PeninjauanKembali II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa sebagaimana Pasal 4 SEMA Nomor 7 tahun 2014 juncto SEMANomor 10 Tahun 2009 syarat untuk pengajukan upaya hukumPeninjauan Kembali ke Il terbatas sepanjang terdapat alasan adanyapertentangan putusan antara putusan yang satu dengan putusan yanglain; Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali ke II tidak dapat dibenarkan,oleh karena dari buktibukti yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali ke II tidak menunjukkan adanya pertentangan

telahdisetujui Kantor Pertanahan Surabaya dan dalam Perkara PidanaNomor 191 PK/Pid.Sus/2014 Pemohon Peninjauan Kembali ke II telahdinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sehingga dijatuhi pidana penjara selama4 tahun, karena sebagaimana fakta dalam permohonan Hak GunaBangunan telah memberikan keterangan tidak benar, sehinggamengaburkan keberadaan asset PT Pertamina sebagai kekayaanNegara, maka antara kedua putusan tersebut adalah sejalan dan tidakada pertentangan

satu dengan lainnya; Bahwa oleh karena tidak ada pertentangan putusan satu denganlainnya, maka syarat formal pengajuan Peninjauan Kembali ke Ilsebagaimana Pasal 4 SEMA Nomor 7 Tahun 2014 juncto SEMA Nomor10 Tahun 2009, tidak terpenuhi maka harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali ke Il HANDOKO SOELAYMAN tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena

Penggugat menyarankanapabila ada diantara para ahli waris almarhum Sabin yang merasa keberatanatas gugatan Pengggugat ini, dipersilahnkan untuk mengaajukan gugatanintervensi dalam perkara ini ke Pengadilan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secaraseksama dan teliti secara integral dan komprehensif surat gugatan Penggugatbaik mengenai Posita dan Petitum maupun Replik Penggugat maka terlihatsecara jelas dan terang bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat tidakkonsisten sehingga terjadi pertentangan

Bahwa secara faktual pertentangan dalil gugatan Penggugat tersebutakan dirinci dan diulas satu persatu tersebut dibawah ini;1. Terdapat pertentangan antara Posita Gugatan dengan Replik Pengugat ;Menimbang, bahwa disatu sisi dalam Posita Gugatan Penggugatmendalilkan jika Penggugat pada tanggal 8 Februari 2008 telah menitipkanuang kepada Tergugat sebesar Rp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus riburupiah), dimana uang tersebut akan diambil pada tanggal 8 Juni 2008.

Yang dimaksud pinjaman adalah suatu perjanjian antarapihak yang satu dengan pihak lain baik berupa uang maupun barang dimanauang atau barang tersebut akan dipergunakan oleh pihak peminjam dengansyarat uang atau barang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan darikuantitas dan kualitas yang sama dengan batas waktu yang telah ditentukan.Sehingga dalil Penggugat perihal titijpan dan pinjaman sebagaimanatersebut diatas terjadi pertentangan satu sama lain sehingga menimbulkanambivalensi dalil gugatan

Karena pada hakikatnya apayang dikemukakan dalam Replik bertujuan untuk memperkuat dalil Penggugatdalam Posita gugatannya sehingga sejatinya antara Posita dengan Replikharus senada dan seirama bukan justru sebaliknya terjadi pertentangan satusama lain sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena apabilakeliru menempatkan formulasi posisi Para Tergugat dalam perkara aqou makaakan mempengaruhi kejadian materiil dalam perkara aqou karena formulasiposisi Para Tergugat disusun secara tidak cermat

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dikarenakan telahterjadi pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan,pertentangan mana yaitu :Pada posita gugatan halaman 2 (dua) butir 15, Penggugat mendalilkanBahwa oleh karena tindakan PHK Tergugat ternyata tidak berdasarkanadanya penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UndangUndang ketenagakerjaanharus dinyatakan batal demi hukum dan sebagai konsekuensinya pula,Hal. 10

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan eksepsigugatan Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat adalah kabur(Obscuur Liber) dikarenakan telah terjadi pertentangan antara positagugatan dengan petitum gugatan, pertentangan mana yaitu :Bahwa pada pertimbangan hukumnya pada halaman 27, Majelis Hakim PHIMedan menyebutkan : ..., pada dasarnya hal tersebut tidak dapat dipandangsebagai pertentangan atau kontradiksi, tetapi merupakan hubungankonsekuensi yang bersifat alternatif dalam hal

secaramelawan hukum terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelishakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangantersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsurunsur dari pasal 362 KUHP dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukanfakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupunadanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan

dua kepentinganhukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajibanhukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), mengenaialasan terdakwa melakukan perbuatan mengambil solar untukkepentingan PT PAMA, tidak dapat diterima, oleh karena alasantersebut bukan paksaan antara pertentangan kepentingan/kewajiban hukum, oleh karenaa itu majelis memandang tidakterdapat adanya alasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskankesalahan Terdakwa maupun alasanalasan pembenar (noodweer,melaksanakan perintah

lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembaliketiga tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ketigayang diterima tanggal 19 Desember 2019 merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga padapokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini di dalamnya terdapat suatukekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, suatu pertentangan

menolakpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan KembaliKetiga tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Ketiga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali,permohonan peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kalidipersyaratkan hanya jika terdapat pertentangan

putusan; Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali Ketiga ini, ParaPemohon Peninjauan Kembali Ketiga telah mengajukan alasanadanya pertentangan putusan yaitu Putusan Nomor 684 PK/PDT/2017jJuncto Putusan Nomor 678 PK/PDT/2014 juncto Putusan Nomor 205K/PDT/2013 juncto Putusan Nomor 124/PDT/2012/PT DKI junctoPutusan Nomor 536/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., dalam perkara a quodengan Putusan Nomor 2045 K/Pid.Sus/2008 juncto Putusan Nomor185/PID/2008/PT DKI., juncto Putusan Nomor 424/Pid.B/2008/PNHalaman 15

Negara dirugikan;Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga tidak mampumenunjukkan adanya pertentangan putusan oleh karena bukti putusanpidana tersebut tidak menyinggung hak apapun dari Para PemohonPeninjauan Kembali Ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali Ketiga: Noor M Aulia, dan kawankawan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari

terlihat dengan jelas kelalaian Hakim Majelis Tingkat Pertamadalam memeriksa syarat formil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat yangdibuat oleh kuasa hukumnya, ternyata ditemukan kekeliruan yang fatal yaitugugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat dikategorikancacat formil;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, ternyataantara posita dan petitum terdapat pertentangan

Penggugat ataukuasanya untuk melakukan perubahan format gugatan baik posita maupunpetitumnya;Menimbang, bahwa dengan demikian baik Penggugat atau kuasanyadan Majelis Hakim dinilai kurang teliti dalam membuat dan membaca suratgugatan, sehingga mengakibatkan kekeliruan yang merugikan bagi para pihakyang berperkara;Menimbang, bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan,dengan demikian petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasarhukum, yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh ada pertentangan

pada posita angka 3 menyatakan Pemohon berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;Menimbang, bahwa pada posita angka 4 menyebutkan antaraPemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuanserta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkanHalaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.0290/Pat.P/2016/PA.Pdgpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa antara posita angka 3 dan 4 menurut Majelisterdapat pertentangan

, dimana disaat Pemohon II menikah dengan Pemohon masih dibawah umur, belum mencapai umur 16 tahun bagi prempuan dan 19tahun bagi lakilaki sehingga tidak memenuhi syarat untuk melangsungkanpernikahan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,pernyataan Pemohon dan Pemohon II tersebut jelas ada pertentangan yangberakibat isi permohonan Pemohon masih kabur karenanya permohonanPemohon dan Pemohon II mengakibatkan cacat formil ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat

dilaksanakan karena keterpaksaanPenggugat sudan hamil lebih dahulu; Bahwa selama dalam pernikahanya Penggugat dan Tergugat sudah mempunyaiseorang anak; e Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkannafkah dari Tergugat dan Penggugat dibiarkan tidak pernah dipedulikan olehTergugat;22Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta diatas Majelis Hakimberkesimpulan sejak tanggal 24 Mei tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertentangan

batin secara terus menerus dan tidakada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal inidisebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa dilandasi rasa saling mencintaitetapi karena Penggugat sudah terlanjur hamil dan Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tang ga; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertentangan batin antara Penggugat danTergugat telah memuncak dan mengakibatkan antara suami isteri telah hidup berpisahHalaman 7 Putusan Nomor : 1487

perkawinannya dengan Penggugat;Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal 1 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria danseorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagiaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinahmawaddah dan rohmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah mendapati peselisihan dan pertentangan

ke II telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali ke II tidak dapat dibenarkan; Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10Tahun 2009 untuk pengajuan upaya Peninjauan Kembali ke Ilharuslah dipersyaratkan adanya pertentangan

putusan, namun dalamperkara a quo tidak terdapat pertentangan putusan; Bahwa Putusan Nomor 28/Pdt.G/2007/PN Pdg., juncto Nomor19/PDT/2008/PT PDF., juncto Nomor 2693 K/Pdt/2009 yang didalilkandan dipertentangkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ke Ilternyata telah dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan Nomor12/PDT/2016/PT PDG., yang kemudian dikuatkan dalam PerkaraNomor 2125 K/Pdt/2016 juncto Nomor 842 PK/Pdt/2017 dalamHalaman 9 dari 12 hal.

kepadaTergugat Ill adalah tidak sah, karena Tergugat belum sebagaipemilik objek sengketa, sehingga AktaAkta yang timbul dari transaksitersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali ke II masihberstatus sebagai pemilik objek sengketa dan berstatus berhutangkepada Tergugat , sebagaimana tertuang dalam Akta PengakuanHutang dengan Kuasa Hipotik Nomor 76 tanggal 21 November 1991; Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ke Il tidakterdapat pertentangan

Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) SebabTerdapat Kontradiksi Atau Pertentangan Yang Nyata Antara PositaHal.13 dari 48 hal. Putusan No.274/Pdt.G ./2020/PN.Jkt.Brt.Yang Satu Dengan Posita Yang Lainnya, Pertentangan Antara PositaDengan Petitum, Dan Pertentangan Antara Petitum Satu DenganPetitum Lainnya.1.

Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II menyatakan gugatanPENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) karena adanyapertentangan antara posita yang satu) dengan positalainnya,pertentangan antara posita dengan petitum, dan pertentangan antarapetitum satu dengan petitum lainnya.2.

Bahwa selain pertentangan antara posita dengan posita, antara petitumsatu dengan petitum lainnya sebagaimana diuraikan di atas, gugatanPENGGUGAT juga patut dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum atauketidaksinkronan antara posita dengan petitum, antara lain:a.

Bahwa dalam posita angka 5 hal. 4, PENGGUGAT mendalilkanpetugas ukur dari TERGUGAT Ill melakukan pengukuran danpenyerobotan tanah PENGGUGAT dan memasukkannya/ berpindahke dalam SHM milik TERGUGAT , akan tetapi dalam petitumnyapada angka 7 hal. 67, justtu TERGUGAT yang dituntut membayarganti rugi materiil, dan dalam petitum angka 9 hal. 7, yang dituntutmembayar kerugian immateriil adalah TERGUGAT dan TERGUGATll, sehingga terlihat jelas adanya pertentangan ataupunketidaksinkronan antara posita dan

Gugatan Penggugat terdapat kontradiksi atau pertentangan nyata antaraPosita yang satu dengan Posita yang lainnya, pertentangan antara positadengan petitum dan pertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya.3. Gugatan Penggugat mencampuradukan gugatan Perbuatan melawan hukumdengan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik.4. Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo.Penggugat tidak lengkap menarik pihak pihak sebagai Tergugat.6.

Bahwa kurang lebih sejak Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkarankarena secara nyata telah terjadi pertentangan yang prinsip dan sulitdipertahankan keutuhannya;4.

Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkankewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang nomor 50 tahun2009;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkanGugatannya atas alasanalasan sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkarankarena secara nyata telah terjadi pertentangan

dengan pertentangan pertentangan lahiriyah dan batiniyah,oleh karenanya Majelis menilai rumah tangga tersebuttelah pecah sedemikian rupa dan bukanlah~ suatu rumahtangga yang diidam idamkan harmonis lahir dan batinsebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 ; Menimbang, bahwa = jika kondisi rumah = tanggatersebut dibiarkan berlarut larut akan menambahpenderitaan kedua belah pihak, untuk itu harus segeramendapatkan jalan keluarnya, yaitu perceraian ; Menimbang, bahwa Majelis

Gugatan a quo nyatanyata mengandung obscuure libel karena terdapatpertentangan antara petitum dengan posita gugatan a quo mengandungobscure libel karena terdapat pertentangan antara petitum dengan posita,hal ini didasarkan pada penjelasan sebagai berikut:Didalam posita gugatan angka 14 gugatan yang pada intinya Penggugatmohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepadaTergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01243/Kel.Kradenan atas nama Mahmud bin H.

Yahya Harahap yang menegaskan bahwa petitumharus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan faktafakta yangdikemukakan dalam posita tidak boleh terjadi saling pertentangan ataukontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling pertentangan mengakibatkangugatan mengandung cacat formil, sehingga dianggap kabur (obscuur libel)(vide M.

Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan YangTertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Yang Ada Orang DisituTiada Dengan Setahunya Atau Pertentangan Dengan KemauannyaOrang Yang Berhak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan YangTertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Yang Ada Orang DisituTiada Dengan Setahunya Atau Pertentangan Dengan KemauannyaOrang Yang Berhak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkandengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang buktibahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB diDusun Desa Hesa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahanbertempat di warung bakso milik SAMAN

Terdakwa telah mengambil tabung gaselpiji sebanyak 4 (empat) tabung ukuran 3 (tiga) kg;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapatkalau Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan YangTertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Yang Ada Orang Disitu TiadaDengan Setahunya Atau Pertentangan Dengan Kemauannya Orang YangBerhak terpenuhi telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)ke3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Pdt.P/2012/PN.Tsm.2 Saksi:Bahwa saksi tahu harta peninggalan orang tua Pemohon berupa Sebidangtanah diatasnya berdiri dua buah rumah dan sebuah bangunan kayu berdasartembok terletak Blok Karanganyar Desa Pakemitan, Kecamatan CiawiKabupaten Tasikmalaya, dipercayakan kepada Pemohon dan dalam keadaankosong yang sekarang akan disewakan selama 5 (lima) tahun sehargaRp.99.000.0000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah) hasilnya akandibagikan kepada ahli waris ;Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan

DADENG HERLAND ;e Bahwa saksi tahu harta peninggalan orang tua Pemohon berupa Sebidangtanah diatasnya berdiri dua buah rumah dan sebuah bangunan kayu berdasartembok terletak Blok Karanganyar Desa Pakemitan, Kecamatan CiawiKabupaten Tasikmalaya, dipercayakan kepada Pemohon dan dalam keadaankosong yang sekarang akan disewakan selama 5 (lima) tahun seharga Rp.99.000.0000, (sembilan puluh sembilan juta rupiah) hasilnya akandibagikan kepada ahli waris ;e Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan

HAJI SITI HENDARSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorAgraria Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2171993 yang sekarang mau disewakandan atau dijual ;e Bahwa saksi tahu di dalam keluarga tidak ada pertentangan dan Pemohon ditunjuksebagai wali Pengampu oleh keluarga bagi Anak bibi saksi (Hj.

