atau Kabupaten;Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2 dan P3, ternyata para PemohonSUPRIYADI dan ROS DIANA, beralamat tempat tinggal di Jalan JendralSudirman Rt. 007, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, KotaSamrinda, alamat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSamarinda dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkaraperdata maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa danmengadili perkara para Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun

2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa inti permohonan para

salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohondikabulkan maka memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentangpenetapan ini untuk dicatat pada Register yang diperuntukan untuk ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohondikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun

KelaminLakilaki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Ds Bakalanpule Kec.Tikung Kab. lamongan;Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kepada saksi memberikan jawabanyang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 11.15 wib, saya beserta1 Regu Petugas Satpol PP melakukan Operasi Penertiban Minuman Keras danmenemukan disebuah warung sedang menjual minuman keras berupa BIRBINTANG sebanyak 2 Botol @. 620 ml milik saudara BAGUS TRI MARIANSA (24Tahun

Lamongan;Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim kepada saksi memberikan jawabanyang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 11.15 wib, saya beserta1 Regu Petugas Satpol PP melakukan Operasi Penertiban Minuman Keras danmenemukan disebuah warung sedang menjual minuman keras berupa BIRBINTANG sebanyak 2 Botol @. 620 ml milik saudara BAGUS TRI MARIANSA (24Tahun), tanpa ijin, Alamat Tanjung, Rt.002/Rw.002, Ds.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007, tanggal 16Maret 2007, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;2.

Menyatakan Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan DanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 14, Pasal 15, Pasal16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, PenganggaranDan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang OperasionalPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta

Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencabut PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007.Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonan yangdiajukan ini, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut: BuktiP.1 : BuktiP.2:Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan KeuanganPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri

Bukti P.5 : UndangUndang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 Tentang Bukti P.6 : Bukti P.7 :Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DanDewan Perwakilan Rakyat Daerah.UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2006Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler

ANAK KETIGA, umur 24tahun; Anak pertama dan ketiga sudah mandiri dan berumah tangga,anak kedua masih hidup bersamaPenggugat; e eee4. Kurang lebih sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat danTergugat terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga disebabkan antaraa. Tergugat mengatakan akan menikah dengan wanita lain danmeminta kepada Penggugat melalui sms agar Penggugatsegera mengurus perceraian; 5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri, namun = saksi tidak mengetahui kapan merekamenikah; ere err eeeBahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat kumpulbersama dirumah kediaman bersama di DusunSETEMPAT. 22 rere rereBahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang. anak,yaitu: ANAK PERTAMA 31 tahun, ANAK KEDUA 27 tahun danANAK KETIGA, 24tahun; eee eee eee eeBahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pengggugat danTergugat baik baik saja

PENGGUGATASLI dan Tergugat bernama TERGUGAT ASLI karena saksiadalah tetangga dekatPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri, namun saksi tidak mengetahui kapan = merekamenikah; eee eeee re eeeeeeBahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat kumpulbersama dirumah kediaman bersama di DusunSETEMPAT. ++ eer errr e eeeBahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak,yaitu: ANAK PERTAMA 31 tahun, ANAK KEDUA 27 tahundan ANAK KETIGA, 24tahun

para Pemohon dan dihadiripula oleh petugas PPN yang bernama SULEMAN DJAUHARI.Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku ayah kandung dariPemohon Il yang kemudian mewakilkan kepada petugas PPN tersebutuntuk menikahkannya.Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAMSU SADO (Kepala Desa)dan DAUD ABAS.Bahwa pada saat aqad nikah Pemohon dengan Pemohon Il ada ijabkabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 48, (empat puluhdelapan rupiah).Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon jejaka dalam usia 24tahun

Pemohon dan dihadiripula oleh petugas PPN yang bernama SULEMAN DJAUHARI.Bahwa yang menjadi wali nikah adalah HASAN KUMAY selaku ayahkandung dari Pemohon Il yang kemudian mewakilkan kepada petugasPPN tersebut untuk menikahkannya.Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAMSU SADO (Kepala Desa)dan DAUD ABAS.Bahwa pada saat aqad nikah Pemohon dengan Pemohon Il ada ijabkabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 48, (empat puluhdelapan rupiah).Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon jejaka dalam usia 24tahun

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon bersatatus jejaka dengan usia 24tahun sedang Pemohon Il berstatus perawan dengan usia 24 tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il dalam melaksanakanperkawinan tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuandan tidak ada pula hubungan semenda yang dapat menghalangipernikahan. Bahwa selama ini tidak yang keberatan atas perkawinan Pemohon denganPemohon Il.

Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus pejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 20 tahun.. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak terikat hubungan darah(mahram) maupun saudara sepersusuan, dan sejak melangsungkanperkawinan sampai sekarang Pemohon tidak pernah menceraikanPemohon II dan Pemohon tidak pernah berpoligami:.

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan.Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.843/Pdt.P/2019/PAJT Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah Pemohon II bernama Supoyo dengan maskawin berupacincin emas, dengan saksi nikah nama Achmad Iskandar dan Warsiti.

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan.

Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 24tahun dan pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 23 tahun;. Bahwa antara pemohon dan pemohon II tidak terikat hubungan darah(mahram) maupun saudara sepersusuan, dan sejak melangsungkanperkawinan sampai sekarang Pemohon tidak pernah menceraikanPemohon II dan Pemohon tidak pernah berpoligami;.

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan.

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan. Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah kandung bernama Sukara dengan maskawin berupa uangsebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiridua orang saksi bernama Wasmad dan Jali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dalam Suratpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.L sampai denganP.7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keteranganPemohon yang diberikan dipersidangan ini adalah jelas maksudnya untukperubahan nama Pemohon yang bernama Abdul Razak diganti menjadi Melki;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilansederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat bahwapermohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum,oleh karenanya Permohonan Pemohon atas perubahan namanya tersebutsebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikanredaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Dengan demikian petitum padaangka 3 patut dikabulkan pula;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkaradiajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menetapkan Pemohon I, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No.17/73 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx,kabupten Kebumen Tanggal 01 Februari 1973 dirubah menjadiHadiwijoyo Bin Nayawintana dan tempat dan tanggal, bulan dan tahunlahir Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah Banjareja,24tahun sedangkan dalam Kartu keluarga tertulis Kebumen, 19061949dan juga Isteri Pemohon tempat dan tanggal, bulan dan tahun lahir yangtertulis di Akta Nikah Xxxx,16 Tahun diubah menjadi Kebumen

nama Pemohon Pemohon adalah nama sebelum menikah,setelah menikah nama Pemohon oleh orang tua Pemohon Il digantimenjadi Hadiwijoyo Bin Nayawintana;** Bahwa orang tua Pemohon II mengganti nama Pemohon karenamerupakan kebiasaan di Desa setelah menikah menantu lakilaki harusdiganti dengan nama tua;+ Bahwa di masyarakat Pemohon dikenal dengan nama Hadiwijoyo;+ Bahwa nama Sadimin dan Hadiwijoyo adalah orang yang satu yaitunama Pemohon ;+ Bahwa saksi mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon Banjareja, 24tahun

nama Pemohon Pemohon adalah nama sebelum menikah,setelah menikah nama Pemohon oleh orang tua Pemohon Il digantimenjadi Hadiwijoyo Bin Nayawintana;** Bahwa orang tua Pemohon Il mengganti nama Pemohon karenamerupakan kebiasaan di Desa setelah menikah menantu lakilaki harusdiganti dengan nama tua;+ Bahwa di masyarakat Pemohon dikenal dengan nama Hadiwijoyo;+ Bahwa nama Sadimin dan Hadiwijoyo adalah orang yang satu yaitunama Pemohon ;+ Bahwa saksi mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon Banjareja, 24tahun

Rimba RT.009, Kecamatan Samarinda Utara, alamat tersebut masukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dan permohonan yangdiajukan oleh para Pemohon merupakan perkara perdata maka PengadilanNegeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara paraPemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun 2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa

pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon bahwa paraPemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pengetikan nama orangtuayang tertulis dan terbaca Anak ke satu dari ibu SURIANI yang sebenarnyaanak satu

dirubah dengan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, diperintahkankepada para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan iniuntuk dicatat pada Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp.181.000, (Seratus delapan puluh satu riburupiah);Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 23 tahun ;4. Bahwa, antara Pemohon dan pemohon II tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telahdikaruniai seorang orang anak;6.

PA.Bbe Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Pemohon II adalah atas kuasadari wali Pemohon II ;e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara pemohon II bernama;e Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah;e Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah 35 Boka;e Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II ;e Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

menghadiri pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Pemohon Il adalah atas kuasadari wali Pemohon II ;e Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara pemohon II bernamaJamaludin;e Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah Sarudi dan; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon Iladalah 35 Boka;e Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II ;e Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuaidengan Bukti P3 Pemohon berkeinginan membetulkan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 710/DIS/1995 atas nama Pemohontersebut tertulis nama Pemohon adalah WALUYO, Pemohon berkeinginanmerubah nama Pemohon

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta PencatatanSipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek akta;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Wonogiri karena Pemohon berkeinginan membetulkannama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 710/DIS/1995 atasnama Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta PencatatanSipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam UndangUndangtersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;Menimbang

Berdasarkan laporan ituPejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran danmenerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui bahwa AktaKelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga Negara Indonesiahanyalah kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran;Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran

orang yang mengalami peristiwa penting;Tempat dan tanggal peristiwa;Tempat dan tanggal peristiwa;7229 5 Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan= =Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapatdalam register Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran terjadikarena 2 (dua) hal yakni karena ingin merubah data dalam Kutipan AktaKelahiran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 dan pembetulan terhadap penulisan/redaksional yang tertuangdalam Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukanuntuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

P/2018/PN SmrRT.070, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, KotaSamarinda, alamat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSamarinda dan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon merupakanperkara perdata maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksadan mengadili perkara para Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun 2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan

danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon, Pemohon bermaksudmengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64/1975,tanggal 29 April 1975, atas nama

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat ganti namaPemohon tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan pada AkteKelahiran No. 64/1975 tertanggal 29 April 1975;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun

berhasil selalu gagal dan ada masalah,selain itu juga Pemohon pernah ingin menikah, sudah hampir menikah tetapigagal; Bahwa Pemohon ingin nama Nurhayati Matola diubah menjadi ChikaMatola karena nama Chika itu adalah nama panggilan Pemohon sejak masihkecil; Bahwa Pemohon berdomisili di lingkungan III RT/RW 013/003 KelurahanWangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24Tahun

dengan memakai nama Nurhayati dimana masalah yang terjadi sepertimisalnya Pemohon ini mau menjalankan usaha tetapi tidak berhasil selalu gagaldan ada masalah, selain itu juga Pemohon pernah ingin menikah, sudah hampirmenikah tetapi gagal dan Pemohon ingin nama Nurhayati Matola diubahmenjadi Chika Matola karena nama Chika itu adalah nama panggilan Pemohonsejak masih kecil, jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf aPerpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk, maka beralasan hukum untuk memberikan izin kepada Pemohonuntuk merubah nama Pemohon dari NURYAHATI MATOLA menjadi CHIKAMATOLA;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No.24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud

Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon bernama Sri Yumita Harunbinti Iwan Harun, umur 13, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggaldi Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;Dengan calon suaminya bernama Warbum Hippy bin Nurdin Hippy, umur 24tahun, agama Islam,pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Limehu,Kecamatan Tabongo , Kabupaten Gorontalo;Bahwa, syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun Peraturan PerundangUndangan

menikahmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminyatidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah,kecuali kurang umurnya;Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminyasudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggarnorma agama dan norma susila;e Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalamusia 13 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 24tahun

menkahmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku;e Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminyatidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah,kecuali kurang umurnya;e Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminyasudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggarnorma agama dan norma susila;e Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah perawan dalamusia 13 tahun sedang status calon suaminya adalah jejaka dalam usia 24tahun

Kabupaten;Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2 dan P3, ternyata para PemohonYAVET SIBARA dan HERLIN PAGALLA, beralamat tempat tinggal di jalanSoekarno Hatta RT 17 Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan lIlir, KotaSamarinda, alamat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSamarinda dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkaraperdata maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa danmengadili perkara para Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat 1 huruf a Undang undang Nomor 24Tahun

2013, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan AdministrasiKependudukan dengan kewajiban mendaftar Peristiwa kependudukan danmencatat Peristiwa Penting;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang undang Nomor 24Tahun 2013 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting yaitu kejadian yangdialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa inti permohonan para

salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohondikabulkan maka memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentangpenetapan ini untuk dicatat pada Register yang diperuntukan untuk ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohondikabulkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Mengingat, pasal 1 angka 17, pasal 52 Undang undang Nomor 24Tahun

Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohn berstatus jejaka dalam usia 24tahun dalam usia. Orang tua kandung Pemohon :Ayah:Ayah Pemohon lbu:lbuPemohon ,Pada saat pernikahan tersebut Pemohon Il berstatus perawan dalamusia 23 tahun.Orang tua kandung Pemohon Il:Ayah:Ayah Pemohon Il,lbu:lbuPemohon Il;.

tercatat dalam regester nikah di Kantor UrusanAgama Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuknya;Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikahtanggal 23 Desember 2004, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktuitu, yang menjadi wali nikah Ayah Pemohon Il dan disaksikan antara lainSaksi Nikah dan Saksi Nikah, maskawin berupa uang sebesar Rp100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;Bahwa wakiu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

sekarang mereka kesulitan untukmengurus Akte Kelahiran anaknya; Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikahtanggal 23 Desember 2004, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktuitu, yang menjadi wali nikah Ayah Pemohon Il dan yang mengijabkanadalah Modin bernama Wali, serta disaksikan antara lain Saksi Nikahdan Saksi Nikah, maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000, (seratusribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak; Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun. Orang tua kandung Pemohon :Ayah : Xxxx;Ibu =: XXxXx;pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15tahun. Orang tua kandung Pemohon Il:Ayah : Xxxx;Ibu =: XXXx;. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sertamemenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku;.

UrusanPutusan nomor 0249/Pdt.P/2015/PA.BkI,Halaman 4 dari 10Agama , Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuknya;Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri yang sah,menikah tanggal 05 Agustus 2004, yang menjadi wali nikah adalah ayahkandung Pemohon Ilyaitu Xxxx dan disaksikan antaralain Saksi 1 danSaksi 2, yang mengijabkan adalah XXxXx, maskawin berupaSeperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

mereka kesulitan untuknya; Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri yang sah,menikah tanggal 05 Agustus 2004, saksi hadir waktu pernikahanmereka waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungPemohon Il yaitu Xxxx dan disaksikan antara lain Saksi 1 dan Saksi 2,yang mengijabkan adalah Xxxx, maskawin berupa Seperangkat alatsholat dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;Putusan nomor 0249/Pdt.P/2015/PA.BkI,Halaman 5 dari 10 Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

April 1981Menjadi 12 April 1980 dan nama bapaknya dari Dawail menjadi Mufid dalamAkta Kelahiran pemohon Nomor : 1771LT150320170017 tertanggal 15Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil KotaBengkulu; Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu; Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaanperbedaan dalamdokumendokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun

Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanyaputusan pengadila nnegeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewewanang untukmemeriksa permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, berdasarkan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kelahiran Pemohon dikabulkanmaka perubahan nama, tahun lahir dan nama Bapak tersebut haruslahdilaporkan kepada instasi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam halini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohonberdomisili;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun