KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN VS PT KARUNA SUMBER JAYA

PUTUSANNomor 487 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan di GedungE Lantai 1, 5, 7, Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM,Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2018tentang Tata Cara Penggunaan Cap/Marking/Logo Bagian 3 dalamKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor797/KPTS/KT.240/L/09/2014 tentang Pedoman Registrasi PerusahaanKemasan Kayu SKIM Audit Badan Karantina Pertanian yang digunakanoleh Penggugat;Bahwa cap/marking/logo International Plant Protection Convention (IPPC)merupakan simbul milik Food Agriculture Organization (FAO) yang telahdidaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNomor Registrasi IDMO00038379

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA BADANKARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 25/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2018,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 149/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 16 November 2017:MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

IRWAN SH Lawan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I Cq UNIFERSITAS HASANUDDIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI (Cq. UNIVERSITASHASANUDDIN: LEMBAGA PENDIDIKAN, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;2. Prof. DR. M. SUKRY AKUP, S.H., M.H., Umur 57 tahun, agama Islam, PekerjaanDosen Universitas Hasanuddin, bertempat tinggal di Kompleks Dosen UnhasBlok BG Nomor 9 Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn;2. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.3. M.

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

Sandy Hardianto, S.H. ' Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan SentraPrimer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016,untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING 5MELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan PlumpangHim.1 dari 7 hlm. Put.

Usdianah, S.H., jabatan Pengembang Pegawaipada Sub Bagian Tata Usaha. 3. lip Hidayat, S.KOM., jabatan Pranata Komputer AhliPertama pada Sub Bagian Tata Usaha.Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, beredadukan di JalanPlumpang Raya Nomor $3) Kelurahan Semper,Kecamatan Koja, Jakatia Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor Kd.09.5/2/Kp.07.6/574/2015tanggal 3 Nowiiber 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, , KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,PT PERTAMINA (PERSERO),

Penggugat:
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang merupakaninstansi Pemerintah di Tingkat Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban yangdiberikan Peraturan PerundangUndangan untuk menyelenggarakanpengurusan piutang Negara yang dalam hal ini melaksanakan pelelangan ataspiutang negara sehingga adalah cukup apabila Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang bertindak dihadapan hukum tanpa melibatkan instansilainnya;Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelangmerupakan perpanjangan dari Kementerian

Penggugat:
Suradi
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEMENTERIAN KEUANGAN, Dkk

PT TEKNINDO AGUNGSENTOSA VS KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, DKK

KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIKNEGARA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan MerdekaSelatan Nomor 13, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHambra dan kawankawan, Para Pegawai pada KementrianBUMN, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Maret 2013;2. HARTONO HUDIBYO, bertempat tinggal di Jalan RayaDarmo Baru Barat 6365 Surabaya, dalam hal memberi kuasakepada Ening Suwandari, S.H.

Eksepsi tentang error in persona karena Penggugat keliru menarik selakuTergugat, yaitu keliru hanya menarik Kementerian Negara Badan UsahaMilik Negara (BUMN) saja seharusnya juga menarik Menteri Keuanganselaku TergugatTergugat:1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil yangtermuat pada gugatan kecuali dalildalil yang nantinya terbukti dalampersidangan ini;2.

Mengingat yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah asset eks BPPN sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugatpoint 8 dan point 13, maka sudah seharusnya pihak Kementerian Keuanganditarik masuk dalam perkara ini oleh Penggugat;Selain itu, sesuai dengan gugatan Penggugat point 10, Penggugat padaintinya menyatakan bahwa PT Teknindo Agungsentosa tidak memiliki hutangkepada Pemerintah yang dalam hal ini Tergugat MENEG BUMN/BPPN,mengingat yang berkompeten menyatakan ada atau tidaknya hutang

Bahwa atas faktafakta tersebut di atas, mohon kiranya hakim Agung pada21.Mahakamah Agung R.I berkenan memberikan putusan, membatalkanputusan Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding tersebut;Bahwa tentang keberadaan Kementerian BUMN sebagai pihak Tergugat /Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah sebagaimana landasan hukumyang mengaturnya yaitu. sebagaimana diatur didalam PP Nomor 63 tahun2001, diantaranya berbunyi:Pasal 1 : (1) Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan padaBadan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. NATIONAL SAGO PRIMA

Tergugat sehingga terjadinya kebakaran di lahanusahanya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupadalah perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus membayarganti rugi atas kerusakan ekologi;Bahwa pertimbangan Judex Facti dinilai tepat dan benar sehinggadiambilalin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN

IDA ROSIDA, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor: Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.350/2010, Tanggal 14 Mei 2010;.

Tentang Pemberhentian DariJabatan Fungsional Guru IDA ROSIDA, S.Pd.1;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi JakartaUtara, Nomor 112 tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015.

BuktiT4 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Administrasi Jakarta Utara, Nomor Kd.09.05/1/Kp.07.1 /1122/2010,tanggal 31 Desember 2010, tentang Penetapan Angka Kredit JabatanGuru, atas nama IDA ROSIDA, S.Pd.I. ( Fotokopi dari Fotokopi );.

BuktiT8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota Administrasi Jakarta Utara, Daftar Usul Mutasi, Nomor Kd.09.5/1/Kp.07.01/982/2014. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli dan Lampiran dariFotokopi );9.

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);12.Bukti T 12: Surat Pernyataan atas nama IDA ROSIDA, tertanggal31 Agustus 2015. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asii );13.BuktiT13: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian AgamaKota administrasi Jakarta Utara Nomor 111 Tahun 2015 tentangPemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru, tertanggal 11 Maret 2015.( Fotokopi dari Fotokopi );14.Bukti T 14: Surat Edaran Tahun 2015 Sub Bagian Tata UsahaKantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara.( Fotokopi dari Fotokopi

YENNY WAHYU CAHYANIvsKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa benar TERGUGAT telah menyetujui Program dari PENGGUGATdengan Mengeluarkan Surat Rekomendasi Kemenpora RI Nomor:05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal: PermohonanRekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudah ditandatanganioleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.8.

Adanya suatu perbuatan.Perbuatan Tergugat yang menerima Proposal Kegiatan dariPenggugat dengan memberikan Surat Rekomendasi Kemenpora RINomor: 05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal:Permohonan Rekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudahditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.2.

DewaBroto,Amar Ahmad,Yuni Kusmiati,Yusup Suparman,Agus Sudjatmoko,SlametRiyanto,Ferdinand Kamariki Tangkudung ,Faza Novrisal, Tuan AferoHarahap,Imam Eko Putranto,Parulian Hasiholan $,Philip Tino MahatmaNafi,Firman Deny Setiawan semuanya Para Pejabat dan Tim Advokasi padaKantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jin.

angka 7 yangpada pokoknya telah dilakukan pembicaraan dengan Pejabat KementerianPemuda dan Olahraga dan terbitnya rekomendasi melalui surat nomor :05004/SET/D.IG5/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015, secara /egal formalbaik tersirat maupun secara tersurat tidak terdapat janji dan/atau bentukbukti perjanjian yang dapat menunjukkan akuntabilitas timbulnya suatukewajiban pembayaran dari TERGUGAT oleh karenanya pertemuan danpembicaraan hanya bersifat personal/semata yang tidak ada kepentinganHukum dengan Kementerian

HERDEMAN, S.PAKMelawanKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bahwa Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian agamaProvinsi atasan kamu berdua di Kementerian Agama Kota Palangka RayaKalimantan Tengah menjawab dengan bersumpah demi Tuhan saya tidakpernah mengusulkan untuk memutasikan kamu berdua. ltu kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.Hal. 7 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.

Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama KotaPalangka Raya menjawab memang benar ini merupakan kebijakan KepalaBidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Tengah Sudjito S. Silai, SH, lalu ditunjukkan bukti memo/nota tulistangan Sudjito S.

Kantor Kementerian agama KotaPalangka Raya. .

Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013. b.

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansivertical (pasal 1 instansi vertical adalah pelaksana tugas dan fungsiKementerian Agama di daerah dan pasal 2 instansi vertical Kementerianagama terdiri dari a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi b.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs Hj. KETTY MULYAWATI

PUTUSANNo. 541 PK/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN KEUANGAN' REPUBLIK' INDONESIA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAINLAINPADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Komplek Departemen Keuangan, Gedung SyafrudinPrawiranegara Lantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24Jakarta Pusat, dalam

Daya Persada Permai selaku Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat Il, Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta selaku TermohonPeninjauan Kembali IV/Tergugat Ill, Kementerian Keuangan Republik Indonesiac.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara lainLain, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q.Direktorat Kekayaan Negara Lainlain (Tergugat IV) sudah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah upaya untukmengembalikan Keuangan Negara, karena Negara telah memberikan talangandana kepada Bank Nusa Nasional (BBO/BBKU), sehingga untuk megembalikanKeuangan Negara tersebut Kementerian Keuangan c.q. Direktorat JenderalKekayaan Negara c.q.

dijadikan sebagai alat buktiyang sah serta dijadikan dasar pertimbangan hukum guna memutus perkara ini,nyatanyata telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai denganhukum pembuktian, suatu bukti baru dapat diakui sebagai bukti yang otentik danmempunyai kekuatan yang sempurna apabila bukti tersebut dapat ditunjukkanaslinya di persidangan;Bahwa terhadap bukti P3 dan bukti P9 tersebut membuktikan bahwa atasobjek sengketa a quo merupakan kekayaan Negara yang berada dalampengelolaan dan penguasaan Kementerian

Bank Nusa Nasional, tidakmemberikan hak kepada bank untuk melelangnya, karena tidak dibebanidengan hak tanggungan lagi pula, tanah SHM No. 131/Rawa Buaya tersebutbukan aset PT Bank Nusa Nasional, karena itu tidak menjadi aset BPPN/Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal KekayaanNegara cq.

DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA RI VS PENGURUS GEREJA PANTAKOSTA;

PUTUSANNomor 472 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATKRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Jamartuah Purba,SH. : Kepala Sub Bagian Hukum danPeraturan Perundangundangan;2. Asi P.

Maka, gugatan ini diajukan masihdalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndangNomor 51 Tahun 2009;Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Objek GugatanBahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagaiberikut: Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian AgamaRepublik Indonesia Nomor DTIII.I/BA.02/107/2011, tertanggal 15 Maret 2011 perihalPenyelesaian Permasalahan

Putusan Nomor 472 K/TUN/201214.15.Pentakosta, merenung dan menyadari, bahwa gereja/pelayanan adalah milik danuntuk kemulian Yesus Kristus Kepala Gereja;Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernahmengeluarkan pernyataan/pengakuan tentang hasil Sinode Kerja XXXIII tanggal19 s/d 21 Maret 2010, terutama penggantian dan pengangkatan Pucuk Pimpinanyang baru, atas nama Pdt. J. Sihombing dkk.

III.I/BA.02/107/2011 tertanggal 15 Maret 2011yang pada pokoknya berbunyi:Agar semua pihak Dewan Pertimbangan dan Pucuk Pimpinan untuk menahandiri, segera kembali duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaikbagi penyelesaian permasalahan yang saat ini terjadi ditubuh sinode GerejaPentakosta, merenung dan menyadari, bahwa gereja/pelayanan adalah milik danuntuk kemulian Yesus Kristus Kepala Gereja;Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernahmengeluarkan pernyataan/

Permasalahan ini kemudian menimbulkan adanya dualismeditubuh Gereja Pentakosta sehingga Kementerian Agama RI cq.

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAANREPUBLIK INDONESIA; PT. BINA SARANA SUKSES;

SUGIH INDAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEMENTERIAN KEHUTANAN RI;

Objek SengketaBahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan fiktif negatif,berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindak lanjuti/merespon SuratPenggugat No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (Bukti P1), danditerima oleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal19 Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi. (Bukti P2).Il.

Sugih Indah Sejati (vide Bukti P1),surat tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Sekretariat JenderalT.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari 2014, oleh saudaraRahmi; (vide Bukti P2)Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan adanya sikap diam Tergugatyang tidak menindak lanjuti/merespon Surat Penggugat No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 (vide Bukti P1), dan diterima olehSekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19 Pebruari2014, oleh saudara Rahmi.

Kehutanan Republik Indonesia No. 003/BKP/II/2014 Tanggal 18 Pebruari 2014 telah disampaikan dan diterimaoleh Sekretariat Jenderal T.U Kementerian Kehutanan, tertanggal 19Pebruari 2014, oleh saudara Rahmi;Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/egalStanding) sebagai Penggugat dalam perkara a quo;Ill.

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam rangkamenerbitkan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk usahaperkebunan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012 tersebut diatur bahwapemegang izin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunyaPeraturan Pemerintah ini wajib mengajukan Permohonan KepadaMenteri Kehutanan;.

Bahwa Dinas kehutanan propinsi Riau, Kantor Gubernur propinsi Riaudan Kementerian Kehutanan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dalam proses pelepasan kawasan hutan berdasarkan PP60 Tahun 2012;e. Bahwa proses permohonan pelepasan yang diajukan terlihat bahwaPenggugat telah melakukan proses pengajuan permohonanpelepasan kawasan hutan di tingkat propinsi sebelum berakhirnyabatas waktu PP 60 Tahun 2012;f.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; ------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; --------

RUSLIN, S.Pd (Penggugat)KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT (Tergugat)

,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, tempattinggal Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :1) Yohanis D. Rihi, SH., 2) Lesly Anderson Lay, SH.

,Kewarganegaraan Indonesia, masingmasing Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Alfonsius NisnoniNomor. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, KotaKupangNTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,berkedudukan di Kota Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AliAntonius ,SH., MH., berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor2, TDMKupang NTT

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ABET SUHAIAN ; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, dkk

., Pengumpul DataPertanahan ; 92 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nen eneKesemuanya memilih kedudukan di Kementerian Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahanan Nasional di JalanSisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor24/SK/IX/2016, tanggal 27 September 2016, selanjutnyaCisebut SCDAGAI 00... eeeceecesseeeeeteeessteeeessseeeees TERGUGATI;KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG,berkedudukan di Jalan Kacang Pedang, Nomor : 26,Pangkalpinang , Provinsi Kepulauan

TRI PRABOWO, S.ST ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Bajomulyo RT.1/RW.1, Kelurahan Bajomulyo,Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, 59185;Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Juwana, Pati,Jawa Tengah, Direktorat Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN' REPUBLIKINDONESIA;Tempat kedudukan : Jalan Medan Merdeka Barat

KANDIK KURNIAWAN, S.H., Jabatan Penyusun Bahan BantuanHukumBagian Hukum dan KSLN Setditjen Hubla;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaDirektur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.006/1/12/DJPL17, tanggal 19 Mei 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Membaca:1.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktmembebaskan Penggugat untuk tidak diwajibkan dikenakan Pasal 8 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Hak Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, salah satunya ialah izin untukbercerai, telah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan.

Putusan Nomor 90/G/2017/PTUN Jktjabatan mengandung arti yang harus ditulis adalah nama jabatannya, sepertihalnya dalam gugatan Penggugat disebutkan Nama Jabatan: Direktur JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat(8) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,maka tanggung jawab kewenangan (tanggung gugat) ada pada Pemberi Mandatdalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian PerhubunganRepublik Indonesia.