Ditemukan 2827099 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 630/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Desember 2019 — MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Terbanding/Tergugat : KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
98 — 46
  • MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
    Terbanding/Tergugat : KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
    ., ParaAdvokat pada WIRSAMULIA & RAMON LAW FIRM,beralamat di Gedung Palma One Lantai 5 (Room 512), JalanHR Rasuna Said Kav.2 No.4, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.031/SK/SCPA/XII18 tanggal 11Desember 2018, selanjutnya disebut Pembanding semulapenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;MELAWAN :KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) Tanjung Priok,beralamat di Jalan Cempaka No.14, RT 4/RW 12, Rawabadak,Koja, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal inidiwakili Kuasanya Andyka Andlan
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priokili. .Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priokiv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi : KCPPemprov Banten 0569DEP2015IDROOO0069.Halaman 8 Putusan Nomor : 630/PDT/2019/PT.DKI18.Bahwa adapun permohonan sita jaminan tersebut, diperkuat olehdoktrin hukum M.
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.ii. Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.iv.
    Maritim BadanPengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkanpengesahan dari Kantor Wilayah Koperasi Daerah Khusus IbukotaJakarta tertanggal 28 November 1979 (Bukti T1a)dan sebagaimanatelah dilakukan Perubahan Terakhir berdasarkan Akta PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok(KOPEGMAR Tanjung Priok) Nomor 945 tertanggal 26 Februari 2018yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Taufig, S.H., M.Kn.
    (BuktiT1b)yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor 000571/PAD/M.KUKM2/III/2018tertanggal 9 Maret 2018 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (Bukti T1c), dan SuratKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor000075/PAD/Dep.I/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal: LaporanHalaman 18 Putusan Nomor : 630/PDT/2019/PT.DKIPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok(Bukti T1d);Bahwa
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tahun 1990
4485 — 1075
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
    sejauh mungkin harus dihindarkan;. bahwa Pegawai Negeri Spil adalah unsur aparatur negara, abdinegara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baikbagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepadaperaturan perundangundangan yang berlaku, termasukmenyelenggarakan kehidupan berkeluarga;. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, makakehidupan Pegawai Negeri Spil harus ditunjang oleh kehidupanyang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai NegeriSipil
    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Spil (LembaranNegara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor3250) ;MEMUTUSKANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.Pasal Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSpil yaitu
    Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaiberikut:"Pasal 3(1) Pegawai Negeri Gpil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPej abat ;(2) Bagi Pegawai Negeri Spil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri SGpil yang berkedudukan sebagaitergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukanpermintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan
    PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Spil;(2)Pegawai Negeri Gpil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Spil;(3)Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabatyang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukumandisiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Spil."12.Mengubah ketentuan
    Pegawai Negeri Gpil yang melakukan hidup bersamadijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 679 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ PALU VS NURLAILAH
625 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS NURLAILAH
    PUTUSANNomor 679 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURAPALU, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 3 KotaPalu Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Irfan DG Mapatto selakuKetua Koperasi KOPEGTEL Anuta Pura, berkedudukan di JalanKH.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) mengenaisubyek hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalam gugatannyamenyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara ini adalahKetua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta PuraPalu, bukan Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Paluselaku badan hukum, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusan perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara a quoadalah Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura
    Hal ini menegaskan bahwa Majelis Hakim telah salahmenerapkan hukum dengan mengganti pihak Tergugat yang awalnyaadalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi AnutaPura Palu menjadi Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta PuraPalu.
    hal ini juga berkaitan erat dengan syarat formil suatugugatan walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap haltersebut dalam jawab menjawab karena subyek gugatan itu termasuksyarat formil yang seharusnya dengan atau tanpa eksepsi haruslahdipertimbangkan apakah sudah tepat gugatan itu ditujukan kepadaseseorang atau badan hukum, sebab tentunya untuk menentukan siapayang bertanggung jawab untuk membayar seluruh pembebanankomponen dalam putusan kepada Penggugat, apakah Ketua, PengurusKoperasi Pegawai
    PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu atau KoperasiPegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu yang berbadan hukum;Halaman 9 dari 15 hal.Put.Nomor 679 K/Padt.SusPHI/2017Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalahKoperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukan Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebabdalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiansebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwakewenangan pengurus Pengurus
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Jerni Br Simanjuntak
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
26 — 6
  • Penggugat:
    Jerni Br Simanjuntak
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
    AKTA PERDAMAIANNomor 8/Pdt.GS/2021/PN RapPada hari ini Selasa tanggal 29 Juni 2021 dalam persidangan PengadilanNegeri Rantau Prapat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :Jerni Boru Simanjuntak, Perempuan, 59 Tahun, Kristen, Pegawai NegeriSipil (Guru SD), Alamat Desa Kebun Pamingke Kecamatan Aek Natas KabupatenLabuhanbatu Utara.
    Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jackson Oktaryo Nababan, SHdan Iwansyahputra Ritonga, SH, Advokat pada Kantor Hukum Jackson OktaryoNababan, S.H & Rekan, Beralamat Komplek Perumahan Puri Kampung Baru BlokD No. 23 Rantauprapat Kode Pos 214121 Kelurahan Kartini Kecamatan RantauUtara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Mei 2021;LAWANPusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Labuhanbatu, AlamatJalan Padang
    Muklis Tarigan mengenai balik nama Sertifikat Hak MilikNomor : 02.12.01.09.4.00003 yang diterbitkan Badan Pertanahan KabupatenHalaman 1 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.GS/2021/PN RapLabuhanbatu) dari milik Pusat Koperasi Pegawai Negeri KabupatenLabuhanbatu menjadi atas nama Drs.Muklis Tarigan;3.
    Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) akan melunasi uang Pihak Kedua(Penggugat) sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telahdidepositokan di Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Labuhanbatubilamana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.12.01.09.4.00003 yang telah dibaliknamakan atas nama Drs.
    Muklis Tarigan telah mempunyai kekuatan hukumtetap dan kepastian hukum maka pihak pertama (Tergugat) akan menjual asetberupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor02.12.01.09.4.00003 yang merupakan aset Pusat Koperasi Pegawai NegeriKabupaten Labuhanbatu untuk mengembalikan uang pihak kedua (Penggugat)sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 98/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 17 Mei 2017 — EKARINA RATNAJATI,dkk melawan KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA CITRA HUSADA ( KPRI BINA CITRA HUSADA ),
31 — 29
  • EKARINA RATNAJATI,dkk melawan KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BINA CITRA HUSADA ( KPRI BINA CITRA HUSADA ),
    ., Pekerjaan : PNS bertindak selaku KetuaKoperasi Pegawai Republik Indonesia BINA CITRAHUSADA, Bertempat tinggal di Perum KORPRI C.1/10RT. 09 / RW, IX Kel. Sendangmulyo Kec. TembalangKota. Semarang;Dalam hal ini memberikan nkuasa kepada DR. H.D.DJUNAEDI, SH, Sp.N. ANDREAS HARYANTO, SH,CN. ENDANG ERNIAWATI, SH., AGUSPRIYONGGOJATI, SH. dan DONALD AJl WIRAWAN,SH. Advokat dan Pengacara yang tergabung padaKantor Hukum D. DJUNAEDI, SH & REKAN yangberkantor di Jl.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-05-2004 — Putus : 21-09-2004 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 38/G.TUN/2004/PTUN.SBY
Tanggal 21 September 2004 — ANEKA INMAS SARANA DRIYOREJO melawan PEGAWAI PERANTARA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
91 — 42
  • ANEKA INMAS SARANA DRIYOREJO melawan PEGAWAI PERANTARA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
    Perantara i Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa SuratAnjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 567/535/403.58/2004tertanggal 27 Pebruari 2004 tentang Anjuran Pegawai Perantara ; e Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan olehPenggugat kepada Sdr.
    ROBBY dkk.11hanya memohon kepada Pejabat Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik untuk memediatori sengketa hubungan kerjanya dengan Penggugat, sehinggadapat memberikan meditasi untuk mengambil langkah penyelesaian sengketanya ; Point 2 ( dua ) Bahwa dengan posita Gugatan nomor dua telah dikutip dari suratPejabat Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor567/535/403.58/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 dan dalil Penggugat adalah tidak benardan tidak berdasar hukum karena
    Penggugat sampai dengan batas waktu yangditentukan dalam surat anjuran Pegawai Perantara tersebut di atas belum pernahmemberikan jawaban tertulis atas anjuran yang diberikan oleh Pegawai Perantara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;Point 3 ( tiga ) Bahwa oleh karena pada point ini tidak diajukan dalil dan alasan yangpatut ditanggapi dalam jawaban, maka tidak perlu ditanggapi karena Penggugat secarategas mengakui telah menerima surat anjuran dari Pegawai Perantara yang telahmemberikan pemerantaraan
    Karena justru Pegawai Perantara telah memberikan saran agar supayabipartit dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi saran tersebut tidak pernah dapatdilakukan oleh pihak Penggugat tanpa memberikan laporan kepada Pegawai Perantara.Oleh karenanya Anjuran sebagaimanadimaksud.........dimaksud dalam Posita Point 8 Gugatan Penggugat tidak benar oleh karenanya harusditolak dan tidak dipertimbangkan atau setidaktidaknya dikesampingkan ; 9 Point 9 ( sembilan ) Bahwa oleh karena seluruh dalildalil dalam
    KEP.297/MEN/1985, tanggal 3 April 1985tentang Ppedoman Kerja Pegawai Perantara ; Bukti T3Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 166/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 6 Desember 2018 — MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
146 — 86
  • MEGAH UTAMA SELARAS ABADI
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI MARITIM TANJUNG PRIOK
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atasnama Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priokiil. Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atasnama Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung PriokHalaman 8 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.iv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi: KCP Pemprov Banten 0569DEP2015IDROOO0069.18. Bahwa adapun permohonan sita jaminan tersebut, diperkuatoleh doktrin hukum M.
    Rekening Bank Mandiri Nomor 1200008884442 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.ill. Rekening Bank BRI Nomor 053501000142302 atas namaKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.iv. Deposito Berjangka Umum Bank BJB, Nomor Referensi : KCPPemprov Banten 0569DEP2015IDROOO069.7.
    Bahwa Tergugat merupakan Badan Hukum Koperasi yangdidirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pegawai Maritim BadanPengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkanHalaman 16 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.PT.
    (BuktiT1b) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor 000571/PAD/M.KUKM2/III/2018tertanggal 9 Maret 2018 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok (Bukti T1c), dan SuratKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor000075/PAD/Dep.I/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal : LaporanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok(Bukti T1d);4.
    Akta Pendirian Koperasi Pegawai Maritim BadanPengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok, tertanggal 28 November1979, yang diberi tanda T1 a;Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor : 166/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.PT. MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai MaritimTanjung Priok (KOPEGMAR Tanjung Priok) Nomor 945 tertanggal 26Februari 2018, yang diberi tanda T1 b;2.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 19-12-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN PARIAMAN Nomor 30/Pdt.G.S/2022/PN Pmn
Tanggal 19 Januari 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
ZULMAINI
110 — 42
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    ZULMAINI
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 19-12-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN PARIAMAN Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Pmn
Tanggal 19 Januari 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
RUSTIATI
101 — 32
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    RUSTIATI
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 19-12-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN PARIAMAN Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Pmn
Tanggal 19 Januari 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
B.ROZALDI
96 — 32
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    B.ROZALDI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2008 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229K/TUN/2007
Tanggal 14 Februari 2008 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 13-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 649/Pdt.P/2019/PN Gsk
Tanggal 3 Desember 2019 — Pemohon:
BUKHARI
Termohon:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA DHARMA KPRI KARYA DHARMA
77 — 15
  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan Termohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut;
    2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menetapkan pengalihan/pembelian saham Koperasi Pegawai
    ,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Saham 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam RUPS-LB PT Gresik Migas, sehingga saham PT Gresik Migas menjadi 100% kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah;
  • Menetapkan bahwa Pemohon mewakili Pengurus Koperasi Pegawai
    Pemohon:
    BUKHARI
    Termohon:
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA DHARMA KPRI KARYA DHARMA
    pertama, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :BUKHARI, Tempat/Tanggal lahir: Lirik, 20 April 1968, Beralamat di PT.GRESIKMIGAS JL Dr.Wahidin Hudiro Husodo Gresik/ Puri Anggrek MasBlok GV Nomor 1, RT.004/RW/011, Kelurahan Rangkapan JayaBaru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, PekerjaanWiraswasta/ Direktur PT.Gresik Migas Gresik , untuk selanjutnyadisebut SCDAQAl rwrnn nnn nn nnn nnn n nnn nn nnn n nnn n nnn nnn ne nn ne eePEMOHON;LawanKOPERASI PEGAWAI
    Gresik Migas untuksaat ini adalah sebagai berikut :a) Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tersebut, sebanyak 79.800lembar saham (98,15%) dengan nilai nominal seluruhnya sebesarRp.7.980.000.000, (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh jutarupiah);b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma tersebutsebanyak 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nilai nominalselurunnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh jutarupiah);sehingga seluruhnya berjumlah 81.300 (Delapan puluh satu ribu tiga ratus
    Gresik Migas sudah tidak diketahui lagi;Bahwa dengan akan dilaksankannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan mewakiliKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma terbatas dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehingga dapatmengawal proses pemindahan saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dnarma pada RUPSLB PT Gresik Migas.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gresik menetapkanden1.2.gan amarnya yang berbunyi
    sebagai berikut;Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Menetapkan pengalihan/pembelian saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dharma tersebut sebanyak 1.500 lembar saham (1.85%)dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah) dan Saham 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nominalseluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam RUPSLB PT GresikMigas, sehingga saham PT Gresik Migas menjadi 100%
    24 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dharma dinyatakan tidak aktif karena selama 3 (tiga) tahunberturutturut tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, danalamatnya sudah tidak diketahui lagi dan pengurusnya tidak ada, maka dengandemikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017
KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ VS SITI RAHMA SARATU
63 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 27 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menolak Gugatan Provisi Penggugat;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA VS SITI RAHMA SARATU
    PUTUSANNomor 1186 K/Pdt.SusPHI/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT.
    Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) atau salah alamatmengenai Subjek Tergugat, karena Penggugat tidak jelas menyatakan siapayang menjadi Tergugat dalam perkara ini apakah Ketua, atau Pengurus,atau Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura.
    Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagai mana gugatanPenggugat (gugatan terlampir), bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamperkara a quo telah mengganti Pihak Tergugat yang awalnya adalah Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu menjadiKoperasi Pegawai PT.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) mengenaiSubyek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalamgugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara iniadalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi AnutaPura Palu, bukan Koperasi Pegawai PT.
    A.Karim dan Aco Rasyid sebagai pihak yang mengaku sebagai perwakilanpekerja;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti sepanjangupah proses perlu diperbaiki semula 12 (dua belas) bulan diperbaiki menjadi 3(tiga) bulan dengan pertimbangan perusahaan Tergugat sedang mengalamikerugian sehingga adil upah proses dihitung sampai dengan proses mediasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI PT.TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADIL
50 — 17
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
    Tergugat:
    PADILA alias PADIL
    PENETAPANNomor 125/PDT.G/2018/PN Jmb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan atas Gugatan:Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi, tempatkedudukan Rt 01, Kelurahan Ulu Gedong, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi dalam hal ini memberikankuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Advokat yangberkantor di JI. P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2021 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/Pdt/2021
Tanggal 23 September 2021 — DJATIE HADINOTO vs YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) sekarang melebur menjadi PERTAMINA FOUNDATION, dkk
78 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DJATIE HADINOTO vs YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) sekarang melebur menjadi PERTAMINA FOUNDATION, dkk
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
YUSMAINIWATI
9 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    YUSMAINIWATI
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
48 — 51
  • Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Koperasi Pegawai Negeri SAPTAWA atau KPRI SAPTAWA (Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.870 M2 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang saat ini terletak di Jalan Pulau Pisang RT.01 LK.I Kelurahan KORPRI Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Roni Narpatisuta Hendro Priyono (dahulu
    Harun);- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pulau Pisang (dahulu Jalan ke Kompleks Perumahan KORPRI);Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.10991/S.I Tanggal 28 Maret 1992 yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2593/S.I, kemudian diubah lagi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.02/HJ, dengan Surat Ukur No.130/2012 Tanggal 27 November2012 yang saat ini tercatat atas nama : Koperasi Pegawai Negeri SAPTAWA tersebu; 3.
    - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
    Bahwa secara de facto maupun de jure, batasbatas tanah milik sahTergugat lWVKoperasi Pegawai Negeri SAPTAWA atau KPRISAPTAWA (Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung)seluas 2.870 M2 (Dua ribu delapan ratus tujun puluh meter persegi)yang saat ini terletak di Jalan Pulau Pisang (dahulu jalan ke PerumKORPRI) RT.01 LK.
    Koperasi Pegawai Negeri SAPTAWA atau KPRI SAPTAWA (KoperasiPegawai Pemerintahan Provinsi Lampung), bukan orang pribadi (Tn.
    Tjktersebut adalah Badan Hukum Koperasi i.c Koperasi Pegawai NegeriSAPTAWA atau KPRI SAPTAWA (Koperasi Pegawai PemerintahanProvinsi Lampung), bukan Tn. Hi.
    Negeri SAPTAWA atau KPRI SAPTAWA(Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi Lampung), bukanOrangPribadiseperti halnya Tn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-05-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357K/TUN/2007
Tanggal 6 Mei 2008 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIATBK. BANJARMASIN (KOPEGTEL BJM) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 197/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
PERSEKUTUAN WAHYUDI, HENDHARTO, OLINA dan REKAN
Tergugat:
KOPERASI INDUK PEGAWAI-PLN
79 — 35
  • Penggugat:
    PERSEKUTUAN WAHYUDI, HENDHARTO, OLINA dan REKAN
    Tergugat:
    KOPERASI INDUK PEGAWAI-PLN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 28 Februari 2023 — DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO tersebut;
    DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO