Pembanding sesuai denganmemori bandingnya tanggal 9 Februari 2012, intinya keberatan terhadapputusan Mahkamah Syariyah Jantho Nomor: 210/Pdt.G/2011/MSJth.tanggal 10 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar1433 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yangpada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Jantho telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkanhukum telah tidak sebagaimana mestinya menurut undangundang, atau telah terjadi pertentangan

No. 16/Pdt.G/2012/MSAcehtelah terjadi pertentangan hukum mengenai pembuktiansaksisaksi tersebut;Bahwa, terhadap hak pengasuhan anak sebagaimana dalampetitum ke 4 halaman ke 16, Tergugat/Pembanding telahmembantah bila Penggugat/Terbanding tidak cakap menuruthukum untuk mengasuh anakanak karena Tergugat/Pembanding telah menyatakan secara tegas menolak diasuholeh Penggugat/Terbanding, karena moral Penggugat tidaksesuail dengan keadaan dan jiwa seorang ibu, dimanaTerbanding/Penggugat telah mengakui secara

No. 16/Pdt.G/2012/MSAcehdalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya menurutundangundang atau telah terjadi pertentangan hukum antara Posita danPetitum (maksudnya hubungan hukum antara perkawinan dan perceraian).Maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwaMajelis Hakim tingkat pertama telan tepat dalam menerapkan hukumkarena telah sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam danpasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat(3) Kompilasi

itu tidaklah tepat dikatakan bahwaNursamanTergugat 2 telah melakukan perouatan merampas harta tanah Penggugat Danandaikata jika Penggugat tetao pada pendirian yang menyatakan bahwa Nursamar/ Tergugat2 melakukan perouatan perampasan harta tanah Penggugat, maka tentu Pengadilan ini atausetidakidaknya Majelis Hakim ini tidak berwenang mengadili, karena perouatan perampasanadalah masuk pada kategori perouatan pidana.Bahwa dengan demikian, karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2mengandung saling pertentangan

Jadi adalah jelas tidak sejalan antara dalGugatan Penggugat dengan petitum Penggugat Oleh karena sudah sepantasnya gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeliike Verklaara).Bahwa berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, di mana gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, gugatan yang kabur dantidak berdasar, mengandung saling pertentangan, petitum yang tidak jelas, dan petitumPenggugat yang tidak sejalan dengan dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tidak

Gugatan Penggugat mengandung saling pertentangan;4. Gugatan Penggugat tidak jelas;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada point 1 tersebut diatas, dalam hal iniMajelis memperimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan 162 Rbg terdapat beberapa jeniseksepsi yakni :1. Eksepsi Prosesual (eksepsi mengenai kewenangan mengadili), yang terdiri atas 2 jenisyakni :a) Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absoluteb) Eksepsi tidak berwenang mengadili secara relative2.

penjualan tidak sah, telapi pettum menuntut pembagian hasilpenjualan;Menimbang, bahwa setelah mencermati salah satu posita penggugat yang pada intinyamenyatakary mendalikan bahwa para tergugat ada dilokasi objek perkara karena dibawa olehpenggugat sementara di petitumnya penggugat meminta agar perouatan para tergugat yangtelah menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perouatanHalaman 14 dan 15 Halaman Putusan Nomor 2/PDT.G/201G@/PN Swmelawan hukum maka darn sini terdapat pertentangan

antara posita dengan petitumpenggugat;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara posita denganpetitumnya maka gugatan penggugat mengandung suatu kekaburan atau tidak jelas (obscuurlibel) maka cukup beralasan kiranya Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard.

Di dalam gugatan terjadi pertentangan antara posita dan petitum; bahwadi dalam posita gugatan penggugat sebagaimana hal gugatan penggugat halaman 1 gugatandi dalam kata hal, mengajukan perselisinan hak. namun di dalam petitum gugatan penggugat,penggugat mengajukan perselisihan pemutusan hubungan kerja. sehingga antara posita danpetitum saling bertentangan satu dengan yang lain dan tidak sejalan, dimana secaraprinsipildansubtansialkeseluruhanpetitumtidaksejalandengan posita.

