dan STTB, tercatat nama Pemohon Fakhmi, tempat lahir Telaga Langsatdan nama ayah Pemohon Il Abran, tempat lahir Pengambau Hilir Luar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebin dahulumengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Kependudukan adalah untuk memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami olehpenduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadimaupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidakditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun

penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku diselurun wilayahn Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat identitas yang termaktub dalam alat bukti (P.1, danP.2), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dantanggal lahir, sehingga dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalahFakhmi, tempat lahir Telaga Langsat dan tempat lahir Pemohon IPengambau Hilir Luar;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 13 UndangUndang Nomor 24Tahun

P/2018/PA.SbgSubang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sunardi, umur 24tahun dan Aisyah, umur 9 tahun; bahwa Pemohon dan Pemohon II selama membina rumah tanggabelum pernah bercerai dan Pemohon (Kamsor bin Castra) tidakmempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II (Rukini binti Sudri) ; bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yangmempersoalkan dengan status hubungan suami isteri Pemohon danPemohon Il selama membina rumah tangga di Kampung SumursariRT.015 RW. 003 Desa Kediri

P/2018/PA.Sbgbahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidakpula sesusuan ; bahwa Pemohon dan Pemohon II membina rumah tangga di KampungSumursari RT.015 RW. 003 Desa Kediri Kecamatan Binong KabupatenSubang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sunardi, umur 24tahun dan Aisyah, umur 9 tahun; bahwa Pemohon dan Pemohon II selama membina rumah tanggabelum pernah bercerai dan Pemohon (Kamsor bin Castra) tidakmempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II (Rukini binti Sudri) ; bahwa

dengan Pemohon Iltelah memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada halangan dan laranganmenurut hukum, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Januari 1992 di wilayahhukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong Kabupaten Subang, telahsecara nyata sah menurut hukum Islam, sebagai mana ditentukan dalam pasal2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4Kompilasi Hukum Islam dan dikaruniai 2 orang anak bernama Sunardi, umur 24tahun

hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 16 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanDolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaAhmadi, yang menikahkan imam Masjid Desa Pesaku bernama Mashidindengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindaksebagai saksi dalam pernikahan tersebut Wirman dan Mukrami; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 16 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanDolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaAhmadi, yang menikahkan imam Masjid Desa Pesaku bernama Mashidindengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindaksebagai saksi dalam pernikahan tersebut Wirman dan Mukrami; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

dari 6 Penetapan Nomor 398/Pat.P/2020/PN Mdnmaka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan agarnama Pemohon dalam bukti P1, P2 dan P3, dinyatakan adalah orang yangsama dengan nama yang tertulis dalam bukti P4 dan P6 sehingga Pemohondapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebut ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

2011, (P.2);Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanggaPenggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat kurang lebih selama 24tahun

mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 17Tahun;Saksi II :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KabupatenMalang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupuPenggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat kurang lebih selama 24tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 40 tahun.4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Ill tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk menikahbaik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 40 tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semendadan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak ada yangkeberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Suheni dan disaksikan olehmasyarakat lainnya dengan mas kawin berupa Emas 3 Gramdibayar tunai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah hidup rukun sampaisekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memelukagama Islam, dan selama perkawinan telah dikaruniai 1orang anak bernama Jimly; Bahwa status Pemohon jejaka dalam usia 27 tahun,sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak adahubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahanPemohon dengan

dan Pemohon II menikah; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Suherman ayah kadungPemohon II berwakil kepada Naib dengan saksi nikah saksisendiri dan Maftuhi dan disaksikan oleh masyarakat lainnyadengan mas kawin berupa Emas 3 gram dibayar tunai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah hidup rukun sampaisekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan belumpernah bercerai serta masih memeluk agama Islam; Bahwa status Pemohon jejaka dalam usia 27 tahun,sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 26 tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 24tahun.4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak ada hubungan sesusuan tidak ada larangan untukmenikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalamusia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24tahun. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa selama Pemohon dengan Pemohon Il tinggal bersama tidak adayang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampaisekarang.

Bahwahalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMselama persidangan Terbanding semula Penggugat hanyamembuktikan terkait adanya jual beli antara Turut Terbanding semulaTergugat dengan Terbanding semula Penggugat.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 11 yang berbunyi : Pelaksanaan pendaftarantanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaandata pendaftaran tanah.Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

JawaKecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama Turut Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah berdasarkan perbuatan hukum yang sahmisalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnya sebagaimanadi atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMTentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

persidangan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Mtp Terbandingsemula Penggugat tidak dapat membuktikan baik berupa bukti suratmaupun saksisaksi berkaitan dengan perolehan Turut Terbanding semula Tergugat atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2743Desa Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atas nama TurutTerbanding Il semula Tergugat II adalah berdasarkan perbuatan hukumyang sah misalnya jual beli ataupun perbuatan hukum yang lainnyasebagaimana di atur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

KantorPertanahnan hanya mempunyai kewenangan untuk melakukanpencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah yang telah dibuktikansesuai dengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997.

Tugas dan fungsi Turut Tergugat/Pembanding adalahmelakukan pencatatan pendaftaran peralinan hak atas tanah sesuaidengan bentuk peralihannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Pasal 94 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT BJMtentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997;bahwa di dalam uraian posita

/Pdt.P/2021/PNBIsMenimbang, bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P4)tersebut, tertulis tempat lahir Sungai Cina, sementara berdasarkan keterangansaksisaksi di persidangan dan didukung pula dengan ljazah (Bukti P5),Pemohon lahir di Tebing Tinggi, sehingga terdapat perbedaan antara KTPdengan Ijazah dan mohon diperbaiki di Akta Kelahiran menjadi Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun

Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN :Halaman5ddari6Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51 /Pdt.P/2021/PNBIs1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir Pemohon semula di Sungai Cinamenjadi di Tebing Tinggi berdasarkan Ijazah;3.

para Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohonpenetapan;Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semuakejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermaktub seluruhnya dalam penetapan ini;TENTANG HUKUMNYA: Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undangundang No 24Tahun

2013 tentang perubahan atas Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang berbunyi : peristiwa penting adalah kejadianyang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, Jlahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatananak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan:Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 52 Undangundang No.24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, ayat

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Kemudian dengan adanya perubahan nama tersebut suratmenyurat yang berkaitan dengan Pemohon sejak diperolehnyakewarganegaraan Indonesia telah menggunakan nama OctaviaKartono;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 UU No 23 Tahun2006 tentang Administri kependudukan Jo pasal 1 butir 17 UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Pentingadalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir

berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota probolinggo, agar penggantian nama Pemohontersebut dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslahdihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar penetapan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 butir 17 UU No 23 Tahun2006 tentang Administri kependudukan Jo pasal 1 butir 17 UU No. 24Tahun

Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat4.Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dan sudahdikaruniai anak 2, bernama ANAK I, tanggal lahir 02 Mei 1995 (umur 24tahun), dan bernama ANAK Il, tanggal lahir 27 April 2005 (umur 15tahun) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatberjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2018 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisinandan

Islam, pekerjan Swasta, tempat tinggal diDusun Legok RT.015 RW. 005 Desa Sukodono Kecamatan SukodonoKabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas Ssumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karenaSaksi adalah saudara sepupu dari Penggugat; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagaisuami istri yang menikah pada bulan Juni 1994 dan sudah dikaruniai 2orang anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 02 Mei 1995 (umur 24tahun

mendamaikan mereka;Saksi Il, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjan Ibu Rumah Tangga, tempattinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikanketerangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karenaSaksi adalah keponakan dari Penggugat; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagaisuami istri yang menikah pada bulan Juni 1994 dan sudah dikarunial 2orang anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 02 Mei 1995 (umur 24tahun

ANAK KEDUA , umur 24tahun, 3. ANAK KETIGA , umur 22 tahun, 4. ANAK KEEMPAT,umur 18 tahun, 5.

bukti P2tertulis Yuyun Perawira Sembiring agar disesuaikan dengan nama yangterdapat dalam bukti P1, P3 dan P4 yaitu KTP, ljazan Pemohon dan KartuKeluarga dengan nama Yuyun Sembiring, maka Pemohon memerlukanpenetapan dari pengadilan sehingga Pemohon dapat mendaftarkanpenyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

dari Ibu Kandung Pemohon adalah LAILI ANA atau HJ.LAILIANA atau Bu YANTO juga dibenarkan oleh saksi Pemohon, adalah namadari satu orang yang sama yaitu Ibu Kandung Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menambah, merubah, atau memperbaikinama seseorang adalah merupakan hak asasi setiap orang, asalkan tidakbertentangan adat istiadat, agama dan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1), UndangUndangNo. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24tahun

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dan peraturan lain yang bersangkutan;MENETAPKANMengabulkan Permohonan Pemohon;2. Menetapkan hukum bahwa nama LAILI ANA atau HJ. LAILIANA atauBu YANTO adalah satu orang yang sama;3.