Ditemukan 14757 data
33 — 5
ProvinsiKalimantan Timur, sebagai Penggugat;melawanTergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, XX XX XXXX,agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Kabupaten Berau, ProvinsiKalimantan Timur, sebagai termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 8 Januari 2021yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor31
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2021/PA.TR dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.
Drs. H.E. WAHIDIN DN, M.SI
Tergugat:
1.Gubernur Prov Jawa Barat cq. Bupati KDH TK II Sumedang
2.Pelaksana Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang
3.SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
53 — 11
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTUPEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE beralamat di Jalan RayaBendungan Jatigede Km 15, Desa Cijeungjing, KecamatanJatigede, Kabupaten Sumedang ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Smd.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor31/Pdt.G/2018/PN.Smd. tertanggal 11 Desember 2018 tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor31/Pdt.G/2018/PN.Smd.;
67 — 71
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini;3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Februari 2021 tentangPenununjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara ini;4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor31/PID.SUS/2021/PT BJMtanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;5.
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDRE LIE SWAN TIK, bertempat tinggal di Jalan Kelud Nomor31, RT. 005 RW. 002, Kelurahan. Guntur, Kecamatan. Setia Budi,Jakarta Selatan;Turut Termohon Kasasi Ill semula Turut Tergugat IlII/TurutTerbanding III;4. EMILE LIE SWAN GIE, bertempat tinggal di Jalan Kelud Nomor31, RT. 005 RW. 002, Kelurahan. Guntur, Kecamatan. Setia Budi,Jakarta Selatan;Turut Termohon Kasasi IV semula Turut Tergugat IV/TurutTerbanding IV;5.
REGINA LIE BIE SWAN, bertempat tinggal di Jalan Kelud Nomor31, RT. 005 RW. 002, Kelurahan. Guntur, Kecamatan.
14 — 1
, pekerjaan Nelayan,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KotaTarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan pemohon II dalam surat permohonannyatanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, dengan nomor31
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2019/PA.Trk dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.
2525 — 1791 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa di dakwa menerima suap atau gtaritifikasi. Namun dalam tuntutan, penuntut umum menutut Terdakwa menggunakan Pasal 11 mengenai suap menyuap. Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan ... [Selengkapnya]
,Kecamatan Medan Sunggal;Agama : Islam;Pekerjaan :PNS (Ka.UPT Pelatihan Kesehatan ProvinsiSumatera Utara);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 November2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31
Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Hal. 1 dari 14 hal.
Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancampidana dalam Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;AtauDakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Kemayoran, Unit Jayabaya
Tergugat:
1.Suryanah
2.Rodi
34 — 8
Jkt.Pst.Jakarta Utara pada tanggal 21 Mei 2018, dibawah register perkara Nomor31/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hariSelasa, tanggal 5 Juni 2018.
Penggugat datang menghadap diwakilkan oleh KuasaHukumnya, Tergugat datang menghadap sendiri Suryanah dan Tergugat II datangmenghadap sendiri Rodi;Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018,Kuasa Penggugat menerangkan bahwa ia telah menyampaikan permohonanpencabutan secara lisan yang disampaikan dipersidangan perkara Nomor31/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Jkt.Pst., Ssesuai dengan alasan bahwa telah terjadiperdamaian di luar Pengadilan antara BRI Kantor Cabang Kemayoran, UnitJayabaya
38 — 29
;Pengadilan Tinggi tersebut:Membaca, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikut turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 April 2017 , Nomor31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan NegeriJakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tertanggal16 Januari 2017, No.Reg.Perk : PDM : 23/JKTUT/2016 dengan dakwaan sebagaiberikut;KESATU:ne Bahwa ia Terdakwa ENDANG SHAPOETRA
Nomor : 31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5 April2017 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH Panitera Pengadilan Negeri JakartaUtara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 April 2017 Nomor31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa berdasarkan Surat Pengantar permohonan bantuanPemberitahuan Pernyataan Banding ke Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 27 April 2017 Nomor
Panitera Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor : W10U4/3142/HK.01/4/2017 tanggal 27 April 2017 yangHal 6 Putusan Nomor 106/PID/2017/PT.DKI.ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untukmempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaUtara selama7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengantanggal 5 Mei 2017;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor31/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terouka untuk
Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding belum sependapat karena pidanayang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan belummemenuhi tujuan pemidanaan itu sendiri;Hal 7 Putusan Nomor 106/PID/2017/PT.DKI.Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untukmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal3 April2017 Nomor31
96 — 21
bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkanputusan dalam perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak bantahan Pembantah Eksekusi untuk seluruhnya; Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah bukan Pembantah Eksekusiyang baik; Menghukum Pembantah Eksekusi untuk membayar biaya perkara iniyang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp 1.944.000,00 (satu jutasembilan ratus empat puluh empatribu rupiah) ;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor31
/Pdt.Bth/2016/PN.Dum yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanNegeri Dumai, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017Pembanding semula Pembantah Eksekusi telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 dan telah diberitahukandengan seksama kepada Terbanding semula Terbantah Eksekusi tanggal 10 Maret 2017, kepada Terbanding Il semula Terbantah Eksekusi Iltanggal 9 Maret 2017 dan kepada Turut Terbanding
yang ditentukan undangundang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak adamenyerahkan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmengetahui alasanalasan yang menjadi dasar Pembanding mengajukanpermohonan banding;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 75/PDT/2017/PT.PBRMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkaraserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor31/Pdt.Bth/2016/PN.Dum tanggal 21 Pebruari 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.
14 — 6
lahir Sinjai, 31 Desember 1978,agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diDusun Leppang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan,Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5Februari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftardi kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor31
patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan Nomor31
67 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sehingga para Penggugatmengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar demi untuk memperoleh kepastian hukum ataudemi untuk mendapat hakhaknya sebagai tenagakerja sebagaimana yangsudah diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Penggugat bekerja pada PT.Nusa Surya Cipta Dana CabangParepare selama 6 tahun sejak 02 Februari 2005 sampai dengan 24 Januari2011
Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014kerjanya, dan dengan semenamena merampas hak Penggugat dan Il untukmemperoleh penghasilan dan penghidupan layak bagi Penggugat dan Il dankeluarganya yang sampai saat ini Penggugat dan Il belum memperolehpekerjaan yang layak sementara Penggugat dan Il harus memberikan nafkahkepada istri dan anaknya untuk dapat terus bertahan hidup, oleh karena itukami Penggugat dan Il menuntut Tergugat membayarkan upah dan tunjangantunjangan lainnya yang biasa diberikan oleh Tergugat sampai
Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014sampai dengan Agustus 2012, 19 bulan xRp1.300.000,00 =Rp24.700.000,00;Jumlah Total =Rp50.739.000,00;6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hakhak lainnyayang seharusnya diterima kepada Penggugat Il dengan perhitungan sebagaiberikut:a. Uang pesangon: 7 x 2 x Rp1.543.000,00 =Rp21.602.000,00;b. Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp1.543.000,00 =Rp 4.629.000,00;=Rp26.231.000,00;c. Uang pengobatan/ perumahan 15% x Rp26.231.000,00=Rp 3.934.650,00;d.
Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 63K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. MUHAMMADTAUFIK. S., dan 2.
Nomor31 PK/Pdt.Sus PHI/2014a. Dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikanketeranagan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untukmembela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya;b. Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik danharmonis, sebab apabila keterangan yang diberikan dianggap merugikankepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dandendam diantara keluarga yang bersangkutan;c.
82 — 9
Menimbang, bahwa pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugattersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv),maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret PerkaraNomor 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari register Perkara Perdata yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor31
Mengabukkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor31/Pdt.G/2016/PN Btg ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untukmencoret Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari RegisterPerkara Perdata yang sedang berjalan ;3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nada Ayu Dewindu Ridwan,SH
73 — 38
Penetapan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 31 Agustus 2021tentang Penetapan Hari Sidang;4.Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 5 Agustus 2021 serta berkas perkara Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021, NomorRegister Perkara PDM10/RP9/Enz. 2/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAAN :PERTAMA:Bahwa Terdakwa ASRIAN Alias ASSE Bin MUHADIR bersamasama
Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Lss, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusuatanggal 18 Agustus 2021, yang ditujukan masingmasing kepada Terdakwadan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan PenuntutUmum atas putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Lsstanggal 5 Agustus 2021 telah diajukan pada tanggal
Agustus 2021 sehinggaHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara NOMOR 130 /PID.SUS/2021/PT KDIpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutCaracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31
telah cukup membuktikan bahwaperbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semuaunsurunsur dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Penuntut Umum, olehkarena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar sertaberalasan hukum, karena itu patut dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 5 Agustus 2021 Nomor31
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Purwodadi tidak mempunyai kompetensi untukmengadili perkara ini; Gugatan Penggugat kabur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baikkerugian materiil maupun kerugian imateriil kepada PenggugatRekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Nomor 3638 K/Pdt/2016, tanggal 28Februari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebutdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Juli2017, Kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor31
Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor31/Pdt.G/2015/PN Pwd, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;3. Menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor217/Pdt/2016/PT SMG, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;4. Menyatakan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3638 K/Pdt/2017tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;5.
32 — 8
Pasal 18Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 65 KUHP, sebagaimana kami dakwakandalam Surat Dakwaan Primair;. Menyatakan membebaskan oleh karena itu Terdakwatersebut dari Dakwaan Primair;.
Undang undangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 65 KUHP, sebagaimana kami dakwakandalam Surat Dakwaan Subsidiair; . Menyatakan membebaskan oleh karena itu Terdakwatersebut dari Dakwaan Subsidiair;.
Asmawati
23 — 6
No. 82/Pdt.P/2019/PN.Trk Halaman 1 dari 12 HalamanBahwa Pemohon setelah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD)sampai dengan Madrasah Aliyah dalam Surat Tanda Tamat Belajar tersebuttercantum nama Asmawati dengan nama orang tua Nur Qomari;Bahwa pada saat orang tua Pemohon mencarikan Kutipan Akta Kelahiranuntuk Pemohon yang bernama Asmawati pada tahun 1993, orang tuaPemohon memasukkan nama Ayah dengan nama Nurgomari dan Ibudengan nama Patimah;Bahwa yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor31
lainnya bagi Pemohon mengalami kesulitan;Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan suaminya bernama DwiYogo Ghufrianto yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) diSurat Ijin Kawin nama Ayah Kandung Pemohon adalah Nur Komari;Bahwa nama Ayah Kandung Pemohon di dalam Surat Ijin Kawin Nomor :SIK/O9/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 nama Ayah kandung pemohonadalah bernama Nur Komari;Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak membetulkan nama AyahKandung yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor31
memberikanPenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Permohonan Pemohon;Menetapkan bahwa nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca sertatercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/CS/DIS/1993 tertanggal 23Pebruari 1993 Nurgomari dirubah menjadi tertulis dan terbaca serta tercatatNur Komari;Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Ayah yang semulatertulis dan terbaca serta tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor31
Menetapkan nama NURQOMARI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor31/CS/DIS/1993 tanggal 23 Pebruari 1993 dan Kartu Keluarga Nomor3503121507190001 serta nama Nur Komari dalam Kutipan Akta NikahNomor 516/06/III/1981 tanggal 3 Maret 1981 orangnya satu dan sama yaituayah Kandung Pemohon;Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PN.Trk Halaman 10 dari 12 Halaman3.
69 — 20
menyelesaikanSENGKETE ~~ we me i in me me me enPenetapan Hakim Ketua Sidang Nomor29/Pen.PP/20 10/PTUN.Mdo tanggal 27 Agustus 2010tentang hari PemeriksaanPEFSlAPAI; see < semis wees eon Ghee Bo ae Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor27/Pen.HS/20 10/PTUN.Mdo tanggal 23 September 2010tentang hariPersidangan; 2c rere rer rer eee eee e eee Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Agustus2010 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26Agustus 2010 dengan Register Nomor31
/G/20 10/PTUN.Mdo; Surat permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal30 September 2010 tentang permohonan menjadi pihakI ntervensi dalam perkara Nomor31/G/2010/PTUN.Mdo ; Telah membaca berkasTENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaiberikut t= =6 ware same om1.
SITI
15 — 3
Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor31/Pdt.P/2019/PN Jmb, tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor31/Pdt.P/2019/PN Jmb, tanggal 6 Februari 2019 tentang hari sidang pertama;Setelah memeriksa bukti Suratsurat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Pemohon
Jais, meninggalkan harta Sertifikathak milik nomor : 16095 dengan luas 368 m2 terletak di kelurahan Kenali BesarHalaman 1 dari 7 hal.Penetapan Nomor31/Padt.P/2019/PN JmbKecamatan Kota Baru (sekarang Kecamatan Alam Barajo) atas nama PemohonSITI dan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon.6. Bahwa ahli waris sepakat ingin menjual tanah tersebut untuk biaya sekolahanakanak Pemohon dan modal untuk membuka usaha warung.7.
206 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Tertia 3 C3 Nomor 16,RT. 011/011, Kelurahan BekasiJaya, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi;Agama > Islam;Pekerjaan : PNS (Perum Bulog Divie DKIJakarta);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa denganDakwaan sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung
Menyatakan Terdakwa ENDANG Bin ATMADJA tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanadiuraikan dalam Dakwaan Primaitr,2.
13 — 10
dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatrukun kembali, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2018;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor31
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2018/PA.TSe dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.