Formitra Multi Prakarsa;Direktur Jenderal Prasarana dan Kementerian pertanian

Gatot Subroto, Kav. 3536,Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggala5September 2012, selanjutnya disebut sebagaibeceecsseesseeeesseeseenteee ee eu eas PENGGUGAT ;MELAWAN :DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,KEMENTERIAN PERTANIAN, Tempat Kedudukan Kantor Pusat Kementerian,Gedung D, Lantai 8, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Jakarta selatan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Suharyanto, SH., (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Setjen Kementerian Pertanian) ;

BuktiT3 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada MenteriPertanian Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 halKonfirmasi dengan Fakultas MIPA Univ.

Hasil uji mutunya adalah baik ;Bahwa Saksi menyatakan, keraguraguan dari Kementerian Pertanian bahwakedua Sertifikat pengujian tersebut tidak sah, bahwa pada bulan Juni 2012, telahdatang rombongan dari Kementerian Pertanian untuk melakukan klarifikasitentang keluarnya kedua Sertifikat Pengujian tersebut.

Vitafarm banyak mengajukan sampel dankami juga menunggu hasil laboratorium lain dan pengujiannya makan waktu lama(yang dimohonkan ada 20 (dua puluh) sampel, ada mikroba, ada jamur, dan lainBahwa Saksi menyatakan, pernah diundang oleh Kementerian Pertanian untukklarifikasi, Irjen Kementerian Pertanian yang datang ke laboratorium kami dantelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya.

Menyatakan batal Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus762012, perihal Pelelangan BLP Paket A yang diterbitkan Tergugat ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Prasaranadan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012,bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A tersebut ;4.

SUGIH INDAH SEJATI;DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK

., Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANDIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta10270, dalam hal ini memberikan kuasa hukumnya kepadaKrisna Rya, S.H.,M.H., Supardi, S.H., Gunardo Agung Prasetyo,S.H., C.N., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto,DS.H.M.T., Abimanyu Pramudya, S.H., M.

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 September 2014,dengan Register Perkara Nomor : 184/G/2014/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalamsidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 September 2014, telah mengemukakan alasanalasan sebagai berikut :IIObjek SengketaBahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan fiktif negative, berupasikap diam Tergugat yang tidak menindak lanjuti/merespon Surat Penggugat No.003/BKP/I/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (Bukti P1), dan diterima olehSekretariat Jenderal T.U Kementerian

Sugih Indah Sejati (vide Bukti P1), surat tersebut telah disampaikandan diterima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi; (vide Bukti P2)Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan adanya sikap diam Tergugat yang tidakmenindak lanjuti/merespon Surat Penggugat No. 003/BKP/I/2014 Tanggal 18Pebruari 2014 (vide Bukti P1), dan diterima oleh Sekretariat Jenderal T.UKementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi.

Penggugat ke Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 telah disampaikan danditerima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi;Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (legal Standing)sebagai Penggugat dalam perkara a quo;Kewenangan MengadiliBahwa Tergugat adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan,berdasarkan Pasal 103 A, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut11

Oleh karena itu menurut peraturanperundangundangan diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut,sebagaimana Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam rangkamenerbitkan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk usaha perkebunan melaluipenerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 Tentang Tata Cara PerubahanPeruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H.

Bambang Sarengat, jabatan Kepala SubDirektorat Organisasi Perguruan Tinggi, DitjenDikti, .Kementerian Pendidikan Nasional ;. Iriyanto Nainggolan, S.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Nasional ; Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H., jabatanKepala Seksi pada Sub Direktorat OrganisasiPerguruan Tinggi, Kementerian PendidikanNasional ; .

Dimpos Batubara, S.E., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, BiroHukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan Nasional ; 8. Dyah Kisworini, S.H., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ; 9.

Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua,Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari PapuaBarat, Cg, Pos Pengaduan GAKKUM LHK Sorong belakangPuskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan yang menangani akan berpedoman padaketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkanketentuan yang umum seperti yang dijadikan dasar dalil positapemohon nomor 8 yang menyatakan telah melakukanpemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasarhukum yang tidak tepat.

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananCq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLKSanggeng Manokwari Papua Barat, Cq, Pos Pengaduan GAKKUM LHKSorong belakang Puskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan yang menangani akan berpedoman pada ketentuan yang lebihkhusus dan mengesampingkan ketentuan yang umum seperti yangdijadikan dasar dalil posita pemohon nomor 8 yang menyatakan telahmelakukan pemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasar hukum yangtidak tepat.

Balai Pengekan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Maluku dan Papua barulah yang terakhir adalah Pos PengaduanPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Menimbang bahwa keberadaan Pos Pengaduan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong merupakan suatu representasiatau keterwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia di Sorong sehingga tujuan dari surat (permohonan) yangditujukan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia diberikan

Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan;Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI CQ. BPSDM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ; LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (LSM P3KN).

,M.H., Pelaksana pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP); dan9. ARIEF SETIAWAN, S.H.

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalahperangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalampemerintahan.Pasal 3 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008, menyatakan:Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2015,menyatakan:1.

Kementerian Negara terdiri atas:(angka 25) Kementerian Kelautan dan Perikanan.Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor2/G/KI/2017/PTUNJKT.Pasal 56 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2015,menyatakan:Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsiKementerian Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.Berdasarkan dalil tersebut di atas Kementerian Kelautan dan Perikanan R.lI.termasuk dalam kategori Badan Publik Negara sebagaimana ketentuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan cqPPID Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menanggapi permintaaninformasi tersebut, kemudian Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publikmengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 11 November 2015 yangdikirimkan melalui pos pada tanggal 12 November 2015 (vide bukti P5 dalamberkas perkara Komisi Informasi), yang ditujukan juga kepada Kepala BPSDMKementerian Kelautan dan Perikanan cq PPID Kementerian Kelautan danPerikanan;Halaman 49 dari 61 halaman Putusan

di Lingkungan Kementerian Kelautan danPerikanan yang menentukan bahwa atasan PPID adalah Sekretaris JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan juga kekeliruan penyampaian keberatanbukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan akibatperan Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pasif dan tidakresponsif dengan tidak memberikan surat penjelasan apapun mengenai kemanaseharusnya surat keberatan tersebut ditujukan, hal mana menunjukkan tidakadanya pengelolaan dan pelayanan

KARUNA SUMBER JAYA ; KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua,Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari PapuaBarat, Cg, Pos Pengaduan GAKKUM LHK Sorong belakangPuskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan yang menangani akan berpedoman padaketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkanketentuan yang umum seperti yang dijadikan dasar dalil positapemohon nomor 8 yang menyatakan telah melakukanpemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasarhukum yang tidak tepat.

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananCq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLKSanggeng Manokwari Papua Barat, Cq, Pos Pengaduan GAKKUM LHKSorong belakang Puskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan yang menangani akan berpedoman pada ketentuan yang lebihkhusus dan mengesampingkan ketentuan yang umum seperti yangdijadikan dasar dalil posita pemohon nomor 8 yang menyatakan telahmelakukan pemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasar hukum yangtidak tepat.

Balai Pengekan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Maluku dan Papua barulah yang terakhir adalah Pos PengaduanPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Menimbang bahwa keberadaan Pos Pengaduan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong merupakan suatu representasiatau keterwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia di Sorong sehingga tujuan dari surat (permohonan) yangditujukan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia diberikan

Pembanding/Penggugat : PANUT
Terbanding/Tergugat : Kementerian ATR / BPN RI

Penggugat:
PANUT
Tergugat:
Kementerian ATR / BPN RI

MOENZIER HOESIEN VS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said BI X 59 KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan;2. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN,KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said BI X 59 KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan;3. RSUP NASIONAL DR. CIPTOQ MANGUNKUSUMO,berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 71, JakartaPusat, diwakili Dr. dr. C. H.

Kementerian Kesehatan, dan sekaligus meminta agar PenggugatHalaman 4 dari 19 hal.

Bahwa karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas namaTergugat I/Kementerian Kesehatan RI tersebut telah diterbitkan secaramelanggar hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakimmenyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atasnama Tergugat I/Kementerian Kesehatan RI tidak sah;14.

Selain itu dalildalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat yang berhubungan denganterbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas namaDepartemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI), yangmengajukan permohonan sehingga sertifikat tersebut diterbitkan adalahDepartemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI).

Dengandemikian seharusnya gugatan dalam perkara a quo ditujukan hanyakepada Kementerian Kesehatan RI;Berhubung dalam perkara a quo gugatan juga ditujukan kepada DirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia (yang merupakan Unit Eselon di lingkungan KementerianKesehatan sebagai Tergugat Il) dan RSUP Nasional Dr.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, 4. SEKRETARIAT NEGARA RI;

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110;Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Prof.DR. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Drs. Dodi Riyatmadji, M.M.,Erma Wahyuni, S.H., M.Si., Wahyu Chandra Kusuma, S.H., M.H.,DR. Patrice Rondonuwu, M.Si., R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, tempat kedudukan Jalan HR.Rasuna Said Kav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan;Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepadaDr. Wahiduddin Adams, S.H.,M.A., Dr. Mualimin Abdi, S.H.,M.H.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.02.03.56,Tanggal 28 November 2012;Selanjutnya disebut sebagai Termohon Ill;4.

Pemohon:
Kementerian Hukum dan HAM Balai Harta Peninggalan Jakarta

Jkt.TimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menetapkan sebagai berikut dalampermohonan :Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I., berkedudukan di jalan Let. Jend. MT.

Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI ACEH

PENGGUGAT;MELAWAN:WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI ACEH,berkedudukan di JIn. Tgk. Abu Lam U, No. 9 Banda Aceh.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Kw.01.1/3/HK.04/ 4286/2014 tanggal 27 Agustus 2014 memberikankuasa kepada : 2222022202 n nnn nn ne nnn1. H. JUNIAZI, S.Ag., M.Pd.Jabatan : Kepala Sub bagian Hukum dan KerukunanUmat Beragama (KUB) pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Aceh ; 2. Drs.

HANAFIAH;Jabatan : Kepala Sub bagian Ortala dan Kepegawaianpada Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSelanjutnya disebut sebagai .....................

MURDANI bin NASAR, DKK VS KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAVSUMAR MUCHSIN

PUTUSANNomor 1289 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot SubrotoKav. 40/42, Jakarta Selatan, diwakili oleh Dr. Ahmad FuadRahmany, selaku Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr. Drs.

ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTORATJENDRAL PAJAK KEMENTERIAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT. vs RUSLIN,S.Pd

PUTUSANNOMOR : 146/B /2015/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkatbanding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email ( info@pttunSurabaya.go.id atau pttun.Surabaya@qmail.com), dalam perkara antara: KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

Selanjutnya disebut sebagai ; MELAWANRUSLIN,S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, tempattinggal di Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :: 1. Yohanis D.Rihi,S.H. ; 2.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA tersebut;

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA vs TAUFIK RIGO

PUTUSANNomor 459 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Sekretaris Jenderal KementErian Luar Negeri Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi kuasa kepada :1 DIAR NURBINTORO, Direktur Hukum Kementerian Luar Negeri RI.2 RICKY SUHENDAR, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum,Direktorat Hukum Kementerian Luar

Negeri RI.3 WENDI BUDI RAHARJO, Staf Sub Direktorat Pelayanan Hukum,Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.4 DARMAWAN TUAH PURBA, Staf Sub Direktorat PelayananHukum, Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri RI.Kesemuanya kewarganegarasn Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri SipilKementerian Luar Negeri RI, berkantor di Kantor Kementerian LuarNegeri RI, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU/HI/ 08/08/2012/58 tanggal 6 Agustus 2012;Pemohon Kasasi dahulu

Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RepublikIndonesia, Nomor 153/KP/HD/I/2011/19/02 Tahun 2011, tertanggal 28 Januari 2011,tentang Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap Saudara Taufik Rigo;3.

Taufik Rigo/Termohon Kasasi/Penggugat (buktiT.12) terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat telah membuat laporankepada Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengenai atasannya yakniSdr.

Luar Negeri,karena itu setelah melalui pemeriksaan oleh Tim yang ditugaskan oleh InspekturJenderal Kementerian Luar Negeri, Tim menyampaikan kesimpulan danrekomendasi dari pemeriksaannya tersebut (bukti T.12) kepada Kepala BiroKepegawaian;.

USAHA DAGANG KARYA BUDI;SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Haji IkapNomor 23 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal03 Maret 2014, disebut sebagai eee eeeeeeeeeeesteeeeteeesPENGGUGAT ;MELAWAN :SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIKHalaman 1 dari 100 halaman, Putusan Nomor 45/G/2014/PTUNJKTINDONESIA, Tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JenderalGatot Subroto, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Krisna Rya, S.H.,.M.H.

Wijayadi Bagus Margono, SH., Jabatan Staf Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal ; Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII,Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/IIKum/2014, tertanggal 26Maret 2014, selanjutnya disebutSEDAGAL sxsicacsssexnsncnwanis.ca sxeanmnsnenwn sasmanenanns TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : bersangkutan ;Telah

Hati Prima Agro di Kecamatan AntangKalang, tanggal 15 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;: Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina UsahaHutan Nomor : S. 839/BIKPHH2/2011, Perihal : PenetapanNomor Seri Blanko FAKB, ditujukan Kepada Yth. PimpinanUD.

Karya Budi, yang dikeluarkan olehSekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

DALAM POKOK SENGKETA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 982 Menyatakan batal Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian KehutananRepublik Indonesia Nomor : S949/IIKEU/2013, tanggal 11 Desember 2013,Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber DayaHutan Suplisi Atas Nama UD.

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I vs MARTIN K, dk