MATERIILADALAH KARENA TERDAPAT PERTENTANGAN SECARA MATERIILANTARA PERATURAN MENTERI NOMOR 22 DENGAN UNDANGUNDANG PENYIARAN;Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalambukunya yang berjudul: Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, halaman 101 sampai denganhalaman 102, bahwa alasanalasan untuk mengajukan permohonan UjiMateriil yaitu pertentangan secara materiil dan prosedur pembentukannya,sebagaimana yang kami kutip di bawah ini:"

Agar alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi memenuhi syarat: Secara materiil atau substansial pertentangan yang terkandung padaperaturan perundangundangan yang lebih rendah itu memiliki kualitasmelanggar isi, jiwa, semangat dan kebijaksaan yang digariskan padaperaturan perundangundangan yang lebih tinggi; Sedemikian rupa kualitas pelanggaran itu, apabila benarbenar secaranyata dan objektif pelanggaran yang terjadi tidak mungkin ditoleransi,karena mentolerirnya akan

Pertentangan LPPPM pada Peraturan Menteri Nomor 22 denganUndangUndang Penyiaran;Oleh karenanya, maka jelas terdapat pertentangan yang mendasardalam UndangUndang Penyiaran dengan Peraturan Menteri Nomor22 sehubungan dengan hak Lembaga Penyiaran Swasta dalammemiliki/menggunakan spektrum frekuensi radio untuk melakukankegiatan penyiaran yang telah diberikan melalui ISR.

juga wajib memiliki Izin Penyewaankepada LPPPM sebagai bentuk kerja sama; ISR dikuasai oleh Negara; Pengusaan ISR selain oleh negara, namundimiliki juga oleh LPPPM yang notabeneadalah pihak swasta; ISR dilarang dijual belikan, dialihnkan termasuk ISR disewakan;juga disewakan; Berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon di atas, maka pengaturan hak untukmenggunakan spektrum frekuensi radio di dalam Peraturan Menteri Nomor 22telah bertentangan dengan yang diatur di dalam UndangUndang Penyiaran.Dengan pertentangan

Sebagaimana yang telah diuraikan di bagan, dengan demikianterlinat pertentangan antara UndangUndang Penyiaran denganPeraturan Menteri Nomor 22 dimana jelas bahwa karakteristikpenyelenggara penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta yangmenyelenggarakan program siaran dan menyelenggarakaninfrastruktur siaran sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang Penyiaran maupun tercantum dalam IPP nya;Pemisahan Kewenangan Lembaga Penyiaran Dalam PeraturanMenteri Nomor 22;Dalam konsep Peraturan Menteri Nomor 22

Namun sejak Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon danTermohon mulai terjadi perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaranyang disebabkan: Termohon memiliki hubungan khusus dengan lelaki lain Termohon bersifat egois serta tidak ada komunikasi yang baik sehinggaPemohon merasa sudah tidak ada kecocokan untuk hidup rukun bersamaTermohon6.

Bahwapuncak perselisihan faham,pertentangan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkanTermohon tidak mendengar nasihat Pemohon untuk mengakhiri hubungankhusus Termohon dengan lelakilain, serta Pemohon merasa sudah tidakada kecocokan untuk hidup rukun bersama Termohon.7. BahwaPemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga Pemohon danTermohon, tetapitidakberhasil.8.

Bahwa benar puncak perselisihan paham, pertentangan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni2018. Namun, yang disebabkan Termohon tidak mendengar nasihatPemohon untuk mengakhiri hubungan khusus Termohon dengan lelakilain tidak benar. Tetapi, disebabkan pada saat pihak dealer menagihcicilan motor yang tidak dibayar selama 4 bulan dan ingin mengambilmotor tersebut apabila tidak dibayar.

Bahwa puncak perselisihan faham,pertentangan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yangdisebapkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untukmengakhiri hubungan Khusus Tergugat dengan lakilaki lain,sehinggamembuat Pemohon mengajukan gugatan cerai talak pada PengadilanAgama Kelas 1 A Tanjung karang ,karena Penggugat tidak sanggup lagimengetahui Tergugat masih menjalani Hubungan khusus dengan Lakilaki lain..

Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam poin 4 tidak benar puncakterjadinya perselisihan paham, pertentangan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018. Karena, puncakperselisinan terjadi pada bulan Maret2018 disebabkan Pemohon salah paham terhadap Termohon terkait dugaanhubungan khusus dengan lakilaki lain.