Sehingaberdasarkan hal tersebut maka antara posita di satu sisi dengan petitum di lain sisi di dalamgugatan penggugat telah terjadi pertentangan dan tidak sejalan serta duidelijk sehingga gugatanpenggugat yang demikian adalah gugatan obscuur libel dan gugatan yang demikian sudahseharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan sebagai niet onvankelijke verklaard;Hal tersebut juga didukung oleh Pendapat MA di dalam Yurisprudensi MA No.1075 K/Sip/1980,yang menyatakan oleh karena adanya pertentangan

Bahwa di dalam gugatan penggugat telah terjadi pertentangan antara posita dan petitum,dimana posita Penggugat mengajukan perselisihan hak, namun petitum Penggugat mengajukanPerselsihan Pemutusan Hubungan kerja, maka gugatan penggugat yang mengandung duidelijkeen bepaalde conclusie yang tidak jelas maka dikatagorikan sebagai gugatan yang tidak cermat;wonnne Sehingga adalah tepat dan benar tangkisan Tergugat yang menyatakan gugatanPenggugat keliru dan tidak cermat mengingat posita gugatan mengajukan

"Pertentangan (kontradiksi) lainnya antara pertimbangan yang satudengan pertimbangan yang lain di dalam putusan (tingkat pertama)adalah mengenai pertimbangan terhadap surat panggilan dariHal. 35 dari 78 hal. Put.

Saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acarapersidangan;Pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidanganterlinat jelas di dalam Putusan (tingkat pertama), khususnya dalambagian pertimbangan terhadap unsur "berisi ancaman kekerasan ataumenakutnakutr sebagai berikut:Dalam Putusan (tingkat pertama) halaman 200, disebutkan :"Menimbang bahwa menurut pendapat ahli DR.

Pertentangan antara pertimbangan yang satu denganpertimbangan yang lainnya.a. Keterangan Pelapor / saksi HM Lukminto yang diberikan tidakdi bawah sumpah diterima sebagai alat bukti, sementaraketerangan saksi Leony Herawatie yang diberikan tidak dibawah sumpah karena ada hubungan keluarga tidak diterimasebagai alat bukti.b.

Pertentangan antara pertimbangan dengan berita acarapersidangan.a. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbanganmengenai keterangan ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. denganketerangan ahli DR. Mudzakkir, SH., MH. sendiri di dalamPutusan.b. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbanganmengenai keterangan saksi Sumartono Hadinoto denganketerangan saksi Sumartono Hadinoto sendiri di dalamPutusan.c. Pertentangan (ketidaksesuaian) antara pertimbanganmengenai keterangan ahli Prof. Dr.

Putusan memuat pendapat subjektif Majelis Hakim yangbahkan tidak pernah terdapat di dalam fakta persidangan danjuga pertentangan (ketidaksesuaian) pendapat Majelis Hakimdengan berita acara persidangan (mengenai keterangan saksi,keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang telah diuraikanHal. 45 dari 78 hal. Put.

Saksi Hendra dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyabahwa Pemohon ingin megajukan permohonan ganti nama dikarenakanPemohon sering sakitsakitan dan permohonan ganti nama tersebut diketahuioleh keluarga besar dan tidak ada pertentangan, nama J Gita Putri diberikanoleh paman pemohon setelah orang tua pemohon bercerai;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, PPemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan;2.

Saksi Ageng dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyabahwa Pemohon ingin megajukan permohonan ganti nama dikarenakanPemohon sering sakitsakitan dan permohonan ganti nama tersebut diketahuioleh keluarga besar dan tidak ada pertentangan, nama J Gita Putri diberikanoleh paman pemohon setelah orang tua pemohon bercerai;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, PPemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalilpermohonannya serta

Bahwa, telah terjadi pertentangan antara Posita Penggugat denganPetitum Penggugat, pada Posita Gugatan Penggugat nomor (5) dannomor (6), Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugatmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan denganhukum ketenagakerjaan;4.

dengan alasan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa dalam perihal pokok gugatannya bertentangan dengan isigugatan, dimana dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2020 padabagian perihal menyatakan yang menjadi pokok gugatan adalahmengenai perubahan gugatan sehubungan dengan perpindahan alamatTergugat, sedangkan disisi lain dalam alenia 2 halaman 1 surat gugatanPenggugat, mengutarakan dalam gugatannya adalah gugatanperselisinan pemutusan hubungan kerja (PHk);Bahwa selain itu telah terjadi pertentangan

Nomor 34/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sbyundangundang, hal ini jelas merupakan gugatan perselisihan PHK danbukan sehubungan dengan perpindahan alamat Tergugat;Bahwa Penggugat juga menolak eksepsi Tergugat yang menyatakanbahwa telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitumnya, hal initidak benar karena dalam positanya, Penggugat telah menceritakansecara rinci sejak masuk kerja, besaran upahnya, kemudian sakit tidakdisuruh istirahat di rumah dan diupah sesuai dengan Pasal 93 ayat (3)Undangundang Nomor

Ketenagakerjaan,dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa PHK tersebut tidak tidak sahdan batal demi hukum, akan tetapi disisi lain dalam positanya pada angka6 (enam) Penggugat juga meminta pembayaran pesangon, dimanapembayaran pesangon hanya dapat dilakukan bila terjadi pemutusanhubungan kerja dengan disertai alasan yang dapat dijadikan dasar daripemutusan hubungan kerja tersebut, sehingga menurut Majelis Hakimdalil gugatan Penggugat dalam positanya pada angka 5 (lima) dan angka6 (enam) tersebut terdapat pertentangan

PUTUSAN JUDEX FACTIE KURANG CUKUP PERTIMBANGAN(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam jawaban telah menyampaikan eksepsitentang gugatan kabur (obscuur libel) dengan alasan bahwa di dalam suratgugatan terdapat pertentangan antar dalil posita gugatan, pertentangan antarsatu petitum dengan petitum yang lain.Sebagai contoh dalam Posita gugatan nomor 16, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa status hukum PT. TamanSambirejo menjadi gugur.

Tapi lebih dari itu, untuk menilai pakah gugatan kabur atautidak, Hakim seyogyanya memeriksa apakah terdapat pertentangan dalildalam posita gugatan, atau apakah terdapat pertentangan antar satu petitumdengan petitum yang lain.

Apabila ternyata ada pertentangan dalil dalamposita maupun pertentangan antar petitum, maka sudah barang tentugugatan demikian termasuk dalam kategori gugatan kabur.In casu, sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata di dalam gugatanTermohon Kasasi terdapat pertentangan antar dalil posita gugatan danpertentangan antar satu petitum dengan petitum yang lain. Namun judexHal. 34 dari 46 hal. Put.

PUTUSAN JUDEX FACTI MENGANDUNG SALING PERTENTANGANATAU KONTRADIKSIBahwa berdasarkan YurisprudensiYurisprudensi Mahkmah Agung, putusanyang mengandung saling pertentangan antara pertimbangan yang satudengan yang lain dianggap sebagai putusan yang mengandung kesalahandalam penerapan hukum. Periksa Yurisprudensi MA No. 2462K/Pdt/1984tanggal 30 Desember 1985.

Oleh karena itu keberatan terhadap putusanjudex factie karena adanya pertentangan antar pertimbangan dapat dijadikansebagai alasan untuk mengajukan kasasi.Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 551 K/Pdt/2012.In casu, putusan judex factie mengandung pertentangan/kontardiksi antarapertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain, yaitu :1. Dalam pertimbangan pada halaman 60 alineaterakhir judex factie menyatakan PT.

Sehingga menimbulkan kehidupan rumahtangganya dipenuhi dengan pertentangan pertentangan lahiriyahdan batiniyah, oleh karenanya Majelis menilai rumah tanggatersebut telah pecah sedemikian rupa dan bukanlah suatu rumahtangga yang diidam idamkan harmonis lahir dan batinsebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974; Menimbang, bahwa jika kondisi rumah tangga tersebutdibiarkan berlarut larut akan menambah' penderitaan keduabelah pihak, untuk itu harus segera mendapatkan jalankeluarnya

Dalilyang demikian sangat membingungkan / debus bagi Para Tergugat, karenamengandung pertentangan dan masingmasing dalil memiliki landasanhukum yang berlainan, apakah tentang hak milik atas tanah selokan, apakahtentang hak guna air, ataukah tentang wanprestasi.

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yanglain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasarhukum yang jelas (vide Putusan MA No.3097.K/Sip/1983, 2631987, VariaPeradilan Tahun III, No.26, November 1987, hal.74).2 Bahwa demikian pula apabila dicermati posita dan petitum suratgugatan Penggugat, gugatan Penggugat sangat tidak jelas (obscuurlibel) : Apakah tentang wanprestasi sehubungan dengan perundinganpada tanggal 10 Januari 1988

;Bahwa pada hal 2 paragraf 3 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan :Bahwa adapun batasbatas dan ....... , yang selanjutnya disebut tanahselokan hak guna air sengketa dalam perkara perdata ini ..;3 Bahwa demikianpun dalam rumusan dalil paragraf 3 halaman 2 (posita4) dalam posita gugatan Pengugat yang menyebutkan : Bahwa adapunbatasbatas ..... yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna airsengketa, terdapat pertentangan makna dalil yang sangat mendasaryang disebabkan, karena contradictio in

2 Bahwa demikianpun dalam rumusan petitum 3 gugatan Penggugatyang menyebutkan Bahwa..... adalah sah tanah selokan hak gunaair milik Penggugat, terdapat pertentangan makna dengan alasancontradictio in terminis, yaitu apakah tentang tuntutan hak atastanah selokan atau hak guna air untuk Penggugat ;Bahwa petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat yang padapokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkantanah sengketa ; Sementara dalil

Demikian pula Eksepsi Para Tergugat huruf d point 1, point 2 dan point 3 yang padapokok menyatakan terdapat pertentangan antara dalildalil yang dituangkan satusama lainnya.

Dengan demikian terdapat pertentangan antaraposita dan petitum gugatan Penggugat;Bahwa disamping itu, Penggugat dalam posita gugatannya, tidakmenerangkan alasan yang menjadi dasar untuk mengajukanputusan yang mengandung unsur Uitvoerbaar Bij Voorraad. Namundemikian, pada Petitum poin 7 diajukan permohonan untukMenyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya banding,kasasi, Maupun verzet dari Tergugat.

Oleh karenanya, gugatanpenggugat yang mengandung pertentangan antara posita denganpetitum mengakibatkan ketidakjelasan (Obscuur Libel);Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tertanggal 5 November1975 dan No. 1075.K/Sip/1980 menyatakan gugatan yangdidalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum,maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidakmemenuhi

Dengandemikian terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatanPenggugat;2.2. Bahwa disamping itu, Penggugat dalam posita gugatannya, tidakmenerangkan alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan putusanyang mengandung unsur Uitvoerbaar Bij Voorraad. Namun demikian,pada Petitum poin 7 diajukan permohonan untuk Menyatakan putusandalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar BijVoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet dariTergugat.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tertanggal 5 November1975 dan No. 1075.K/Sip/1980 menyatakan gugatan yang didalamnyaterdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum, maka gugatanyang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;2.4.

(a) Perjanjian Settlement Dari Penerjemah Tersumpah :(a) Apablla suatu penyelesaian damai tersebut tidak dapat dicapai dalam jangkawaktu enam puluh (60) Hari Kerja sejak sengketa, kontroversi ataupertentangan tersebut timbul, maka setiap dan seluruh sengketa, kontroversiatau pertentangan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian iniatau pelaksanaannya (termasuk keberadaan, keberlakuan atau pengakhiranperjanjian ini) harus diselesaikan melalui arbitrase dalam bahasa Inggrisberdasarkan Prosedur

bahasa Inggrisberdasarkan Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase dari Dewan PerdaganganInternasional yang berlaku saat ini (selanjutnya disebut dengan "Peraturan").Sedangkan dalam butir 6.2 (e) Perjanjian Settlement disebutkan :(e)The arbitrators may not omend this agreement.Terjemahan pasal 6.2 (e) perjanjian Settlement dari Penerjemah Tersumpah :(e)arbitrator tidak dapat mengubah perjanjian ini.Hal ini berarti bahwa pilihan arbitrase yang dimaksudkan oleh Tergugat adalahbila ada sengketa, konflik, pertentangan

(a) Perjanjian Settlement Dari Penerjemah Tersumpah :(a) Apablla suatu penyelesaian damai tersebut tidak dapat dicapai dalam jangkawaktu enam puluh (60) Hari Kerja sejak sengketa, kontroversi ataupertentangan tersebut timbul, maka setiap dan seluruh sengketa, kontroversiatau pertentangan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian iniatau pelaksanaannya (termasuk keberadaan, keberlakuan atau pengakhiranperjanjian ini) harus diselesaikan melalui arbitrase dalam bahasa Inggris3)berdasarkan Prosedur

diselesaikan oleh arbitrase dalam bahasa Inggrisberdasarkan Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase dari Dewan PerdaganganInternasional yang berlaku saat ini (selanjutnya disebut dengan "Peraturan").e Bahwa sedangkan dalam butir 6.2 (e) Perjanjian Settlement disebutkan :(e) The Arbitrator May Not Ament This Agreement, yang terjemahannya :(e) Arbitrator tidak dapat mengubah perjanjian ini.Hal ini menurut pihak Penggugat bahwa pilihan arbitrase yang dimaksudkan olehTergugat adalah bukti ada sengketa, konflik, pertentangan

Putusan No. 657/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.24Dewan Perdagangan International yang berlaku saat ini (selanjutnya disebutdengan Peraturan );Terjemahan diambil dari Tergugat ;aApabila penyelesaian damai tersebut tidak dapat dicapai dalam jangka waktuenam puluh (60) hari kerja sejak sengketa, kontroversi atau pertentangan tersebuttimbul, maka setiap dan seluruh sengketa, kontroversi atau pertentangan yangtimbul dari atau pelaksanaannya (termasuk keberadaan, keberlakuan ataupengakhiran perjanjian ini) harus

Pertimbangan Penetapan Dismissal Saling Bertentangan ;Pertentangan Pertama 5 22002 nn nono ne nn ences Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanhukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara (vide Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009) ; 22222222 none nnn nn en een Bertentangan dengan pertimbangan, menimbang

, Objek Sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap5Dalam pertimbangan ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Walaupun memberikan pertimbangan sebagaimana dikutip pada butir diatas, namun pada bagian pertimbangan yang lainnya, Penetapan Dismissaljustru menyatakan hal yang sebaliknya, yakni dengan menyatakan bahwaObjek Seng keta a quo bukan merupakan wewenang pengadilan ;Pertentangan Kedula ;n nn nnn nnnn nnn nn nnnnnnenn Menimbang

Tahun 2009) ; Bertentangan dengan pertimbangan, menimbang, Objek Sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap;Dalam pertimbangan ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Walaupun memberikan pertimbangan sebagaimana dikutip pada butir diatas, namun pada bagian pertimbangan yang lainnya, Penetapan Dismissaljustru menyatakan hal yang sebaliknya, yakni dengan menyatakan bahwaObjek Sengketa a quo bukan merupakan wewenang pengadilan ;Pertentangan

permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 29 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat pertentangan

Nomor 45 PK/Pdt/2020kembali tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan;Bahwa tidak ada pertentangan putusan antara perkara a quodengan perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PN.

disebabkan Tergugat tidak mencukupikebutuhan rumah tangga karena sudah tidak mampu bekerjadan lanjut usia dan telah terjadi perpisahan tempattinggal hingga saat ini selama 6 bulan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimanaterurai di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidakterwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mananampak adanya perbedaan sikap hidup dan pandangan,sehingga menimbulkan kehidupan rumah tangganya dipenuhidengan pertentangan

pertentangan lahiriyah danbatiniyah, oleh karenanya Majelis menilai rumah tanggatersebut telah pecah sedemikian rupa dan bukanlah suaturumah tangga yang diidam idamkan harmonis lahir danbatin sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa jika kondisi rumah tanggatersebut dibiarkan berlarut larut akan menambahpenderitaan kedua belah pihak, untuk itu harus segeraPasal ???

Akan tetapi pada posita dan petitum gugatan Penggugatdisebutkan mengenai Tuntutan pesangon yang harus dibayar Tergugatkepada Para Penggugat;Dengan demikian telah terjadi pertentangan antara perihal gugatandengan posita dan petitum surat gugatan Penggugat.

Pertentangan inimembuat gugatan sangat kabur dan membingungkan;Jika pada posita dan petitum gugatan Penggugat adalah mengenaipesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, maka perihalsurat gugatan haruslah menyebutkan gugatan Perselisihan PemutusanHubungan Kerja.

Tidak membahas ataumeminta mengenai Tuntutan pesangon; Disamping pertentangan tersebut di atas, dalildalil gugatan Penggugatpada posita dan petitum yang satu bertentangan posita dan petitum yanglain yakni pada posita dan petitum gugatan Penggugat menuntut agarTergugat dihukum untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat.Namun pada posita dan petitum gugatan Penggugat sama sekali tidakmenyebutkan kapan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatdinyatakan putus dan atau berakhir.

Bahwa Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 disebutkanPerselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karenaadanya Perselisihan mengenai hak, Perselisihan kepentingan,Perselisihan pemutusan hubungan kerja dan Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;Halaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 687 K/Pdt.SusPHI/2017b.

Bahwa disamping pertentangan antara perihal gugatan denganposita dan petitum surat gugatan Termohon Kasasi, dalildalilgugatan Termohon Kasasi pada posita dan petitum yang satubertentangan posita dan petitum yang lain yakni pada posita danpetitum gugatan Termohon Kasasi menuntut agar Pemohon Kasasidihukum untuk membayar uang pesangon kepada TermohonKasasi.

Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan keadaan overmacht yangnoodtoestand (Adanya keadaan memaksa yang memunculkanpertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum) padadiri Terdakwa.Mengenai noodtoestand, telah menjadi yurisprudensi melalui PutusanMahkamah Agung No. 117 K/Kr/1968, tanggal 02 Juli 1969, yangmenyatakan:Dalam noodtoestand harus dilihat adanya:1. pertentangan antara dua kepentingan hukum;2. pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajian hukum; dan3. pertentangan antara

dua kewajiban hokumBahwa berdasarkan fakta hukum korban telah melakukan penyeranganparang terhadap diri Terdakwa dengan tujuan menghilangkan nyawaTerdakwa, telah memposisikan Terdakwa dengan sedemikian rupa dalamsuatu keadaan overmacht yang noodtoestand, yakni dalam ayunan tebasanparang memperhadapkan Terdakwa pada dua pilihan yang didalamnyaHal. 15 dari hal. 27 Put.No. 84/PID./2016/PT.Mksterdapat pertentangan hukum, yaitu pertentangan antara kepentinganhukum untuk tidak dibunuh oleh korban dengan

peninjauan kembali ke2 a quobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke2tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke2 yangditerima tanggal 7 Mei 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Peninjauan Kembali ke2 pada pokoknya mendalilkan bahwadalam putusan ini terdapat pertentangan

tanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya menolak permohonanpeninjauan kembali ke2 dari Pemohon Peninjauan Kembali ke2;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmemeriksa secara seksama memori peninjauan kembali ke2 tanggal 7 Mei2015 dan kontra memori peninjauan kembali ke2 pada tanggal 3 Juni 2015dan tanggal 30 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Junsdalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat pertentangan

putusan denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke2 haruslah memenuhipersyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009Juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yaitu adanya pertentangan putusan; Bahwa untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke2 Pemohon PeninjauanKembali ke2 telah mengajukan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2013/PN Smgjuncto Nomor 215/Padt/2014/PT SMG yang amamya menyatakan gugatanPenggugat terhadap pelaksanaan eksekusi atas Putusan Nomor270/Pdt.G/2010

BengSiswojo dan amar putusan tersebut adalan Para Terdakwa tidak terbuktiHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2018melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan, maka putusan pidanatersebut tidaklan bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor487 PK/Pdt/2013; Bahwa oleh karena tidak terdapat pertentangan putusan maka permohonanpeninjauan kembali ke2 tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

PeninjauanKembali II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa sebagaimana Pasal 4 SEMA Nomor 7 tahun 2014 juncto SEMANomor 10 Tahun 2009 syarat untuk pengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali ke Il terbatas sepanjang terdapat alasan adanyapertentangan putusan antara putusan yang satu dengan putusan yanglain; Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali ke II tidak dapat dibenarkan,oleh karena dari buktibukti yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali ke II tidak menunjukkan adanya pertentangan

telahdisetujui Kantor Pertanahan Surabaya dan dalam Perkara PidanaNomor 191 PK/Pid.Sus/2014 Pemohon Peninjauan Kembali ke II telahdinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sehingga dijatuhi pidana penjara selama4 tahun, karena sebagaimana fakta dalam permohonan Hak GunaBangunan telah memberikan keterangan tidak benar, sehinggamengaburkan keberadaan asset PT Pertamina sebagai kekayaanNegara, maka antara kedua putusan tersebut adalah sejalan dan tidakada pertentangan

satu dengan lainnya; Bahwa oleh karena tidak ada pertentangan putusan satu denganlainnya, maka syarat formal pengajuan Peninjauan Kembali ke Ilsebagaimana Pasal 4 SEMA Nomor 7 Tahun 2014 juncto SEMA Nomor10 Tahun 2009, tidak terpenuhi maka harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali ke Il HANDOKO SOELAYMAN tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dikarenakan telahterjadi pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan,pertentangan mana yaitu :Pada posita gugatan halaman 2 (dua) butir 15, Penggugat mendalilkanBahwa oleh karena tindakan PHK Tergugat ternyata tidak berdasarkanadanya penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UndangUndang ketenagakerjaanharus dinyatakan batal demi hukum dan sebagai konsekuensinya pula,Hal. 10

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan eksepsigugatan Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat adalah kabur(Obscuur Liber) dikarenakan telah terjadi pertentangan antara positagugatan dengan petitum gugatan, pertentangan mana yaitu :Bahwa pada pertimbangan hukumnya pada halaman 27, Majelis Hakim PHIMedan menyebutkan : ..., pada dasarnya hal tersebut tidak dapat dipandangsebagai pertentangan atau kontradiksi, tetapi merupakan hubungankonsekuensi yang bersifat alternatif dalam hal

Penggugat menyarankanapabila ada diantara para ahli waris almarhum Sabin yang merasa keberatanatas gugatan Pengggugat ini, dipersilahnkan untuk mengaajukan gugatanintervensi dalam perkara ini ke Pengadilan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secaraseksama dan teliti secara integral dan komprehensif surat gugatan Penggugatbaik mengenai Posita dan Petitum maupun Replik Penggugat maka terlihatsecara jelas dan terang bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat tidakkonsisten sehingga terjadi pertentangan

Bahwa secara faktual pertentangan dalil gugatan Penggugat tersebutakan dirinci dan diulas satu persatu tersebut dibawah ini;1. Terdapat pertentangan antara Posita Gugatan dengan Replik Pengugat ;Menimbang, bahwa disatu sisi dalam Posita Gugatan Penggugatmendalilkan jika Penggugat pada tanggal 8 Februari 2008 telah menitipkanuang kepada Tergugat sebesar Rp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus riburupiah), dimana uang tersebut akan diambil pada tanggal 8 Juni 2008.

Yang dimaksud pinjaman adalah suatu perjanjian antarapihak yang satu dengan pihak lain baik berupa uang maupun barang dimanauang atau barang tersebut akan dipergunakan oleh pihak peminjam dengansyarat uang atau barang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan darikuantitas dan kualitas yang sama dengan batas waktu yang telah ditentukan.Sehingga dalil Penggugat perihal titijpan dan pinjaman sebagaimanatersebut diatas terjadi pertentangan satu sama lain sehingga menimbulkanambivalensi dalil gugatan

Karena pada hakikatnya apayang dikemukakan dalam Replik bertujuan untuk memperkuat dalil Penggugatdalam Posita gugatannya sehingga sejatinya antara Posita dengan Replikharus senada dan seirama bukan justru sebaliknya terjadi pertentangan satusama lain sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena apabilakeliru menempatkan formulasi posisi Para Tergugat dalam perkara aqou makaakan mempengaruhi kejadian materiil dalam perkara aqou karena formulasiposisi Para Tergugat disusun secara tidak cermat