Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dandikaruniai seorang anak bernama, Acil Agusfian, Lakilaki, Umur 24Tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagisejak bulan September 1993 sampai sekarang, karena telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :a.

Kusnira Diasamo binti Marsono Diasamo, umur 37 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di DesaLiang Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Laut selanjutnya saksitersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahAdikKandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sahdan telahdikaruniai 1 (Satu) anakyang bernamaAcil Agusfian, lakilaki, umur 24tahun

Moidady binti Anuhu Moidady, umur 50 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DesaLiang Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya saksitersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksiadalahSepupuP enggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telahdikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama Acil Agusfian, lakilaki, umur 24tahun

Maluddin, umur 24Tahun, Agama Islam,Pendidikan Terakhir SMA, PekerjaanMahasiswa, tempat tinggal di Jalan PUSTUMokau Kompleks BTN UHO, RT 009 RW003, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu,Kota Kendari, sebagai Pemohon I,Nurlslamia binti Drs.

Jumaadi Landau, umur 24Tahun, Agama Islam,Pendidikan Terakhir SMA, PekerjaanMahasiswa, Tempat tinggal di Jalan PUSTUMokau Kompleks BTN UHO, RT 009 RW003, Kelurahan Kambu, KecamatanKambu,Kota Kendari,sebagai Pemohon Il,Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargasehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan buktibukti surat tersebut di atas, terbukti Pemohon dan Pemohon II ketika menikahdahulu keduanya beragama Islam dan pemohon!

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat diterbitkan untukkepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisikdan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; ===Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Atas dasar alat bukti dan beritaPutusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 12 dari 53 halamanacara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah ; 929 nnn ennBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Pembukuan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksuddalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksuddalam paSal 28 ". nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen noeBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Setelah jangka waktupengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berakhir,data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengansuatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri . 1. Bahwa Ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat(1) Peraturan Pemerintah R.I.

lainnya seperti di Surat KeteranganPerekaman KTPel, Kartu Keluarga, dan STTB nama Pemohon MuhamadPazliannoor, nama ayah Syariani Hasim;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulumengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Penetapan No.0158/Pdt.P/2017/PAKdgTgl. 22032017Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa KartuTanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalah Kartu TandaPenduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat identitas yang

termaktub dalam alat bukti (P.1, danP.3), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dantanggal lahir, sehingga dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalahMuhamad Fazliannoor;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 13 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa KartuKeluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yangmemuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, sertaidentitas anggota keluarga, dengan demikian

Dengan Akta Kematiandapat dijadikan bukti autentik mengenai peristiwa kematian seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan Paal 44 ayat (1) Undangundang No.24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang No.23 Tahun 2006 tentanagAdministrasi Kependudukan, menentuka setiap kematian wajib dilaporkanoleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepadainstansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalkematian :Menimbang, bahwa kematian almarhum ABDUL ROHMAN terjadi

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, pemohonseharusnya dikenai denda Administratif , akan tetapi ternyata pihak Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tetap menyarankan adanyaPenetapan Pengadilan ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas namaalmarhum Abdul Rohman untuk keperluan mengurus suratsurat yang berkaitandengan keahliwarisan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undangundang No.24Tahun

uraian pertimbangan diatas, pemohon teah dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak dilarang olehUndangundang serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanyabersalasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikanulkan namunmkarena merupakan perkara voluntair , maka biaya perkara ditanggug olehPemohon ;Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 947/Pat.P/2019/PN BdgMemperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahanHal. 1 dari 12 halaman Penetapan 380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.WNPdilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Jumar dandihadiri saksi nikah masingmasing bernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawinberupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), tunai;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertaliankerabat semenda

Jempong Baru, KecamatanHal. 3 dari 12 halaman Penetapan 380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.Saksi 2Sekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama: Jumar dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawin berupa uang sebesarRp. 200.000, ( Dua ratus ribu rupiah ) tunal;Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebuttidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagaisuami isteri;Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, KecamatanSekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama: Jumar dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawin berupa uang sebesarRp. 200.000, ( Dua ratus ribu rupiah ) tunal; Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebuttidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagaisuami isteri; Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

dimuka;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama ParaPemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

permohonan perkara aquo telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah Fotokopi KutipanAkta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi SuratKeterangan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0009/Pat.P/2018/PA.Ngwdan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Segara, karena ingin menjadikan sebagai anakPertama, baik dari segi penamaan maupun dari segi fisik, badaniah ataukenyataan, serta untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masadepan anak angkat Para Pemohon atas kepemilikan dokumenkependudukan anak angkat Para Pemohon di kemudian hari; Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas perubahan nama anakPara Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa untuk memertimbangkan tentang permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden RepublikIndonesia

di Dusun Tegalbesar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan,Kabupaten Klungkung (bukti P1, P2 dan P3), begitu pula materi yang diajukanoleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon,hal ini merupakan materi yang diperiksa dalam acara permohonan (voluntair),karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kKepentingan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kepentinganPemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon tersebut, Pemohon menjadi kesulitanuntuk melamar pekerjaan kemudian hari sehingga berdasarkan haltersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

PENETAPANNomor 789/Pdt.G/2019/PA.Rap.ear Jl orl all pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkaraCerai Gugat antara;Penggugat, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 11 Agustus 1994 (Umur 24Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, PendidikanSLTA, Tempat tinggal di JI.