Bahwa judex facti telah keliru) dalam pertimbangan hukumnya,sesungguhnya Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi selalu dalamkeadaan harmonis, tidak ada pertentangan yang terjadi hanya perbedaanpendapat biasa saja seperti kehidupan rumah tangga lainnya, sehinggatidaklah tepat judex facti untuk memutuskan dengan memisahkan/menceraikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi karena PemohonKasasi dan Termohon Kasasi sangat harmonis sampai sekarang;3.

Bahwa sampai saat iniPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih tinggal dalam satu rumahdan masih menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis tanpaada pertentangan apapun;4.

Oleh karena ada terdapatnyapertentangan antar diktum petitum, maka gugatan para Penggugat beralasanuntuk dinyatakan sebagai obscuur libel;Bahwa terdapat pertentangan antar dalil dalam posita gugatanPenggugat maupun antara dalil posita dengan petitum gugatan.Bahwa pada posita gugatan poin 7 dan 8, para Penggugat mendalilkan,Tergugat II telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat VI.

Berdasar fakta yangsedemikian ini ternyata selain ada pertentangan antar dalil dalam posita gugatantentang gugatan pihak mana yang setepatnya menjual obyek sengketa kepadaTergugat VI, juga terdapat pertentangan antara dalil posita gugatan poin 7 dan8 dengan petitum gugatan poin 6.

Pertentangan yang sedemikian inimenyebabkan gugatan gugatan Penggugat adalah obscuur libel;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 20/Pdt.G/2008/PN.Lwk tanggal 06 November 2008 adalah sebagai berikut :MENGENAI POKOK PERKARA:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, Il dan VI dalam pokok perkara untuk poin2,3 dan 4;DALAM POKOK PERKARA:e Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam pokok perkara dikabulkansebagian;e Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenangsecara

dari pertimbangan hukum putusan MajelisJudex Facti peradilan tingkat pertama ;Bahwa, Majelis (Judex Facti) tingkat banding yang telah menguatkan putusanJudex Facti peradilan tingkat pertama, tidak mempertimbangkan sama sekaliadanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya,bahkan keterangan saksisaksi yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Factitidak sesuai dengan keterangan saksi yang sesungguhnya, termasukpertimbangan atas dihadirkannya saksi Hendra Kamanjaya dan saksiMuhammad

sesungguhnya, sebagaimanaketerangannya dihadapan pengadilan tingkat pertama pada tanggal 16Januari 2013 adalah sebagai berikut : Bahwa peristiwa penangkapandilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 WIB,saksi Hendra Kamanjaya dan saksi Muhammad Ali, melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan AriaputraGang Wahid RT 004/08, Kedaung, Pamulang, Tanggerang Selatan (VideBukti1 rekaman keterangan saksi Hendra Kamanjaya dan saksi MuhammadAli) ;2 Selanjutnya pertentangan

No. 1329 K/PID.SUS/201310rekaman keterangan saksi) (saksi Hendra Kamanjaya menyatakan Sayamelakukan introgasi dihalaman rumah Terdakwa I sebab didalam rumahTerdakwa I terlalu sempit, akan tetapi saksi Muhammad Ali menyatakanTIntrogasi dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah ;Sehingga sudah seharusnya Majelis Judex Facti pengadilan tingkat banding dalammelihat dan mencermati segala pertentangan tersebut, mengacu pada ketentuanPasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:Bahwa dalam menilai kebenaran

Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangantertentu;4 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnyadapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;Dengan demikian, setelah Pemohon Kasasi mencermati, memahami sertamenganalisa fakta hukum yang diungkap oleh Majelis Judex Facti tingkat pertamayang diperkuat oleh putusan Judex Facti tingkat banding, khususnya terhadapsegala pertentangan

yang diuraikan pada angka 4.1 4.3 diatas, jelas adanyakesalahan yang nyata oleh Judex Facti pengadilan tingkat banding, karena tidakmengkoreksi segala pertentangan dan/atau adanya persesuaian tersebut, namunjustru menguatkan putusan Majelis tingkat pertama dengan segala pertentanganyang ada;5 Bahwa, Majelis hakim (Judex Facti) pengadilan tingkat banding yangmenguatkan putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama dalampertimbangannya justru sebagian besar mengacu pada pertimbangan JudexFacti peradilan