangkanHalaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 2169/B/PK/PJK/2017salah satu pengertian kata mencakup adalah merangkumbeberapa hal. Berdasarkan pengertian kata meliputi tersebutmaka menurut Majelis arti kata meliputi?

Hal ini sejalan denganpengertian kata meliputi dalam kamus Besar BahasaIndonesia yaitu. diantaranya adalah mencakup,sedangkan mencakup sendiri dalam Kamus BesarBahasa Indonesia mempunyai arti diantaranya adalahmerangkum beberapahal, dalam hal ini adalah beberapa hal yang disebutkan.Dengan demikian, pengertian kata meliputi dapatdisimpulkan kurang lebih adalah mencakup ataumerangkum beberapa hal yang disebutkan saja, artinyabahwa hanya berkenaan terhadap halhal yangdisebutkan saja, bukan dimaknai

termasuk PPN 10%,yang mana pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkandalam Kontrak No. 031.PJ/041/WLPG/2005 tanggal 3 Maret2005 tentang Pekerjaan Implementasi PengelolaanOutsourcing Sistem Informasi CIS (Customer InformationSystem) berbasis IT mencakup Sistem InformasiPengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) di PT.

Nilai Perjanjian, semula biaya outsourcing CISberbasis IT, mencakup SIP3 per pelanggan per bulan2021(fixed unit price) diluar hardware sebesar Rp.1.980, sudah termasuk PPN 10 %.

sudah termasuk PPN 10%,yang mana pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkandalam Kontrak No. 031.PJ/041/WLPG/2005 tanggal 3 Maret2005 tentang Pekerjaan Implementasi PengelolaanOutsourcing Sistem Informasi CIS (Customer InformationSystem) berbasis IT mencakup Sistem InformasiPengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) di PT.

PLN Tanjungkarang;Bahwa saksi mengetahui adanya outsourcing proyek CISberbasis IT yang mencakup SIP 3 di PT. PLN wilayahLampung tahun 2003 ;Bahwa outsourcing CIS berbasis IT yang mencakup SIP 3 diPT. PLN wilayah Lampung tersebut setelah adanya DireksiNomor : 082.K/10/DIR/2002 yang kemudiandiimplementasikan oleh GM PT. PLN wilayah Lampung yangsaat itu dijabat oleh HARIADI SADONO ;Bahwa selanjutnya dilakukan presentasi oleh beberapaperusahaan antara lain PT.

AltelindoKaryamadiri ditunjuk sebagai. pelaksana pekerjaan CISberbasis IT yang mencakup SIIP 3 di PLN wilayah Lampung;Bahwa selanjutnya kontrak ditandatangani bulan Desember2003 antara PT. PLN wilayah Lampung yang saat itu GMnyaadalah HARIADI SADONO dengan PT. Altelindo Karyamandiridimana Presiden Direkturnya adalah terdakwa;Bahwa terhadap proyek CIS berbasis IT yang mencakup SIP 3di PT.

Bahwa yang menjadi syarat formil suatu gugatan diantaranya adanya posita gugatan,dimana posita gugatan tersebut haruslah mencakup hal hal sebagai berikut:e Objek perkara ;Faktafakta hukum ;Qualifikasi Perbuatan tergugatUraian kerugian ;Hubungan Posita dengan Petitum ;2.

Bahwa apabila dicermati mengenai posita surat gugatan Penggugat, maka jelas suratgugatan Penggugat tidak mencakup halhal yang sebagaimana dikehendaki pada ketentuantersebut diatas, maka dengan tidak mencakup/tidak terpenuhinya ketentuan perihal positagugatan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat formil ;DALAM POKOK PERKARA :e Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil dan argumentasi yangdisampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap halhal yangsecara

Welmina Turindatu;Bahwa kirakira pada tahun 1964, tanah obyek hak Erpacht Verponding Nomor 60tanggal 11 Agustus 1915 seluas + 62 Bau yang masih mencakup juga tanah obyeksengketa milik alm. Jan Londokambey dan almh. Welmina Turindatu tersebut padaangka 5 di atas telah dipindahtangankan lagi melalui perjanjian jual beli olehTergugat V kepada Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan olehkarena itu bertindak untuk dan atas nama PK.

Erpacht Verponding Nomor 60 seluas + 62 Bau,padahal obyek hak Erpacht Verponding Nomor 60 tersebuttelah mencakup tanah obyek sengketa milik alm. JanLondokambey dan almh.

Welmina Turindatu kemudianmengalihkannya menjadi aset Tergugat IV;: telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian, dan kehatihatian,dalam mendapatkan hak atas tanah Erpacht Verponding Nomor60 seluas + 62 Bau yang didalamnya telah mencakup jugatanah obyek sengketa milik alm.Jan Londokambey dan almh.

Tergugat V: telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian, dan kehatihatian bertindak atas nama PK Tiga Tunggal, TergugatIV in casu, pada tahun 1964 membeli dari Tergugat Vtanah Erpacht Verponding Nomor 60 seluas + 62 Bauyang didalamnya telah mencakup juga tanah obyeksengketa milik alm.

Jan Londokambey dan almh.Welmina Turindatu kemudian mengalihkannya menjadiaset Tergugat IV;: telah mengabaikan asas kepatutan, ketelitian, dan kehatihatian, dalam mendapatkan hak atas tanah EvpachtVerponding Nomor 60 seluas + 62 Bau yang didalamnyatelah mencakup juga tanah obyek sengketa milik alm. JanLondokambey dan almh.

adalah mencakup, sedangkan salah satupengertian kata "mencakup" adalah merangkum beberapa hal.Berdasarkan pengertian kata meliputi tersebut maka menurutMajelis arti kata "meliputi" secara substansi bukan merupakan suatupembatasan yang bersifat absolut;bahwa menurut Majelis dalam suatu undangundang ketentuan yangmempunyai daya ikat secara juridis adalah ketentuan yangdinyatakan pada pasalpasal dalam batang tubuhnya.

73.3.3.4.Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Positif DasarPengenaan Pajak PPN sebesar Rp3.018.000.000,00 inimerupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakah Mangaantermasuk jenis barang hasil pertambangan yang dikenai PPNatau tidak;Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim tidakmempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPNsebesar Rp3.018.000.000,00 dengan pertimbangan antara lainsebagai berikut:bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satupengertian dari kata meliputi adalah mencakup

, sedangkansalah satu pengertian kata "mencakup" adalah merangkumbeberapa hal.

dan kata dandibagian sebelum kalimat akhir dalam Penjelasan Pasal4A ayat (2) huruf a UU PPN tersebut semakinmempertegas bahwa jenis barang yang tidak dikenaiPPN dalam kelompok barang hasil pertambangan atauhasil pengeboran yang diambil langsung darisumbernya telah ditentukan dan hanya terbatas padabarangbarang yang disebutkan saja dalam ketentuan aquo;Bahwa hal ini sejalan dengan pengertian kata meliputidalam kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu diantaranyaadalah mencakup, sedangkan mencakup sendiri

dalamKamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai artidiantaranya adalah merangkum beberapa hal, dalamhal ini adalah beberapa hal yang disebutkan;Bahwa dengan demikian, pengertian kata meliputidapat disimpulkan kurang lebin adalah mencakup ataumerangkum beberapa hal yang disebutkan saja, artinyabahwa hanya berkenaan terhadap halhal yangdisebutkan saja, bukan dimaknai sebagai sesuatu halyang tidak terbatas sebagaimana yang ditafsirkan olehMajelis;Bahwa berbeda halnya apabila yang digunakan adalahkata seperti

;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satu pengertiandari kata meliputi adalah mencakup, sedangkan salah satu pengertiankata mencakup adalah merangkum beberapa hal. Berdasarkanpengertian kata meliputi tersebut maka menurut Majelis arti katameliputi secara substansi bukan merupakan suatu pembatasan yangbersifat absolut;Bahwa menurut Majelis dalam suatu undangundang ketentuan yangmempunyai daya ikat secara juridis adalah ketentuan yang dinyatakanpada pasalpasal dalam batang tubuhnya.

pajak;Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Positif DasarPengenaan Pajak PPN~ sebesar Rp9.504.000.000,00 inimerupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakah Mangaantermasuk jenis barang hasil pertambangan yang dikenai PPN atautidak;Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim tidakmempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesarRp9.504.000.000,00 dengan pertimbangan antara lain sebagaiberikut:Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satupengertian dari kata meliputi adalah mencakup

, sedangkan salahsatu pengertian kata mencakup adalah merangkum beberapahal.

Hal ini sejalandengan pengertian kata meliputi dalam kamus BesarBahasa Indonesia yaitu diantaranya adalah mencakup,sedangkan mencakup sendiri dalam Kamus Besar BahasaIndonesia mempunyai arti diantaranya adalah merangkumbeberapa hal, dalam hal ini adalah beberapa hal yangdisebutkan;Dengan demikian, pengertian kata meliputi dapatdisimpulkan kurang lebin adalah mencakup ataumerangkum beberapa hal yang disebutkan saja, artinyabahwa hanya berkenaan terhadap halhal yang disebutkansaja, bukan dimaknai sebagai

., tanggal 15 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa HANDRY PRASETYO BIN SUBAKIR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN KEGIATAN USAHA HILIR YANG MENCAKUP NIAGATANPA DISERTAI WIN USAHA NIAGA* ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka dapat diganti dengan pidana kurungan

Menyatakan terdakwa HANDRY PRASETYO BIN SUBAKIR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :MELAKUKAN KEGIATAN USAHA HILIR YANG MENCAKUP NIAGATANPA DISERTAI WIN USAHA NIAGA* ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Bahwa penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan dalam tindak pidana"melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup niaga tanpa disertai ijinusaha niaga" tidak sesuai dengan nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU No.4 tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat", serta tidak memberikan daya tangkal untuk tidakmelakukan perbuatan serupa

Perkataan secara tidak sah sudah mencakup pengertian bertentangan dengan hukum objektif , sebagaimana dikatakan oleh Simons,Zevenbergen, Pompe, dan Van Hattum, juga mencakup pengertian bertentangandengan hak orang lain (Noyon), serta mencakup pengertian tanpa hak yang adaapada diri seseorang (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian tanpakewenangan (HazewinkelSuringa) ; Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1997tentang Psikotropika, tidak memberikan pengaturan tentang pengertiantanpa