Siringoringo, Kelurahan Binaraga,Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGATMelawanTergugat, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 05 September 1994 (Umur 24Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, PendidikanSD, Tempat Tinggal di JI.

permohonan ini dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 dapatlah diketahui bahwa namaanak Pemohon adalah Muhammad Harlan Fadilah Habibullah dan oleh karenaPemohon agar anak Pemohon lebih membaur dengan masyarakat Indonesia makaPemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi MOCHAMMADDAFFA ;Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohondapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena sifat permohonan ini sepihak /volunteer, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini wajibditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Halaman 7 dari 12Menimbang , bahwa menurut ketentuan pasal 71 Undangundang No.23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, yang langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuaidengan kewenangannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 68 Undangundang No

. 23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa kutipan AktaPencatatan Sipil memuat:a.

diperintahkan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membetulkan AktaKelahiran Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini ;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdatapermohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalamperkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang No. 24tahun

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun ;4. Bahwa, antara Pemohon dan pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupunketentuan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Ii tidak pernah berceraisampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak;6.

wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon IIbernama La Saiku; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Antara dan La Samuda; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah berupa uang 32 Boka adat Buton dibayar tunai; Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Penetapan Nomor 0123/Pat.P/2016/PA Bb Him. 3 dari 17 him.Scanned by CamScanner Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dalam usia 24tahun

menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon Iibernama La Saiku;Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah La Antara dan La Samuda;Penetapan Nomor 0123/Pat.P/2016/PA Bb Him. 4 dari 11 him.Scanned by CamScannerBahwa mahar/maskawin Pada pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah berupa uang 32 Boka adat Buton dibayar tunai: Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan jjab qabul padapernikahan Pemohon dan Pemohon II:Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dalam usia 24tahun

nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untukmengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dariPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

persidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon bernama PEMOHON , tempat tanggal lahirTrenggalek, 15101954 dan Pemohon Il bernama PEMOHON ll,tempat tanggal lahir Trenggalek, 05031953; Bahwa pada saat pernikahan tersebut identitas para Pemohon yangtertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah, biodata Pemohon adalahPEMOHON I, tempat tanggal lahir Munjungan, 24 tahun dan biodataPenetapan No.0165/Padt.P/2017/PA.TL Him 6 dari 11pemohon II adalah PEMOHON II, tempat tanggal lahir Munjungan, 24tahun

Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, suratketerangan dan identitas yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa semula Pemohon bernama PEMOHON I, tempattanggal lahir Trenggalek, 15101954 dan Pemohon Il bernamaPEMOHON Il, tempat tanggal lahir Trenggalek, 05031953, kemudianpada saat menikah tertulis pada Akta Nikah dengan nama Pemohon adalah PEMOHON I, tempat tanggal lahir Munjungan, 24 tahun danpemohon Il adalah PEMOHON Il, tempat tanggal lahir Munjungan, 24tahun

ope Y bolealucal) old) pias Gi) da Joa y Lule Andie y dll,Artinya : "Ungkapan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain danmembahayakan dirinya sendiri maksudnya menimbulkan bahayakerugian pada manuasia yang dibawah kekuasaanya baik itu berupakepemilikan ,maupun kemanfaatan secara umum itu tidak diperbolehkan,seseorang juga tidak diperkenankan membahayakan saudara sesamamuslimnya.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun

Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 padahakikatnya berkewajiban memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan statusHukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yangdialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuanpasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

permohonan Pemohon adalah tidakbertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Kelas A KhususSurakarta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran No:2254/JF/1980 tertanggal 5 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai LuarBiasa Pencatat Sipil di Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil yang dalam hal ini PejabatPencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurakarta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dankutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kepentingan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

KotaBengkulu; Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon serta nama keduaOrangtua pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena terdapatperbedaan dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumendokumenkependudukan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon; Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaanperbedaan dalamdokumendokumen kependudukan Pemohon akan berpengaruh di kemudianhari;Menimbang, bahwa untuk memertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun

Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P3 dan P5 bahwaPemohon Berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan SeruniIl, RT.09 RW.02, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota BengkuluKota Bengkulu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Tentang Persyaratan Dan Tata CaraHalaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN BglPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perubahan namasharusdidahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian PengadilanNegeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun